• yang membuat atau mengeluarkan SuratPersetujuan Berlayar tersebut adalah Syahbandar;Bahwa Persayaratan Dokumen yang harus dilengkapi dalam halpengeluaran Surat Persetujuan Berlayar(SPB) tersebut terdiri dari SuratKapal Crew List (daftar ABK KAPAL), Pemberitahuan keberangkatan dariAgen, Menunjukan Bukti Surat Sudah Pembayaran Pajak pada Bea Cukai(untuk kapal membawa barang), Surat Perseujuan dari Imigrasi mengenaiPaspor (untuk kapal yang berlayar ke luar negeri) dan Surat persetujuanberlayar dari Karantina

  (kesehatan kapal);Bahwa saksi menjelaskan setelah keempat dokumen tersebut lengkap atauterpenuhi barulah dari Syahbandar mengeluaran Surat Persetujuan Berlayar(SPB) tersebut;Bahwa saksi menjelaskan, Fungsi Surat Persetujuan Berlayar (SPB)tersebut adalah Dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap Kapal yang akanmelakukan pelayaran atau berlayar baik pelayaran dan negeri maupun luarnegeri dan Setiap Kapal Wajib memiliki SPB tersebut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaran

• Bukti pemenuhan kewajiban Kapal perikanan antara lain : Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan, Bukti pembayaran retribusi lelang ikan, Bukti pembayaran jasa kebersihan kapal, Bukti persetujuan Bea dan Cukai, Persetujuan Imigrasi, Persetujuan karantina Kesehatan, persetujuan Karantina Ikan, Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Surat Tanda Bukti Lapor kedatangan Kapal, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Perjanjian Kerja Laut atau daftar nakhoda dan ABK, Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar

• sampai dengantanggal 23 Desember 2020.Bahwa Pengaturan Perpanjangan Kelima dan Keenam PembatasanSosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Kabupaten Bogor tersebutdiatas diantaranya merupakan tindak lanjut dari Peraturan PemerintahNomor 20 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) dan tindak lanjut dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2018tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berdasarkan ketentuan Pasal 15UndangUndang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatanayat (1) menyebutkan Karantina

  Kesehatan di Pintu Masuk dan diwilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan FaktorRisiko Kesehatan Masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, Barang,dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan KesehatanMasyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan danberdasarkan ayat (2) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat berupa:Halaman 17 dari 41 halaman Putusan NOMOR 173/PID.SUS/2021/PT.DKIa.

• CAKRAWALA ALAM SAMUDERA;

• 1 (satu) surat persetujuan berlayar karantina kesehatan KM. TUNAS NELAYAN MANDIRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa II A.n. SUMAR SAHRIN Bin SAHRIN;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).

• perusahaan untuk mendapatkan SPB harusmengajukan permohonan kepada syahbandar di Pelabuhan Perikanan setelahkapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan Persyaratan :a) Surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat dari nakhoda(Master Sailing Declaration).b) Bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain :Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan,Bukti pembayaran retribusi lelang ikan,Bukti pembayaran jasa kebersihan kapal,Bukti persetujuan Bea dan Cukai,Persetujuan Imigrasi,Persetujuan karantina

  Kesehatan,persetujuan Karantina Ikan,Surat Laik Operasi Kapal Perikanan,po @OPNora st BN FPSurat Tanda Bukti Lapor kedatangan Kapal,ReoSurat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal,RePPerjanjian kerja Laut atau daftar nakhoda dan ABK,RepeSertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal,13.

• Posisi 568 orang sembuh, 75 orang masih dalamperawatan, 175 orang isolasi mandiri dan 61 orangmeninggal dunia;Bahwa karantina kesehatan adalah upaya untuk mencegah danmenangkal keluar masuknya penyakit dan atau faktor resikokesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkankedaruratan kesehatan masyarakat;Bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadiankesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandaipenyebaran penyakit menular dan atau kejadian disebabkanHalaman 15 Dari 43 Putusan

• tanahsengketa atas in Tergugat I sampai dengan Tergugat V (bangunan B) (gambar situasi sebagaimanadalam Berita Acara Pemeriksaan Setempa");Luas dan batasbatas tanah sesuai hasil pemeriksaan setempat:e Utara : Menurut Kuasa Hukum Tergugat I sampai denganTergugat V berbatasan dengan tanah milik Tergugat I sampai denganTergugat V yang terpisah dari tanahHalaman 39 dari 66 Putusan Nomor I4/Pdt.G/2014/PN Sonsengketa sedangkan menurut Kuasa Hukum Para Penggugat tanah tersebutadalah tanah negarae Selatan : Kantor Karantina

