., tanggal 11 Juli 2006jJuncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 382 K/TUN/2006 tanggal 30 Januari 2007, juncto Penetapan Wakil Ketua HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/2009 Eks tanggalHalaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 2079 K/Pdt/2018.4 Maret 2011 terhadap rekening pada Bank Central Asia Cabang DuriKosambi Nomor 593 030 9098 atas nama Dianna Kusnadi/Adi Sani Djoharitersebut di atas:Dalam Pokok Perkara:Primair:1.

dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 15 Desember 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:Dalam Provisi:Menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat Nomor 434/110/192/IX/PHK/42005 tanggal 12 April 2005, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 221/G/2005/PT TUN

JKT., tanggal 11 Juli 2006,jJuncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 382K/TUN/Halaman 4 dari 7 Hal.

TUN. SBY

TUN. SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danbewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :ANUNG WIDIATMOKO,SKM, kewarganegaraan Indonesia, TempatTinggal Perum RSI No. 10 RT. 02 RW. 013, Belangwetan,Klaten Utara, Klaten, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018telah memberikan kuasa kepada :1.

TUN. SBY. Tanggal11 Pebruari 2019 berserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat dialam yaj = n ooo nnn nnn nnn nnn nnn non nen ne nnn nnn nne nee ee nnn4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 129/B/2019/PT. TUN. SBY.tanggal 19 Juni 2019 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadianmengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam PutusanPengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor128/B/2018/PTUN.

Tempat Tinggal Tambakrejo RT.02 RWO02, Desa TambakrejoKecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam Halini diwakili oleh KuasaInsidentil berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Semarang Nomor 55/PEN TUN/2021/PTUN SMGtanggal 29 Juni 2021 tentang) ijin beracara. yatu1 RUSLAN2. SIT FATICHAHSLAIL IRFIYANIKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekeraan Wiraswasta,Tempat tinggal Tambakrejo RT.02/RW.02 Desa Tambakrejo, KecamatanPatebon, Kabupaten Kendal.

TUN SBY. tanggal 29 Nopember oleh PanteraPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangHal 2 dari O Hal Putusan Nomor 2391.201 PTUN SBY..Nomor 55/G/2021/PTUN SMG, tanggal 12 Oktober 2021,3 Penetapan Ketua Majelis Nomor 239 / PEN HS / 2021 / PT TUN SBYtanggal 20 Desember 2021 tentang hari sidang pembacaan putusan .4.

Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K/ TUN /2007 tertanggal 22 September 2008 tentang Pengumumanpengumuman dan penetapan lelang2. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111 K / TUN2008 teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding danPembatalan lelang3. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 189 K / TUN /2008 tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman dan penetapanlelang4.

Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K / TUN /2007 tertanggal 22 September 2008 tentang Pengumumanpengumuman dan penetapan lelang2. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111 K / TUN2008 teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding danPembatalan lelang3. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 189 K / TUN /2008 tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman dan penetapanlelang4.

Putusan Makamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 296 K / TUN /2008 tanggal 3 September 2008 tentang hasil evalwasi LelangKaidah Hukum1. Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TataUsaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata keputusan TUNitu dianggap melebur ke dalam perdatanya karena karena perbuatanperdata ini memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan /Pejabat Tata Usaha Negara2.

PutusanMahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K/ TUN / 2007 tertanggal 22September 2008 tentang Pengumuman pengumuman dan penetapan lelang, 2.Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111 K / TUN 2008teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding dan Pembatalan lelang, 3.Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 189 K / TUN / 2008tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman dan penetapan lelang, 4.Putusan Makamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 296 K / TUN / 2008tanggal 3 September

Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TataUsaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata keputusan TUN itudianggap melebur ke dalam perdatanya karena karena perbuatan perdata inimemang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata UsahaNegara, 2.

Bahwa Keputusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 April 2004 No.423K/TUN/2002 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (/nkraeht VanGewijsde).

Bahwa oleh karena Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 April11.2004 No.423 K/TUN/2002 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, makaSertifikat Hak Pakai No.12 tanggal 2 Desember 1981 Surat UkurNo.1842/1980 tanggal 6 Maret 1981 atas nama Direktorat JenderalPelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan yang terletak di atas tanahmilik Penggugat yang berasal dari menggarap Ex HO Jalan Dr.

ADANYA PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tertanggal 21 April 2004 No.423 K/TUN/2002 dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.16PK/TUN/2006 tanggal 17 April 2009 bertentangan dengan putusanKasasi Mahkamah Agung RI No.829 K/Pdt/2008 tanggal 11 Desember2008;1.

Bahwa dengan adanya dua putusan yang berbeda tersebut, yaitu putusanKasasi Mahkamah Agung RI No.423 K/TUN/2002 tanggal 21 April 2004putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.16 PK/TUN/2006tanggal 11 Desember 2008 memperlihatkan bahwa kedua putusantersebut adalah putusan yang saling bertentangan ini menimbulkanketidak pastian hukum, putusan yang bertentangan seharusnyamengikuti putusan yang sebelumnya dengan objek perkara yang samasebelumnya dengan objek perkara dan kasus ini persis sama yaitumasalah

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tertanggal 30 November 2001 No.27/G/PTUNPTK/2001, mengabulkangugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PeninjauanKembali, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta, tanggal 29 Mei 2002 No.59/B/2002/PT.TUN.JKT dan putusanMahkamah Agung RI Jakarta tertanggal 21 April 2004 No.423 K/TUN/2002, dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.16PK/TUN/2006 tanggal 17 April 2009 yang amrnya berbunyi sebagaiberikut

Itulahsebabnya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Putusannyatanggal 17 Juli 2012 No. 09/G/PTUNPDG jo Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan tanggal 26 Nopember 2012 No.152/B/2012/PT.TUN.MDN jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 April2013 No. 109 K/TUN/2013, menunda eksekusi surat keputusan tersebubtdan kemudian membatalkan perbuatan Tergugat sebagaimana tertuangdalam tanggal 14 Maret 2012 No.

/II/1112/2012 tanggal10 Oktober 2012, Hal Pengembalian Staf Medis FKUA, sesuai aslinyaselanjutnya diberi tanda T.6;Fotocopy Putusan Mahkamah Agung nomor 110 K/TUN/2013, sesuaisalinan Resminya, selanjutnya diberi tanda T.7;Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor : 153/B/2012/PT.TUNMDN, sesuai salinan resminya, selanjutnya diberi tanda T.8;Fotocopy Memori Banding Tergugat terhadap Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Padang NO. 10/G/2012/PTUNPDG Tanggal 12 September2012 , sesuai aslinya,

selanjutnya diberi tanda T.9;Fotocopy Surat Nomor: 349/P.PTS/ 1V/2014/110/K/TUN/2013, HalPengiriman Putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Reg No 110K/TUN/2013 Kepada Ketua PTUN Padang, sesuai aslinya, selanjutnyadiberi tanda T.10;Fotocopy Keputusan Direktur Utama RSUP Dr.

Gugatan bersifat Prematur ; Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (bersifat prematur),karena Penggugat menyatakan telah memperoleh Putusan MahkamahAgung tanggal 3 April 2013 Nomor 109 K/TUN/2013, seharusnyaPenggugat mengajukan Eksekusi terhadap putusan tersebut terlebihdahulu tetapi Penggugat tidak pernah mengajukan Eksekusi ke PTUNPadang terhadap putusan tersebut ;Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor.67/Padt.G/2016/PN Pdg2. Gugatan Penggugat tidak jelas /Kabur;a.

Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya kepada putusan MAtanggal 3 April 2013 Nomor 109 K/TUN/2013 untuk dan atas namaPenggugat dr Noverial SoOT yang beriringan dengan putusan Penggugatlainya yaitu putusan MA tanggal 4 April 2013 nomor 110 K/TUN/2013sebagai Penggugat dr Asril Azhar SP BKBD dalam kasus objek yangsama namun putusan tanggal 4 April 2013 no 110 K/TUN/2013menyatakan gugatan tidak dapat diterima ,MA berpendapat JudexFakctie telah keliru dan salah menerapkan hukum oleh karenanyaeksepsi Tergugat

Bojonegoro.Dengan amar putusan: Mengadili : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.Banding melalui Putusan No. 52/B/TUN/2004/PT.TUN.SBY tanggal 15Maret 2004.Para Pihak :e Penggugat/Pembanding: Gatot Ahmad Basoenie Tergugat/Terbanding :1. Gubernur Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur.2. Kepala Kantor Pertanahan Kab.

/2004/PT.TUN.SBY Jo Putusan 260/K/TUN/2004 makaditerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 122 tanggal 25 Januari 2007dengan luas 970m?

Gatot Achmad Basoenimaupun Para Tergugat di dalamnya.Sehingga apa dasar dari Penggugat dalam positanya menyatakanTergugat secara diamdiam tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkanPenggugat mengajukan gugatan TUN yang mana sengketa TUN sendiripada hakikatnya sengketa TUN adalah sengketa tentang sah atautidaknya suatu keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh badan ataupejabat TUN yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat.Bahwa merupakan suatu hal yang mengadaada dimana Penggugatmenuntut ganti rugi

BojonegoroDengan amar putusan:Mengadili: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.Banding melalui Putusan No. 52/B/TUN/2004/PT.TUN.SBY tanggal 15Maret 2004Para Pihak:e Penggugat/Pembanding: Gatot Anmad Basoenie Tergugat/Terbanding :1. Gubernur Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur2. Kepala Kantor Pertanahan Kab.

Bahwa karena Putusan dan pelaksanaan atas PutusanNo.52/B/TUN/2004/PT.TUN.SBY Jo Putusan 260/K/TUN/2004 makaditerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 122 tanggal 25 Januari 2007dengan luas 970m? atas nama Pemilik Hak yang sebenarnya yaitu GatotAchmad Basoeni adalah sah menurut hukum.Bahwa sampai meniggalnya Alm.

Nomor : 5 K / TUN / 1992 tanggal 21011993, Nomor : 41 K / TUN /1994 tanggal 10111994 dan Nomor 270 K / TUN / 2001 tanggal 4032002.Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :Bahwa menurut hemat Para Penggugat objek sengketa a quo telahmemenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka (9) UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan atas Undangundang Nomor 5 tahun

HUKUM : Tergugat dalam menerbitkan KeputusanTUN yang menjadi objek sengketa, tidak didasarkan pada peraturanperundangundangan yang berlaku, yakni karenanya melanggar Pasal107 Peraturan Menteri Agraria Tentang Tata Cara Pemberian DanPembatalan Hak Atas Tanah, yaitu kesalahan karena cacad yuridisadministratif yang dikategorikan sebagai : 1. kesalahan prosedur ...3.kesalahan subyek hak; ...8. data yuridis atau fisik tidak benar....ASAS TERTIB PENYELENGGARA NEGARA : Tergugat dalammenerbitkan Keputusan TUN

Nomor 28 Tahun 1999, TentangPenyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme;Bahwa berdasarkan pada uraian Para Penggugat di atas, maka ParaPenggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasinberkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN objeksengketa a quo;Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dikabulkanuntuk seluruhnya sesuai dalil Para Penggugat, maka Para Penggugatmohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar semua biaya

ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN HUKUM :Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi objeksengketa, sudah berdasarkan pada peraturan perundangundangan yangberlaku, dan tertio administrasi.c. ASAS PROFESIONALITAS :Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi objeksengketa, telah mengutamakan keahlian pengetahuan normatif yuridis formaldalam menganalisa data yuridis secara profesional, yang berdasarkan kodeetik jabatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan,keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN;atauc. Apabila satusatunya penentu apakah hakim dapat menguji kKeabsahanKTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebutmenjadi kewenangan peradilan perdata; ataud.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/Pen.HS/TUN/2012/P.TUN.JPR Tanggal 19 November 2012 TentangHari Sidang ; Putusan Sela Nomor : 32/G.TUN/2012/PTUN.JPR Tanggal 25Maret 2013 222 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nc nenncnenne=.

Bahwa kalu di teliti secara baik dan benar maka nampak jelas bahwaGugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formalnya suatuGugatan Sengketa TUN, di antaranya sebagai berikut :a.

yang menerbitkan keputusan keputusan TUN yangmenjado onyek sengketa dalam perkara ini adalah bukan paraTergugat dalam sengketa ini tetapi Pejabat TUN lain,dengandemikian patut Pengadilan menerima alasan alasan Tergugat IIIntervensi ini bahwa gugatan Penggugat salah alamat danPengadilan menjatuhkan Putusan Gugatan Penggugat tidakdapat diterima.c.

TUN menjadi obyek sengketa dalam18perkara ini tidak menjadi salah satu Pihak dalam Sengketa TUN3.

yang menerbitkan obyek sengketadalam sengketa TUN ini Bukanlah Tergugat dalam perkara ini;Bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa dalam sidingperdata di Pengadilan Negeri Jayapura adalah tidak tepat dantidak benar dan cenderung mengadaada kerena dalam rapat rapa pertemuan pertemuan, di Kantor Tergugat II Intervensi I,diRuk Dok II Jayapura,di Polresta Jayapura sudah di beri penjelasanberulang kali bahwa tanah lokasi bekas Kantor Tergugat IlIntervensi di APO Jayapura adalah Tanah Negara dan

dengan ID Lelang 33620127, nama Paket:Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik;(c) kepada siapa KEPUTUSAN TUN tersebut ditujukan dan apayang ditetapkan di dalamnya, yakni Konsorsium Smart ERPdengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk., sebagai PimpinanKonsorsium dan PT Smart Telecom, CETC International Co., Ltd.

,CETC Satellite Navigation Operation Service Co., Ltd., Hebei FarHalaman 4 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUNJKT.East Communication System Engineering Co., Ltd., sebagaianggota konsorsium (in casu PENGGUGAT);dalam hal KEPUTUSAN TUN dianggap bukan penetapan tertulis karenadikirimkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui suratelektronik (email), maka KEPUTUSAN TUN tetap tergolong sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara karena merupakan tindakan faktualsebagaimana diatur dalam Pasal 87 butir

Tentang Dasar dan Alasan Gugatan terhadap KEPUTUSAN TUN(1) Bahwa TERGUGAT dalam KEPUTUSAN TUN telah menetapkanPembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket:Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik.(2) Bahwa dampak dari KEPUTUSAN TUN menyebabkan PENGGUGATmengalami kerugian yang besar karena selama mengikuti proses lelangpembangunan sistem jalan berbayar elektronik, PENGGUGAT telahmengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengikuti pelelangan,termasuk pembangunan fasilitas dalam rangka

PENGGUGAT dapat melaksanakan proses pelelangan baru untukpembangunan sistem jalan berbayar elektronik, sehinggakepentingan PENGGUGAT agar proses pelelangan yang adasekarang dilanjutkan tidak serta merta dapat dilaksanakanmeskipun KEPUTUSAN TUN dibatalkan dalam kasus a quo.4.

Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunanyang mengharuskan agar KEPUTUSAN TUN tersebut yangHalaman 22 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUNJKT.merupakan keputusan Tata Usaha Negara untuk tetap terusdilaksanakan, bahkan dalam hal TERGUGAT melaksanakan prosespelelangan baru atas dasar proses pelelangan yang saat ini berjalantelah dibatalkan berdasarkan KEPUTUSAN TUN maka hal tersebutakan menimbulkan inefisiensi keuangan daerah, bertentangandengan kepentingan dan hak PENGGUGAT

S9/B/201 RF TUN JKTy y&Y Yyyev: aef Kantor Advokat/Pengacara L. Tri Hendraganr, S.H. &=Se Rekan, beralamat di Jalan CiptoMangunkusumo,SS ey Kelurahan Gunung Panjang, Pemberitahuan Pernyataah Banding Nomor 16/G/2017/PTUN.SMD tanggalh5> &Him.5 dari 13 him. Put. No. TUN.

/1993 tanggal 7September 1994, Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor16 K/TUN/200 tanggal 28 Februari 2001 dan Nomor 140 K/TUN/2003tanggal 3002, mengangkat kaidah hukum : meskipun sengketa terjadiakibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapijika pada proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanyapembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketatersebut harus diajukan terlebin dulu ke Peradilan Umum, karenamerupakan sengketa perdata:Bahwa,

menyangkut adanya pembuktianhak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harusdiajukan terlebih dulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan putusan MajelisHakim Pengadilan Negeri Surakarta yang mengabulkan Eksepsi Tergugattersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;Hal. 26 Putusan.Nomor 273/Pdt/2019/PT SMGMenimbang, bahwa: Kaidah Hukum yang diangkat dari Putusan Mahkamah AgungNomor 40 K/TUN

Gugatan yang demikian inimerupakan masalah perdatayang menjadi wewenang dan harusdiajukan lebih dulu ke Peradilan Umum, yang akan menentukanSiapa pemilik sebenarnya dan tanah sengketa tersebut, Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanDalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007) halaman 858 AA;Titik Singgung Antara Pengadilan TUN Dengan Pengadilan Negeri,b.

Sertifikat Tanah:Sebelum seseorang mengajukan gugatan tentang keabsahansertifikat ke Pengadilan TUN, sepanjang masih dipersoalkantentang kepemilikan/hak atas tanah, harus dibuktikan secarahukum siapa sebenarnya yang mempunyai kepemilikan/hak atastanah tersebut.

Dengan demikian, Pengadilan TUN harusmenyatakan tidak berwenang dan tidak dapat mengadiliperkaranya, Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan(Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara), bahwa:wewenang untuk menguji substansi Hak adalah kewenanganabsolut Hakim Perdata:Hal. 27 Putusan.Nomor 273/Pdt/2019/PT SMGMenimbang, bahwa berdasarkan pada Kaidah Hukum tersebut,

Putusan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor : 103/B/2007/PT.TUN.Jkt., tanggal 19 Nopember 2007;c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 151 K/TUN/2008Tanggal 24 Agustus 2009 ;d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 48 PK/TUN/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 ;Bahwa, Putusan Pengadilan TUN yang memenangkan gugatanWarga/Penghuni adalah berdasarkan Putusan Pada Tingkat KasasiMahkamah Agung R.I.

Nomor : 151 K/TUN/2008 Tanggal24 Agustus 2009 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungR.l.

Nomor 456PK/Pdt/2012 dan perkara TUN Nomor 167/G/2006/PTUNJKT., Jo. Nomor103/B/2007/PT.TUNJKT., Jo. Nomor 151K/TUN/2008., Jo. Nomor 48PK/TUN/2016, menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hakprioritas, sehingga tidak berhubungan dengan objek sengketa padaperkara ini.

Dengan substansi demikian, maka Pengadilan TUN tidakberwenang memeriksa dan memutus perkara ini.Bahwa dihubungkan dengan perkara perdata pada putusan Nomor 1831/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel., Jo. Nomor 95/PDT/2009/PT.DKI., Jo. Nomor622K/Pdt/2010., Jo. Nomor 456PK/Pdt/2012 dan perkara TUN padaputusan Nomor 167/G/2006/PTUNJKT, Jo. Nomor 103/B/2007/PT.TUNJKT., Jo. Nomor 151K/TUN/2008., Jo.

Nomor456PK/Pdt/2012 dan perkara TUN pada putusan Nomor 167/G/2006/PTUNJKT, Jo. Nomor : 103/B/2007/PT.TUNJKT., Jo. Nomor 151K/TUN/2008., Jo.Halaman 136 dari 154 halaman, Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUNJKTNomor 48PK/TUN/2016, maka jelas bahwa yang terjadi adalah perikatan yangbelum sempurna antara Para Penggugat dan penghuni mess, yang tujuanakhirnya adalah memperoleh hak atas tanah.

PKFB 1099GT.49,69 ditangkap saksi dan team menemukan 4 (empat) orang ABKHalaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Lgskapal yaitu LAUNG MYINT TUN, II. NAI KHIN, Il.

PKFB 1099GT.49,69 ditangkap saksi dan team menemukan 4 (empat) orang ABKkapal yaitu LAUNG MYINT TUN, II. NAI KHIN, Il.

PKFB 1099 GT.49,69 ditangkap saksianggota polisi menemukan 4 (empat) orang ABK kapal yaitu .AUNGMYINT TUN, Il. NAT KHIN, Il MYINT MYINT LWIN, IV. NYT NYT ZAW,sedangkan Nahkoda kapal KM PKFB 1099 GT.49,69 adalah terdakwa; Bahwa pada saat terdakwa sedang menangkap ikan di perairan WilayahZEE Indonesia Selat Malaka, terdakwa melihat Kapal Patroli Indoneisadengan kecepatan tinggi mendekat ke arah kapal KM PKFB 1099GT.49,69 dan melakukan penangkapan.

PKFB 1099 GT.49,69 ditangkap saksianggota polisi menemukan 4 (empat) orang ABK kapal yaitu lL.AUNGMYINT TUN, Il. NAT KHIN, Ill MYINT MYINT LWIN, IV. NYT NYI ZAW,sedangkan Nahkoda kapal KM PKFB 1099 GT.49,69 adalah terdakwa; Bahwa pada saat terdakwa sedang menangkap ikan di perairan WilayahZEE Indonesia Selat Malaka, terdakwa melihat Kapal Patroli Indoneisadengan kecepatan tinggi mendekat ke arah kapal KM PKFB 1099GT.49,69 dan melakukan penangkapan.

AUNG MYINT TUN, 2. NAI KHIN OO, 3. MYINTMYINT LWIN, dan 4. NYI NYI ZAW kesemuanya adalah warga negara Myanmarberangkat dari Hutan Melintang Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unitKapal KM.

Pasal 420 ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD;Sehingga AMAR Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015tanggal 18 Februari 2016 secara lengkap, sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PELAKSANATUGAS BUPATI MAYBRAT, dan Para Pemohon Kasasi Il: ANTONIUSRANYABAR, S.Sos., M.Si., 2.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Februari 2016;d. Surat Ketua PTUN Jayapura Nomor W4TUN4/1036/HK.06/X1I/2016tanggal, 01 November 2016, Perihal: Pengawasan PelaksanaanPutusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yangditujukan kepada Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat Il a quo dansalah satu tembusannya ditujukan kepada Tergugat III a quo;e.

aquo, dan salah satu tembusan ditujukan pula kepada Penggugata quo;adalah sah menurut hukum;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05Agustus 2015 Jo.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura,Nomor 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal O01 April 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap;Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Putusan Mahkamah AgungRI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan PengelolaKeuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPFebruari 2016 Jo.

Bahwa jual beli OBYEK SENGKETA oleh antara PARAPENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV tersebut dilakukanberdasarkan atas kekuatan Putusan Peradilan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu :(1) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/TUN/2010,tanggal 3 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No.317 K/TUN/2007, tanggal 24 November 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 15/B/TUN/2007PT.TUN.SBY,tanggal 5 Maret 2007 jo.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.143/Pdt.G/2006/PN.Smg, tanggal 24 April 2007;(2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/TUN/2010,tanggal 3 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No.317 K/TUN/2007, tanggal 24 November 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 15/B/TUN/2007PT.TUN.SBY,Halaman 6 dari 60 halaman, Putusan Nomor 349/PDT/2020/PT SMGtanggal 5 Maret 2007 jo. Putusan PTUN Semarang No.52/G/TUN/2006/PTUN.Smg, tanggal 14 Desember 2006;3.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.143/Pdt.G/2006/PN.Smg, tanggal 24 April 2007;(2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/TUN/2010,tanggal 3 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung (MA) No.317 K/TUN/2007, tanggal 24 November 2009 jo. PutusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 15/B/TUN/2007PT.TUN.SBY,tanggal 5 Maret 2007 jo.

Putusan PTUN Semarang No.Halaman 9 dari 60 halaman, Putusan Nomor 349/PDT/2020/PT SMG52/G/TUN/2006/PTUN.Smg, tanggal 14 Desember 2006;4.10.Bahwa baik Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 98PK/PDT/2011, tanggal 14 Desember 2011 maupun Putusan PeninjauanKembali (PK) No. 147 PK/TUN/2010, tanggal 3 Oktober 2011 tersebutsampai dengan saat ini tidak pernah dibatalkan dengan PutusanPutusan Peradilan yang sederajat;5. Kedudukan hukum TURUT TERGUGAT V :5.1.

Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 147 PK/TUN/2010, tanggal3 Oktober 2011;B. PENYEBUTAN OBJEK TANAH DAN BANGUNAN DALAM GUGATAN.10. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 665/Candi, seluas 2.817 m?

Y yK Ssvy eya erwe PUTUSAN SrRa Nomor : 8IGIPILKADA2018/PT,TUN, JKTY we& DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETWHANAN YANG MAHA ESAa e mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah ys (Pilkada) dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama yang bersidangdi Gedungnya, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, (emallinfo@pttunjakarta.go.id atau ptjakarta@pttun. org) telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Potusan Mahkamah Agung Nomor :570 K/TUN/PILKADA/2016 didaladi salah satu pertimbangan hukumnya ie yang terdapat pada halaman 1.88 yang berbunyi Bahwa dengan demikian ssSe Keputusan Tergugat yang ? rrianatapkan Drs. H. Rum Pagau dan oOey H. Lahmuddin HambaliS.Sos., M.Si, sebagai calon Bupati dan WakilBupati Sabupatens Boalemo tidak dapat dibenarkan dan melanggar. Pasal71 ayat (2) Undang Undang Nomor : 10 tahun 2016 ;= Ss peaceev Sswy Qwy2.

TUN JKTSY eSAS Cyyy 4?we >o $a ny~~ ~Pisatr: Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret a" 8 PenggugatSPenyampatkan pengaduan pelanggaran kepada Bawaslu ProvinsiS * Kalimantan Tengah, sesuai Tanda Bukti Perierimaan Laporan Nomor:; S* 041/LP/PB/Prov/21 .00/III/2018. < OF enenenenneOo 8.

; a aoey OO6 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi terurai di atas,6S" tindakan Penggugat malah mengajukanupaya hukum berupa keberatans kepada Bawaslu dan kemudian dilimpahkan kepada Panwaslu, ternyata oleh Panwaslu dinyatakan Laporan Tidy Dapat Ditindaklanjuti, baru kemudianwy mengajukan upaya hukum gugata Pemilihan seperti dalam sengketa perkaraMenimbang, pahwa berdasarkan pertimbangan hukum pengajuangugatan di a Tinggi TUN di atas, dimana sebenargya PihakPenggugat dapet mengajukan

TUN Jakarta pada tanggaleB Maret 2018, maka gugatan Penggugat harus

142 PK/TUN/2013

PUTUSANNomor 142 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:LIM SEN LIANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Jalan 28 Nomor 99, RT.004/RW.014, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Potianak Utara, KotaPontianak ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi 18;melawan:JOKO SUNYOTO ALIAS

Putusan Nomor 142 PK/TUN/2013Kesemuanya memilih domisili pada Kantor Pertanahan KotaPontianak di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Pontianak,berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor275.1104741.12009, tanggal 29 Oktober 2009;II 1. CAI

Berdasarkan ketentuan pasalpasal ini, Keputusan TUN yang menjadiObyek Gugatan dan Obyek Gugatan II tidak dibuat sesuai prosedurdan substansi yang tidak sesuai dengan objek Keputusan sebagaimanaketentuan Pasal 21, Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 29 ayat (6) PeraturanDaerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang PengangkatanDan Pemberhentian Perangkat Desa; Sehingga Keputusan TUN yangmenjadi Obyek Gugatan dan Obyek Gugatan II dalam perkara ini jelasmelanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 52 (Bagian

Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atauCilakUKaN 22 n one nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn cen nnn ne ne eensKaitannya dalam perkara ini, Pejabat TUN (Tergugat) dalammembuat Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan danObyek Gugatan II dalam hal memberhentikan Penggugat danmengangkat Saudara MUKHAMMAD AKHID tidak berdasar padadokumen yang mendukung, dikarenakan Tergugat hanyaberdasarkan asumsinya yang salah dan tidak memahami

Bahwa dalam poin 16Bahwa Tergugat dalam kewenangannya membuat Keputusan TUN yangmenjadi objek gugatan dalam perkara ini melanggar UndangundangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, yaltu:a) Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:"Badan dan/atau Pejabat Pemenntahan dalam menggunakanwewenang wajib berdasarkan : a.

Namun, bukanberarti Keputusan TUN yaitu obyek gugatan II dalam perkara ini haruslahdinyatakan batal atau tidak sah, sebab tidak ada masalah dalampenerbitan KTUN obyek gugatan II;Bahwa berkenaan dengan obyek gugatan II, penggugat tidak mempunyaiKedudukan Hukum (legal standing) untuk menggugat.

Yang diketuai oleh saudaraNurkosim (yang sah sesuai putusan pengadilan TUN); 2. Yangdiketuai oleh saudara Mushari (yang tidak sah berdasarkan putusanpengadilan TUN. ); 222222 nnn nnn nnn n enn ee neeBahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat II Intervensi memintakejelasan dengan cara konfirmasi mengenai penggantian panitiakepada ketua panitia yang bernama Nurkosim.

Bahwa berdasarkan bukti baru (Novum) yaitu putusan kasasi TUN yangtelah disumpah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong,berdasarkan Berita Acara Sumpah Penemuan Novum Nomor 800/Pdt.P/Pk/2010/PA.Cbn. dan Nomor 847/Pdt.P/Pk/2010/PA.Cbn. pada hariRabu tanggal 7 Mei 2014, maka jelaslan bahwa dasar pembuktian yangdimiliki oleh para Termohon Peninjauan Kembali, dalam perkara perlawananpada Pengadilan Agama Cibinong, sesuai Putusan Nomor 800/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tanggal 20 Juli 2011, dan Putusan Nomor

Putusan Kasasi TUN Nomor 95 K/Tun/2012 tanggal 31 Mei 2012, maka saya H. Abd. Wahid. PM. bertindakHal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 01 PK/Ag/2014untuk atas nama Yayuk binti H.

Noor) dan Sertifikat Hak milik Nomor 73/Bojong Rangkas atas nama Jhoni Allen Marbun (Terlampir);Bahwa dengan penjelasan tambahan yang kami uraikan tersebut di atasberdasarkan adanya bukti baru (Novum) yang kami temukan yaitu adanyaputusan kasasi TUN Nomor 95 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012, yangtelah dilakukan penyumpahan oleh Majelis Hakim Pengadilan AgamaCibinong, sesuai Berita Acara sumpah penemuan Novum Nomor 800/Pdt.P/PK/2010/PA.Cbn. dan 847/Pdt.P/PK/2010/PA.Cbn. pada hari Rabutanggal 7 Mei 2014

PutusanNomor 95 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 jo. Putusan Nomor 117PK/TUN/2013 tanggal 20 Januari 2014, yang isinya menyatakan batal SertifikatHak Milik Nomor 72 atas nama H. M. Noor dan Sertifikat Hak Milik Nomor 73atas nama Drh.