Penduduk Ryan Midu namunnama yang sebenarnya adalah Syadhan Lamola ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialahtentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Perubahan namatersebut dan apakah ada alasan yang tepat agar nama pemohon yang terteradalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut dapat dirubah atau tidak;Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapatdiajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahandalam sebuah Akta (Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmenyebutkan Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon Jo Pasal 93 ayat (2)Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan Perubahan namaHal 8 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Bit P ag esebagai

bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulanPemohon telah berhasil membuktikan dalildalil permohonannya dan untuk itupermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu. yang tidakdipertimbangkan dianggap tidak perlu untuk dipertimbangkan;Mengingat ketentuan KUHPerdata, Buku II Mahkamah Agung RepublikIndonseia tentang Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum dan ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;MENETAPKAN:1.

Gugatan Nomor: 13/Pdt.G/2020/PNTKN tanggal 12 Oktober 2020,maka atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Rbg (Reglement van hetRechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura) yang tidak mengaturmengenai pencabutan gugatan, maka demi kepentingan beracara (processdoelmatigheid) maka Hakim akan merujuk pada Pasal 271 dan 272 Rv(Reglement Op de Rechtsvordering) serta berpedoman pada Buku Il MahkamahAgung Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv pada pokoknyamenerangkan bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya, sebelum Tergugatmenyampaikan jawaban;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terjadi di persidangan makapencabutan gugatan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukumdikarenakan pengajuan pencabutan gugatan diajukan sebelum pengajuan danpembacaan jawaban Tergugat ataupun pemeriksaan dilaksanakan, menuruthemat Majelis Hakim bahwa Penggugat dapat melakukan

pemohon agar sesuai dengan Ijazah SekolahMenengah Kejuruan 3 Tahun Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemenyang dikeluarkan Depertemen Pendidikan Nasional Republik IndonesiaDengan Nomor: DN07 Mk 0457543 bernama KARMI SIREGAR Lahir diNAJUMAMBE pada Tanggal 08 Maret 1985 Anak Dari Mutari Siregar;Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 482/Padt.P/2020/PN BTMMenimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas danAdministrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku Il, Edisi2007, bagian Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanyaberwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal ituditentukan oleh peraturan perundangundanganMenimbang, bahwa Pasal 27 UndangUndang Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan Menyatakan(1)(2)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansiPelaksana setempat paling lambat 60

Bahwa atas dasar hal tersebut, Tergugat membuat dan mengirim SuratBupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil VerifikasiBerkas Tenaga Honorer KII yang ditandatangani Tergugat tanggal 12Mei 2014 dengan melampirkan hasil verifikasi dan pemantauan tanggal10 Mei 2014 kepada BKN, maka kemudian tibatiba pada tanggal 9September 2016 (2 tahun setelah diangkat), BKN melalui BadanKepegawaian Negara Regional X Denpasar mengajukan Pembatalan NotaPersetujuan Teknis Penetapan NIP sebanyak 134 orang CPNS

Bahwa selain dari itu, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa tidak menerangkan secara terbuka dan pasti terkaitpertimbangan/alasan secara jelas, tegas dan rinci serta khusus terkaitkesalahan apa yang dilanggar oleh Penggugat sebagai CPNS, tetapi hanyadidasarkan pada pertimbangan Surat BKN Regional X Denpasar Nomor :273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan NotaPersetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk Pegawai tanpa menyebutkansatupun kesalahan/pelanggaran yang dilakukan

Bupati Dompu telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 814.2/033/BKD/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/130/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil atas nama EMI SULANI; Bahwa penerbitan Keputusan oleh Tergugat yang menjadi objeksengketa diatas dasarnya adalah adanya Surat Kepala BadanKepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar Nomor273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 Perihal PembatalanNota Persetujuan Teknis

Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tidakditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian).15.Bahwa Kemenpan RB kemudian mengirimkan surat NomorB.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 (T16) perihalPenanganan Tenaga Honorer Kategori Il yang dinyatakan lulus hasilseleksi, dimana pada point 2 menyebutkan ...agar tenaga honorerKategori Il yang dinyatakan lulus seleksi, agar proses verifikasi danvalidasinya segera diselesaikan dengan berpedoman pada PeraturanPemerintah No. 56 Tahun 2012 dan petunjuk teknis

Penetapan NIP dimana persetujuan teknis KepalaKantor Regional X BKN tentang penetapan NIP untuk 134 (seratus tigapuluh empat) orang tenaga honorer dibatalkan dan dinyatakan tidakberlaku lagi dan didalam Lampiran surat tersebut tercantum namaPenggugat EMI SULANI Persetujuan Teknis Nomor : AG25205000130tanggal 28112014 NIP. 197512312014082006 Keterangan Dibatalkan(T23).22.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Berasuntuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) RaskinPurwakarta Tahun 2009 disebutkan dalam Bab Ill huruf E mengatakanbahwa Program Raskin ditujukkan dengan tercapainya target 6 T, yaituTepat Sasaran Penerima Manfaat , Tepat jumlah, Tepat Harga, TepatWaktu dan Tepat Administrasi, Tepat Kualitas di mana yang dimaksuddengan Tepat Sasaran Penerima Manfaat adalah raskin hanyadiberikan

tujuan akan dibawa dan dijual ke Jakarta.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saksiIna Herlina Binti Encing tersebut, beras raskin jatah Desa Kertamuktiperiode bulan Juni 2009 uintuk keluarga miskin tersebut tidak sampaikepada yang berhak yaitu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat(RTSPM) Desa Kertamukti Kecamatan Campaka KabupatenPurwakarta sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan denganPeraturan Bupati Purwakarta Nomor : 13 Tahun 2009 tanggal 02 Maret2009 tentang Petunjuk Teknis

Kab.Purwakarta 59.175 1.259 60.432 10.877.760SUBDIVRE 199.071 6.633 206.702 37.206.360 SUBANG Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun 2009tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program Beras UntukRumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). RaskinKabupaten Purwakarta Tahun 2009, Pagu Raskin Desa KecamatanCampaka Tahun 2009 ; PaguNo. Desa RTSPM Alokasi (Kg) Jumlah(15 Kg/RTS Penerimaan (Kg)PM)1. Cirende 189 15 2,8352. Benteng 156 15 2,3403. Campaka 77 15 1,1554.

No. 1731 K/Pid.Sus/2012.1 (satu) buku Pedoman Umum Raskin Tahun 2009.1 (satu) buku Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis ProgramBeras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Kab.

Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran PenerimaManfaat (RTSPM) Raskin Purwakarta Tahun 2009 disebutkan dalam BabIll huruf E dapat disimpulkan bahwa: Perbuatan Terdakwa yang membeli beras raskin jatah DesaKertamukti Alokasi Juni 2009 dari saksi Ina Herrlina Binti Encingsehingga beras raskin tersebut beralih kepada Terdakwabertentangan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Program BerasHal.39 dari 66 hal.

BENDOT Bin HAZIDIN BOSON yang dikendarai oleh terdakwa dan1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna Putih.Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke MAPOLRES Landak guna Proses lebihlanjut.Dan sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM Pontianak terhadap barang buktiberupa 7 (tujuh) buah plastik transparan berisikan kristal di duga shabushabu, Nomor :LP15.098.99.20.05.0115.K tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Ketut Ayu Sarwetini, Apt, Manajer Teknis

BENDOT Bin HAZIDIN BOSON yang dikendarai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah kuncisepeda motor merk Honda warna Putih.Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke MAPOLRES Landak guna Proses lebihlanjut.Dan sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM Pontianak terhadap barang buktiberupa 7 (tujuh) buah plastik transparan berisikan kristal di duga shabushabu, Nomor :LP15.098.99.20.05.0115.K tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Ketut Ayu Sarwetini, Apt, Manajer Teknis

Ketut Ayu Sarwetini, Apt,Manajer Teknis I pada Badan POM Pontianak dengan hasil pengujian :Pemerian : Kristal berwarna putihIdentifikasi : Metamfetamin Positif (+)Cara Reaksi warna KLT SpektrofotometriPustaka:Recommended Methods for The Identification and Analysis ofAmphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in SeizedMaterials, 2006.Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasukNarkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika).Bahwa saksi

Ketut Ayu Sarwetini, APT, Manajer Teknis I Balai Besar Pengawasan Obatdan Makanan Pontianak danBerita Acara Pengujian tertanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatanganioleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, APT dan Astika Puspaningtyas, S.

Ketut Ayu Sarwetini, APT, Manajer Teknis I Balai Besar Pengawasan Obatdan Makanan Pontianak danBerita Acara Pengujian tertanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatanganioleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, APT dan Astika Puspaningtyas, S. Farm Apt, masingmasing petugas penguji pada Balai Besar POM Pontianak ;yang mana barang bukti tersebut akan terdakwa jual kepada sdr.

SulestySA, MP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai Nomor : 30 Tahun 2008tanggal 15 April 2008 dan Ir. Ronny Chandra selaku penyedia jasa konstruksiberdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/PPTK/PPKDAKBBI/KP/VIII/2008tanggal 11 Agustus 2008, serta Saiful Bahri selaku Pelaksana Konsultan Pengawasberdasarkan Surat Kuasa Nomor: 097/SK/ADMKS/VI/2008 tanggal 01 Juli 2008 dariHal. dari 33 hal. Put.

SA, MP. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten SinjaiNomor : 30 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008.Bahwa untuk konstruksi gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI), berdasarkanSurat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 010/PPBJDAKBBIDKP/SJ/VIII/2008tanggal 05 Agustus 2008 tentang Usulan Penetapan PT.

SulestySA, MP. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai Nomor : 30 Tahun 2008tanggal 15 April 2008 dan Ir. Ronny Chandra selaku penyedia jasa konstruksiberdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 003/PPTK/PPKDAKBBI/KP/VIII/2008tanggal 11 Agustus 2008, serta Saiful Bahri selaku Pelaksana Konsultan Pengawasberdasarkan Surat Kuasa Nomor: 097/SK/ADMKS/VII/2008 tanggal 01 Juli 2008 dariIr. Afkar Said, Direktur CV.

SA, MP. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten SinjaiNomor : 30 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008.Bahwa untuk Konstruksi Gedung Kantor Balai Benih Ikan (BBI), berdasarkanSurat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 010/PPBJDAKBBIDKP/SJ/VIII/2008tanggal 05 Agustus 2008 tentang Usulan Penetapan PT.

Dan, setelah Tim Teknis Dinas Tata Ruang danPermukiman Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadapPembangunan Balai Benih Ikan (BBI), ternyata dibuat lagi Addendum kontrak Nomor :Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 2312 K/Pid.

DHANA JULAGA EKADAsebagai kontraktor pelaksana melaksanakan pekerjaanpekerjaan tidak sesuaidengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak kerja , dan berdasarkan hasilpemeriksaan fisik ke 4 (empat) lokasi kabupaten di Propinsi Bengkulu oleh ahliteknis dari PLN menyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan bantuanpeningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Propinsi Bengkulu tahun 2008mengalami kegagalan teknis yang disebabkan beberapa factor, yaitu :12Saluran masuk ( entake) tidak diplaster dan tidak diaciBendungan

realisasidilapangan hanya dipasang sistem bronjong , mengakibatkan bendungantidak tahan terhadap pengikisan ( erosi)Bak penenang terlalu kecil, tidak sesuai dengan panjang saluran penghantar, dikontrak 3 X4X1,5 meter, pasang batu kali diplester di aci realisasi 2,5 X3,5 X1,5 meter tidak diplester dan diaciSaluran penghantar tidak dipasang batu dan tidak disemen sepertitercantum dalam kontrakBak pengendapan pasir /resorvasi tidak disemen dan tidak dilengkapidengan saluran pelimpahan.Disamping kegagalan teknis

2012 tanggal 12 April 2012, dalam pelaksanaan ProyekPekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Bengkulu Tahun2008 telah menimbulkan kerugikan keuangan Negara secara total lose yangperhitungan tersebut dengan mendasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapanganoleh ahli Dari PLN Propinsi Bengkulu yang menyatakan bahwa pekerjaanbantuan pembangunan PLTMH di 4 (empat) lokasi Propinsi Bengkulu tidaksesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja sehinggamengalami kegagalan teknis

DHANA JULAGA EKADAsebagai kontraktor pelaksana melaksanakan pekerjaanpekerjaan tidak sesuaidengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak kerja , dan berdasarkan hasilpemeriksaan fisik ke 4 (empat) lokasi kabupaten di Propinsi Bengkulu oleh ahliteknis dari PLN menyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan bantuanpeningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Propinsi Bengkulu tahun 2008mengalami kegagalan teknis yang disebabkan beberapa factor, yaitu :1 Saluran masuk ( entake) tidak diplaster dan tidak diaci2

tanggal 12 April 2012, dalam pelaksanaan ProyekPekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Bengkulu Tahun2008 telah menimbulkan kerugikan keuangan Negara secara total lose yangperhitungan tersebut dengan mendasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapanganoleh ahli Dari PLN Propinsi Bengkulu yang menyatakan bahwa pekerjaanbantuan pembangunan PLTMH di 4 (empat) lokasi Propinsi Bengkulu tidaksesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja sehingga26mengalami kegagalan teknis

Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang bersumberkan APBD Kabupaten / Kota- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)9. 1 (satu) rangkap Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2010, dengan Surat Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2010 oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 12 Oktober 2009.10. 1 (satu) Berkas Petunjuk Teknis

Review Pencairan BLM DanaKegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang bersumberkanAPBD Kabupaten/Kotae Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)1 (satu) rangkap Daftar Lokasi dan Alokasi BantuanLangsung Masyarakat (BLM) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) TahunAnggaran 2010, dengan Surat Penetapan Daftar Lokasi danAlokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2010 olehMenteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RepublikIndonesia, tanggal 12 Oktober 2009.1 (satu) Berkas Petunjuk Teknis

ratus ribu rupiah) jadi total yang sudah dikembalikanyaitu sebesar Rp 127.650.700., (seratus dua puluh tujuh juta enam ratuslima puluh ribu tujuh ratus rupiah).e Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan :1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu:a Ayat (1)e Huruf (a) :Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan atasprinsip prinsip antara lain : hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan teknis

13 Tahun 2006 Tentang PengelolaanKeuangan Daerah yaitu:a Pasal 132 ayat (1) ; setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan buku yang lengkap dan sahb Pasal 236 ayat(1) ; semua transaksi dan atau kejadian keuangan yangberkaiatan dengan penyelenggaran pemerintahan daerah dicatat pada bukujurnal berdasarkan bukti transaksi yang saha ayat (2) pencatatansebagaimana disebut ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai denganterjadinya transaksi dan / atau kejadian keuangan4 Petunjuk Teknis

Nopember 2008 Perihal PetunjukTeknis Operasional (PTO) PNPMMP sebagai berikut :e Bab I Kebijakan pokok angka 1.4 Prinsip Dasar PNMP Mandiri Perdesaanyang menyatakan bahwa PNMP Mandiri Perdesaan mempunyai prinsipatau nilai nilai dasar antara lain : Transparansi, Akuntabel yangmemiliki pengertian bahwa masyarakat memiliki akses terhadap segalainformasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaankegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis

Operasional (PTO) PNPMMP sebagai berikut :e Bab I Kebijakan pokok angka 1.4 Prinsip Dasar PNMP Mandiri Perdesaanyang menyatakan bahwa PNMP Mandiri Perdesaan mempunyai prinsipatau nilat nilai dasar antara lain : Transparansi, Akuntabel yangmemiliki pengertian bahwa masyarakat memiliki akses terhadap segalainformasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaankegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.e

Kemajuan Pelaksanaan dan Laporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%)

Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan danLaporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat KecamatanTetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%)15) 1(satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara PemberianBantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil danBangunan Penampungan Air Lainnya Tahun Anggaran 2019 Nomor :59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 (Asli)16) 1(satu) Bundel Berkas Asli Addendum Nomor: 25/ADDENSUM/BPED/ DPPMD.5/PPK.4/X1/2019 Tanggal 06 November 201917) 1(satu) buah buku Petunjuk Teknis

RUSLI menyanggupi tawarandari saksi ASMAWI untuk pembangunan Embung yanag akandilaksanakan di Desa Babat, kemudian Desa Babat Kecamatan TetapKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019, mengajukan Proposal keKabupaten melalui Dinas PMD Kabupaten Kaur kemudian proposaltersebut diajukan ke Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi RI;Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Halaman 7 dari 110 Halaman Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 111Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

mengelola sarana dan prasarana pendukung desa; Bahwa Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pernahmengalami banjir yaitu :e Banjir besar pertama (Il) pada tanggal 2829 April 2019, dilokasisebelum pembangunan Embung, dengan kondisi air banyakdikarenakan banjir dan bebatuan yang turun dari dataran tinggie Banjir sedang, kedua (II) pada tanggal 5 Juni 2020 banjir tersebuttidak terlalau besar dari pada banjir pertama menyebabkan banyakbebatuan dan tanah yang masuk ke Embung Berdasarkan Petunjuk Teknis

Saksi tidak tahu siapa ketua dari TimPelaksana Pekerjaan kegiatan Pembangunan Embung Desa, DesaBabat Tahun Anggaran 2019 Bahwa saksi tidak pernah memerima Honor dari Kegiatan EmbungDesa Babat, yang saksi terima pada saat itu adalah honor sebagaikader teknis Desa dalam Kegiatan dana desa Tahun 2019 sebanyakRp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 5 (lima) Bulandari Januari 2019 sampai dengan Mei 2019 Bahwa pelaksanaan atau lokasi Pembangunan Embung Desa, DesaBabat Tahun Anggaran 2019

Pasal 4 Pengadaan barang/jasa di Desa pada prinsipnyadilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaanmaterial/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secaragotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakatsetempat, untuk memperluas kesempatan kerja danpemberdayaan masyarakat setempat.4) Petunjuk teknis operasional bantuan pembangunan/rehabilitas!embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnyatahun 2019;a.

September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait surat dinas perhubungan nomor :553/726/Perhubungan, tanggal 17 September 2014 perihal Peringatan III (Keterlambatan pekerjaan) Tanggal 17 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan (SCM) III Tanggal 22 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyampaian Hasil Evaluasi tim Teknis

Paser (Sistem Multi Years);
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan LUMPSUM dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bandara sisi Udara Tana Paser Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Album Gambar Spesifikasi Teknis Nomor : 027/04 /DISHUB KOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
-

Paser Nomor : 800.5/035/DISHUBKOMINFO tanggal 04 Juni 2013 tentang Perubahan surat keputusan Nomor : 800.5/01/DISHUBKOMINFO tentang Pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informaika Kab. Paser TA. 2013 beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar asli surat dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser nomor : 027/01/DISHUBKOMINFO tanggal 12 Juli 2013 perihal persetujuan perubahan adendum-II.

Register Perkara : PDS 08 / TAGRO / 06 / 2016 tanggal 7 Juni 2016, yang didakwakan kepadaTerdakwa yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :weeccee Bahwa Terdakwa LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDIselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ssesuai SK Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.

S., S.IT bin ENDRO CIPTONO selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.

S., S.IT binENDRO CIPTONO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SKHalaman 29 dari 164 putusan NO.16/PID.Tipikor/2016/PT.SMRKepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.

SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO(PPTK)Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran tahap kedua (PaymentCertificate/PC002) dan pembayaran tahap ketiga (Payment Certificate/PC003) belum ada MK dan hanya berdasarkan tim teknis yang ditunjuk olehDishubkominfo Kab. Paser dengan dikoordinir oleh SURYANTA binKARTOREJO (Alm) yang tidak memiliki Kemampuan teknis dibidangkonstruksi, Saksi LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRICIPTONO.

ALIAS SENTOT BINSUTIKNO (Alm.), selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan(PPTK) akhimya menerima pekerjaan Pembangunan RumahLayk Huni Kota Tarakan tersebut ;Bahwa berdasarkan pernyataan dari terdakwa MARGARETAUNJUNG LERANG selaku Pimpinan Cabang PT. Karya MalinauUtama tersebut maka Sentot Sugiyanto dan Ir. H.

Kegiatan)dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan rumah layak huni itu adalahSentot Sugiyono ;Bahwa yang mengangkat PPTK adalah Kepala Dinas Pekerjaan UmumProvinsi Kalimantan Timur ;Bahwa tugas pokok PPTK adalah memantau dan mengendalikanpelaksanaan teknis pekerjaan, PPTK adalah perpanjangan tangan dari KPAdan PPTK bertanggung jawab kepada KPA ;Bahwa Kontraktor pelaksana Kegiatan pembangunan perumahan layak huniitu adalah PT.

BIN HASSAN BASRIE ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/179/II/2010,tanggal 10 Pebruari 2010, yang diangkat sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) adalah SENTOTSUGIYONO, ST. ALIAS SENTOT BIN SUTIKNO (Alm.)

H.Machfudz,HB.M.Si dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 602/211.10/BAP/FSPPMKM/XI/2010, tanggal 11 Nopember 2010 yangditandatangani oleh Sentot Sugiyono, ST selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pihak Pertama, TerdakwaMargareta Unjung Lerang selaku Pimpinan Cabang PT.

Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 10(sepuluh) butir Riklona 2 Clonazepam yang disisihkan sejumlah 2 (dua) butir obatRiklona 2 Clonazepam untuk uji lab dan 1 (Satu) buah dompet warna kuning;Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0378 tanggal 21Mei 2019 yang ditandatangani oleh Manager Teknis

sebelah kanan yang digunakan Terdakwa JAFAR bin KHALID padasaat kejadian;Bahwa benar obat Riklona yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;> Bahwa benar obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;> Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) keping obat Riklona dengan hargaRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);> Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obatdan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0378 tanggal 21 Mei 2019yang ditandatangani oleh Manager Teknis

IPUL pada hariHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN MtpMinggu tanggal 12 Mei 2019 di Jalan Sultan Adam Martapura, dimana dalam obatjenis tersebut didalamnya terkandung zat yang termasuk dalam psikotropika golonganIV sebagaimana Undangundang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0378 tanggal 21Mei 2019 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian, Gusti MaulitaIndriyana

alat bukti yang sah dan menjadi bahanpertimbangan dalam Permohonan ini; Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 153/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 5 dari 13Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata, dinyatakan bahwa jika aktaakta yang telah dibukukanmemperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya,maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahanatau pembetulan dalam registerregister tersebut, sedangkan dalam bukuPedoman Teknis

dalam Diktum Penetapan ini;Mengingat, ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata/BW) Juncto Pasal 52 Undangundang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 PeraturanPresiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Juncto Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen DataPenduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan memperhatikan BukuPedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum MahkamahAgung, serta Pasalpasal pada Peraturan Perundangundangan lain yangberkaitan dengan Permohonan ini;MENETAPKAN1.

PIl;Bahwa tujuan dari para Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untukdikonsumsi bersama;Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI diPekanbaru yang dilakukan pemeriksaaan oleh Monika Kerry Armi, S.Si yangdituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang buktiNarkotika No.PM.01.03.941.11.19.K.813, tanggal 20 November 2019 dandiketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, ObatTradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra.

PIl;Bahwa tujuan dari para Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untukdikonsumsi bersama;Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI diPekanbaru yang dilakukan pemeriksaaan oleh Monika Kerry Armi, S.Si yangdituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang buktiHalaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2020/PT.PBR.Narkotika No.PM.01.03.941.11.19.K.813, tanggal 20 November 2019 dandiketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, ObatTradisional

kecil sehingga hasil pembakarannarkotika jenis shabu mengeluarkan asap dan tertampung di dalam botol dansetelah itu ujung pipet satu lagi dipergunakan untuk menghisap asap dandiperlakukan seperti orang merokok.Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI diPekanbaru yang dilakukan pemeriksaaan oleh Monika Kerry Armi, S.Si yangdituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang buktiNarkotika No.PM.01.03.941.11.19.K.813, tanggal 20 November 2019 dandiketahui oleh Manejer Teknis

status anak yang dikandung oleh Anak Pemohonserta memandang nilainilai yang tumbuh di masyarakat maka Hakimberpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkansetelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan salingmengasihi;Menimbang, bahwa setelah mempelajari pemohonan Pemohontersebut ternyata Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam jenisjenispermohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimanadimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis

Administrasi danTeknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf dserta pula Permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalampermohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka12:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan UndangUndang maka sudah sepatutnya petitumpermohonan

Ketut Ayu Sarwetini, Apt,Manager teknis I Kepala Bidang Pengujian ProdukTerapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik danProduk Komplemen Balai Besar POM Pontianak danBerita Acara Pengujian tanggal 21 April 2010 yangditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt,dan Wienda Riyani, A.Md, diperoleh sebagai berikut: No.

., denganManager Teknis Dra.

Zulkifli, Apt melalui Surat Nomor PM.01.01.90.08.15.2009 yangdinyatakan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.08.15.2008 yang ditandatangani oleh Penguji Riza Apriani, S.Farm., denganManager Teknis Dra.

Zulkifli, Apt., melalui Surat Nomor PM.01.01.90.08.15.2009 yangdinyatakan dalam Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.08.15.2008 yang ditandatangani oleh Penguji Riza Apriani, S.Farm., denganManager Teknis Dra.

yang merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;Hal 5 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.LbjPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal50 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis PeradilanAgama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yangmerasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggalberpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka22 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, PengadilanAgama

Pasal 34 serta Hasil RumusanRapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secaraex officio memerintahkan kepada kepada Pemohon dan Pemohon II untukmeendaftarkan / mencatat perkawinanya ke Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan LayananPembebasan Perkara Nomor: 50/Pdt.P/2019/PA.Lbj, tanggal 11 September2019 oleh Ketua