  Kesehatan Kota Sorong;e Barat : Jalan Marcopolo;e Timur : Bangunan Kantor Bank Mega Sorong;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampaidengan Tergugat V menyerahkan kesimpulannya secara tertulis masing masing kepada MajelisHakim tertanggal 10 Oktober 2014 dan tidaK menyajukansesuatu lagi dan pada akhirnya para pihak mohon putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidanganperkara ini, untuk menyingkat putusar, ini dianggap

• 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/01/05/UPP.PNP-2018 tanggal 25 Januari 2018 s.d 1 Nopember 2018;
• 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/01/04/UPP.PNP-2018 tanggal 25 Januari 2018 s.d. 1 Nopember 2018;
1. 1 (satu) lembar Surat Ukur Nomor : 471/PPf tanggal 9 Oktober 2010;
2. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal;
3. 1 (satu) lembar SPB Karantina

   Kesehatan tanggal 26 Oktober 2018 s.d. 27 Oktober 2018;

4. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan alat kesehatan kapal tanggal 29 Juli 2018 s.d. 29 Januari 2019;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal/Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 29 Juli 2018 s.d 29 Januari 2019;
6. 1 (satu) lembar Outward Manifest tanggal 27 Oktober 2018;
7. 2 (dua) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.12.02.0216.6329 tanggal 11 April 2012 (fotokopi

• yang membuat atau mengeluarkan SuratPersetujuan Berlayar tersebut adalah Syahbandar;Bahwa Persayaratan Dokumen yang harus dilengkapi dalam halpengeluaran Surat Persetujuan Berlayar(SPB) tersebut terdiri dari SuratKapal Crew List (daftar ABK KAPAL), Pemberitahuan keberangkatan dariAgen, Menunjukan Bukti Surat Sudan Pembayaran Pajak pada Bea Cukai(untuk kapal membawa barang), Surat Perseujuan dari Imigrasi mengenaiPaspor (untuk kapal yang berlayar ke luar negeri) dan Surat persetujuanberlayar dari Karantina

  (kesehatan kapal);Bahwa saksi menjelaskan setelah keempat dokumen tersebut lengkap atauterpenuhi barulah dari Syahbandar mengeluaran Surat Persetujuan Berlayar(SPB) tersebut;Bahwa saksi menjelaskan, Fungsi Surat Persetujuan Berlayar (SPB)tersebut adalah Dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap Kapal yang akanmelakukan pelayaran atau berlayar baik pelayaran dan negeri maupun luarnegeri dan Setiap Kapal Wajib memiliki SPB tersebut sebagaima dimaksuddalam Pasal 219 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang

• Satu) buku Surat Keterampilan Radio atas nama WIko Wahyudi

• 1 (Satu) buku Surat Keterampilan
• 1 (Satu) berkas Perjanjian Kerja Laut
• 1 (Satu) berkas Foto Copy Grosse Akte No : 4480
• 1 (Satu) buah Buku Kesehatan
• 1 (Lembar) Sertifikate Bebas Tindakan Sanitasi Kapal dikeluarkan di Pontianak tanggal 22-03-2019
• 1 (Lembar) Sertifikate Pengawasan Obat dikeluarkan di Pontianak tanggal 22-09-2019
• 1 (Lembar) Surat Persetujuan Berlayar Karantina

  Kesehatan dikeluarkan di Tanjung Pandan tanggal 12-08-2019 berlaku sampai 13-08-2019

• 1 (Satu) Buku Sijil
• 1 (Satu) Buku Pelaut
• 1 (Lembar) Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No : 2019.2.2806.0.K12.k.000122 tanggal 12 Agustus 2019 dikeluarkan di Belitung.

• 24 April 2018 tentang memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kel III Biringkasi;

• 1 (satu) lembar surat Izin Penangkapan Ikan WPPNRI Nomor :35.21.7598.613.00060 tanggal 09 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Dinas Penananaman Modal ESDM dan Transmigrasi;
• 1 (satu) bundelan Buku Kesehatan Kapal KMN Nelayan 2017-887 milik KSU Samudera Jaya yang di keluarkan di Gorontalo tanggal 28 Mei 2018 oleh Kepala KKP/ Pejabat Karantina

  Kesehatan;

Dikembalikan kepada koperasi KSU Samudera Jaya melalui Terdakwa II Sarlis Mantu Alias Ungke;

• 1 (satu) Surat pernyataan masing-masing tertanggal 6 November 2022 tentang pinjaman uang dan biaya-biaya KM Nelayan 887 yang dikeluarkan Sucipto Kadir tanpa sepengetahuan Koperasi Samudera Jaya,
• 1 (satu) Surat pernyataan Terdakwa I tertanggal 18 November 2022 yakni bertanggung jawab atas pinjaman kepada Sucipto Kadir dan tidak sangkutan dengan Koperasi

• PACIFIC SEVEN Nomor: SPB.IDSTU.0522.0000137 dari SEBAMBAN-TUBAN, JV Tanggal 06 May 2022;

• 1 (satu) Bundel SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KARANTINA KESEHATAN TB. PACIFIC SEVEN dan BG. PACIFIC 3007 Tanggal 16 Juni 2022;
• 1 (satu) Bundel SURAT PERJANJIAN KERJA CREW PT. PACIFIC SEVEN, a.n:
  1. RAHMAT;
  2. BAGUS DEWANTORO;
1. 1 (satu) Bundel SURAT PERJANJIAN KERJA LAUT CREW TB.

• ALFATIHAH diterbitkan di Tanjung Medang pada tanggal 13 Juni 2022;

  08

  1 (satu) lembar SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KARANTINA KESEHATAN dengan nama kapal KM. ALFATIHAH diterbitkan di Tanjung Medang pada tanggal 06 April 2023;

  09

  1 (satu) lembar SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR dengan nomor : C1.11/UPP/TGM/IV/2023 dengan nama kapal KM.

• DIAMOND MARINE INDAH sudahmeaporkan Rencana Kedatangan Kapal ke CIQP (Bea Cukai, Imigrasi,Karantina Kesehatan Pelabuhan, Kanpel Batam).Bahwa setelah kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLE PRESTIGE sampai diperairan Sekupang Batam maka dilakukan pengecekan oleh (Bea Cukai,Imigrasi, Karantina Kesehatan Pelabuhan, Kanpel Batam) namunsetelah dilakukan pengecekan dan kapal tersebut hanya nil cargo (tanpamuatan) maka pengurusan selanjutnya hanya dilakukan ke kantorPelabuhan Batam oleh PT.

• SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 28 Januari 2021 (diterbitkan oleh petugas Karantina Kesehatan Balikpapan Kalimantan Timur) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) Unit Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714;

Dikembalikan kepada PT. Davina Sukses Mandiri melalui saksi Togu Hamonangan Simanjuntak;

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan diterbitkan di bau-bau tertanggal 12 Mei 2019.
• 1 (satu) buah handphone merk nokia berserta simcard dan kabel USB milik Umar Salim.
• 1 (satu) buah handphone merk Thuraya berserta Simcard dan charger milik Umar Salim.
• 1 (satu) buah GPS merk Garmin tipe GPSmap 585.

• SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 28 Januari 2021 (diterbitkan oleh petugas Karantina Kesehatan Balikpapan Kalimantan Timur) ;

• 1 (satu) Unit Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714;
  • kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mohd Sharif Bin Shafii;

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

• PK.001/4/13/Ksop-BAA/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

• 1 (satu) buah asli buku kesehatan (Health Book) tanggal 05 Juni 2015;
• 1 (satu) lembar asli Sertifikat Bebas tindakan sanitasi kapal tanggal 16 Oktober 2016;
• 1 (satu) lembar asli surat persetujuan berlayar karantina kesehatan tanggal 18 Oktober 2016;
• 1 (satu) buku asli surat kecapakan mualim pelayaran rakyat tingkat I atas nama Herman tanggal 17 Mei 2005;
• 1 (satu) lembar asli port clearence certificate

• Buku Kesehatan (SPB Karantina Kesehatan)
• Ship Station Licence GST Reg.

• PACIFIC SEVEN Nomor : SPB.IDSTU.0522.0000137 dari SEBAMBAN-TUBAN, JV Tanggal 06 May 2022;

• 1 (satu) Bundel SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KARANTINA KESEHATAN TB. PACIFIC SEVEN dan BG. PACIFIC 3007 Tanggal 16 Juni 2022.
• 1 (satu) Bundel SURAT PERJANJIAN KERJA CREW PT. PACIFIC SEVEN, a.n :
  1. RAHMAT;
  2. BAGUS DEWANTORO;

• 1 (satu) Bundel SURAT PERJANJIAN KERJA LAUT CREW TB.