menggunakan kata Yayasan di depan namanya dandapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonanKejaksaan atau pihak yang berkepentingan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut MajelisHakim bahwa benar Penggugat didalam Yayasan Pendidikan Kodeco Groupberkedudukan sebagai Ketua, sehingga dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat merupakan Pihak Yang Berkepentingansehingga Penggugat memiliki Kedudukan hukum untuk menggunakan haknyadalam mengajukan gugatan pembubaran

Yayasan Pendidikan Kodeco Group;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawabanyang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya baikTergugat dan Turut Tergugat , telah membenarkan apa yang didalilkan olehPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg/174 HIR,Pasal 1925 KUHPerdata menyatakan bahwa Pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yangmengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.

Saleh Latuconsina sebagai Penerima Kuasa Khusus dengan Hak Subtitusi untuk mengurus pembubaran Yayasan Darussalamyang didirikan oleh Bapak Hasan Slamet dengan Akte Notaris Nomor : 15Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB11Tahun 1981 yang telah disesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan UURI Nomor : 16 Tahun 2001 Jo UU RI Nomor : 28 Tahun 2004 dan PPNomor : 63 Tahun 2008 yang telah di Akte Notariskan Nomor : 01 Tahun2008 tanggal 6 Oktober 2008.

Yayasan Darussalam (yayasan lama) harus dibubarkan ataumembubarkan diri dan tentunya tidak terdapat pihakpihakyang berkeberatan atas pembubaran Yayasan Darussalam ;c. Pembubaran atau likuidasi Yayasan Darussalam dilakukansesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63Tahun 2008 jo. Pasal ayat (1) UndangUndang Yayasan, yangberbunyi :kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lainyang mempunyai maksud dan tujuan yang sama denganYayasan yang bubar ;d.

Sepanjang belum ada pembubaran Yayasan Darussalam (yayasanlama) dan terdapat peralinan asset sesuai ketentuan Pasal 39Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 jo. Pasal 68 ayat (1)Undangundang Yayasan, maka tidak satupun, baik PENGGUGAT(Yayasan Darussalam Maluku) ataupun TERGUGAT (YayasanPendidikan Darussalam Maluku) berhak memiliki dan menguasaiassetaset Yayasan Darussalam (yayasan lama).

dapat digabungkan menjadi namaPerkumpulan Perbangdin sebagaimana pemikiran Judex Facti tingkatpertama tentang penggabungan Yayasan IBF dan PerkumpulanPerbangdin yang digabung menjadi Yayasan Perbangdin;Yayasan IBF dan Perkumpulan Perbangdin (tidak bisa dijadikan satuseperti Yayasan Perbangdin), dua subjek hukum yang tidak memilikiketerkaitan antara keduanya karena Yayasan IBF tersebut telah dibubarkansebagaimana bukti Para Pemohon Kasasi Il Vide PT Il 11 tentangPernyataan Keputusan Rapat Tentang Pembubaran

Yayasan IBF Nomor 5Tanggal 1 Agustus 2002 Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H.

contrario bahwa apabila benar dasarhukum yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi Il itu benar,(mengingat perubahan atau peralihan dari Yayasan IBF menjadiPerkumpulan Perbangdin terjadi setelah berlakunya UndangUndang Nomor16 Tahun 2001), maka guna memperkuat dalil jawaban sekaligusrekonvensi Para Pemohon Kasasi II tersebut maka Para Pemohon Kasasi IImengajukan bukti tertulis tertanda PT II5 hingga PT Il8 yang menguraibahwa kapan berdirinya Yayasan IBF, kapan undangundang Yayasandiundangkan dan kapan pembubaran

Yayasan IBF serta kapanPerkumpulan Perbangdin didirikan, sebagaimana berikut :1.

Prabha Yogya dan SekretarisPerguruan Diponegoro Kisaran, selanjutnya setelah meninggalnya Sadr.KUSNAN yang mengajukan perpanjangan izin operasional adalah TerdakwaHENDRY SUTARDYN dengan mempergunakan Izin Operasional PendidikanYayasan Perguruan Diponegoro yang telah dibubarkan;Bahwa benar TerdakwaTerdakwa tidak ada memberitahukan secara lisanatau secara tertulis tentang pembubaran Yayasan Perguruan Diponegoro keDinas Pendidikan Kabupaten Asahan;Bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

sebagai berikut :Pembina : SokdefPengurus : HarpajenHalaman 3 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN PmsSekretaris : Sarjit SinghBendahara : Gurnam Singh: Surjat Sing alias JiteBahwa kewenangan Pembina meliputi :Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar ;Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas ;Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan ;Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasanPenetapan keputusan mengenal penggabungan atau pembubaran

yayasan ;Pengesahan laporan tahunan ;Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.Bahwa Yayasan Sosial Rumah Ibadah Hindu Sikh Pematang Siantar memiliki asetyaitu 7 (tujuh) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo No. 341,343, 339/375,345/381, 347, 337, 335 Kel.

Sosial Rumah lIbadah Hindu Sikh PematangSiantar sebagai berikut :Pembina : SokdefPengurus : HarpajenSekretaris : Sarjit SinghBendahara : Gurnam Singh: Surjat Sing alias JiteBahwa kewenangan Pembina meliputi :Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar ;Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggotapengawas ;Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan ;Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasanPenetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran

yayasan ;Pengesahan laporan tahunan ;Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.Bahwa Yayasan Sosial Rumah Ibadah Hindu Sikh Pematang Siantar memilikiaset yaitu 7 (tujuh) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo No. 341,343, 339/375,345/381, 347, 337, 335 Kel.

diperlukan adanya organpengurus dan pengawas untuk mengadakan rapat gabungan gunamengangkat Pembina yang nantinya mengubah anggaran dasar Yayasan,mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas,menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan,mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yangPenetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN JbgHalaman 15 dari 17disiapbkan oleh pengurus, mengesahkan laporan tahunan Yayasan danmenyetujul penggabungan atau pembubaran

Yayasan;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnyaPara Pemohon adalah bagian pendiri Yayasan MadrasahlbtidaiyahSulaimaniyah Mojoagung Jombang sehingga selaku pendiri Yayasan paraPemohon mempunyai kepentingan untuk melakukan penyelamatan terhadapberlangsungnya Yayasan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa guna melakukan penyelamatan terhadapberlangsungnya Yayasan maka perlunya dilakukan pengangkatan terhadapPengurus dan Pengawas guna melakukan rapat gabungan untuk mengangkatPembina

Bahwa sangatlah ironis dalil PARA PENGGUGAT pada poin 10 yangmenyatakan: Bahwa berdasarkan aturan Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU No.16/2001 disimpulkan selama Yayasan belum menunjuk Likuidator untukmembereskan kekayaan yayasan, maka yayasan belum bubar dan YayasanAl Muawanah masih tetap ada.Sebab substansi Surat Kesepakatan Para Pendiri tertanggal 20 Maret 2007tentang pembubaran Yayasan Al Muawanah adalah karena pengurusyayasan tidak sanggup memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan olehUndangUndang Nomor

Saleh Latuconsina sebagai Penerima Kuasa Khusus dengan Hak Subtitusi untuk mengurus pembubaran Yayasan Darussalamyang didirikan oleh Bapak Hasan Slamet dengan Akte Notaris Nomor : 1511.Tahun 1981 yang telah disesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan UURI Nomor : 16 Tahun 2001 Jo UU RI Nomor : 28 Tahun 2004 dan PPNomor : 63 Tahun 2008 yang telah di Akte Notariskan Nomor : 01 Tahun2008 tanggal 6 Oktober 2008. (Bukti P8) ;Bahwa atas dasar Surat Kuasa tersebut maka Penerima Kuasa DR. Ir. Hi.M.

