Penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim selaluberpinak sama orang yang mampu dalam peribahasa dikatakan siapa kuatdialah yang menang yang benar disalahkan dan yang salah dapat dibenarkan, dengan kata lain hukum dapat dibelii ;Jika orang yang kurang mampu susah mendapat keadilan/kepastian hukumdidunia maka ada hukum yang kedua yang sangat adil dan bijaksana yaituhukum akhirat yang tidak memandang bulu, dimana hukum betulbetul dapatdirasakan dan ditegakkan pada waku tugas kita didunia sudah berakhir

dibenarkan, karena Judex factie tidaksalah menerapkan hukum ;Mengenai alasan ke 2:bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena hal ini padahakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatHal. 6 dari 8 hal.

DAMING SUNUSI, SH.MH.)NIP : 040030169.PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN (PHP ):bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hal ini padahakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkatkasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum ;Hal. 9 dari 8 hal. Put.

No. 3352 K/Pdt/2003IRRELEVANTbahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan itutidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini(Irrelevant) ;PERTIMBANGAN NOVUM :bahwa akeberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebuttidak pernah dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun padapemeriksaan tingkat banding dan tidaklah pada tempatnya untuk diajukanpemeriksaan dalam tingkat kasasi, maka keberatan serupa dianggap novum ;PRODEO:bahwa

dalam perkara ini Mahkamah Agung dapat mengizinkan kepadaPemohon Kasasi untuk tidak membayar biaya perkara ;PT/JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena PengadilanTinggi...........4.

telahmengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2017yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontramemori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/PengadilanTinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagaiberikut:Mengenai alasan ke1 sampai dengan ke13:Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terhadap Pengadilan TingkatBanding yang hanya mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertamatidak dapat

dibenarkan karena Pengadilan Tingkat Banding dapat sajamengambil alin pendapat Pengadilan Tingkat Pertama jika memangsependapat, baik dengan penambahan pertimbangan maupun tanpapenambahan karena dinilai pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertamasudah benar;Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tentang saksisaksi Penggugatadalah saksi de auditu semata tidak dapat dibenarkan karena Judex Factidapat saja menggunakan alat bukti persangkaan hakim, hal ini menjadikewenangan Judex Facti dan tidak dapat dipertimbangkan

Pasal 116 huruf f KH makakeberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salahdalam menerapkan hukum maupun dalam menggali fakta hukum;Bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan faktahukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,perselisihan dan pertengkaran berlangsung terusmenerus dan sudahberpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, usaha untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat tidak berhasil, baik melalui mediator maupun dalampersidangan, hal

Hukum Acara Pidana.Keberatan pemohon kasasi terhadap penolakan PengadilanTinggi terhadap permintaannya agar pemeriksaan perkaranya ditunda dulu dengan memerintahkan kepada saksi untuk mengajukan gugaian kepada Pengadilan Negeri,tidak dapat dibenarkan karena tidak ada persoalan prayudisial (praejudicieel geschil) Putusan Mahkamah Agung tgl. 16 12 1980 No. 336 K/Kr/ 1980,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai

tentang halikhwal dan dengan cara bagaimana perbuatan itudilakukan oleh tertuduh, bila tidak, menjadi alasan batalnya surat tudulian itu,Thx 5. bahwa dari suratsurat pembayaran pajak Ipeda sejak tahun1968 sampai tahun 1978 ternyata bahwa pembayaran pajak atas tanahpekarangan tersebut adalah atas nama tertuduh sebagai pemilik danlaatste bezitter atas tanah itu.Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai keberatan ad 1 dan ad 5 :bahwa keberatan tersebut tidak dapat

dibenarkan, oleh karena keberatan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasihanya berkenaan dengn tidak dilaksanakan peraturan hukum atau adakesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut Undangundang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undangundang Mahkamah AgungIndonesia (Undangundang

No. tahun 1950).mengenai keberatan ad 2 :bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena andaikata haltersebut betul akan tetapi tidak berkenaan dengan perkara ini.mengenai keberatan ad, 3 :bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak merupakan persoalan prayudisial (praejudicieel gesehil).mengenai keberatan ad 4 :bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tuduhantuduhan telah memenuhi syaratsyarat dalam pasal 250 ayat (4) HI.

4. Menyatakan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat. Dengan pembagian yang sudah diterima oleh Penggugat dan Tergugat secara baik dan ikhlas, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pembagian Hak, tertanggal 1 Nopember 2017, adalah Pembagian yang baik dan dapat dibenarkan.

Bahwa posita gugatan Penggugat point 3 tidak dapat dibenarkan danharuslah ditolak karena: Bahwa Tanah Milik ROBERT HAUMAHU seluas 100 M2 belum dapatdikatakan sebagai miliknya oleh karena tanah tersebut belum dilunasioleh ROBERT HAUMAHU hanya baru menyelesaikan pembayaranuang muka atau panjar. Dengan kata lain pembayaran tanah tersebutdengan cara mencicil yang sampai sekarang ini belum melunasinyasecara tuntas meskipun Tergugat II sering menagih uang cicilantersebut.

Bahwa posita gugatan Penggugat point 4 tidak dapat dibenarkan danharuslah ditolak karena apapun alasannya hibah yang dilakukan olehAKBP Eliasar Sapacoly kepada Penggugat tidak dapat dibenarkan karenaseluas 400 M2 tersebut adalah milik Tergugast Il yang tidak pernahmelakukan perbuatan hukum dalam benatuk apapun kepada AKBPEliasar Sapacoly dan tanah seluas 100 M2 belum dapat dikatakansebagai milik dari ROBERT HAUMAHU sebagaimana telah dijelaskanpada jawaban dalam pokok perkara Para Tergugat point 4

Bahwa posita gugatan Penggugat point 5, 6, 7 tidak dapat dibenarkan danharuslah ditolak karena hibah yang dilakukan oleh AKBP Eliasar Spacolykepada Penggugat adalah tidak benar sebagaimana telah dijelaskan padapoint 5 di atas.Bahwa Surat Keterangan No.593/PRR/KET/B/IV/2012 yangdikeluarkan oleh Raja Negeri Rumah Tiga adalah suatu Surat KeteranganPenguasaan Tanah dan bukan surat Kepemilikan.

dibenarkan danharus ditolak karena tanah seluas 227 M2 dari luas seluruhnya 500 M2tersebut.Bahwa posita gugatan Penggugat point 11 tidak dapat dibenarkan danharus ditolak karena: Bahwa tanah induk seluas 500 M2 yang didalilkan Penggugat adalahsangat tidak jelas luasnya karena Penggugat mendalilkan luas tanahinduk dengan Kurang lebih.

Bahwa posita gugatan Penggugat point 12 tidak dapat dibenarkan danharuslah ditolak karena :Bahwa Tergugat telah mendapat hak dari Tergugat Il berdasarkanSurat Pernyataan Pelepasan Hak pada tanggal 6 September 2004,tanah seluas 143 M2 dan berdasarkan Surat Pernyataan PelepasanHak tanggal 18 Juli 2008, tanah seluas 50 M2 yang diketahui olehNegeri Rumah Tiga.

Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohonhanya hadir pada persidangan kedua saja, sedangkan pada persidangan selanjutnyaPemohon tidak pernah lagi datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmidan patut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, demikian jugaTermohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagaiwakil/kuasanya yang sah ataupun

mengirim surat tanggapan, meskipun Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menuruthukum pula ;Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan kelima biaya perkara telahhabis, maka Majelis Hakim menunda persidangan untuk menegur Pemohon agar supayamembayar kekurangan biaya perkara ;Menimbang, bahwa kemudian kepada Pemohon telah dikirimkan surat tegurandimaksud sebagaimana ternyata dalam surat Panitera Pengadilan Agama BangkalanNomor : W13A30/1559/Hk.05/

perkara tersebut belum dibayar ;Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita AcaraPersidangan atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di muka ;Menimbang, bahwa Pemohon hanya hadir pada persidangan kedua saja, danpada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa ada alasan yang dapat

dibenarkan menurutPenetapan Nomor: 905/Pdt.G/2014/Pa.Bkl, Halaman 3 dari6hukum, demikian juga Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun Termohontelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menuruthukum pula ;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran kedua belah pihak menyebabkanhabisnya biaya perkara sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menegurPemohon agar supaya membayar kekurangan biaya perkara ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat teguran

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasantersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu. kenyataan, alasan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakditerapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakanmenurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan

Terdakwaberpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;Alasan kasasi Terdakwa angka 1 , 2 tidak dapat dibenarkan, bahwameskipun tempat terjadinya tindak pidana ( Locos deliet ) di wilayahHal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 740 K/Pid.Sus.LH/2017hukum Pengadilan Negeri Kalianda yaitu di wilayah perairan Pulau TegalDesa Gebang Kec. Padang Cermin Kabupaten.

Sehingga dari segi proses pemeriksaan perkara akanlebih cepat dan efisian apabila perkara a quo diperiksa dan diadili diwilayah hukum Pengadilan Negeri tanjungkarang.Alasan keberatan Terdakwa angka 3 tidak dapat dibenarkan karenaTerdakwa selama pemeriksaan mulai di Pengadilan NegeriTanjungkarang maupun di Pengadilan Tinggi tidak dilakukan penahanan,sehingga Pengadilan tidak perlu menyatakan Terdakwa tetap ditahan.Bagaimana mungkin menyatakan Terdakwa tetap ditahan menyatakanTerdakwa tetap ditahan

sedangkan faktanya Terdakwa tidak ditahan.Alasan keberatan angka 4, 5 , 7 tidak dapat dibenarkan tidak dapatdibenarkan karena hal ini merupakan penilaian fakta yang telahdipertimbangkan dengan tepat oleh Judex FactiAlasan keberatan angka 6 mengenai penerapan ketentuan Kep.

Keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan ; Terdakwaadalah bagian dari pelaksanaan perkerjaan yang menimbulkan terjadinyaHal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 740 K/Pid.Sus.LH/201713.14.15.16.17.pelanggaran baku mutu air laut.

melainkan Kepala Desa jangharus bertanggung djawab;3, bahwa mengenai saksi2 jang diadjukan oleh tergugat dalam kasasi jangmenjatakan bahwa mereka tidak tahu tentang perkara ini adalah bohong,karena mereka jang membatja dan menandatangani surat perdjandjiandjualbeli tersebut;4. bahwa tergugat dalam kasasi teah meninggal dunia sebelum perkara inidiputus oleh Hakim Pengadilan Negeri dan perkara ini selandjutnja diteruskan oleh menantunja; ,Menimbang:mengenai keberatan sub 1.bahwa keberatan ini tidak dapat

dibenarkan, karena bertentangan dengan kenjataan, bukanlah menurut surat pemberitaan. sidang Pengadilan Negeri,djustru djualbeli itu disangkal oleh tergugat dalam kasasi, semula penggugat asli, dan dikatakan olehnja bahwa tanah itu hanja disewa sadja;mengenai keberatan sub 2.bahwa keberatan ini djuga tidak dapat di benarkan, karena djuga bertentangan dengan kenjataan, dari sebab menurut surat pemberitaan sidangPengadilan Negeri, Kepala Desa jang. telah. didengar sebagai. saksi, meneyangkan bahwa

surat djualbeli itu oleh penggugat untuk kasasi (tergugatasli)sfdisodorkan kepadanja uritok ditandatattgant sebugai wiengetdhui sadja, tanpa menghadapnja para pihak dihadapannja, hal mana ia turut karena penggugat untuk kasasi adalah seorang Mantri Polisi, tetapi tidak lama kemudiania mendengar dari tergugat dalam kasasi bahwa tidak benar ia telah mendjualtanah sengketa ini kepada penggugat untuk kasasi;mengenal keberatan sub 3.bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itumengenai

penilaian hasil pembuktian, djadi mengenai penghargaan dari suatukenjataan, dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhisjarat2 jang diwadjibkan oleh Undang2 atau karena kesalahan mengetrapkanatau karena melanggar peraturan2 hukumj jang berlaku sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965;mengenai keberatan sub 4,bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan karena meskipun tergugat

dalam kasasi meninggal dunia sebelum perkara diputus, namun menurut pendapat Mahkamah Agung pemeriksaan dan selandjutnja pemutusannjaoleh Pengadilan Negeri perkara ini jang diteruskan oleh para achliwarisnjapenggugatasal dapat dibenarkan;Menimbang bahwa oleh karena demikian, lagi pula dari sebab tidak ternjata bahwa putusan Pengadilan Bawahan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang2, maka permohonan kasasi jang diadjukan olehpenggugat2 untuk kasasi tersebut harus ditolak;Memperhatikan

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biayaperkara sesuai dengan peraturan atau perundangundanganyang berlaku;Putusan Nomor: 881/Pdt.G/2014/PA.BkI, Halaman 2 dari 6Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telahditetapkan, Penggugat hanya hadir pada persidangan pertama Saja,sedangkan pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernahlagi datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut

hukum,demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidakmenyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah ataupunmengirim surat tanggapan, meskipun Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menuruthukum pula ;Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan ketiga biayaperkara telah habis, maka Majelis Hakim menunda persidangan untukmenegur Penggugat agar supaya membayar kekurangan biayaperkara ;Menimbang, bahwa kemudian kepada Penggugat telahdikirimkan

ringkasnya, Majelis Hakim menunjukBerita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai bagian yang takterpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAPutusan Nomor: 881/Pdt.G/2014/PA.BkI, Halaman 3 dari 6Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana terurai di muka ;Menimbang, bahwa Penggugat hanya hadir pada persidanganpertama saja, dan pada persidangan selanjutnya Penggugat tidakpernah lagi datang menghadap meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut tanpa ada alasan yang dapat

dibenarkan menuruthukum, demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadapmeskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa adaalasan yang dapat dibenarkan menurut hukum pula ;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran kedua belah pihakmenyebabkan habisnya biaya perkara sehingga Majelis Hakimmemandang perlu untuk menegur Penggugat agar Ssupaya membayarkekurangan biaya perkara ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca suratteguran yang ditujukan kepada penggugat dari Panitera PengadilanAgama

Kembali dahulu PemohonBanding untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 4 Maret 2014 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat

dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan MengabulkanSeluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor: KEP75/ WBC.03/2012 tanggal 13 April2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.740.022.7073.000,sehingga tagihan kurang bayar atas PEB Nomor : 001826 tanggal 30 April2010 menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Putusan Nomor 108/B/PK/Pjk/2018kekurangan Bea Keluar sebesar Rp24.136.000,00 yang tidak disetujuioleh Pemohon Banding tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo Pemohon

Banding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) telah melaksanakan dengan benar prosedurekspor barang Crude Palm Oil (CPO) yang dimuat dalam PEB Nomor :001826 tanggal 30 April 2010 dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE)Nomor : 001671/PM/WBC.03/KPP.02/2010 tanggal 30 April 2010, danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan karenabertentangan dengan prinsip Se/f Assessment yang menjadi politikhukum pemungutan pajak, di samping itu, bertentangan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga tagihan kurang bayar atas PEB Nomor : 001826tanggal 30 April 2010 menjadi nihil.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Tergugat yang bukan dari besar kecilnya jumlah tuntutan,akan tetapi ada kesengajaan untuk menghancurkan Tergugat terhadapreputasi dan nama baik sebagai Perseroan, hal mana ternyata dari petitumPenggugat yang mengecualikan Tergugat II atas sita jaminan selain daripada kantor milik Tergugat I, padahal tuntutan Penggugat adalah pertanggungan jawab tanggung renteng ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan ke 1, 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat

dibenarkan, karena PengadilanTinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum ;Mengenai alasanalasan ke 2, 3:bahwa alasanalasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena PengadilanTinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan tidak dilaksanakan

No. 1466 K/Pdt/2002PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN (PHP ):bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini padahakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkatkasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum ;IRRELEVANTbahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatanitu

tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini(Irrelevant) ;PERTIMBANGAN NOVUM :bahwa akeberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebuttidak pernah dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupunpada pemeriksaan tingkat banding dan tidaklah pada tempatnya untuk diajukanpemeriksaan dalam tingkat kasasi, maka keberatan serupa dianggap novum ;PRODEO:bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung dapat mengizinkan kepadaPemohon Kasasi untuk tidak membayar biaya perkara

No. 1466 K/Pdt/2002PT/JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan lemaamea ey s338 /Judex factie tidak salah menerapkan hukum ;Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2002

No. 1362 K/Pid/2017permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/PenuntutUmum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti sudah

tepat dan benar dalam menerapkan hukum;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan PengadilanNegeri Medan dan mengadili sendiri yang menyatakan Terdakwaterbuktimelakukan tindak pidana Penganiayaan, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPdan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, telah tepatdan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat

dibenarkan,karena Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pulakeberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi:Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan,karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikiantidak tunduk pada Kasasi Judex Facti dalam putusannya telah mempertimbangkankeadaankeadaan

Karena itu keberatanPembanding tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perludipertimbangkan;Keberatan Kedua :Bahwa keberatan itu dapat dibenarkan karena setelah diteliti ternyatadalam Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Mkd. umur Pembanding tertulis 25tahun, sedangkan berdasarkan surat gugatan umur Pembanding tertulis 48tahun.

Berdasarkan bukti P2 berupa Duplikat Akta Nikah, umur Pembandingtertulis lahir tanggal 02 Desember 1965, gugatan cerai diajukan padatanggal 7 Januari 2014, jika diperhitungkan umur Pembanding saat perkaraini diajukan adalah 48 tahun lebih 1 bulan, berarti keberatanPembanding tersebut dapat dibenarkan.

Meskipun keberatan Pembandingtersebut dapat dibenarkan, akan tetapi sifatnya administratif sehingga tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan;Menimbang, bahwa menurut Majelis, pertimbangan dan putusanMajelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat telahtepat dan benar, sehingga dapat disetujui.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugatbertentangan dengan pasal 55 Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak dapat dibenarkansecara hukum oleh karenanya mutasi tersebut batal demi hukum;Menyatakan tindakan Tergugat yang kemudian tidak memberikanpekerjaan terhadap Penggugat adalah bertentangan denganPasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak dapat

dibenarkan secarahukum;Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar upahPenggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat bertentangandengan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak dapatdibenarkan secara hukum;Menghukum Tergugat dengan memerintahkan Tergugatmembatalkan Surat Keputusan Nomor 032/RPVIII/HRD/2018tertanggal 20 Agustus 2018;Menghukum Tergugat dengan memerintahkan Tergugatmempekerjakan kembali Penggugat pada bagian dan jabatannyasemula

Menyatakan tindakan Tergugat yang kemudian tidak memberikanpekerjaan terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 93ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum;3. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar upah Penggugatselama tidak dipekerjakan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 93ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum;4.

dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Februari 2020 dan kontramemori kasasi tanggal 11 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Halaman 6 dari 9 hal.

SusPHI/2020Bahwa terhadap alasanalasan dari Pemohon Kasasi alasanalasan manatidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Judex Facti sudah tepat dantidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;Bahwa walaupun mutasi adalah kewenangan pihak perusahaan dalam halini Tergugat, tetapi dalam pelaksanaannya harus ada tata cara dan alasanyang jelas, didasarkan benarbenar pada kebutuhan pihak perusahaan,dengan juga mempertimbangkan kepentingan pihak pekerja/Penggugat,dan pelaksanaannya bukan

;bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi denganmenguatkan putusan Pengadilan Negeri telah pula menolak gugatan pengpugat untuk kasasi Tjioe, padahal seharusnja gugatan itu dinjatakan tidak dapat diterima, ialah karena gugatan itu didasarkan .atas alasanadanja onheelbare tweespalt antara kedua belah pihak dan onheelbaretweespalt ini tidak disebut dalam pasal 209 Burgerlijk Wetboek sebagaialasan untuk menuntut pertjeraian bahwa berhubung dengan itu makagugatan tersebut sebagai

suatu gugatan jang tidak berdasarkan hukum587harus dinjatakan tidak dapat diterima;ad. 2:bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan sepandjang mengenai pendapat penggugat untuk kasasi Tjioe bahwa dalam perkara ini harus diperlakukan hukum adat, jang berlaku bagi orang Indonesiaasli, bahwabagi mereka kedua telah pihak tetap berlaku Burgerlijk Wetboek, akantetap!

dibenarkan karena keberatanitu tidak ditudjukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi melainkan ditudjukan terhadap putusan Pengadilan Negeri, putusan mana telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi; bahwa meskipun demikian oleh karenatelah diputuskan untuk memutuskan (membubarkan) perkawinan keduabelah pihak dengan suatu pertjeraiah, maka perlu untuk menentukansiapa diantara kedua belah pihak tersebut patut diangkat mendjadi wali;bahwa berhubung kedua anak dari keduapihak tersebut masih ketjildan masih

membutuhkan kasihsajang dan perawatan seorang ibu, makapihak Kweelah jang patut diangkat mendjadi wali atas anak2 tersebut;mengenai keberatan2 dari penggugat untuk kasasi Kwee Poey Tjoe Nio: (penggugat untuk kasasi Kwee): :ad. a. 1 dan 2:bahwa keberatan2 ini dapat dibenarkan dengan perlu mendapat perbaikan dalam arti bahwa gugatan rekonpensi dapat diadjukan: oleh pihak jang digugat (dalam konpensi) selama masih berlangsung proces djawabmendjawab; bahwa Undang2 i.c. pasal 158 Rechtsreglement Buitengewesten

, 132b H.LR., hanja menjebut istilah djawaban begitu sadjadan misalnja dupliek pun masih merupakan djawaban, meskipun bukandjawaban pertama, maka dengan menafsirkan seperti diatas keberatanpenggugat untuk kasasi dapat dibenarkan;588ad.b:bahwa keberatan Ini pula dapat dibenarkan oleh karena telah mendjadi jurisprudensi tetap bahwa onheelbare tweespalt dapat didjadikanalasan untuk bertjerai bagi orang jang tunduk pada Burgerlijk Wetboek;bahwa berdasarkan fakta2 jang dapat terbukti dari pemeriksaan

(luas tanah) = Rp16.686.000.000,00 (enam belas miliar enam ratusdelapan puluh enam juta rupiah);Atau sekiranya Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya serta bersesuai hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Ill,mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah: Gugatan Penggugat terhadap Ruslan Anom/Tergugat Ill yang telahmeninggal dunia tidak dapat dibenarkan; Gugatan Penggugat kabur/obscuur libel; Gugatan Penggugat kurang pihak; Penggugat tidak

mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan; Gugatan Penggugat ne bis in idem;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan Vjuga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah: Gugatan Penggugat terhadap Ruslan Anom/Tergugat Ill yang telahmeninggal dunia tidak dapat dibenarkan; Gugatan Penggugat kurang pihak dan salah orang; Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan; Gugatan Penggugat ne bis in idem;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI

jugamengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah: Gugatan Penggugat terhadap Ruslan Anom/Tergugat III yang sudahmeninggal dunia tidak dapat dibenarkan; Gugatan Penggugat kurang pihak dan salah orang; Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan; Gugatan Penggugat ne bis in idem;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII, IX, X,juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah: Gugatan Penggugat kabur/obscuur libel; Gugatan yang diajukan terhadap Ruslan Anom (Tergugat

III) yang sudahmeninggal dunia tidak dapat dibenarkan;Halaman 4 dari 11 hal.

Nomor 3084 K/Pdt/2019.Gugatan Penggugat kurang pihak;Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;Gugatan Penggugat ne bis in idem;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XI dan XIljuga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:Gugatan Penggugat kabur/obscuur libel;Gugatan yang diajukan terhadap Ruslan Anom (Tergugat III) yang sudahmeninggal dunia tidak dapat dibenarkan;Gugatan Penggugat kurang pihak;Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;Gugatan Penggugat ne

No. 692 K/Pid/2009tersebut adalah merupakan masih termasuk Kawasan Register 40 PadangLawas ;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umumberkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utaracara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut dapat dibenarkan denganpertimbanganpertimbangan sebagai berikut :1.

MansurKartayasa, SH.MH. berpendapat bahwa alasanalasan kasasi tersebut di atastidak dapat dibenarkan, dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi sudah tepat dalam pertimbanganhukum dan putusannya ;Perbuatan Terdakwa selaku Camat yang melaksanakan jual beli tanahpadahal Terdakwa belum dilantik sebagai PPAT bukan merupakan tindakpidana apalagi tindak pidana pemalsuan karena perbuatan Terdakwatersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan administrasi

dibenarkan, olehkarena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan danputusannya ;PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULAPENILAIANHASIL PEMBUKTIAN :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya,lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatansemacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat

dibenarkan, oleh karenatidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGANPENGADILAN NEGERI :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbanganPengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiriapabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telahtepat dan benar ;TIDAK MERUPAKAN DASAR HUKUM UNTUK KASASI :Bahwa keberatantersebut tidak dapat dibenarkan

, oleh karenakeberatan tersebut tidakmerupakan dasar hokum untuk kasasi,karena tidak berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturanhokum atau peraturan hokum tidak diterapkan sebagaimanamestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan UndangUndang, dan apakah Pengadilan telahmelampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(UndangUndang No. 8 tahun 1981) ;NOVUM:Bahwa keberatantersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

dibenarkan, oleh karena "penerbitan" Surat KeputusanTergugat Nomor 28/Pend.Ort.Tra/SB/II/09 tanggal 3 Maret 2009 perihalPemberhentian Pendidikan Penggugat sebagai PPDS dengan alasanakademik, dan "alasan penerbitan", dan alasan pemberhentianpendidikan Penggugat tersebut di atas tidak dapat dibenarkan denganbeberapa alasan sebagai berikut :ASPEK KEWENANGAN :1.

Ort.Tra/SB/IIV09 olehTergugat tidak dapat dibenarkan, yang berarti bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku (Buku Panduan PPDS FK UNAIR/RSU Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2009) ;ASPEK SUBSTANSI:1.

Soetomo Surabaya Tahun 2009), dan harus dinyatakanbatal atau tidak sah ;Bahwa oleh karena surat keputusan Tergugat Nomor 28/Pend.Ort.Tra/SB/II/VO9 tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, maka seharusnya Tergugat secarasuka rela membatalkan dan mencabut surat keputusan Nomor28/Pend.Ort.Tra/SB/IIV09, sehingga Keputusan Penolakan (keputusanfiktif negatif) Tergugat yang menolak mencabut surat keputusan Nomor28/Pend.Ort.Tra/SB/III/09, tidak dapat dibenarkan

dibenarkan?.

No. 182 K/TUN/201 1Keputusan Nomor 28/Pend.Ort.Tra/SB/IIVO9 sudah dapat dibenarkan?

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biayaperkara sesuai dengan peraturan atau perundangundanganyang berlaku;Putusan Nomor: 881/Pdt.G/2014/PA.BkI, Halaman 2 dari 6Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telahditetapkan, Penggugat hanya hadir pada persidangan pertama Saja,sedangkan pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernahlagi datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut

hukum,demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidakmenyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah ataupunmengirim surat tanggapan, meskipun Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menuruthukum pula ;Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan ketiga biayaperkara telah habis, maka Majelis Hakim menunda persidangan untukmenegur Penggugat agar supaya membayar kekurangan biayaperkara ;Menimbang, bahwa kemudian kepada Penggugat telahdikirimkan

ringkasnya, Majelis Hakim menunjukBerita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai bagian yang takterpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAPutusan Nomor: 881/Pdt.G/2014/PA.BkI, Halaman 3 dari 6Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana terurai di muka ;Menimbang, bahwa Penggugat hanya hadir pada persidanganpertama saja, dan pada persidangan selanjutnya Penggugat tidakpernah lagi datang menghadap meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut tanpa ada alasan yang dapat

dibenarkan menuruthukum, demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadapmeskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa adaalasan yang dapat dibenarkan menurut hukum pula ;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran kedua belah pihakmenyebabkan habisnya biaya perkara sehingga Majelis Hakimmemandang perlu untuk menegur Penggugat agar Ssupaya membayarkekurangan biaya perkara ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca suratteguran yang ditujukan kepada penggugat dari Panitera PengadilanAgama

dibenarkan;* Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telahdiupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan Saksimenyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat danTergugat;Hal. 4 dari 12 Hal.

dibenarkan, dansejak 28 Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempatHal. 7 dari 12 Hal.

Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatseringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat seringtidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sudah tidakperhatian kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat sering cemburukepada Penggugat tanpa alasan yang dapat dapat dibenarkan;2. Bahwa sejak 28 Agustus 2017, antara Penggugat dengan Tergugat telahberpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat denganTergugat tidak lagi ada komunikasi;3.

No. 907/Pdt.G/2019/PA.SmnTanggal 06 Agustus 2019seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidakmemberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak perhatiankepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat sering cemburu kepadaPenggugat tanpa alasan yang dapat dapat dibenarkan, karenanya Majelisberpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 menunjukkan,bahwa sejak 28 Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat telahberpisah

Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amarputusan di bawah ini;Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis jugamenemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak memberinafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak perhatian kepadaPenggugat dan anaknya serta Tergugat sering cemburu kepada Penggugattanpa alasan yang dapat dapat dibenarkan, faktor