Ditemukan 23753 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-04-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.TA Tanggal 25 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 0
9 — 0
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Penetapan DISKA, nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.TA Halaman 9 dari 11Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan
Register : 10-07-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PA BARABAI Nomor 175/Pdt.P/2018/PA.Brb Tanggal 23 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
16 — 1
didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan dan dihubungkandengan kasus dalam perkara ini, maka pemberian dispensasi nikah bisamencegah adanya mafsadat yang lebih besar terhadap diri anak Pemohon dancalon suaminya;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut makapermohonan Pemohon untuk memperoleh dispensasi nikah dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah UshulFigh yang berbunyi sebagai berikut:arbadh bois as JI We pLYl 9 paiArtinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 29-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 10-10-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 325/Pdt.P/2016/PA.Kbm Tanggal 20 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
13 — 1
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentangPerubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, sertaSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal inisesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83yang berbunyi :Penetapan Nomor 0325/Pdt P/2016/PA KbmBoe eh av AF Lo at aleyi eesArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa
Register : 06-02-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Jmb Tanggal 28 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
.; 2 Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut: . . 3Thasodl als ole pres rawleol 5Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.eLoYl sos acl le anbooldb logisArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula pasal 53 ayat (1, 2dan 3) KHI (Kompilasi Hukum Islam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang,
Register : 09-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 607/Pdt.P/2019/PA.Kbm Tanggal 24 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
19 — 7
19 — 7
/ oad > < ~Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 607/Pat.P/2019/PA.KbmArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, oleh karenanyapetitum angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan
Register : 28-11-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 21-07-2019
Putusan PA CIAMIS Nomor 171/Pdt.P/2017/PA.Cms Tanggal 21 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 2
11 — 2
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi NormaHukum Islam yang terkandung dalam :AlQuran Surat AlIsra : 32 sebagai berikut:Vw slug auucle glS ail wii jJIlgs,25Vy9Artinya: Dan janganiah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangatkeyi dan seyahatjahat jalan (terkutuk) Kaidah fighiyyah Jl js y seJI : Madharat harus dihilangkan ;= Kaidah fighiyyah:aabLoodL bgic ac,Jl sc eLVI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan
Register : 04-11-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA PONOROGO Nomor 508/Pdt.P/2019/PA.PO Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 1
8 — 1
Penetapan No. 508/Pdt.P/2019/PA.Pountuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar maslahah dan manfatnyadari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fighiyyah:Asybah wan Nadhaair halaman 83 :Ftd ba gle due yl le ale Ga yualPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, dinubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, makaMajelis Hakim
Register : 04-01-2017 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 29-07-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Tgt Tanggal 10 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 4
11 — 4
(QS.An Nur:32)Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidahfiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:anabLooJL bgic ac ,JI se eLVI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;dan kaidah fiqhtyah yang berbunyi :Lod ul> ole prac rawledl s,oArtinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambilkemashlahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan patutdikabulkan
Register : 26-03-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 377/Pdt.P/2019/PA.ME Tanggal 15 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
Qaidah fiqhiyyah dalam Kitab alAsybah wan Nazhair hal.33 yangberbunyi:drbaodh boyio ac Jl We pL Yl 9 pai.Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah beralasanhukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin
Register : 25-07-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PA KEBUMEN Nomor 464/Pdt.P/2017/PA.Kbm Tanggal 14 Agustus 2017 — Pemohon
11 — 2
11 — 2
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah,serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, halini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman83 yang berbunyi :Foul bev Ley ge abi GreArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon
Register : 09-09-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 322/Pdt.P/2020/PA.Skh Tanggal 22 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
14 — 2
14 — 2
:aabel Llagin ac ,JI Je eLVI 9 posArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon dapat untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk permohonan, makasemua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1.
Register : 10-04-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PA KEBUMEN Nomor 220/Pdt.P/2017/PA.Kbm Tanggal 2 Mei 2017 — Pemohon
18 — 1
18 — 1
Pasal 6 Undangundang Nomor 4Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi :doeoll bau 4S ol a ale 2 naiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
Register : 12-04-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA PANGKALAN BUN Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.PBun Tanggal 7 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
(Bulughul Maram min Adillatil Ankam, lbnu Hajar alAskalani hadist nomor 910)Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidahfiqgh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagaiberikut:arLoodb logic ac yJI ide ploVl 19 poiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberikandispensasi untuk anaknya menikah dengan calon suaminyatersebut cukup beralasan dan dapat
Register : 26-01-2018 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Kbm Tanggal 14 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
i :iruatl ba del be ale) BaiArtinya: Pemerintah dalam =mengurus~ rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan nama Pemohontersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 Peraturan MenteriAgama RI.
Register : 26-05-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 177/Pdt.P/2016/PA.Mpw Tanggal 29 Juni 2016 — H. Muhammad Ali bin Jamil
15 — 4
15 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alihsebagai pendapat Majelis terhadap qoidah ushul figh dalam kitab Asybah WanNadhoir hal.128 yang diambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim yangberbunyi :arboodbl boic ac JI le eloVI soiArtinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjukAllah dalam AlQur'an dan Qaidah Fighiyah yang selanjutnya diambil alihsebagai
Register : 29-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA BREBES Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Bbs Tanggal 8 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
35 — 5
35 — 5
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fighdalam Kitab Asybahi Wannadloir yang kemudian diambil alin sebagai pendapatHakim sebagai berikut :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ;Menimbang, bahwa terhadap alatalat bukti yang tidak dipertimbangkandalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan
Register : 03-12-2019 — Putus : 27-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 441/Pdt.P/2019/PA.Jbg Tanggal 27 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
71 — 12
71 — 12
JbgMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuanPasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 serta memperhatikanqoidah fighiyyah dalam:Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:jects Le gic Lic iI cle ale A putArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatanKaidah Syariyah dalam Kitab lanah Al Tholibin juz III halaman 319:aS di ge 505 jad gi bliceygicad glyArtinya
Register : 14-02-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Kbm Tanggal 28 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 7
12 — 7
2 naArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
Register : 03-09-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan PA SAROLANGUN Nomor 19/Pdt.P/2018/PA.Srl Tanggal 26 Juli 2018 — PEMOHON
14 — 7
14 — 7
GG patie Nal bb ginArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil Permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, semua
Register : 15-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Jbg Tanggal 5 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 3
12 — 3
ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telahdilakukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkananaknya dipandang lebin besar maslahah dan manfaatnya dari padamafsadatnya, sesuai dengan qaidah fiqghiyyah:Asybah wan Nadhaair halaman 83;habocls de gis duc Il ple ale a patiArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya