telah ternyata XXXXXX dan XXXXXX telah lamaberhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergianbersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagipergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yangcukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orangtua/kerabat masingmasing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisaberpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengannorma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan

;Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundangundangantersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni telahleluasanya anak para Pemohon yang bernama XXXXXX bergaul denganXXXXXX, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dariXXXXXX dan XXXXXX, praktis akan mengakibatkan anak para Pemohontersebut dikhawatirkan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukumdan kesusilaan;Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandangmembiarkan hubungan anak

makauntuk menikahkan tersebut harus ada Dispensasi dari pengadilan ; Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganketerangan Para Pemohon yang dikuatkandengan keterangan saksisaksi telah terbukti bahwa ANAK PEMOHON telah berhubunganakrab dan menjalin cinta serta sering tidur bersama dengan seorang perempuan bernamaCALON ISTRI tersebut, hubungan mana telah menimbulkan keresahan dalam masyarakatdan bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi halhal yangmelanggar hukum dan norma kesusilaan

b> le prio rwlasll 59Artinya: Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.maka dalam perkara ini pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI tersebutdipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undangundang,maka dapat dikabulkan ;~ Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh

Anak Pemohon dan Nama Calon IstriAnak Pemohon adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta.Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalampersidangan terbukti bahwa Nama Anak Pemohon berkeinginan untukmenikahi Nama Calon Istri Anak Pemohon karena hubungan cinta keduanyasemakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan

Keinginantersebut karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindaridari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan normaagama Islam. Keinginan Nama Anak Pemohon alias Alexsander Soaresmenikah dengan Nama Calon Istri Anak Pemohon adalah atas kemauansendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, kKeduanya tidaktermasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan Nama CalonIstri Anak Pemohon juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.3.

Dimana pergantian tersebut dibolehkan sepanjang tidakbertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pergantian namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P3 tentang Surat Baptis Gerja Baithani yang diajukanoleh Pemohon, maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa nama Indonesia yanglazim Pemohon gunakan adalah Debora Evelyn Rosa Kartika, maka hakim berpendapatbahwa pembuktian

Dimana perubahan tersebut dibolehkan sepanjang tidakbertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum = makapengubahan nama tersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan(kepatutan) sehingga apabila dihubungkan dengan P1 dan P2 tentangKeterangan Penduduk, P3 tentang kartu Keluarga dan P4 dan P5 tentangAkte Kelahiran yang kesemuanya nama Para Pemohon tertulis atas namaONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES maka pembuktianyang

adalah sebagai berikut :e Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig);e Harus ada kesalahan (schuloa);e Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian (causaliteit); Bahwa dalam Drukkers Arrest yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vsLindenbaum PerbuatanMelawan Hukum (onrechtmatige daad) diberi rumusan tambahan yaitutermasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukumsipembuatsendiriataubertentangan dengan kesusilaan

atau dengan kepatutan di masyarakat, baikterhadap diri atauataubenda orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheidwelke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anderslijf of goed); Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, bahwaberbuat atau tidak berbuat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum,jika: Melanggar Hak orang lain, atau Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau Bertentangan dengan kesusilaan, atau Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku

Dimanaperubahan tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum = makapengubahan nama tersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan(kepatutan) sehingga apabila dihubungkan dengan P1 tentang Kartu TandaPenduduk (KTP) dan P2 tentang Kartu Keluarga yang kesemuanya namaPemohon tertulis atas nama WINARKO LUMINTURAHARDJO maka pembuktianyang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian menurut hukum sehinggaPermohonan

Oktober 2012 , maka sesuai dengan ketentuanPasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana dirubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun2013 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenangmengadili permohonan ini;Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon, haruslahtidak melanggar adat sesuatu daerah atau tidak dianggap sebagaisesuatu gelar bangsawan ataupun melanggar kesusilaan

umum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut bahwa Pemohoningin merubah nama pemohon pada Akte Kelahiran yang semula dengannama YOE LAN dirubah menjadi YULANDA LUMANAUW dan Kartu TandaPenduduk bernama ESIH WARTINI dirubah menjadi YULANDA LUMANAUWtersebut di atas tidak melanggar adat sesuatu daerah dan tidak merupakansesuatu gelar bangsawan serta tidak melanggar kesusilaan umum, sehinggasudah sepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon yangberkaitan dengan

Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalampersidangan terbukti bahwa Ayu Astria binti Nurdin berkeinginan untukmenikah dengan Jamil bin Abu karena hubungan cinta keduanya semakinerat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan Ayu Asiria binti Nurdin menikah dengan Jamil bin Abu adalahatas

Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampumenahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggarnorma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Ayu Astria bintiNurdin menikah dengan Jamil bin Abu adalah atas kemauan sendiri tanpaada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuksaudara kandung ataupun saudara sesusuan dan Jamil bin Abu jugatidak terikat pernikahan dengan orang lain..

pihak lain;Menimbang, bahwa selain daripada itu, Substansi terhadap halhal yangdimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan normaketertiban yang berlaku didalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana yang telahdiuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonandari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbanganpertimbangan

kependudukan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalamKutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2.538/LI.NP/Capil/2011 tertanggal 30Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PN SrpDesember 2011, dari yang semula tertulis dan terbaca bernama Ni Kadek AyuPuspadewi diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca bernama Ni Kadek Ayu LestariDewi, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan,kesusilaan

Sehingga dengan demikian syarat huruf c telahterpenuhi ;n Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat huruf a, b dan c, maka adalahcukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan melanjutkan pemeriksaan gugatandinyatakan tidak dapat diterima apabila :gugatan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), dan ;tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) ;(M.

adalah sah menurut hukum;bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, karena peristiwaperistiwa yang didalilkan dalam posita, yaitu tentang perkawinan Penggugat denganTergugat dan permasalahan rumah tangganya, adalah sesuai dan selaras dengan apayang diminta Penggugat dalam petitum pokok angka 2, yaitu. meminta agarperkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;bahwa perihal petitum pokok angka 2 Penggugat, pada dasarnya tidaklah melawanhukum atau ketertiban dan kesusilaan

berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu makaterlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenalMemberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak yang semulatertulis di Akta Kelahiran yang tertulis FARHAN KAMIILAN menjadi MUHAMMADFARHAN KAMIILAN pada kutipan akta kelahiran nomor 74840.CS/2009, apakahHalaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2021/PN Cbipembetulan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan UndangUndang, norma kesusilaan

, kepatutan dan adat istiadat ;Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagiPengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidakmempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingandan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 serta dikuatkan oleh keteranganpara saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohonyang bernama Farhan Kamiilan sebagaimana tercantum

Suatu sebab yang halalPasal 1335 KUHPerdata;Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyal kekuatan.Bahwa lebih lanjut terkait syaratsyarat yang diatur dalam ketentuanPasal 1320 KUHPerdata tersebut diatas ditegaskan kembali dalamketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatusebab adalah terlarang apabila dilarang oleh UndangUndang atauapabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, sehinggaatas Perjanjian yang

dibuat dalam bahasa Inggris tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum, sebagaimana kami kutib dibawah ini;Pasal 1337 KUHPerdata;Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh UndangUndang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.Bahwa sehubungan dengan Perjanjian yang dibuat dalam BahasaInggris, Mahkamah Agung berdasarkan putusannya Nomor1572K/Pdt/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 berpendapat bahwaperjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia oleh PT BangunKarya

PstPerdata yang isinya menyatakan Suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuatkarena suatu sebab yang palsu, atau terlarang..., dan bertentanagan denganUndangUndang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atauketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatanmengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraiana dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, bahwa terbukti perjanjian yang dibuat olehPenggugat dan Tergugat dihadapan Turut Tergugat (Notaris) berupa AktaPledge Of Shares

cinta sejak 5 tahun yang lalu dan hubungankeduanya semakin dekat; Bahwa calon suaminya telah melamarnya dan lamarannya sudah diterimanamun rencana untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUAKecamatan Tamalatea, karena ia baru berumur 17 tahun 6 bulan; Bahwa yang bersangkutan sudah tidak sekolan memiliki kesibukanmembantu orang tua di kebun; Bahwa ia dan calon suaminya telah saling mencintai dan sering pergiberdua karenanya ia takut akan terjadi lagi pelanggaran terhadap normaagama dan norma kesusilaan

Bahwa akibat hubungan yang sangat erat antara anak Pemohon dengancalon suaminya tersebut bahkan keduanya sering pergi berduaan dandikhawatirkan akan terjadi lagi pelanggaran terhadap norma agama dannorma kesusilaan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukumsebagai berikut:1. Bahwa anak Pemohon bernama XXX sudah agqil baligh dan secara psikologisudah dewasa, meskipun baru berumur 17 tahun 6 bulan;2.

Bahwa karena anak Pemohon sering pergi berduaan dengan calonsuaminya tersebut dan ada kekhawatiran yang sangat kuat akan terjadinyapelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan, maka pernikahantersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yangterungkap dalam persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan halhalsebagai berikut :Menimbang bahwa pada dasarnya pernikahan tidak dapat dilaksanakanbila calaon mempelai salah satunya atau keduanya belum

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi surat penolakan itsbat nikah atasnama Pemohon dan Pemohon Il, yang dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantorpos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahunpembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebutmenerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak tercatatpada KUA Kecamatan Bontang Selatan, serta isinya tidak bertentangan denganhukum, kesusilaan

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantorpos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahunpembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebutmenerangkan bahwa Pemohon dan Pemohon II sebagai kepala keluarga,serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telahdinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebutdan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah bercerai denganistrinya atas nama Rasda binti La Eko pada Pengadilan Agama Pinrang padatanggal 09 September 2021, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum,kesusilaan

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suhardi, Sertu NRP 21140060710594, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN WINARTO Bin JASWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronika dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN

Menyatakan Terdakwa ERWIN WINARTO Bin JASWAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajadan tanpa tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronika dan/atau DokumenElektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1)UndangUndang R.I.

Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar Jam 10.00 Wib, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah TerdakwaDesa Pegiringan Rt.002 Rw.04 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja dan tanpa tanpa hak,mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronika dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan yang melanggar kesusilaan

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas makaunsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum;Dengan sengaja dan tanpa tanpa hak, mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya InformasiElektronika dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yangmelanggar kesusilaan;Menimbang, bahwa faktafakta yang terungkap di persidanganyang di dengar dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwaserta di dukung dengan barang bukti:

makaunsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum.Jika antara perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatanatau pelanggasiasran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,Menimbang, bahwa faktafakta yang terungkap di persidanganyang di dengar dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwaserta di dukung dengan barang bukti: Bahwa terdakwa telah mengirimkan foto korban yang memilikimemiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menyatakan Terdakwa ERWIN WINARTO Bin JASWAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajadan tanpa hak, mendistriobusikan dan/atau. mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronika dan/atau DokumenElektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Pml2.

Unsur Tanpa Hak.Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak ada ijin dari pejabat yangberwenang dan bertentangan dengan undangundang serta melanggar normanorma agama, kesusilaandan masyarakat ;Menimbang, bahwa Permainan Judi di pandang sebagai bertentangan dengan norma agama,kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang membahayakan bagi kehidupan dan penghidupanmasyarakat, bangsa, dan negara, sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yangkemudian diatur dalam Undang undang

Bahwa jenis permainan judi kartu jenis lintrik adalah suatupermainan yang bertentangan dengan normanorma agama, kesusilaan dan masyarakat sertajenis permainan judi kartu lintrik tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan demikian unsur initelah terbukti ;Ad.3.

Unsur Yang Diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;Menimbang, bahwa Permainan Judi di pandang sebagai bertentangan dengan norma agama,kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang membahayakan bagi kehidupan dan penghidupanmasyarakat, bangsa, dan negara, sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yangkemudian diatur dalam Undang undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yangberlaku, adat istiadat, keagamaan, kesusilaan, kesopanan dan bukanmerupakan gelar; 25 222 noo noo nnn non nee nnn nnn nce cnn5.

Padahal Penggugat sudah menjelaskan berita tersebut tidak benar;Bahwa menurut Peraturan Dewan Pers yang ditetapkan tanggal 29 Oktober2008, selanjutnya disebut Pedoman Hak Jawab, dalam angka 13 huruf (f),Tergugat memiliki kewajiban meminta maaf kepada publik atas danketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, danniscaya demi norma kesusilaan/tata krama yang berlaku dimasyarakatTergugat harus pula meminta maaf kepada Penggugat.

No.9/Pdt/2016/PT.PLK.11.12.norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga takbersalah yg lebih lanjut dalam penjelasan dijelaskan Pers nasional dalammenyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahanseseorang, terlebih lagi untuk kasuskasus yang masih dalam prosesperadilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yangterkait dalam pemberitaan tersebut;Bahwa perbuatan Tergugat tidak hanya melanggar kewajiban hukum yangmelekat pada Penggugat sebagai

Oleh karenanya Mohon agar Majelis Hakim membebankan pembuktiankepada Tergugat atas validitas informasi yang diterbitkannya;Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Penggugat uraikan, telah nyatabahwa Perbuatan Tergugat tersebut diatas merupakan perbuatan melanggaraturan hukum, norma kesusilaan serta kode etik jurnalistik, yang akibat dariperbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materil maupunimaterial terhadap Penggugat, dengan demikian adalah beralasan hukum bagiPenggugat berkesimpulan

Bahwa menurut Peraturan DewanPers yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 2008, selanjutnya disebut Pedoman HakJawab, dalam angka 13 huruf (f), Tergugat memiliki kKewajiban meminta maafkepada Publik atas dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah danatau bohong, dan niscaya demi norma kesusilaan/tata krama yang berlakudimasyarakat Tergugat harus pula meminta maaf kepada Penggugat.

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatasmerupakan perbuatan melanggar aturan hukum, norma kesusilaan serta kode etikjurnalistik, yang akibat dari perobuatan Tergugat tersebut telah menimbulkankerugian materil maupun imaterial terhadap Penggugat, dengan demikian adalahberalasan hukum bagi Penggugat berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugatmerupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya Tergugat wajib untukmengganti kerugian kerugian Penggugat;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat di dalam jawabannyatelah