Ditemukan 329011 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Perjanjian
Putus : 30-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 PK/Pdt/2013 Tanggal 30 September 2013 — SUWARTIN ; SYAHRIL,dkk
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-08-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2045 K/Pdt/2012 Tanggal 27 Agustus 2013 — Djoni Chandra ; PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
145 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Palmechandra Abadi/TurutTerlawan berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 72 tanggal 26Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Ny. Yanty Sulaiman Sihotang, SH.beserta addendumaddendumnya, selanjutnya disebut Perjanjian Kredit,dengan total nilai limit kredit sebesar Rp.19.000.000.000, (sembilan belasmilyar rupiah);2 Bahwa kredit Turut Terlawan tersebut dijamin pelunasannya dengan 4(empat) bidang tanah yaitu:a Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310 yangterletak di Jalan H.
atas Perlawanan Pelawan ini dapat dijatuhkan putusan sertamerta(uit voerbaar bij voorraad).Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pelawan mohon kepadaPengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Mengangkat Sita Jaminan atas SHGB No. 310 dan SHGB No. 204 dan oleh karenanyamencabut Penetapan Pengadilan No. 266/Pdt.G/2006/PN.Mdn.Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;2 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;3 Menyatakan sah Perjanjian
Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiMedan dengan Putusan Nomor 391/PDT/2010/PTMDN tanggal 21 Maret 2011 denganamar sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;DALAM POKOK PERKARA :e Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Desember 2009 No.250/Pdt.G/2009/PNMdn yang dimohonkan banding tersebut dengan:MENGADILI SENDIRI :Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebahagian;e Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;Menyatakan sah Perjanjian
Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara, telah mengabaikan ketentuanketentuan umum ddam perjanjian jualbeli, dengan alasan Dalam ketentuan pasal1458 KUHPerdata, disebutkan jualbeli itu dianggap telah terjadi diantara keduabelah pihak, jika telah ada kesepakatan. ....dst.Berdasarkan bukti TLI1 hak bagi TerlawanI/Pemohon Kasasi telah ada sejak 10Oktober 2002 atas objek sita jaminan, sedangkan hak bagi Pelawan/Termohon Kasasitimbul pada tanggal 24 Desember 2003 berdasarkan bukti PIa hingga PIe
Putus : 29-11-2004 — Upload : 18-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2704K/PDT/2001 Tanggal 29 Nopember 2004 — WIJAYA KUSUMAH ; WIE HENDRA DARMAWAN
69 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-07-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 K/Pdt/2015 Tanggal 9 Juli 2015 — H. BUSRAN SUHAIMI ; YOCCA WARDATY CHAMIEDY, S.E., , dkk
109 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena bila perjanjianpengikatan jual beli itu tetap dinyatakan sah menurut hukum berartiPasal 4 Perjanjian Pengikatan Jual Beli otomatis berlaku dan harusditaati oleh para pihak. Sedangkan Pasal 4 Akta Perjanjian PengikatanJual Beli itu sendiri ada batas waktunya yaitu menyatakan batal demihukum bila setelah 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya akta perjanjianpengikatan jual beli pelunasan sisa harga tanah tidak dilakukan.
setelah batalnya demi hukumaktaakta perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;Hal. 11 dari 35 Hal.
Padahal sesuai dengan bunyi Pasal 5, Perjanjian Kerjasama(bukti P1) Para Termohon Kasasi termasuk Termohon Kasasi IIIsebagai penjual berkewajiban untuk memberikan kuasa kepadaPemohon Kasasi sebagai pembeli;Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa sebagaimanabukti P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 tersebut adalah merupakanperjanjian turunan sebagai pelaksanaan dari Surat PerjanjianKerjasama (bukti P1) yang merupakan perjanjian pokoknya;Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama
Kasasi;Bahwa berdasarkan bukti P29 dan bukti P30, Pemohon Kasasipernah mengajukan permohonan Izin Peruntukan PenggunaanTanah (IPPT), permohonan ini Pemohon Kasasi sampaikan sebagaipelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama sesuai bukti P1, karena diatas bidang tanah yang menjadi objek Perjanjian Kerjasama (bukti P1) tersebut akan dibangun perumahan.
kuasa secara kolektif atausecara keseluruhan sesuai dengan bunyi kesepakatan dalam suratperjanjian kerjasama bukan berdasarkan perjanjian pengikatan jualbeli.
Register : 06-03-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 05-10-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Mkd Tanggal 6 Agustus 2014 — Ny. TIEN WIYATI atas BUDI SUSANTO
205 — 63
205 — 63
(Bukti Draf Perjanjian Terlampir P2);12.Bahwa tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak bersedia melakukanperubahan perjanjian;13.Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat bermaksudmembatalkan perjanjian bawah tangan tersebut dalam Posita 6 dengantujuan untuk menghindari konflik masyarakat dengan pengontrak lahan(Tergugat I) terutama para pekerja;14.Bahwa atas pelaksanaan perjanjian bawah tangan tersebut Tergugat telah membayar sejumlah Rp. 112.000.000,. ( seratus dua belas jutarupiah) dan telah
Bahwa perjanjian bawah tangan tersebut dalam Posita 6 tidak memenuhisyarat sahnya perjanjian yaitu mengenai subjek yang melakukanperjanjian dan objek perjanjian yang salah sehingga batal demi hukumuntuk itu perjanjian dapat dibatalkan;16.Bahwa untuk itu perlu suatu putusan provisi agar Tergugat tidakmelanjutkan usahanya sejak gugatan pembatalan perjanjian ini dalamsebuah putusan sela;17.Bahwa untuk itu pula perlu upaya paksa untuk penghentian kegiatanpengelolaan lahan apabila Tergugat tidak bersedia
perjanjian karena kuasa yang terbatas dan menyadariterdapat kesalahan objek perjanjian;12.Bahwa benar Tergugat tidak bersedia melakukan perubahan perjanjianuntuk memperbaiki syarat syahnya perjanjian tanpa alasan yang jelas;13.Bahwa benar perjanjian bawah tangan tersebut dalam Posita 6 tidakmemenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu mengenai subjek yangmelakukan perjanjian dan objek perjanjian yang salah sehingga bataldemi hukum untuk itu perjanjian dapat dibatalkan.
perjanjian, yaitu menyangkutketidakabsahan subjek perjanjian, dan juga menyangkut objek perjanjian yangsalah, substansi dalil mana kemudian dibantah seluruhnya oleh pihak Tergugat yang mendalilkan bahwasanya tidak ada cacat ataupun kesalahan, baikmengenai subjek maupun objek dalam Surat Perjanjian Kontrak Tanahtertanggal 5 Januari 2013 tersebut;Menimbang, bahwa atas dailildalilnya tersebut, pihak Penggugat danpihak Tergugat samasama telah mengajukan bukti Surat Perjanjian KontrakTanah tertanggal
Kontrak Tanah tertanggal 5 Januari2013 tersebut adalah menyangkut luas tanah objek perjanjian di maksud, dimana menurut Penggugat, objek perjanjian tersebut seharusnya hanya seluaslebih kurang 3.786 m?
Putus : 07-03-2013 — Upload : 16-03-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 46/Pdt/2013/PT.Smg Tanggal 7 Maret 2013 — TONY KISWANTO melawan Nyonya LINDAWATY KISWANTO, dkk
79 — 51
79 — 51
Register : 16-07-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN WAINGAPU Nomor 15/PDT.G/2014/PN.WGP Tanggal 2 Desember 2014 — - PELIPUS HERE TAHA
200 — 17
200 — 17
Register : 10-11-2014 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 535/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. Tanggal 22 September 2015 — PT LAMINDO SAKTI,Cs >< PT BANK BNI 46 (Persero),cs
354 — 341
354 — 341
Memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membuatPerjanjian kredit yang baru dengan jumlah kewajiban para Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp.52.698.635.860,57,00 (lima puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah koma limapuluh tujuh); 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);5.
Perjanjian Kredit No. 98.084 tertanggal 20 Agustus 1998; (BuktiP.23);r. Perjanjian Kredit No. 98.085 tertanggal 20 Agustus 1998; (BuktiP 24);Untuk PT.
Perjanjian Kredit No. 98.081 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T14) ; 0. Perjanjian Kredit No. 98.082 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T15) ;p. Perjanjian Kredit No. 98.083 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti TUntuk PT. CITRA ASPALINDO SRIWNAYA (in casu Penggugat V);q. Perjanjian Kredit No. 98.084 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T17) ;r. Perjanjian Kredit No. 98.085 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti T 18) ;Untuk PT.
Perjanjian kredit No. 98.074tertanggal 20 Agustus 1998 ; : Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian kredit No. 98.070 tertanggal 20 Agustus 1998;: Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian kredit No. 98.077 tertanggal 20 Agustus 1998 ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian kredit No. 98.082tertanggal 20 Agustus 1998 ; : Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian kredit No. 98.084 tertanggal 20 Agustus 1998 ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian kredit No. 98.085 tertanggal 20 Agustus
Perjanjian Kredit No. 98.078 tertanggal 20 Agustus1998; (Bukti P7);b. Perjanjian Kredit No. 98.079 tertanggal 20 Agustus1998; (Bukti P8);c. Perjanjian Kredit No. 98.080 tertanggal 20 Agustus1998; (Bukti P9);Untuk PT. BUM ASPALINDO ACEH (Penggugat Il); d. Perjanjian Kredit No. 98.068 tertanggal 20 Agustus1998; (Bukti P10) ;e. Perjanjian Kredit No. 98.069 tertanggal 20 Agustus1998; (Bukti P11);f. Perjanjian Kredit No. 98.070 tertanggal 20 Agustus1998; (Bukti P12);Untuk PT.
Perjanjian Kredit No. 98. 075 tertanggal 20 Agustus1998; (Bukti P17);~l. Perjanjian Kredit No. 98. 076 tertanggal 20 Agustus1998; (Bukti P18);m. Perjanjian Kredit No. 98. 077 tertanggal 20 Agustus1998; (Bukti P19);Untuk PT. SENTRA ASPALINDO RIAU (Penggugat V));n. Perjanjian Kredit No. 98.081 tertanggal 20 Agustus1998; (Bukti P20);0. Perjanjian Kredit No. 98.082 tertanggal 20 Agustus1998; (Bukti P21);p. Perjanjian Kredit No. 98.083 tertanggal 20 Agustus1998; (Bukti P22);Untuk PT.
Putus : 12-04-2013 — Upload : 15-07-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 13/PDT/2013/PT.BTN Tanggal 12 April 2013 —
101 — 64
101 — 64
Menyatakan perjanjian kerjasama Nomor : 690/AMD.20-B-SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 dan lampiran I,II,III dan IV adalah sah menurut hukum ; --------------------------------------------------- 3. Menyatakana Addendum I Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD.20-8-SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 dan Addendum II perjanjian kerjasama Nomor : 690/AMD.27-SPKS/Inst/98 tanggal 28 Juli 1988 sah menurut hukum ; ------------------------------------------------------------- 4.
Menyatakan TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD.20-B-SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 dan Addendum I Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD.20-8-SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 serta Addendum II perjanjian kerjasama Nomor : 690/AMD.27-SPKS/Inst/98 tanggal 28 JUli 1998 ; -------------------------------------------------------------6.
keujian, Nomor :690/SPKS.07.a.PDAM/97, tanggal 25 April 1997 dengan berdasarkanbukti Pla dan bukti T.2e dalam lampiran IV menentukannilaiinvestasi sebesar Rp. 3.390.266.000, (tiga milyar tiga ratus sembilanpuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) terlebih lagi baikdalam Addendum tanggal 24 November 1997 Perjanjian KerjasamaNomor : 690/AMD.20BSPKS/Inst/97 dan Addendum III tanggal 25 Juli1998 Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD/27SPKS/Inst/98 samasekali tidak membuat nilai Investasi yang
adalah sebesar Rp.3.390.266.000, (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratusenam puluh enam ribu rupiah) ;Bahwa bukti P1 atau bukti T.2a yang adalah Perjanjian KerjasamaNomor: 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 maupun buktiP.20 atau bukti T.3 yaitu Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor :690/AMD.20BSPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 dan bukti P.3dan atau bukti T.4 yang adalah Addendum II Perjanjian KerjasamaNomor: 690/AMD.27SPKS/Inst/98 tanggal 28 Juli 1998, telah dibuatdan ditandatangani
Kerjasama No. 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25April 1997 menyatakan antara lainPenentuan tarif berdasarkan analisis proyek Cas Flow TERBANDINGsemula PENGUGAT tidak di buat secara cermat ; PEMBANDING semula TERGUGAT akan mengalamai kerugian apabilamengikuti perjanjian tersebut ; BPK mengkoreksi agar PEMBANDING semula TERGUGAT dapatmeninjau kembali Perjanjian Kerjasama tersebut ; Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak konsisten ataumelanggar hukum acara dalam hal menerapkan hukum danmemeriksa
Lampiran surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 (bukti Pla dan ataubukti T.2b) ; b. Lampiran Il surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 (bukti Plb dan ataubukti T.2c) ; c. Lampiran Ill surat Perjanjian Kerjasama Nomor :690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 (bukti P1c dan ataubukti T.2d) ; d.
) ; Menyatakan TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGATREKONPENSI telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadapPerjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD.20BSPKS/Inst/97 tanggal24 November 1997 dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor :690/AMD.208SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 sertaAddendum ll perjanjian kerjasama Nomor : 690/AMD.27SPKS/Inst/98 tanggal 28 JUli 1998 :Menyatakan : 222222 n nena nnn nnn nn nnn nnn nnn n enea.
Putus : 24-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/Pdt /2018 Tanggal 24 Mei 2018 — NYONYA ANG MEY ING (ANG BI ING) alias AMINI VS. G AI HOA ALIAS ANG AY HWA alias ANITA
121 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugatuntuk mentaati Surat tanggal 23 Mei 2016 mengenai KesepakatanBersama Pembatalan Perjanjian tukarmenukar yang dibuat pada tanggal5 Agustus 1985;3. Menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum sama sekaliHalaman 1 dari 9 hal. Put.
Nomor 504 kK/Pdt/2018Perjanjian tukar menukar yang dilakukan Penggugat dan Tergugat padatanggal 5 Agustus 1985 terhadap tanah dan bangunan rumah pembagianharta warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat, dikarenakan padawaktu. ditandatanganinya Perjanjian tukar menukar tersebut statusTergugat belum menjadi Warga Negara Indonesia;Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan rumah yang berlokasi di JalanPekalipan Nomor 1 Kota Cirebon (satu pintu yang berbatasan denganJalan Pekiringan Nomor 99 B Kota
Nomor 504 k/Pdt/201827/Pdt.G/2016/PN.Cbn., tanggal 10 Agustus 2016 juncto PutusanPengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 612/PDT/2016/PT.BDG., tanggal 8Februari 2017;Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Memerintahkan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugatuntuk mentaati Surat tanggal 23 Mei 2016 mengenai KesepakatanBersama Pembatalan Perjanjian tukar menukar yang dibuat pada tanggal 5Agustus 1985;Menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum samasekaliPerjanjian tukar
menukar yang dilakukan Penggugat dan Tergugat padatanggal 5 Agustus 1985 terhadap tanah dan bangunan rumah pembagianharta warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat, dikarenakan padawaktu. ditandatanganinya Perjanjian tukar menukar tersebut statusTergugat belum menjadi Warga Negara Indonesia;Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan rumah yang berlokasi di JalanPekalipan Nomor 1 Kota Cirebon (satu pintu yang berbatasan denganJalan Pekiringan Nomor 99 B Kota Cirebon) sesuai dengan AktaPengakuan
, dimana petitum gugatan berisi tuntutan yang bersifat penghukuman,sedangkan dalam posita hanya meminta pembatalan Perjanjian tukarmenukar tanggal 5 Agustus 1985;Bahwa lagi pula alasanalasan kasasi lainnya tersebut hanyalah mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaanpada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanyapelanggaran
Putus : 11-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 K/Pdt/2020 Tanggal 11 Februari 2020 — AHMAD ZAKI, vs. ANDI HURIA, dkk
513 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
513 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumyang menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakan dalamperkara a quo;Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 272/26//Bj.Gede/1995, tanggal23 Januari 1995 yang dikeluarkan Tergugat II batal dan tidak memilikikekuatan hukum lagi;Menyatakan bahwa setiap perbuatan dan setiap perjanjian dandokumentasi hukum lainnya yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli Nomor272/26//Bj.Gede/1995, tanggal
Putus : 10-01-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2225 K/Pdt/2017 Tanggal 10 Januari 2018 — PT. TUNAS JAYA TAMAMAS , ; PT. TUNGGUL ULUN G MAKMUR, SYAFIâÃÂÃÂI ,
94 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 27-10-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Dmk Tanggal 13 Februari 2017 — Tn. Oentoeng Saputra
Lawan:
1. Ny. Hajjah Ninuk Sumarni
2. Tn. Haji Dwi Marsanto
156 — 45
156 — 45
Putus : 23-05-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2119 K/Pdt/2013 Tanggal 23 Mei 2014 — ACHMAD ZUHRI,S.H. dk, vs. P.T.ANDALAN FINANCE INDONESIA, dk
240 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 antara Penggugat 1 dengan Tergugattelah menandatangani perjanjian a quo, turut memberikan persetujuan danmenandatangani perjanjian a quo yaitu Penggugat2 (isteri Penggugat1);vide alat bukti kode P2;7.
Putusan Nomor 2119 K/Pdt/201316.17.18.19.Tahun 1999 maka Penggugat mensomir Tergugat untuk membuktikanbahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang mengaturtentang pembebanan unit dengan jaminan fidusia telah termuat dalam aktaotentik (notarial) dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;Perjanjian A Quo Telah Cacat Yuridis Sehingga Harus Dibatalkan.Bahwa perjanjian a quo adalah perjanjian dengan format baku, yang didalamnya memuat klausulaklausula yang justru merupakan perbuatanmelawan
Menyatakan berharga Perjanjian Konsumen dan Pengakuan HutangNomor 3294/J/94/110083 tanggal 2 Mei 2011;3.
Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 telah disepakati sebuah perjanjian antaraPenggugat Rekonvensi selaku kreditur dengan Tergugat Rekonvensi selakudebitur dalam perjanjian sebagaimana dituangkan dalam PerjanjianPemberian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 3294/J/94/110083 (selanjutnya disebut perjanjian a quo);3.
Bahwa Perjanjian a quo adalah perjanjian yang memuat klausula baku.Sedangkan pengertian klausula baku menurut ketentuan Pasal 1 angka 10UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 adalah: "setiap aturan atauketentuan dan syaratsyarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebihdahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatudokumen dan/atau perjanjian mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen";.
Putus : 05-11-2015 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Smg Tanggal 5 Nopember 2015 — Hj.Nur Halimah. (PENGGUGAT)
MELAWAN
1.PT.Citra Mandiri Multi Finance. (TERGUGAT 1)
2.Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah. (TERGUGAT 2)
3.Yardi Suwarsidi. (TERGUGAT 3)
143 — 38
143 — 38
Bahwa begitu juga penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Konsumen JaminanSecara Fiducia seperti tersebut dalam posita poin 2 diatas dilakukan pada saatPenggugat menyetujui Perhitungan Pembiayaan Konsumen dan Konfirmasipersetujuan namun blangko Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan SecaraFiducia pada waktu ditandatangani dalam keadan kosong yaitu hanya berupa drafsurat perjanjian fiducia yang belum diisi nama identitas para pihak, unit yangmenjadi perjanjian fiducia, jumlah pembiayaan yang disepakati
Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015931 tanggal28 Mei 2013, Para Pihak setuju membuat Perjanjian Pembiayaan DenganPenyerahan Hak Milik Secara, Fidusia berupa "Kendaraan" dengan Spesifikasi :Merk/TypeNo.MesinNo.RangkaNo.PolisiWamaJenis/ModelNo.BPKBTahun PembuatanKeadaan KendaraanAtas nama: Hino/FL8JNKAGGJW/FL235.: JOBEUGJ28717.: MJEFL8JWKCJG16669.: R1769AS.: Merah.: Tronton.: 108819117: 2012.: Bekas.: Yadi Suwarsidi./c. Perjanjian .................008.c.
, bukannya sejak awal dibuatnya perjanjian Penggugatmenolak menandatangani perjanjian tersebut ?. Oleh karena Penggugat telahmelaksanakan isi perjanjian yang disepakati bersama, maka tidak ada perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;4.
Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015931 tanggal28 Mei 2013, yaitu Para Pihak ( Penggugat dengan Tergugat ) setuju membuat/ Perjanjian ........... cee eee eee eeePerjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara.
Bahwa pada saat Penggugat menyetujui Perhitungan Pembiayaan Konsumen danKonfirmasi Persetujuan, namun blangko Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminansecara Fidusia pada waktu ditanda tangani dalam keadaan kosong yaitu hanya berupa2.oeJ draft 2.0... ccc cece cece eee e cece eesdraft Surat Perjanjian Fidusia yang belum di isi identitas para pihak, unit yangmenjadi Perjanjian Fidusia, jumlah pembiayan serta tanggal penandatanganan( Posita angka 4, 13, 14);Bahwa disamping itu. penandatanganan berkas perjanjian
Register : 23-05-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 25-04-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 284/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 22 Nopember 2017 — RUBIAH RAMLY ,Cs X PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Cq. KEPALA DAERAH OPERASIONAL 1 JAKARTA PT. KERETA API INDONESIA
231 — 71
231 — 71
Menyatakan bahwa Perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat mengikat sebagai undang-undang;3. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian sewa bertanggal 22 Nopember 2016;4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
Register : 14-10-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 497/PDT.G/2014/ PN JKT PST Tanggal 8 April 2015 — RUDYANTO, HALIM >< THONG, IMELDA FUKRI alias IMELDA FUKRI,
128 — 39
128 — 39
Putus : 08-08-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 79/PDT/2016/PT.SMR Tanggal 8 Agustus 2016 — MANSYAH, S.H., selaku ahli waris dan kuasa ahli waris almarhum M. IDRIS MADUN, bertempat tinggal di Jalan Kasimudin, RT. 1, Tanjung Palas Ilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapunmemberikan Kuasa Khusus kepada DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H., M.Hum., MOSES ADIL OMPU SUNGGU, S.H., BENY P. LUMBANTORUAN, S.H. dan AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H., Para Advokat pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H., M.Hum. & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan P. Antasari, RT. 2, Nomor 34, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/AD-P/TOS/IX/2014 tertanggal11 September 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;
M E L A W A N :
CV. ALAM INDAH yang diwakili oleh Direkturnya yaitu HARTANTO, berkedudukan di Jalan Berantas Nomor 48, Samarinda, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada I WAYAN SUPARMIN, S.H., M.H., Advokat pada Law Firm I WAYAN SUPARMIN & PARTNERS yang berkantor di Jalan Merdeka, Nomor 139 C, Tangerang, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2015 dan juga memberikan Kuasa Khusus kepada AZIZAH, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Sungkai, RT. 35, Nomor 39, Kelurahan Selili, Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;
DAN
1. ADJI RACHMADSYAH Bin DATU MAHARADJA DINDA, bertempat tinggal di Jalan Kampung Cina, Gang 5, RT. 5, Kecamatan Teluk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;
2. Ahli Waris AJI RADEN MUHAMMAD HUSIN Bin SULTAN MOHAMAD SIRANUDIN yaitu ADJI PAUJIAH, ADJI PAULINA, ADJI ASLINDA, bertempat tinggal di RT. 6, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Cq. Bupati Berau, berkedudukan di Jalan APT. Pranoto, Nomor 1, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dalam hal ini baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada Drs. H. JONIE MARHANSYAH, Drs. H. ANWAR, Hj. SRI EKA TAKARIYATI, S.H., MM., MUHAMMAD SAID, S.H., M.H., RENNY IRAWATI, S.H., M.H. dan PURWO SUTOPO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/377/HK/2014 tertanggal 16 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;
4. Pemerintah Republik Indonesia Cq.Menteri Kehutanan RI sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Kehutanan RI sekarang Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 8, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;
5. Pemerintah Republik Indonesia Cq.Menteri Kehutanan RI sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;
6. Puskopad A DAM VI Tanjung Pura sekarang Puskopad A DAM VI Mulawarman, berkedudukan di Jalan Tanjung Pura IV, Nomor 1, RT. 18, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI;
Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;
135 — 62
135 — 62
No. 79/PDT/2016/PT.SMRBahwa dalam Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Penggugatdengan Tergugat tersebut, Penggugat selaku Pihak Kedua dan Tergugatselaku Pihak Pertama telah sepakat mengelola bersama objek perjanjianperdamaian yakni Goa Sarang Burung Walet Kimanis dengan hasilSarang Burung Waletnya dibagi 2 (dua) sama berbentuk Sarang BurungWalet sesuai Pasal 5 Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian, danJangka Waktu Pengelolaan Objek Perjanjian Perdamaiannya ditentukanPenggugat dengan Tergugat sejak
Perjanjian ditandatangani tanggal 02Maret 2006 dan berakhir sampai tanggal 11 Oktober 2008, sesuai Pasal3 Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta Notaris No : 06 tanggal02 Maret 2006 yang menyebutkan sebagai berikut : Objek perjanjiantersebut diatas dikelola bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Keduasejak ditandatangani peyanjian ini dan berakhir sampai dengan tanggal11102008 (sebelas Oktober dua ribu delapan), dimana faktafaktahukum dalam pelaksanaan Pengelolaan Bersama Pengugat danTergugat terhadap
No. 79/PDT/2016/PT.SMRkerusakan objek Perjanjian Perdamaian telah disepakati merupakantanggung jawab bersama pihak Penggugat dan Tergugat sesuai maksudPasal 6 huruf.a, b,c dan d Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian;Bahwa demikian juga dalam fakta hukum pada setiap pelaksanaanpemetikan (panen) dari setiap lin Pengelolaan yang diterbitkan TurutTergugat Ill kepada Penggugat selaku ahli waris dan Kuasa ahli warisalm. M. Idris Madun terhadap Goagoa Sarang Burung Walet diKampung Birang, Kec.
Perdamaian Akta No.06 tanggal 02 Maret 2006,dan apabila setelah Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian berakhirtanggal 11 Oktober 2008, Tergugat berhak mengambilnya sebagaimanadimaksud Pasal 6 huruf.c Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian AktaNo.06 tanggal 02 Maret 2006 yang menyebutkan sebagai berikut :Peralatan yang sudah terpasang sekarang, setelah tanggal 11102008(sebelas Oktober dua ribu delapan) tetap menjadi milik Pihak Perlamadan Pihak Pertama berhak mengambilnya;Bahwa maksud Penggugat menyampaikan
Bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut diatas telah berakhirsampai tanggal 11 Oktober 2008, dan karenanya Kerjasamaantara Penggugat dan Tergugat juga berakhir dengan sendirinya;c. Bahwa dengan tanpa alas hak atau dasar hukum kepemilikanyang dasarnya Akta Perjanjian Kerjasama berakhir, maka dengansendirinya sudah tidak ada permasalahan yang akan dibahasantara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian tidak adaalasan untuk mengajukan gugatan ini dilakukan oleh Penggugat;2.
