Ditemukan 18202 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor11 nomor12 nomor.c nomor29 nomor01 nomor13 nomor15 nomor10
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Tanah
Register : 27-02-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN Mtp
Tanggal 22 Agustus 2017 — -HENDRY HIDAYATULLAH LAWAN: -Hj. LULU -ADELIANI -M. ARIF
98 — 22
  • untuk anakanaknya;Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, KuasaPembantah/Pelawan dan Kuasa Terbantah/Terlawan menyatakan akanmenanggapi dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil jawabannya,Terbantah/Terlawan telah mengajukan alat bukti surat berupa:Bukti T1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor02/Pdt.G/2008/PN.Mip;Bukti T2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor9/Pdt.G/2011/PN.Mip;Bukti T3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor14
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 10-09-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 3/G/KI/2020/PTUN.Mks
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Enrekang
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
418 — 209
  • mengikuti persidangan secara Live melalui Akun FacebookKomisi Informasi provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan surat Undangan danpemberitahuan dari Komisi Informasi Nomor 073/V/KI SSRLS/2020 tanggal 06 Mei2020, Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2020 Komisi Informasi mengirimkanSalinan Putusan kepada pemohon dan termohon, sementara Pemohon keberatanmengajukan keberatannya pada tanggal 10 September 2020 dengan nomor register3/G/KI/2020 hal ini sudah bertentangan dengan Pasal 48 UndangUndang Nomor14
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-07-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — MENDONG PATOMBOGI VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. GOWA., II. A. INDRI MILA CAHAYA;
55 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 384 K/TUN/2015tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telahmemberikan putusan yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV DIMAS MOTOR
192 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 25-01-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.JS
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Hammarliandi Maila Kusuma
Tergugat:
1.Harry Salman Farizi Bin Harun Sohar
2.Prinny Sohar Binti Harun Sohar
Turut Tergugat:
Prasasti Widhi Aptapuri Binti Soewondo Priyowidodo
269 — 45
  • Putusan No.429/Pdt.G/2021/PA.JS26.Bahwa untuk itu. seharusnya TERGUGAT dan TERGUGAT il27.28.mengembalikan seluruh hasil Jual sebagian dari sebidang tanah bekas HakPakai nomor 16/kebagusan, dan tanah Kosong bekas Hak Pakai nomor14/kebagusan, yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, WilayahJakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, yangtercantum dalam Akta nomor 7 tanggal 20 Februari 2009, yang dibuat diNotaris/PPAT SULAMI MUSTAFA S.H sebagaimana yang telah bergantimenjadi
    Sebidang tanah kosong bekas Hak Pakai nomor14/Kebagusan, yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, KelurahanKebagusan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal24 (dua puluh empat) November 2008, berukuran seluas lebihkurang 873 M2 (delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi),dengan batasbatas: Utara : MIB nomor 04500; Timur : tanah milik Ny.
    Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mengembalikan seluruhhasil Jual sebagian dari sebidang tanah bekas Hak Pakai nomor16/kebagusan, dan tanahn Kosong bekas Hak Pakai nomor14/kebagusan, yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, KelurahanKebagusan, yang tercantum dalam Akta nomor 7 tanggal 20 Februari2009, yang dibuat di Notaris/PPAT SULAMI MUSTAFA S.H sebagaimanayang telah berganti menjadi Sertipikat Hak Milik no. 8221/ Kebagusantersebut senilai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3458 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — ASRI KENANGASARI VS PT. BANK MEGA, Tbk. Cabang Purwokerto DKK
18 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Posita dan Petitum Gugatan Tidak Sinkron;> Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat posita nomor14, petitum Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telahmerugikan Penggugat secara materiil dan immaterial;> Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut sangat tidak jelas,tidak terang, bias dan kabur karena Penggugat tidakmenyebutkan jumlah kerugian yang dimaksud sebagaikerugian Materiil dan kerugian immateriil;> Bahwa selain tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur, dalilPenggugat dalam Posita nomor
Pengadilan PA SINGARAJA Perdata Agama
Register : 01-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA SINGARAJA Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Sgr
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 6
  • Pengganti pada tanggal08 Juli 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja,dan tidak adapihak lain yang mempunyai kepentingan hukum yang merasa dirugikan dankeberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaperkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuanyang diatur pada Buku Il edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yangpemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung NomorKMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor14
Pengadilan PA BUNTOK Perdata Agama
Register : 02-07-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA BUNTOK Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Btk
Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
32 — 6
  • Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor14/TUADAAG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku Il Edisi Revisi Tahun2013, yang di dalamnya memuat ketentuan tentang /Itsbat Nikah;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon dan Pemohon IItelah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Pemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-10-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297/B/PK/PJK/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — PT. ADIGUNA EKA SEJAHTERA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
77 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lawannya diajukanJawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal26 Desember 2012;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Pengadilan PA PANYABUNGAN Perdata Agama
Register : 03-01-2019 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Pyb
Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 4
  • Kotanopan KabupatenMandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan di persidangan;Telah memperhatikan hal inwal yang terjadi di persidangan;DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat telan mengajukan gugatan dengan suratgugatannya tanggal 03 Januari 2019 dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Panyabungan Barat register perkara Nomor14
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 —
26 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 892/B/PK/PJK/2015yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 April2015;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 28-04-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 K/PID/2017
Tanggal 28 April 2017 — MUHAMMAD RIFQI IRWANSYAH alias IWAN alias ARI bin H. MUHAMMAD KUASA SAMILU
119 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hukum Acara Pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) Ke1 KUHP, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor14
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42/B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — PT BUANA LAUTAN NAGA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal03 Oktober 2012;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 03-12-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1317 K/Pid/2016
Tanggal 3 Desember 2015 — M. DAHLAN bin SULAIMAN
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DAHLAN binSULAIMAN tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara padatingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Hal. 14 dari 15 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 639/B/PK/PJK/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMINDO PRIMAKARYA
49 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 14-03-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/MIL/2017
Tanggal 14 Maret 2017 — H A S B I L;
105 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUHAP Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer padaOditurat Militer IIl16 Makassar tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1997, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, dan UndangUndang Nomor14
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/Pdt/2012
Tanggal 26 April 2013 — RAKINAH,dk ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,dk
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanah sengketa sesuai Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 00445, Tahun 2001 adalah tanah negara;Bahwa, alasanalasan kasasi lainnya merupakan hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan padatingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahandalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang Undang Nomor14
Pengadilan PN BATANG Pidana Khusus Farmasi
Register : 03-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BATANG Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Btg
Tanggal 4 April 2017 — Teguh Mujiono Alias Boker Bin Waris
44 — 5
  • Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017.Terdakwa dipersidangan didampingi advokat/Penasehat hukum dari YayasanLembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Putra Nusantara Kendal berdasarkanPenetapan Penunjukan Majelis Hakim secara prodeo ;Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN BtgPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor14/Pid.Sus/2017/PN Btg tanggal 3 Februari 2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2017 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 817 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — HERMAN BANGUNAN LUBIS Alias BANGUN
70 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahkamah Agung.Bahwa dengan mengingat azas sederhana, cepat biaya ringan maka olehkarena itu putusan Judex Facti harus dibatalkan, Judex Juris akan mengadilisendiri perkara a quo sebagaimana amar putusan dibawah ini.Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biayaperkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 143 ayat (2) huruf b juncto Pasal 143 ayat (3)KUHAP UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor14
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 461 PK/Pdt/2012
Tanggal 12 Juli 2013 — JOKO PURWADI Melawan NY. GIYEM, dan kawan-kawan
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: JOKO PURWADI dan kawankawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal yang bersangkutan dari Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor14