Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan,sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupunmenyuruh orang lain untuk datang menghadap = sebagai wakil ataupunkuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sertaternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputussecara Verstek:Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18ayat (3) Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil:Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbuny!

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnyarukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun karena

Bahwa apabila merujuk kembali pada uraian dalil eksepsi Tim PenasihatHukum terdakwa tersebut diatas, terdapat fakta yang tak terbantahkan apabiladalam perkara pidana atas nama terdakwa Djumas Dimyati, berdasarkanketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor tahun 1956dalam Pasal dan 2, maka terhadap perkara pidana atas nama terdakwa DjumasDimyati dalam perkara aquo haruslah ditangguhkan dan/atau dihentikanBahwa dari halhal yang telah terurai diatas Tim Penasihat Hukum terdakwa mohonkepada Yth

Diminta perhatian, bahwa andaikan hakim hendak mempergunakan lembagahukum ini, Hakim Pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yangbersangkutan seperti dinyatakan dalam PERMA No. 1 tahun 1956 ; (Vide :Himpunan SEMA Dan PERMA Dalam Kurun Waktu 40 tahun 1951 1997.Hal. 394) ;3.

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untukmengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama NOVI PUTRIRAHAYU untuk melangsungkan perkawinan, beralasan hukum dan tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga permohonanPara Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitumnya angka 3 (tiga)menyatakan bahwa menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara,dalam hal ini Hakim perlu menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat(1) Perma

melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupadokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), sehingga apabilapermohonan Pembebasan biaya Perkara dikabulkan, maka KetuaPengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan BiayaPerkara (Pasal 9 ayat (5));Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas permohonan a quo,Hakim tidak menemukan adanya Surat Penetapan Layanan PembebasanBiaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan sebagaimanadisyaratkan dalam Pasal 9 ayat (5) Perma

/Padt.P/2020/PN Bitdibebankan kepada negara, harus ditolak sehingga biaya yang timbul akibatpermohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkansebagian;Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 9 ayat(1), (3), dan (5) Perma

Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap sendiriataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupunkuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sertaternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputussecara Verstek;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18ayat (3) Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 1438 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

No. 233/Pat.G/2020/PAKdgTgl. 01 September 2020Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat danTergugat rukun dan harmonis

IdiBahwa proses Mediasi sebagaimana ketentuan PerMA Nomor O1 Tahun2016, tidak dapat dilaksanakan karena pada saat persidangan para pihak tidaklengkap, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukanMediasi:;Bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kemballidengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan Sesualdengan hukum yang berlaku, kKemudian dilanjutkan dibacakanlah surat gugatanPenggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh

memeriksa, mengadili danmenyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi,Oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir maka Prose Mediasitidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorongmendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukunkembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini Sesuai dengan ketentuanPasal 18 ayat (3) Perma

satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasall116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaiidengan Perma

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

Putusan Nomor 3554/Pdt.G/2020/PA.TsmBahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapatdilaksanakan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang Is!

intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugattersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada halhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakimdapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinanyang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalamPasal 49 UndangUndang

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesualdengan maksud Pasal 7 ayat

(1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008,Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hiduprukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,maka Tergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadappanggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutupuntuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan ceraigugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasanyang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugattidak dapat didengar;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak adapetunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkanketentuan Perma

Perma Nomor1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak dapat terlaksana. Demikian pulareplik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;Surat Bukti :Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya; Penggugattelah mengajukan suratsurat bukti berupa :HIm.3 dari 13 hlm./Put./No.0563/Pdt.G/2016/PA Slw1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 33280641075Xxxxx, tanggal10 Nopember 2013, atas nama: Penggugat. Bermeterai cukup dantelah dinazegelen.

Perma Nomor 1 Tahun2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak pernah terlaksana.

akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutupuntuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan ceraigugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasanyang dibenarkan oleh hukum, maka Jawabannya atas gugatan Penggugattidak dapat didengar;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak adapetunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkanketentuan Perma

Perma Nomor1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, tidak dapat terlaksana. Demikian pulareplik duplik tidak terjadi dalam perkara ini;Surat Bukti :Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya; Penggugattelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1. Fotocopy Domisili Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, tanggal 21072012, atas nama: Penggugat. Bermeterai cukup dan telahdinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya.Diberi tanda P.1;2.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo.Pasal 130 HIR, tidak pernah dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dantidak pula ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka jawabannyaatas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.

sesuaipasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alihpendapat ahli figqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyisebagai berikut :Y able 999 ar plo Usobuall elS> Yo pS I o> Uoa >Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi (1)Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakimmewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokokperkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnyaTergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut,pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakansebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalamyurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal73 ayat (1) Undangundang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamaHalaman

berlaku;SUBSIDER;Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang ke mukasidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilanTergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di muka sidang yangrelaasnya dibacakan dimuka sidang;Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA

menyelesaikangugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalamperkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalamperkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layakdilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorongmendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agarrukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuaidengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma

tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untukHalaman 8 dari 13 putusan Nomor 66/Pdt.G/2017/PA Abalasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkanusaha perdamaian sesuai dengan Perma

elS> Eo oSl> WI GS> Koa a> Y ollb 99Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ta tidak menghadap maka ia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa

sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kKedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayatHal. 6 dari 12 Halaman Putusan 378/Pdt.G/2018/PA.Mrb(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah sejak tahun 2003 sudah tidak harmonis disebabkanTergugat berhenti

elS> Yo Sle sl o> Yoal o>Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan

ketentuan PERMA RI No. tahun 2008pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi (1) Pada harisidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkanpara pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokokperkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnyaTergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. tahun 2008 ayat (1) tersebut,pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimanamestinya;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sejak Juni2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karenaterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka

elS> Yo Sle I o> Yoal o>Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan

PERMA RI No. tahun 2008pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi (1) Pada harisidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkanpara pihak untuk menempuh medias1.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokokperkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnyaTergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. tahun 2008 ayat (1) tersebut,pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimanamestinya;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejakakhir November 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyahkarena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat

O9Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraltetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayatHlm. 6 dari 12 halaman.

No. 318/Pat.G/2019/PAKdgTgl. 12 Nopember 2019meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi (1)Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kKedua belah pihak,Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengantidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidakdapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, laludibacakanlah

bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (6) dan (f) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975serta pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usahaperdamaian sesuai dengan Perma

elS> Yo Sle sl o> Yoal o>Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan

ketentuan PERMA RI No. tahun 2008pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi (1) Pada harisidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkanpara pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokokperkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnyaTergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. tahun 2008 ayat (1) tersebut,pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimanamestinya;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejaktahun 2009 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karenaterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak

Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo.Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, yaitu anak Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan denganseorang lakilaki bernama Seorang lakilaki namun ditolak oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Seberang Musi karena anak Pemohon belum mencapaiumur 19 tahun;Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah mendengarkanketerangan anak Pemohon (Pitria binti Solekan)

dan calon suaminya (Seoranglakilaki), baik anak Pemohon maupun calon suaminya mengakui telah lamakenal dekat (berpacaran) dan telah sering pergi berduaan, karenanya inginsegera membina rumah tangga sebab ditakutkan akan terjadi halhal yangmudharat, selain itu keduanya menyatakan tidak ada paksaan dari pihakmanapun serta siap menanggung segala resiko yang akan terjadi, hal ini sesuaidengan amanat Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa

dariorang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Yedi Pusra bin NanangHatta, yang menyatakan merestui rencana perkawinan anaknya dengan anakPemohon, sebab mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dancalon suaminya telah lama menjalin hubungan, serta telah memahamitanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yangbelum matang baik secara umur, ekonomi dan psikologis hal ini sesuai denganHalaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 17/Padt.P/2020/PA.Kphamanat Pasal 12 dan pasal 13 PERMA