Yayasan Darussalam (yayasan lama) harus dibubarkan ataumembubarkan diri dan tentunya tidak terdapat pihakpihakyang berkeberatan atas pembubaran Yayasan Darussalam ;c. Pembubaran atau likuidasi Yayasan Darussalam dilakukansesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63Tahun 2008 jo. Pasal ayat (1) UndangUndang Yayasan, yangberbunyi :kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lainyang mempunyai maksud dan tujuan yang sama denganYayasan yang bubar ;d.

menyatakan telahterdapat proses secara internal, seperti disebutkan olehPENGGUGAT dalam surat gugatan halaman 7 angka 15, danmemberikan pertimbangan sesuai dengan hukum yanqberlaku ;12.Terkait dengan sengketa pengelolaan assetaset YayasanDarussalam (yayasan lama), perlu kiranya dalam perkara a quodibebankan pembuktian kepada PENGGUGAT untuk membuktikanapakah Yayasan Darussalam (yayasan lama) telah dibubarkansecara resmi sesuai dengan ketentuan UndangUndang Yayasanatau belum ;13.Sepanjang belum ada pembubaran

Yayasan Darussalam (yayasanlama) dan terdapat peralihan asset sesuai ketentuan Pasal 39Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 jo.

Bahwa karenanya pada tanggal 31 Juli 2017 Akta Pendirian PI AlFalah Nomor : 1 Tanggal 12 Agustus 1982 telah dibubarkan berdasarkanAkta Pembubaran Yayasan Nomor 36 Tanggal 31 Juli 2017 dan sudahdiregister pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 3Agustus 2017 dan selanjutnya Likuidasi PI Al Falah dilakukan oleh TimLikuidatur PI Al Falah.40.

Yang Mulia Majelis Hakim perkarauntuk menerima seluruh alasan dan dalil Para Penggugat serta berkenanmenetapkan putusan dengan amar, sebagai berikut :PRIMAIR :1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan Pembubaran Yayasan Perguruan Islam Al Falahberdasarkan Akta Pembubaran Nomor 36 Tanggal 31 Juli 2017,berdomisili di Kp. Baru JI Perikanan Selatan No. 39A RT. 005/RW. 02,Halaman.22 dari 60 halaman put.

Menyatakan Pembubaran Yayasan Perguruan Islam Al Falahberdasarkan Akta Pembubaran Nomor 36 Tanggal 31 Juli 2017,berdomisili di Kp. Baru JI Perikanan Selatan No. 39A RT. 005/RW. 02,Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok 16436 sah menurut hukum;3. Menyatakan Yayasan Perguruan Islam Al Falah Pancoran Masberdasarkan Akta Pendirian Nomor : 14 Tanggal 08 Agustus 2017, SK.Halaman.53 dari 60 halaman put. No. 440/PDT/2019/PT.BDGKemenkumham R.I.

., Notaris di Surabayatentang Pembubaran Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya.

Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya tentang Pembubaran Yayasan PembinaUniversitas Tri Tunggal Surabaya.

Bahwa Pembatalan oleh Surat Dirjen AHU sebagaimanaBukti T56 tertanggal2 Pebruari 2010 adalah dipersamakan dengan pembubaran yayasan, karena didalamketentuan peralihan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU Yayasan (UU 28/2004) tenggang waktupenyesuaian adalah berakhir pada tanggal 6 Oktober 2008 dan tenggang waktu terakhirpendaftaran pengesahan dan pencatatan adalah tanggal 6 Oktober 2009.

Pembatalan dan pembubaran yayasan oleh SuratDirjen AHU (Bukti T56) adalah bertentangan dengan ketentuan UU Yayasan Pasal 62tentang Pembubaran Yayasan;4 Bahwa dengan demikian eksistensi Surat Dirjen AHU (BuktiT26) haruslah dikesampingkan dan ditolak keberlakuannyadikarenakan tidak didasari hak dan kewenangan sebagaimanadiatur UU Yayasan dan Surat Dirjen AHU (Bukti T56)tersebut bertentangan/ melanggar UU Yayasan.

Telah Tergugat uraikan diatas, putusanputusantersebut hanyalah menyatakan pencantuman nama HadiSukarsono dalam Kepengurusan YPUTS adalah sah, danbukan merupakan putusan yang membubarkan yayasansebagaimana pembubaran yayasan dimaksud Pasal 62 UU No.16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004. Demikian pulaterhadap Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umumadalah tidak memiliki akibat hukum. Hal tersebut telahdipertegas dengan pertimbangan Majelis Hakim dalamPutusan No. 491/Pdt.G/2013/PN.Sby jo.

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Gambar Denah, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Pernyataan Pembubaran Yayasan Rumah Sakit Waletadi Manado dan Penyerahan Ha Luas tanah HGB NO.1, 1967 kepada Gereja Masehi Injili di Minahasa(GMIM). (Fotokopi sesuai dengan fotokop1);Sketsa Gambar Tanah. (18 Juli 1999). (Fotokopisesuai dengan fotokopi);Sertipikat Hak Milik No. 220/Kel.

Merekayasa pembubaran Yayasan ;2. Mendirikan yayasan baru yaitu. Yayasan Ill Yayasan Islam IttihadulMuslimin Kerso sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris H. AbdullahQomar Nasikh Nomor 23 tanggal 15 April 2010;3. Menggunakan NPWP Yayasan untuk syarat mendirikan Yayasan Il;Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Para Penggugat memilikikekuatan hukum sah sebagai Penggugat dalam perkara ini;2.

Menyatakan Pembubaran Yayasan Perguruan Islam Al Falah berdasarkanAkta Pembubaran Nomor 36 Tanggal 31 Juli 2017, berdomisili di Ko. BaruHalaman 21 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2017/PN DPKJl Perikanan Selatan No. 39A RT. 005/RW. 02, Kelurahan Pancoran Mas,Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok16436 sah menurut hukum;Menyatakan Yayasan Perguruan Islam Al Falah Pancoran Masberdasarkan Akta Pendirian Nomor : 14 Tanggal 08 Agustus 2017, SK.Kemenkumham R.l.

Yayasan Perguruan Islam Al Falahpada tahun 2017.

Duriyat;Bahwa Saksi tidak pernah aktif di kepengurusan Yayasan Perguruan IslamAl Falah;Bahwa Saksi tidak tahu adanya pembubaran Yayasan Perguruan Islam AlFalah;Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merubah plang nama di Sekolah AlFalah;Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai operasional pembangunangedung di Sekolah Al Falah;Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pengugat, Kuasa Tergugatdan Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;Saksi Ke13 R.

Sedangkan Bapak Jarwoto dan Ibu Siti Hasanahadalah sebagai Kepala Sekolah:;Bahwa tidak pernah ada rapat pengurus ketika masa kepemimpinan BapakArifin Sukarso sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Islam Al Falah;Bahwa Yayasan Perguruan Islam Al Falah sudah dibubarkan pada tahun2017, Saksi tahu tentang pembubaran Yayasan Perguruan Islam Al Falahkarena sudah diserah terimakan kepada Yayasan Perguruan Islam Al FalahPancoran Mas dengan Bapak Sudarto sebagai Ketua Pengurusnya;Halaman 96 dari 151 Putusan

