KertasBlabak Magelang;Bahwa kemudian melalui telepon pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010 kuasahukum Pemohon Pailit diberitahu oleh Termohon Pailit agar pertemuan ditunda lagidengan alasan Pemegang Saham tidak ada di tempat sehingga pertemuan yangseyogyanya diadakan pada tanggal 26 Juli 2010 tersebut jadi batal;Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2010 kuasa hukum Pemohon Pailitmendapatkan surat dari Termohon Pailit agar dapat diadakan pertemuan padatanggal 20 Agustus 2010 di tempat Termohon Pailit

Putra Tunggal adalah sebesarRp3.093.571.460,41, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembalimemberikan tanggapan sebagai berikut:Bahwa hutang Termohon Pailit sebesar Rp11.909.620.609,86 kepadaPemohon Pailit adalah tidak benar adanya karena hutang tersebut hanyaberdasarkan konspirasi dan bukannya hutang riil yang diakibatkan olehTermohon Pailit, walaupun memang ketika saham perusahaan tersebut dijualtermasuk juga hutanghutangnya, akan tetapi hutanghutang dimaksud tidakmasuk dalam daftar inventarisasi sebagai

Putra Tunggal (kreditor lain)sebagai pengelola perusahaan tersebut sama sekali tidak pernah mengungkitatau memunculkan adanya hutang tersebut, bahkan terdengar pun tidakpernah, namun setelah seluruh saham PT. Kertas Blabak dijual tanggal 25Hal 17 dari 21 hal. Put.

AzbindoNusantara yang walaupun merupakan pemegang saham mayoritas PemohonBanding dilakukan secara dan dengan harga yang wajar. Buktibukti tentang halini telah Pemohon Banding sampaikan kepada Pemeriksa;bahwa tidak terdapat niat, baik dari Pemohon Banding maupun PT.

Azbindo Nusantarasebesar US$ 1.400 per sqm pada saat itu adalah riil sesuai dengan hargapasar yang sebenarnya (harga awal yang berlaku pada saat dilakukannyapenjualan) dengan tujuan antara lain adalah menarik perhatian pembeliyang lain;bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan diketahui bahwa PTAzbindo Nusantara memang memiliki 50% saham PT KaryabangunNusantara (Pemohon Banding), sehingga penjualan dilakukan kepada pihakyang mempunyai hubungan istimewa;bahwa berdasarkan data yang ada dalam

Azbindo Nusantarasebesar US$ 1.400 per sqm pada saat itu adalah riil sesuai denganharga pasar yang sebenarnya (harga awal yang berlaku pada saatdilakukannya penjualan) dengan tujuan antara lain adalah menarikperhatian pembeli yang lain;Bahwa berdasarkan penelitian data dan dokumen TermohonPeninjauan Kembali diketahui bahwa PT Azbindo Nusantara terbuktimemiliki 50% saham PT Karyabangun Nusantara (TermohonPeninjauan Kembali), sehingga penjualan dilakukan kepada pihakyang mempunyai hubungan istimewa

Pembelian bahanpangan untuk karyawan operasional dan dikonsumsi untuk dapat bekerja padadaerah remote menurut wajib pajak bukanlah obyek PPh Pasal 23;Deviden terselubungMenurut Penelaah :Rp 156.116.561Menurut Pemohon Banding : Rp 0Koreksi :Rp 156.116.561Bahwa pengeluaran tersebut adalah untuk fasilitas Direktur Utama yangkebetulan adalah salah satu pemegang saham. Di dalam Perseroan Terbatasdiperbolehkan pemegang saham .

Putusan Nomor 1336/B/PK/PJK/2017Utama.dan dalam UndangUndang PPh bukan termasuk deviden yang diberikankepada pemegang saham Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi iniJasa PerawatanMenurut Penelaah :Rp 720.533.519Menurut Pemohon Banding : Rp 0Koreksi :Rp 720.533.519Bahwa biaya di atas adalah pengeluaran untuk pembelian material spare part.Menurut Pemohon Banding Biaya di atas bukanlah obyek PPh Pasal 23,sehingga Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi di atas;Jasa Sertifikasi dan ijinMenurut

Penggugat:Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2014, untuk mengajukangugatan, pemberi kuasa adalah Agusli bertindak untuk atas namaPT.Cahaya Bara Mulia;Bahwa Tergugat telah menerima Surat Pernyataan yang diberikan olehKusnadi pada bulan Mei 2011,sewaktu penyerahan dihadiri oleh PT.Cahaya Bara Mulia yang diwakili oleh Agusli di Rumah Makan Chimpago Kabupaten Bungo;Bahwa adapun Surat Pernyataan yang dibuat di Pekanbaru pada harikamis tanggal 28 Januari 2010, yang isinya adalah: Bahwa parapemegang saham

CBM dalamtanggung jawab Kusnadi Setio;e Bahwa Kusnadi setio membebaskan pemegang saham dan pengurusPT.CBM dari Segala kewajiban, tuntutan dan gugatan, bebanbebantanggungan dan tanggung jawab berupa apapun dan dari siapapun ataspekerjaan, kegiatan, operasional dan usaha, sehingga segala bebanHalaman 8 dari 19 hal. Put.

Bahwa terhadap alat bukti tersebut sangat jelas kusnadi selakupemegang saham berhak ikut berbuat didalam PT. CBM danberdasarkan keterangan saksi dipersdidangan yang telah diajukan olehPara Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat , menyatakan BahwaAgusli selaku direktur tidak pernah hadir di lokasi Pertambangan apalagiberkantor di Muara Bungo. Namun yang selalu aktif dipertambangan danhadir di kantor PT. CBM adalah Kusnadi. Bahwa dengan demikiansangat jelas bahwa PT.

Bahwa secarahukum Tergugat hanyalah selaku pemegang saham atas Rumah SakitSelasih. Rumah Sakit Selasih mempunyai Badan Hukum yang berdirisendiri yang mempunyaui organisasi dan struktur organisasitersendiri.

Sakit Selasih adalahmerupakari bidang usaha dari PT Selasin WHusada Pratama,berdasarkan Surat Kepurusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : YM.02.04.3.5.1735 tanggal 18 April 2005 dan Suratkeputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor1017/T/KESEHATAN/2008 yang telah memberikan Izin Usaha Tetapdalam rangka Penanaman Modal Asing kepada PT Selasih HusadaPratama dalam Bidang Usaha Rumah Sakit, tertanggal 26 September2006, dan juga diperkuat dengan Pernyataan Keputusan paraPemegang Saham

Bahwa secara hukum Tergugat hanyalahselaku pemegang saham atas Rumah Sakit Selasih. Rumah SakitSelasih mempunyai adalah Badan Hukurn yang berdiri sendiri yangmempunyai organisasi dan struktur organisasi tersendiri. Secarahukum yang bertanggungjawab adalah Direktur Rumah Sakit Selasih,Hal. 15 dari 21 hal. Put.

Sarumi/Saham). Pada tahun 1977 sampai sekarang sebagian petak tanahyang di kerjakan P. Sarumi diberikan kepada B. Mad Tarham untukdikelola/digarap dan sebagian tanah yang dikelola K. Saruji diberikankepada Namin untuk dikelola;e Kurang lebih pada tahun 2005 K. Saruji meninggal dunia, namunsebelum meninggal dunia pada tahun 2003 menemui H. Ach. Basunidisaksikan perangkat desa berpesan dan minta tolong tanah percatonyang dikerjakan oleh K.

Sarumi/Saham tetap Sayaangkat menjadi Kepala Dusun Sreseh. Sehingga tanah Kas desatersebut diatas tetap digarapkan kepada kepada B Mad Tarham,Namin dan Supirman (selaku wakil K. Saruji), P. Sarumi (selakuKepala Dusun Sreseh). Sejak dulu kala masyarakat Desa Dulangsudah tahu bahwa tanah yang dikerjakan oleh K. Saruji adalah tanahpercaton, yang sayangkan oleh Saya dan Masyarakat adalah orangtuanya Supirman (K.

Muhammad Nur Faig; 1 (Satu) bendel leges salinan keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP143/KM.10/2012 tentang perubahan atas keputusan Menteri KeuanganNomor : 68/KMK.017/1994 tentang pemberian ijin usaha pembiayaankepada PT ELBETAMA FINANCE; 1 (satu) bendel leges Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PTAUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCCE nomor 88 tanggal 29 Pebruari2012; 1 (satu) lembar leges keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor : AHU11380.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran

Muhammad Nur Faiq;1 (satu) bendel leges salinan keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEPoOoO.143/KM.10/2012 tentang perubahan atas keputusan Menteri KeuanganNomor : 68/KMK.017/1994 tentang pemberian ijin usaha pembiayaankeada PT ELBETAMA FINANCE;1 (satu) bendel leges Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PTAUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCCE nomor 88 tanggal 29Pebruari 2012;f. 1 (satu) lembar leges keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.I.

Multi Fresh Farm telah memberikan Jaminan berupasebidang tanah Hak Milik No. 2327/Kelurahan Hegarmanah yang tercatatatas nama Insinyur Hendra Djaja (pbemegang saham PT. Multi Fresh Farm),yang terletak di JI. Dr. Setiabudhi No. 178, Kelurahan Hegarmanah,Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;3.

Tergugat IX, selakupemilik/pendiri, pemegang saham, pengurus, dan karyawan Tergugat ,yang telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat adalah menjaditanggung jawab sepenuhnya pada Tergugat Il s.d.

Mimi Indrawati (= Tergugat Ill/Tergugat IV Intervensi Ill;) selaku pribadidan pemegang saham dari PT. BPR. Citraloka Danamandiri (= TergugatVTergugat Il Intervensi) jelas juga obscuur libel sebab:* Tergugat Il/Tergugat IV Intervensi bukan pemegang saham dari PT.Perkreditan Rakyat Citraloka Danamandiri (= Tergugat I/Tergugat IlIntervensi) dan Tergugat Il/Tergugat IV Intervensi juga tidak terlibatdalam operasional PT.

Bahwa seluruh kerugian yang dialami oleh para Penggugat sehubungandengan tidak dibayarkannya seluruh simpanan deposito para Penggugatyang telah jatuh tempo yang disimpan pada Tergugat adalah kesalahanpara pemilik/pendiri, pemegang saham, pengurus dan karyawan dariTergugat yakni Tergugat Il s.d. Tergugat IX.

Tergugat IX, selaku pemilik/pendini,pemegang saham, pengurus, dan karyawan Tergugat , yang telahmenimbulkan kerugian bagi para Penggugat adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya pada Tergugat Il s.d.

BPRS Magetan, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPRS Magetan tentang Pertanggungjawaban Kinerja 2019 dan Pengangkatan Direktur Utama tanggal 28 Februari 2020, dan 2. XXX, umur 42 tahun, pekerjaan Direktur PT. BPRS Magetan, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPRS Magetan tanggal 7 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;melawan1.

SPBU Bupertacibubur sejak bulan Nopember, Desember 2019 tidak beroperasi melayanimasyarakat, dibulan Januari 2020 hanya menjual sisa stock yang belum terjualdan hal ini berlanjut di bulan Februari 2020 tidak beroperasi kembali melayanimasyarakat umum dikarenakan tidak ada pengiriman BBM oleh TURUTTERGUGAT.Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, PENGGUGAT mendapatkan surat dariTERGUGAT Nomor : 029900B, perihal : Pemutusan Perjanjian Kerjasamayang pada surat tersebut TERGUGAT menegaskan selaku pemegang saham

Tim.27.28.29.30.31.saham mayoritas TERGUGAT Il telah memutuskan Perjanjian KerjasamaPengelolaan SPBU Buperta Cibubur dengan PENGGUGAT, TERGUGAT meminta kepada TERGUGAT II segera mengambil langkahlangkahpengambilalihan secara fisik maupun yuridis atas pengelolaan SPBU Bupertaefektif mulai tanggal surat ini.Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 PENGGUGAT melalui suratnya No.16/TSS/I/2020, perihal Nota Protes dan Peringatan yang ditujukan kepadaTERGUGAT Il yang mana isi surat tersebut mengingatkan kembali

Molino Pramuka sebagai penerima izinpengelolaan SPBU Terpadu Cibubur dengan tujuan kepentingan GerakanPramuka selaku pemegang saham mayoritas; Bahwa setelah Munas X Tergugat selaku pemegang saham mayoritas PT.Molino Pramuka (Tergugat II) melakukan RUPS dengan mengganti Direksi PT.Molino Pramuka; Bahwa Wakil Ketua Bidang Usaha dan Aset Milik Gerakan Pramuka Masa Bakti20142018 adalah Dr.

Molino Pramuka/ TergugatIl kepadapihak Penggugatdimasaproses Munas X Gerakan pramukayaitu 28 hari sebelumMUNAS X;Perjanjian Pengelolaan SPBU ini justru menimbulkan kerugiaan padaTergugat sebagai Organisasi dan selaku Pemegang Saham PT. MolinoPramuka;Halaman 23 dari 65 Putusan Perkara 177/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Tim.3.3.3.6.3.7.Bahwa Tergugat II/ PT. Molino Pramuka sebagai pihak yang ditunjuk olehPT.

Molino Pramuka yang terdahulu danpengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti 20131018 selakuyang mewakili Gerakan Pramuka sebagai pemilik saham telah melakukankesalahan dengan membuat dan memandatangani Perjanjian PengelolaanHalaman 33 dari 65 Putusan Perkara 177/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Tim.SPBU dengan Penggugat tanpa meminta persetujuan dari Turut Tergugatsesuai dengan ketentuan Perjanjian Penunjukan Pengelolaan danPenggunaan Stasiun Pengisian Bahan bakar Minyak Untuk Umum No.

MAKMUR BATAM dan telah mendapatkan pengesahan = dariKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkanKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU2456913.AH.01.01 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015 AHU2456913.AH.01.01 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015 dengan susunankepengurusan: Direktur :ANJONI HENG ;= Komisaris : JENICE GUNAWAN TJHIN; Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan terhadap direksi dan komisaris,peralihan salham dan ganti nama pemegang saham

PRIMA MAKMUR BATAMdan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHUAH.01.030136046 Tahun 2017,tanggal 15 Mei 2017 AHUAH.01.030136046 Tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017dengan susunan kepengurusan: Direktur : ZAZLI:; Komisaris : JENICE GUNAWAN TJHIN; Bahwa kemudian dilakukan perubahan terhadap direksi dan komisaris,peralihan saham dan ganti nama pemegang saham berdasarkan

MAKMURBATAM dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia AHU2456913.AH.01.01 Tahun 2015, tanggal 18September 2015 AHU2456913.AH.01.01 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015dengan susunan kepengurusan: Direktur : ANJONI HENG Komisaris : JENICE GUNAWAN TJHINMenimbang, bahwa selanjutnya dilakukan perubahan terhadap direksi dankomisaris, peralihan salham dan ganti nama pemegang saham

PRIMA MAKMUR BATAM dan telahmendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHUAH.01.030136046 Tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017 AHUAH.01.030136046 Tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017 dengan susunan kepengurusan: Direktur : ZAZLI Komisaris : JENICE GUNAWAN TJHINMenimbang, bahwa kemudian dilakukan perubahan terhadap direksi dankomisaris, peralihan saham dan ganti nama pemegang saham berdasarkan

Rajawali Wira Bhakti Utama dizoleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kemasuk menjadi pemegang saham PT. Pengembangan PzLombok (LTDC) menggantikan PT. Rajawali Wira Bhakti Utama;Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahtentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan PenPerbankan Nasional, masa tugas Badan Penyehatan PeNasional (BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan Pemerintal10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Pe!Bidang Pengelolaan Aset Jo.

Pengembangan Pariwisat(Persero) / BTDC dengan mengalihkan 100% (seratuskepemilikan saham Pemerintah RI dari PT. Pengembangan PeLombok (LTDC) kepada PT. Pengembangan Pariwisata Bali (PeBTDC melalui Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2008Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia keModal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

Rajawali Wira Bhakti Utama dioleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kmasuk menjadi pemegang saham PT. Pengembangan PLombok (LTDC) menggantikan PT. Rajawali Wira Bhakti Utama; Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tah, tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan PelPerbankan Nasional, masa tugas Badan Penyehatan PeNS asional (BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan PemerintaREY 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (PeBidang Pengelolaan Aset Jo.

Pengembangan Pariwisa(Persero) / BTDC dengan mengalihkan 100% (seratuskepemilikan saham Pemerintah RI dari PT. Pengembangan FLombok (LTDC) kepada PT. Pengembangan Pariwisata Bali (PBTDC melalui Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2008Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

Pasal 7 tentang kriteria Debitur yang diberikan kredit ayat (2) huruf byang berbunyi : Debitur mempunyai angunan yang Memadaii Hal 10 dari 65 hal Put.No.35/Pid.SUSTPK/2016/PT.PBRPasal 7 tentang kriteria Debitur yang diberikan kredit ayat (3) yangberbunyi : Pemilik dan Manajemen Debitur bukan merupakan Direksi,Komisaris, Pemegang Saham dan atau karyawan dan atau memilikihubungan khusus dengan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham danatau karyawan PT PERSI yang sekiranya dapat mempengaruhiobyektivitas

Pasal 7 tentang kriteria Debitur yang diberikan kredit ayat (3) yangberbunyi : Pemilik dan Manajemen Debitur bukan merupakan Direksi,Komisaris, Pemegang Saham dan atau karyawan dan atau memilikihubungan khusus dengan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham danatau karyawan PT PERSI yang sekiranya dapat mempengaruhiobyektivitas keputusan yang diambil, kecuali disetujui tertulis oleh 2orang anggota Dewan Komisaris yang salah satunya adalah KomisarisUtama .c.

Permodalan Siak padaacaraRapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2012 (fotocopy).6. 1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Prmodalan Siak bulan Juni Tahun2009 (fotocopy).7. 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris H.

65 hal Put.No.35/Pid.SUSTPK/2016/PT.PBR9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor : AHU53246.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008tentang Persetujuaan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan(fotocopy).1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor : AHU00845.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 08 januari 2010tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan(fotocopy).1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Permodalan Siak padaacaraRapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2012(fotocopy).6. 1 (satu) bundel laporan bulanan PT. Prmodalan Siak bulan Juni Tahun2009 (fotocopy).Ps 1 (satu) bundel Salinan Akta Notaris H.

Optima Kharya CapitalManagement, yaitu Perjanjian Jual Beli dengankewajiban membeli kembali (RePurchase/ RepoAgreement) atas saham dengan pihak P.T. AdimitraKarya Kencana pada tanggal 24 Juni 2008 danmembuat dan menandatangani Perjanjian Jual Bellidengan kewajiban membeli kembali (RePurchase/Repo Agreement) atas saham dengan pihak P.T.Pilar Karya Sukses pada tanggal 24 Juni 2008 dansetelah itu Harjono Kesuma (bukti P7 dan P8), dansetelan itu.

Optima KharyaCapital Management danHarjono Kesuma selakupemegang saham PT.Optina Kharya CapitalManagement, dan dengantelah ditandatanganinyaPerjanjian Hutang Piutangantara P.T. Kereta Apidengan P.T. Optima KharyaCapital Management sertadiserahkannya Cek berikutsaham/portofolio sebagaijaminan pembayarankewajiban, apabila dalampelaksanaan perjanjiantersebut terjadi wanprestasi,P.T.

Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidanadesersi karena permasalahan ekonomi Terdakwa karena ketipumenanam saham sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus duapuluhlima juta rupiah) sedangkan uang tersebut Terdakwa dapatkandari meminjam uang di BRI, selain itu Terdakwa merasajengkeldengan istrinya Sdri Tumakninah Saksi1 yang tidak pernahmau menghargai orang tua Terdakwa karena setiap TerdakwaHalaman 12 dari 27 Put Nomor: 43 K/ PM IF11/ AD /VI/ 2017Menimbangmengajak Saksi1 pulang kerumah orang tua

Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tindakpidana desersi karena permasalahan ekonomi Terdakwa karenaketipu menanam saham sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratusduapuluh lima juta rupiah) sedangkan uang tersebut Terdakwadapatkan dari meminjam uang di BRI, selain itu Terdakwamerasa jengkel dengan istrinya Sdri Tumakninah Saksi1 yangtidak pernah mau menghargai orang tua Terdakwa karena setiapTerdakwa mengajak Saksi1 pulang kerumah orang tuaTerdakwa di daerah Solotigo, Saksi1 tidak pernah mau masukkerumah

Adapun halhal yang mempengaruhi Terdakwa melakukantindak pidana desersi karena permasalahan ekonomi Terdakwakarena ketipu menanam saham sebesar Rp. 125.000.000,00(seratus Guapuluh lima juta rupiah) sedangkan uang tersebutTerdakwa dapatkan dari meminjam uang di BRI, selain ituTerdakwa merasa jengkel dengan istrinya Sdri TumakninahSaksi1 yang tidak pernah mau menghargai orang tuaTerdakwa karena setiap Terdakwa mengajak Saksi1 pulangkerumah orang tua Terdakwa di daerah Solotigo, Saksi1 tidakpernah mau

Simpanan Saham Tergugat di Koperasi Kredit CU Rukun Damai,sejumlah Rp8.209.900,00 (delapan juta dua ratus sembilan ribu sembilanratus rupiah);7. Bahwa Tergugat pada pokoknya telah menyetujui dan menjanjikan kepadaPenggugat, apabila Tergugat tidak melunasi utangutang tersebut kepadaPenggugat sebagaimana mestinya maka dengan demikian Penggugatberhak untuk menjual barang agunan sebagaimana disebut di muka kepadapihak lain demi dan untuk serta guna pelunasan utang Tergugat kepadaPenggugat.

Simpanan saham Tergugat di Koperasi Kredit CU Rukun Damai, sejumlahRp8.209.900,00 (delapan juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratusrupiah) menjadi bagian dari pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat;.

Simpanan Saham Tergugat di Koperasi Kredit CU Rukun Damai, sejumlahRp8.209.900,00 (delapan juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratusrupiah) menjadi bagian dari pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat,dengan demikian Penggugat dinyatakan berhak mengambil sahamTergugat tersebut secara langsung guna dan untuk dijadikan sebagaibagian dari pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat;Halaman 8 dari 21 hal. Put.

selaku penerbit) dan PT Sinarmas Sekuritas(selaku Pelaksana) jelas sekali bahwa pembeli dari Commercial Papertersebut bukanlah PT Sinarmas Sekuritas dan penerbitan SertifikatJumbo atas nama PT Sinarmas Sekuritas adalah sudah sesuai denganmekanisme yang berlaku di perdagangan efek hutang yang ada saat ini;Bahwa PT Sinarmas Sekuritas merupakan perusahaan yang sah, berizindan terdaftar di bidang jasa sekuritas Indonesia yang mempunyai peransebagai perantara (broker) antara investor dan penerbit efek (saham

Sebagai perusahaan sekuritas PT Sinarmas Sekuritasmembantu para investor (yang menjadi nasabah) yang ingin melakukanjual beli saham di Bursa Efek Indonesia (pada umumnya) dan juga untukefek yang tidak melalui Bursa Efek Indonesia misalnya CommercialPaper yang diterbitkan oleh suatu Perusahaan;Bahwa seperti halnya jual beli saham di Bursa Efek yang mana setelahtutup jam perdagangan, pihak PT Sinarmas Sekuritas diwajibkanmengirimkan Trade Confirmation kepada nasabahnya atas transaksi jualbeli yang

HENDRO HASSYARI H, Direktur, dengan saham 500 lembar;2) Ny. FAIZAH ABIDIN, Komisaris, dengan saham 1.125 lembar;3) Tn. ZAINAL RACHIM, Komisaris Utama, dengan saham 875lembar.Dengan fakta bahwa terlapor Sdr. HENDRO HASSYARI, baik melaluirekening pribadi, maupun rekening perusahaan PT. PUTRA ASPARPINJAYA, pernah menerima uang dari PT.

Saham PT.

B XXXXSAS; Warna Hitam Metalik; Nomor Rangka / NIK / VIN MHL2040419J00XXXX; Nomor Mesin 2719503118XXXX; Tahun Pembuatan2009 atas nama PIHAK KEDUA;Saham PT.

Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa buktibukti, yaitusebagai berikut:1)Foto Copy Grose Turunan/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham PT.

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Murabahah Nomor 215 tanggal 15Juni 2017 (bukti P.4) Pasal 13 tentang Penyelesaian Perselisihan, di mana parapihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui PengadilanAgama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatifPengadilan Agama Purbalingga;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham