Lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Para Pemohon.Menimbang,, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telahmengajukan alat bukti berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor UrusanAgama Kecarnatan Sempol Nomor Kk.13.11.05/Pw.01/24/2013, yang bermaterai cukup(P.1);Menimbang, Bahwa para Pemohon juga memperkuat dalil permohonannya dengandua orang saksi, masingmasing bernama:HERI SANTO BIN TUN, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani

Perkawinan tersebut dilakukan dengan waliAyah Kandung dari Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masingemasingbernama: HERI SANTO BIN TUN, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,bertempat tinggal di Desa Jampit Kecamatan Sompol kabupaten Bondowoso danSUKARTO BIN SAMURTI, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggaldi Desa Jampit Kecamatan Sempol kabupaten Bondowoso, dengan maskawin berupauang Rp. 5.000.. Akadnikahnya dilakukan oleh P. BUAMI.

formil maupun materil sebagai saksi.Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalamperkara ini.Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan telah rnemberikan keterangan,di mana isi keterangan keduanya pada pokoknya bersesuaian dengan dalil pemohonanpara Pernohon, bahwa para Pernohon tctah menikah pada hari kamis tanggal 10091990,di Desa Jampit dengan wall Ayah Kandung clan Pemohon II, disaksikan oleh dua orangsaksi, masingrnasing bernarna: HEN SANTO BIN TUN

Dengan demikian dapatdisimpulkan bahvva telah terjadi peristiwa pernikahan antara para Pemohon yangdilakukan pada hari kamis tanggal 10091990 di Desa Jampit , yang disaksikan oleh duaorang saksi, masingrnasing bernama HER( SANTO BIN TUN, umur 35 tahun, AgarnaIslam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Jarmpit Kecamatan Sempol kabupatenBondowoso dan SUKARTO BIN SAMURTI, umur 55 tahun, Agarna Islam, pekerjaan tani,heitempat tinggal di Desa Jampit Kecamatan Sempol kabupaten Bondowoso, dengan waliAyah

Bahwa Pemohon I dan Pemohon I telah menikah pada hari karnis tanggal 10091990di Desa Yampa dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang disaksikanoleh dua orang saksi, masingmasing bernama HEFZI SANTO BIN TUN, urnur 35 tahun,Agana Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa lampit Keearnatan Sempolkabupaten Bondowoso dan SUKARTO BIN SAMURTI, umur 55 tahun, Agarna Islam,pekerjaan tarsi, bertempat tinggal di Desa Jampit Kecarnatan Sempol kabupatenBondowoso dengan rnaskawin berupa uang Rp

Legalitas Puska Kessos FISIP UI Surat Keputusan RektorUniversitas Indonesia Indonesia No.1320/SK/R/UI/2009 tentangPusat Riset di Universitas Indonesia; belum terbukti tidak sah atau tidak berkekuatan hukum, karena sedangdi uji di Pengadilan Negeri Demak dalam perkara No. 23/Pdt.G/2018/PNDmk., dengan demikian Pengadilan TUN harus menyatakan tidakberwenang dan tidak dapat mengadili perkara nya (di NO / nietOntvankelijke Verklaard);3.

gugatan TUN yaitu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yangdiatur pada pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara.

Sedangkan gugatanaguo didaftarkan pada tanggal 19 September 2018, yang mana 100(seratus) hari terlewati untuk diajukan gugatan TUN ke Pengadilan TataUsaha Negara Semarang; Bahwa adapun alasan dari Penggugat yang mengatakan barumengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 8 September 2018yang diketahui dari media sosial Facebook karena ada peserta pilpradesdari Desa Mojodemak yang kalah bernama Muhdhor, tidaklah dapatdijadikan alasan untuk mengajukan gugatan TUN karenapengumuman hasil seleksi Perangkat

Halaman 41 dari 60 halamanBahwa telah diajukan gugatan keperdataan terlebin dahulu tentangapakah suratsurat atau perbuatan dan tindakan hukum yang didalilkanpada gugtan TUN tersebut berkekuatan hukum atau tidak? Dengandemikian untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satudengan yang lainnya walaupun pada peradilan yang beda. 3.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yangmemiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) haripengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat;Menimbang, bahwa objek sengketa a quo, bukan ditujukan kepadaPenggugat.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1999 tertaggal 2 Juli 1999, Yang telahMenyatakan batal Surat Keterangan Tanah No.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 2 Juli2002 No. 197 K/TUN/1997 (Bukti Surat dengan tanda P9 dalamHal. 19 dari 27 hal. Put. No. 2284 K/Pdt/2009perkara ini) Yo.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1997, tertanggal 2 Juli 2002 Yo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 PK/TUN/2002,tertanggal 17 Juni 2004;Bahwa keberadaan atau eksistensi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan tertanggal 8 Oktober 1998 No. 16/G/1998/PTUN.MDN.tersebut, telah diajukan Penggugat atau Pemohon Kasasi dalam perkaraini sebagai Bukti Surat dengan tanda P8, dan keberadaan ataueksistensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 197K/TUN/1997, tertanggal

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1997, tertanggal 2 Juli 2002 yangmerupakan Bukti Surat dengan tanda P9 dalam perkara ini Yo.

Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 197 K/TUN/1999, tertanggal 2 Juli 2001, (buktiP9) jo.

Merujuk pada UU AP dan UU Peradilan TUN,maka prinsip dasar dalam mengajukan upaya keberatan danbanding administratif, haruslah jelas, Apakah keberatantersebut ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkankeputusan KTUN ataukah keberatan yang diajukan adalahkepada instansi (kelembagaan)/badan hukum yangmenerbitkan suatu keputusan TUN; Bahwa surat keberatan yang diajukan Penggugat kepadaTergugat adalah tidak jelas kepada siapa keberatantersebut ditujukan.

Selanjutnya dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan diatur dalam Bab X Pasal 75 sampai dengan78;= Bahwa dalam persfektif UUAP lembaga upaya administratifbersifat wajib (normanya bersifat mandatory) dan berlakuterhadap semua sengketa TUN atau dengan kata lain, upayaadministratif menjadi prasyarat awal dan jalan awal yangsekaligus utama untuk penyelesaian sengketa TUN sebelummasuk ke PTUN.

Selanjutnya, dalam Yurisprudensidalam Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001,juga menyebutkan Kaidah Hukum bahwa Gugatan mengenaisengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umumuntuk memeriksanya.

Oleh karena masihadanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenanganperadilan umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidakberwenang untuk memeriksa perkara a quo Demikianpertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor445K/TUN/2005;Bahwa pertimbangan yang senafas juga dibuat MahkamahAgung dalam Putusan Nomor 61K/TUN/2006 yang berbunyi:..maka terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketakepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilanumum/pengadilan negeri.

(vide bukti P9: PutusanMahkamah Agung Nomor 445K/TUN/2005; vide bukti P 10dan yurispudensi Mahkamah Agung Nomor 61K/TUN/2006).;Halaman 69 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN. Mtr. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan diatas yangdihubungkan dengan materi dalil Gugatan Penggugat, makaGugatan Penggugat sepatutnya diajukan ke PengadilanNegeri, bukan Pengadailan Tata Usana Negara.;Bagian Kelima;10.

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 104/G/2010/PTUNBDG,tanggal 27 April 2011, yang telah dikuatkan oleh Putusan KasasiMahkamah Agung RI No. 129 K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012, danPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 81 PK/TUN/2013,tanggal 27 Agustus 2013), sedangkan dalam peradilan Umum, PengadilanTinggi Bandung telah memutuskan, "bahwa Penggugat DalamRekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi, in casu TERGUGAT , adalahpemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di jalan

Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung No. 104/G/2010/PTUNBDG, tanggal 27 April 2011, yangtelah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 129K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012, dan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI No. 81 PK/TUN/2013, tanggal 27Agustus 2013), sedangkan dalam peradilan Umum, PengadilanHalaman 15 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2020/PN.Bag.Tinggi Bandung telah memutuskan, "bahwa Penggugat DalamRekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi, in casu TERGUGAT

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo. 211/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Oktober 2018, jo.Putusan Mahkamah Agung RI No. 149K/TUN/2019, tanggal 19Maret 2019);Halaman 24 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2020/PN.Bag.7.6.

ASEPACHMAD ADIPURA, alias SYAMSU in casu TERGUGAT II.alias casu: PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG, Nomor:450/PDT/P/2002/PN.BDG, TANGGAL 15 JANUARI 2003PENGADILAN TATA USAHA NEGARABANDUNG No. 104/G/2010/ PTUNBDG, tanggal 27 April2011.: PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Oktober2011.MAHKAMAH AGUNG RIK/TUN/2012 tanggal 23 April 2012.No. 129: PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG RI No. 81PK/TUN/2013tanggal 27 Agustus 2013.KELAS IA KHUSUSBANDUNG No.342/Pdt

TUN Jakarta No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 19 Oktober2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Bandung No.104/G/2010/PTUN.BDG tanggal 27 April 2011 yang telah dikuatkandengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129K/TUN/2012, tanggal 23 April 2012 dan Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 PK/TUN/2013 tanggal 23Agustus 2013 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat III dalammenerbitkan SHM No. 1645/Kelurahan Cigelereng An.

TUN baru;Halaman 42 dari 169 halaman.

Putusan Nomor 95/G/2021/PTUN.Bdg118/B/1998/PT.TUN.JKT tertanggal 16 September 1998 Jo.Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 Jo. Putusan PeninjauanKembali Pengadilan Tata Usaha Negara No. 13/PK/TUN/2001,yang di dalam Amar Putusannya menyatakan:1.

Putusan Kasasi PengadilanTata Usaha Negara No. 158 K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari2000 Jo.

Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No. 158K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 Jo.

(Sesuai dengan salinan resmi);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PerkaraNomor 158 K/TUN/1999 Tanggal 17 Februari 2000. (Sesuaidengan salinan resmi);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PerkaraNomor 13 PK/TUN/2001Tanggal 7 Maret 2002.

Bahwa perihal lewat waktu mengajukan gugatan sejalan denganYurisprudensi MARI No.5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari1993,jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No.5 Tahun1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusanyang merugikan.Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No.41/K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 yang kaidah hukumnyabahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidakdituju. langsung dari surat keputusan tata usaha negaratenggangwaktu tersebut sebagaimana dimaksud

Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994,tanggal 10 Nopember 1994, jo.

/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo.Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo.Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yaitu sertifikat ObjekSengketa diketahui Penggugat tanggal 14 November 2015 dan gugatan diajukanPenggugat tanggal 29 Januari 2016, oleh karenanya terhadap eksepsi yang diajukanTergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang tenggang waktumengajukan gugatan telah lewat waktu haruslah ditolak; .

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari2001 Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalahwewenang peradilan umum untuk memeriksanya.Halaman47dari43Halaman Putusan Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTRYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001Kaidah Hukum Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan denganmasalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negarauntuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang

Peradilan Umumdengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September1999.

III.D.IV KohirNo. 2546.5.3.Bahwa dengan demikian terbukti TIDAK ADA, TUMPANGTINDIH (OVERLAPPING) antara tanah milik PENGGUGATdengan tanah milik TERGUGAT I dan hal inidibenarkan oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARAberdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 09PK/TUN/1997 tanggal 6 Melt 1999 Jo. PutusanMahkamah Agung No. 126/K/TUN/1994 tanggal 6Februari 1996 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta No. 01/B/1994/PT.TUN.JKT.tanggal 11 Jul! 1994 Jo.

milik TERGUGAT Isendiri sehingga tidak memerlukan ijin dariPENGGUGAT, oleh karena itu dalil tersebut harustahditolak.Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil PENGGUGATbutir 12 sampai dengan butir 17 karena TERGUGAT IImenerbitkan sertifikat atas nama TERGUGAT Isudahberdasarkan ketentuan 15( 15 )berdasarkan ketentuan dalam PP No. 10 tahun 1961 Jo.PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan halini sudah dibenarkan oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARAberdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 09 PK/TUN

Putusan Mahkamah Agung No.126/K/TUN/1994 tanggal 6 Februari 1996 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 01/B/1994/PT.TUN.JKT. tanggalt 11 Juli 1994 Jo. PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 32/G/PTUNBDG/1993 tanggal 18 Oktober 1993, oleh karena itudalil PENGGUGAT haruslah ditolak.8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil PENGGUGATbutir 18 dan 19 karena TERGUGAT I mendirikanbangunan diatas tanah milik TERGUGAT I sendiriberdasarkan SHM No. 1604/Kel.

Bahwa tuntutan Sita Jaminan yang diajukan PENGGUGATatas tanah milik TERGUGAT I tidak berdasar olehkarenanya tuntutan sita jaminan haruslah ditolak.10.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 09PK/TUN/1997 tanggal 6 Mei 1999 Jo.

/1994tanggal 6 Februari 1996 ;T I 1d : Putusan Mahkamah Agung No. 09 PK/TUN/1997tanggal 6 Mei 1999 ;TI 2 : Surat dari Lurah Sukagalih tertanggal 31 Maret2011 ;T I 3a : Peta wilayah Kelurahan Sukagalih ;T I 3b : Peta wilayah Kecamatan Sukajadi ;TI4 =: Akta Jual Beli 27( 27 )TI4TI5TI6TI7: Akta Jual Beli No.319/V/Kec.Skd/1992 tanggal 28Nopember 1992 ;: Sertifikat Hak Milik No. 1604/Kel.

60 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 60 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.BASO DG. SIKKI BIN LAHAE, tempat tinggal di Jalan H. Kalla Il Nomor13. RT/RW C/003, Campagaiya, Kelurahan Panaikang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta;2.

,MH., Advokat/Konsultan Hukum, berkantordi Jalan Tun Abdul Razak Hertasning Baru Kompleks PaoPao Permai BlokC3 Nomor 19, Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober2012;I. Prof. Dr. HAJI MOHAMMAD NATSIR MAHMUD, MA.

,MH., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Tun Abdul Razak Hertasning BaruKompleks PaoPao Permai Blok C3 Nomor 19 Gowa, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2012;Termohon Kasasi I,JL,UI,.V dahulu PembandingPembanding/Tergugat,Tergugat II Intervensi 1,2,3;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugatsekarang Termohon

Bahwa bardasakan poin diatas Tergugat mempertegas hal tersebut diatasdengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwaMeskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan dariPejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hakkepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukanterlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketaPerdata dan ditambah dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menyatakanbahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalahwewenang dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutusnya;3.3.

3 (Tiga) Bulan kemudian membatalkan SHGB 800 danSHGB 840 berdasarkan SK Objek Gugatan TUN pada tanggal31 Maret 2008.

Jadidengan memakai patokan tanggal diterbitkannya SK OBJEKGUGATAN TUN, yaitu) pada tanggal 31 Maret 2008 sudahlahpasti bahwa Gugatan a quo diajukan dalam tenggangwaktu yang ditentukan oleh UU PTUN. ; Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ataupejabat publik semestinya tidak sampai padapengambilan atau tidak menerbitkan SK Objek GugatanTUN atau dengan kata lain Tergugat telah berbuatsewenang wenang dengan cara menerbitkan SK ObjekGugatan TUN tanpa mendalami dahulu fakta fakta hukumyang ada

Bahwa dampak dari SK Objek Gugatan TUNdapat merugikan Penggugat sebab tanah danbangunan yang dimaksudkan dalam ObyekGugatan TUN dapat dipindahtangankan /dialinkan atau di jaminkan kepihaklainnya sehingga sekalipun sekiranyaPenggugat memenangkan perkara a quo namunPenggugat tetap menderita kerugian yangbesar sebab ada pihak ketiga lainnya yangmenguasai tanah dan bangunan yangdimaksudkan dalam SK Objek Gugatan TUN. ;3.

Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk tidak mengeluarkansuatu. keputusan ataupun kebijakan serupa atau lebihlanjut' sehubungan dengan materi dalam SK ObyekGugatan TUN = selama berlangsungnya pemeriksaanterhadap Gugatan termasuk tetapi tidak terbatas padamengumumkan melalui surat kabar isi SK Obyek GugatanTUN ~~ dan mempersilahkan Ikatan Wanita KristenIndonesia atau kuasanya untuk mengajukan hak atastanah sebagaimana yang dimaksud dalam SK ObyekGugatan TUN.

Obyek gugatan TUN dari Tergugatbertentangan dengan ketentuan perundang undanganPasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997.

TUN. SBY. tanggal 1 Agustus 2019 TentangPenunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :187/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 1 Agustus 201 9;2. Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 179/G/2018/PTUN. SBY. besertaseluruh isi dan lampirannya; 3. Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 187/B/2019/PT. TUN. SBY. besertaseluruh isi dan lampirannya; + 95 =4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 187/B/2019/PT. TUN.

TUN. SBY. yang merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan putusan inl; 20220 202 noo nen ene nonKontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat Il Intervensi dan Turut Terbanding/Tergugat sesuai SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor179/G/2018/PTUN.

TUN.

TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas danberwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan ditingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:AINAYATI LIAUW B. Sc.

TUN. JKT. Tentang Penunjukan Majelis HakimTanggal 14 Agustus 2020 dan Penetapan PLH. Panitera Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Nomor : 227/B/2020/PT. TUN. JKT. TentangPenunjukan Panitera Pengganti Tanggal 14 Agustus2. Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT. besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapat didalamnya.3. Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.

TUN. JKT. tidak mengajukan memori banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan dalam perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN. JKT.diucapkan/dibacakan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 2 Juni2020, dan secara hukum Pembanding/Penggugat dianggap diberitahukan isiputusan pada tanggal 2 Juni 2020;Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat menyatakan banding sesuaiAkta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2020/PTUN.

, Cetak Kedua, Jakarta, 2005) antara lain : 1 Risalah Lelang: kaidah hukumnya adalah bahwa risalah lelang bukanmerupakan keputusan badan atau pejabat TUN, tetapi merupakan beritaacara hasil penjualan barang, karena tidak ada unsur beslissing maupunpernyataan kehendak dari kantor lelang, pelelangan yang dilakukan olehkantor lelang adalah atas permintaan Pengadilan Negeri, sehingga apa yangdilakukan oleh kantor lelang merupakan tindak lanjut dari PutusanPengadilan sehingga termasuk ketentuan pasal

2 UndangUndangPeratun (Nomor 150K/TUN/1994, tanggal 791995) jo Nomor 47 K/TUN/1997, tanggal 26011998 jo Nomor 245 K/TUN/1999, tanggal 3082 Sengketa Kepemilikan Tanah: kaidah hukumnya adalah bahwa KeputusanTUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenangPeradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umumdengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

(Nomor 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 2421998) ;3 Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat HGB Nomor 250/Ceger tercatat atas nama Tergugat II Intervensi (Bukti TII Intervensi1), dimanaPara Penggugat mendalilkan tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SHGBNomor 250/Ceger tersebut adalah milik Para Penggugat berdasarkan Akta Jual BeliNomor 291/2004 tertanggal 4 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Eva Junaeda SH,Notaris

dengan sengketa kepemilikan tanah, dimana dasarkepemilikan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat adalah AJB Nomor290/2004 dan AJB Nomor 291/2004 sedangkan atas perkaraperkara yangdiajukan Para Penggugat terkait dengan Akta Jual Beli Nomor 290/2004 danAkta Jual Beli Nomor 291/2004 masihdiperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (peradilan umum), makaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo93 K/TUN/1996

, tanggal 2421998 memutuskan bahwa atas sengketakepemilikan tanah bukan merupakan kewenangan Peradilan TUN,melainkan menjadi wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa danmemutus dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;BDi Dalam Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak JelasObjek Sengketanya Maupun FaktaFakta Yang Mendasari Gugatan(Fetelijke Grond) (Eksepsi Obscuur Libel)1 Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo, adalah SHGB Nomor 250/Ceger atas nama

185 K/TUN/2010

PUTUSANNomor 185 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. YAZULI, S.H., Pekerjaan/Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara ;2. ARMAWATI, S.H., S.Mn., Pekerjaan/Jabatan KasubsiPerkara Pertanahan ;3.

Nomor 185 K/TUN/2010PTUNPLG. tanggal 7 September 2004 tidak mengajukan banding,padahal Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat disini ada unsur KKN ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar kiranya berkenan untukmemberikan putusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan batal pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 827/SukaramiGambar Situasi Nomor 1535/1989 seluas 8.504 m2 ;.

Nomor 185 K/TUN/2010Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebutdiikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Maret2010 ;Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahulu sebagai ParaPenggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 17 Maret 2010 telah diberitahutentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbandingdiajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Nomor 185 K/TUN/2010Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca danmempelajari jawaban memori kasasi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi,akan tetapi dalildalil jawaban memori kasasi tersebut tidak dapat melemahkandalildalil memori kasasi dari Pemohon Kasasi ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Tergugat dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilanharus dibebankan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang

Nomor 185 K/TUN/2010

Putusan KasasiMahkamah Agung RI Nomor : 505 K/TUN/2017 tanggal 14 November2017 Jo.

Putusan KasasiMahkamah Agung RI Nomor: 505 K/TUN/2017 tanggal 14 November2017 Jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:505 K/TUN/2017 tanggal 14 November 2017 Jo.

Bahwa demi mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 521 atas namaTergugat di atas obyek perkara, Penggugatpun melakukan upaya hukummelalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna memohonkanpembatalannya, upaya hukum mana pada akhirnya membuahkan koreksidari pengadilan, melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164K/TUN/2009 tanggal 21 Oktober 2010 juncto 72/Bdg/2008/PT TUN Mdntanggal 12 Desember 2008 juncto putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 84/G.TUN/2007/PTUN Mdn tanggal 21 Mei

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/TUN/2009juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor72/Bdg/2008/PT TUN Mdn juncto putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 84/G.TUN/2007/PTUN Mdn yang telah pula memiliki kekuatanhukum tetap (in kracht van gewijsde) sebagaimana telah disebutkan dalampoin ke7 di atas, Penggugat telah dikukuhkan pula kKedudukannya sebagaipemilik yang sah dari obyek perkara, karena inti dari amar putusan adalahadalah:(1).

Tambunan/S.Tambunan (32 M), sebelah Utara berbatas dengan tanah Syammah (9M), dan sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Air Bersih (12 M);Bahwa Para Pemohon Kasasi uraikan demikian sebab berdasarkanPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/TUN/2009 juncto PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 72/Bdg/2008/PT TUN Mdn junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah membatalkan yangberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) serta dikaitkan denganPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 452 K/Pdt/1985

Tambunan (32 M), sebelahUtara berbatas dengan tanah Syammah (9 M), dan sebelahSelatan berbatas dengan Jalan Air Bersih (12 M):Bahwa putusan dalam perkara Nomor 84/G.TUN/MDN junctoNomor 72/BDG/2008/PT TUN MDN juncto Nomor 164 K/TUN/2009 sebagaimana tersebut di atas dengan tegas menyatakanbatal Sertipikat Hak Milik Nomor 521 Desa/Kelurahan TeladanBarat, tanggal 12 Januari 2007, atas nama Lusye RositaSimatupang, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaMedan serta memerintahkan Kepala Kantor

Pertanahan KotaMedan untuk mencabut sertipikat hak milik tersebut:;Bahwa selanjutnya atas putusan dalam Perkara Nomor84/G.TUN/MDN juncto Nomor 72/BDG/2008/PT TUN MDN junctoNomor 164 K/TUN/2009 tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah menerbitkan Surat Keterangan /Inkracht denganNomor W1TUN1/1094/AT.02.07/XII/2012 tanggal 11 Desember2012 yang diikuti dengan surat Penetapan Eksekusi Nomor84/G.TUN/2007/PTUN MDN, tanggal 25 Nopember 2013;Hal. 22 dari 27 hal.

Nomor 448 K/TUN/2007,tertanggal 22 September 2008 jo. putusan MARI. Nomor 189 K/TUN/2008,tertanggal 24 September 2008, jo. putusan MARI. Nomor 111 K/TUN/2008,tertanggal 9 Juli 2008, jo. putusan MARI Nomor 296 K/TUN/2008, tertanggal2 Desember 2008, yang pada pokoknya berpendapat, perobuatan dan/atautindakan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifatkeperdataan, karena adanya perjanjian kedua belah pihak, dan bukanmerupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.

Sehingga PengadilanNegeri yang berwenang dan memeriksan perkara a quo;Dan juga sesuai putusan MARI Nomor 252 K/TUN/2000, tertanggal13 November 2000, yang pada pokoknya menyatakan, segala keputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkanperjanjian a quo (pelelangan) maupun dalam kaitannya dengan pelaksanaanisi perjanjian bunyi perjanjian yang menjadi dasar kedua belah pihak,haruslah dianggap melebur (op/ossing) kedalam hukum perdata;Dengan demikian terhadap pelelangan atas

/TUN/2007,tertanggal 22 September 2008 jo. putusan MARI. Nomor 189 K./TUN/2008,tertanggal 24 September 2008, jo. putusan MARI. Nomor 111 K./TUN/2008,tertanggal 9 Juli 2008, jo. putusan MARI. Nomor 296 K./TUN/2008,tertanggal 2 Desember 2008, yang pada pokoknya berpendapat, perbuatanHal. 21 dari 27 Hal.

/TUN/2000,tertanggal 13 November 2000, yang pada pokoknya menyatakan, segalakeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untukmenimbulkan perjanjian a quo (pelelangan) maupun dalam kaitannyadengan pelaksanaan isi perjanjian bunyi perjanjian yang menjadi dasarkedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukumperdata.

SBY tanggal 27Januari 2015 Jo Putusan Kasasi Mahkamah AgungRI No. 380K/TUN/2015 tanggal 10 September 2015 jo. PutusanPeninjauan Kembali No. 141 PK/TUN/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yangintinya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 0129/G/2014/PTUN. SMG tanggal 18 September 2014 dan telahmempunyai Kekuatan Hukum Tetap;6. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.0129/G/2014/PTUN. SMG tanggal 18 September 2014 jo.

SBY tanggal 27 Januari 2015 Jo Putusan Kasasi Mahkamah AgungRI No. 380K/TUN/2015 tanggal 10 September 2015 jo. PutusanPeninjauan Kembali No. 141 PK/TUN/2016 tanggal 18 Oktober 2016kemudian telah ditindaklanjuti oleh TURUT TERGUGAT denganmengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Tengah Nomor:05/Pbt/BPN33/V/2019 TentangPembatalan Hak Pakai Nomor 14/Demaan Seluas 20.000 Mz?

TUN. SBY tanggal 27Januari 2015Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 380K/TUN/2015 tanggal10 September 2015 jo.

Putusan Peninjauan Kembali No. 141PK/TUN/2016 tanggal 18 Oktober 2016 kemudian ditindaklanjuti olehpada tanggal 24 Mei 2019 telah ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat denganmengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 05/Pbt/BPN33/V/2019 tanggal24 Mei 2019 Tentang Pembatalan Hak Pakai Nomor 14/Demaan Seluas20.000 M2 Tercatat atas Nama Pemerintah Daerah Tingkat II Jeparaterletak di Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara,Propinsi Jawa

Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMGperadilan di Pengadilan Negeri Jepara tahun 1998 danProses Peradilan di Pengadilan TUN Semarangtahun 2014 Serta Pengajuan gugatan perkara a quoseluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,00;> Kerugian ImaterillAkibat perbuatan TERGUGAT mengakibatkan PARAPENGGUGAT merasa tertekan bathinnya yang jika dinilaidengan uang ditaksir sebesar Rp5.000.000.000,00;11.

Riduan T (Tergugat) tersebut;Bahwa walaupun Tergugat masuk dalam perkara Tata Usaha Negaratersebut sebagai pihak intervensi namun di tingkat pertama dan di tingkatbanding perkara Tata Usaha Negara tersebut telah mengabulkan gugatanPenggugat dimana amar putusan Pengadilan Tinggi TUN Medanmemperkuat Putusan PTUN Palembang yang berbunyi: Mengabulkangugatan Penggugat seluruhnya; Menyatakan batal Sertifikat Hak MilikNomor 1657/Kel. 20 llir D Il tanggal 8 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor34/20 Ilir D 11/2012

(Tergugat) padahal Penggugat mengetahui dan mengakui perkaraa quo sedang berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangdengan Register Perkara Nomor 31/G/2012/PTUN Plg. yang saat ini padatahap kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan RegisterPerkara Nomor 384 K/TUN/2013;Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscure libel) baikmengenai identitas Penggugat, identitas Tergugat maupun alas hakPenggugat;Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menggugatpemilik

Oleh karena itu gugatan Penggugat merupakankompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara bukan peradilan umum.Bahwa sebelumnya telah ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang dengan register Nomor 31/G/2012/PTUN Pig. yang diputustanggal 17 Januari 2013, kemudian di tingkat banding putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 48/B/2013/PT TUN MDN tanggal6 Mei 2013 dan sekarang lagi proses kasasi di Mahkamah Agung RepublikIndonesia.

Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 384 K/TUN/2013 tanggal31 Oktober 2013 yang sudah dilegalisir, diberi tanda P. 6.;7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 489/PBT/BPN16/XIl/ 2014Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 694 PK/Pdt/2016Tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/Kelurahan 20 llir DII tanggal 8 Agustus 2012 Surat Ukur Nomor 34/20 llirDil tanggal 26 Juni 2012, luas 750 m? atas nama M.

;Bahwa berhubung karena putusan Mahkamah Agung RI Nomor 384 K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 juncto Putusan Pengadilan Tinggi TataHalaman 11 dari 17 Hal. Put.

UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal24 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangkekuasaan kehakiman kecuali ada dua putusan yang salingbertentangan baik dalam perkara perdata, pidana, agamamaupun TUN, vide angka XV SEMA Nomor 07 Tahun 2012.

RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARAA.Kewenangan Mahkamah Agung dalam uji materiMahkamah Agung berwenang melakukan hak uji materi,meskipun undangundang yang menjadi dasar pengujian hak ujimaterjil di Mahkamah Agung masih diuji oleh MahkamahKonstitusi, sepanjang bab, materi muatan pasal atau ayat yangsedang diuji di Mahkamah Konstitusi tidak menjadi dasarpengujian peraturan perundangundangan di bawah undangundang di Mahkamah Agung.Ketentuan pembatasan upaya hukum kasasiRumusan Kamar TUN dalam SEMA

dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut:Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 26dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudahditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/KIPAceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten /Kota tidakdapat menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN)Pemilihan, karena kedudukan hukum (legal standing) untukbertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihanhanya diberikan oleh

undangundang bagi pasangan yangdirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIPKabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota).Pengujian pengesahan badan hukumPengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh MenteriHukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidakhanya meliputi aspek formal administratif badan hukum danperizinannya saja, akan tetapi juga harus

Pengujian keabsahan sertipikat hak atas tanah olehPengadilan TUN dalam hal terdapat sertipikat hak atastanah yang tumpang tindih, hakim dapat membatalkansertipikat yang terbit kemudian, dengan syarat: Peserta Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara :1.ae3 Dr4. Dr3.27a. Pemegang sertipikat yang terbit terlebih dahulumenguasai fisik tanah dengan iktikad baik; ataub. Riwayat hak dan penguasaannya jelas dan tidakterputus; atauc.