SUDARTOdari atas nama Siti Lailasari Robiah tanggal 12 Oktober2017, (Sesuai dengan aslinya);Berupa bukti fotocopy Berita Acara Rapat PendirianYayasan Perguruan Islam Al Falah Nomor : Istimewa padatanggal 02 Nopember 2017, (Sesuai dengan aslinya);Berupa bukti fotocopy Berita Acara Rapat Badan Pendintentang Pembubaran Yayasan Perguruan Islam Al Falahpada tanggal 3 Maret 2017 yang didaftarkan denganNomor : 2647/Daftar/VIII/2017 di Kantor Notaris SigitSiswanto pada tanggal 09 Agustus 2017, (sesuai denganfotocopy

kegiatan untuk mencapai maksud dantujuan tersebut;(3) jangka waktu pendirian;(4) jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiridalam bentuk uang atau benda;(5) cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;(6) tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggotaPembina, Pengurus, dan Pengawas;(7) hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;(8) tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;(9) ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;(10) penggabungan dan pembubaran

Yayasan; dan(11) Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaanYayasan setelah pembubaran.Bahwa kedudukan pembina diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Yayasanyang berbunyi Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyaikewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas olehundangundang ini atau anggaran dasar.

Pembina mempunyai tugas,wewenang, dan tanggung jawab, yaitu: keputusan mengenai perubahananggaran dasar; pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurusdan anggota Pengawas; penetapan kebijakan umum YayasanHalaman 21 dari 40 Putusan Nomor 262/Pid.B.LH/2020/PN Tjgberdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; pengesahan program kerja danrancangan anggaran tahunan Yayasan; dan penetapan keputusanmengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Bahwa akibat hukum Yayasan yang sudah di likuidasi dianggap sudahtidak eksis lagi, oleh karena itu tidak berhak melakukan tindakan hukumseperti membayar utang dan sebaginya dan kalaupun keberadaanyayasan masih tetap ada namun status dalam ketidak mampuan untukmelakukan tindakan hukum ;Pembubaran Yayasan Peduli Pemberdayaan Masyarakat (YayasanPPM) adalah suatu) keputusan yang menetapkan berakhirnyakedudukan Yayasan sebagai suatu badan hukum, berdasarkan HasilRapat (Minutes of Meeting) tanggal 12 Desember

Fotocopy Surat Kesepakatan Pencabutan Hibah, selanjutnyadiberi tanda P4;5, Fotocopy Berita Acara Rapat Pembubaran Yayasan DifausSunnah tertanggal 10 April 2020, selanjutnya diberi tanda P5;6.

Bambang Gulyant, MPd masingmasing selaku Kepala DinasPendidikan Kabupaten Asahan menerangkan Dinas PendidikanKabupaten Asahan tidak pernah menerima pemberitahuan secara tertulismaupun lisan tentang pembubaran Yayasan Perguruan Diponegoro;Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mengadili perkara initidak hanya berdasarkan memori banding dan Kontra Memori banding tersebut,namun sebagai Pengadilan ulangan maka Pengadilan Tinggi akan mengadiliperkara ini berdasarkan seluruh faktafakta dalam perkara

Bahwa PENGGUGAT dalam petitum surat gugatan, antara lain memohon Pembubaran Yayasan TRI DHARMA "TJOE HWIE KIONG, Menyatakan tidak sah Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 125 tanggal24 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan Paulus Bingadiputra, SH Notarisdi Kabupaten Kediri.3. Bahwa secarafakta Hukum yang ada, Surat Gugatan PENGGUGATKURANG PIHAK YANG BERPERKARA, terbukti sebagai berikut :a.

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 12 Akta No.30 tanggal 12 Juni 1990,telah diatur bahwa : Pembubaran yayasan hanya boleh dilaksanakan olehmusyawarah anggota yang khusus diadakan untuk maksud itu sertadisetujui oleh sekurangkurangnya tiga perempat dari suara yang hadirdan dikeluarkan dengan sah.b.

Pak YONGHWIE, LIONG HWE, OEPOJO SARJONO dan lainlainnya ;Bahwa pembentukan Dewan Pengurus pada Yayasan Tjoe Hwie Kiong Kediridibentuk bersama dengan Dewan Pengawas dan Resafle tidak diatur dalamAD/ART ;Bahwa Dewan Pengawas memberi nasehat kepada Dewan Pengurus dan nasehatDewan Pengawas tersebut harus ditaati Dewan Pengawas,begitu pula denganlaporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus harus ada persetujuan dari DewanPengawas dan Dewan Pengurus tidak bisa menambah dan merobah AnggaranDasar ;Bahwa pembubaran

Yayasan diaturdalam anggaran Dasar/Anggaran Rumahtangga dan satu orang bisa membubarkannya lewat Pengadilan Negeri tanpa SuratKuasa dari semua anggota ;Bahwa menurut pendapat saksi yang dimaksud dengan Perkumpulan adalah adayang komersil dan ada non komersil dalam Undangundang No.8 Tahun 1985,Pasal 1665 BW, Stbl 1970 No.64 yang merupakan himpunan orang dalam wadahtertentu tidak bertentangan dengan UndangUndang, sedangkan Yayasanberdasarkan Yurisprodensi tidak punya anggota dan kekayaan yang dipisahkandibidang

Eko Mulbyantoro, MM. yang bertindak untuk dan atasnama Pengurus YPCU mencabut Surat Kuasa yang telah diberikan padatanggal 24 September 2002, sedangkan prosedur pengunduran diri yangbenar dan sesuai ketentuan adalah sebagaimana diatur dalam AD/ARTYPCU Bab VI Pasal 6 yaitu : Mengajukan permohonan tertulis ;" Diputuskan dalam rapat Dewan Pengurus ; Diterbitkan surat pemberhentian yang ditandatangani Ketua DP ;Demikian pula halnya dengan pembubaran Yayasan adalah sebagaimanadiatur dalam AD/ART Bab XI

Saleh Latuconsina sebagai Penerima Kuasa Khusus dengan Hak Subtitusi untuk mengurus pembubaran Yayasan Darussalamyang didirikan oleh Bapak Hasan Slamet dengan Akte Notaris Nomor : 15Tahun 1981 yang telah disesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan UURI Nomor : 16 Tahun 2001 Jo UU RI Nomor : 28 Tahun 2004 dan PPNomor : 63 Tahun 2008 yang telah di Akte Notariskan Nomor : 01 Tahun2008 tanggal 6 Oktober 2008. (Bukti P8).Bahwa atas dasar Surat Kuasa tersebut maka Penerima Kuasa DR. Ir. Hi.M.

Yayasan Darussalam (yayasan lama) harus dibubarkan ataumembubarkan diri dan tentunya tidak terdapat pihakpihakyang berkeberatan atas pembubaran Yayasan Darussalam ;c. Pembubaran atau likuidasi Yayasan Darussalam dilakukansesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63Tahun 2008 jo. Pasal ayat (1) UndangUndang Yayasan, yangberbunyi :kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lainyang mempunyai maksud dan tujuan yang sama denganYayasan yang bubard.

Yayasan Darussalam(yayasan lama) dan terdapat peralihan asset sesuai ketentuanPasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 jo.

Hal ini sesuai denganketerangan Ahli, keterangan ahli dari Penggugat yang bernama Prof.Dr.S.M.NIRAHUA, SH.MH, Tergugat yang bernama RIDJAL JUNAIDIKOTTA dan MAHMUD Hi UMAR, SH.MH yang pada pokoknyamenerangkan bahwa dengan ditolaknya pengesahan Yayasan Darussalamtidak otomatis Yayasan Darussalam menjadi bubar ;Hal 117 dari 136 hal (PutusanNo.11/PDT.G/2015/PN.Amb)Menimbang, bahwa dalam Bab X pasal 62 UU No.16 tahun 2001Tentang Yayasan, diatur tentang Pembubaran Yayasan yang berbunyi:Yayasan bubar Karena

:a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapaiatau tidak tercapai;c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapberdasarkan alasan :1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnyasetelah pernyataan pailit dicabut.Menimbang, bahwa dari kriteria pembubaran Yayasan sebagaimanatercantum