Putus : 30-09-2009 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 725 K/Pdt/ 2009 Tanggal 30 September 2009 — AMRAN GULO, VS PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Pusat
138 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Samuel Gulo adamengambil kredit sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) dari Tergugat sesuai dengan Perjanjian Kredit Investasi No. 1. Sp. TTI / 059 / KI / 2003tanggal 13 Agustus 2003 dan juga disamping itu masih ada pinjaman kreditdengan jaminan fidusia, namun tidak jelas apa objek jaminannya maupunberapa jumlah kredit untuk pinjaman dengan jaminan fidusia tersebut, yaituseperti tertera dalam Akta Jaminan Fidusia No. 1. Sp.
Bahwa disamping itu ternyata ada seorang bernama Yanema Gulo yangmenjadi penjamin atas Perjanjian Kredit Investasi No. 1. Sp.
dalam Akta Jaminan Perorangan (Borgtocht) dimaksudsama sekali tidak ditunjuk objek jaminan (Borg) milik penjamin yang akandilelang seandainya terjadi kredit macet ;Hal 4 dari 12 hal Put.No.725 K/Pdt/2009Bahwa karena itu Yanema Gulo sudah cukup alasan untuk ditarik ke dalamarus perkara ini sebagai pihak Tergugat Ill untuk turut bertanggung jawabmalah menjadi penanggung jawab utama atas terjadinya kredit macetdimaksud ;Bahwa dari uraianuraian hukum di atas sudah jelas pada pembuatanperikatan berupa Perjanjian
Gulo telah mendapatkan fasilitas kredit dari PenggugatRekonvensi sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah) dengan jangkawakiu 5 Tahun (60) bulan sejak tanggal 19 Agustus 2003 sampai dengantanggal 19 Agustus 2008 dengan angsuran setiap bulannya sebesarRp 2.485.260,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratusenam puluh rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 1. Sp.TTI / 059 / KI / 2003 tanggal 13 Agustus 2003 ;3.
Putus : 07-07-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/Pdt/2011 Tanggal 7 Juli 2012 — Ir. SUSWAN REKSOHARDJO,dkk ; GITA HARTANTO
804 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
804 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk itu diadakanlah perjanjian kerja sama, perjanjiantersebut dilakukan dihadapan. Stefanus Artanto, S.H., notaris di Muntilan padatanggal 05 Juni 2006 yang tercatat dalam Akta Nomor 11;Bahwa dalam perjanjian tersebut diadakan perjanjian kerja samapengembangan Pasar Gotong Royong, meliputi pembangunan kios daninfrastruktur.
Pihak Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat IV dan temannya yangbernama Dedi Suharwanto minta dana awal dan Penggugat menyanggupi;Bahwa dalam perjanjian tersebut pihak Penggugat menyanggupi untukmembantu permodalan seluruhnya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah). Pada tahap, pertama sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah), tahap kedua sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Bahwa dalam perjanjian tersebut juga terdapat isi perjanjian mengenaijaminan.
Dalam pikiran Penggugat objek tersebut lebih kecil nilainya danuntuk itu pun Penggugat bermaksud menyetor dana dengan jumlah yang sesuaidengan jaminan yang akan diserahkan;Bahwa atas keadaan tersebut diadakanlah adendum perjanjian kerja samaAkta Nomor 11, adendum perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani padatanggal 11 Juli 2006 yang tertuang dalam Akta Nomor 84 yang dibuat olehNotaris Stefanus Artanto, S.H., notaris di Muntilan;Bahwa dalam addendum perjanjian tersebut disepakati pihak Penggugatuntuk
Mengenai jaminan tersebut dalam adendum perjanjian disebutkandalam proses permohonan sertifikat oleh Tergugat VI.
Terjadinya perjanjian berada di wilayah Kab. Magelang yaitu diNotaris Artanto di Muntilan, Kab. Magelang;b. Objek sengketa Tergugat IV berada di wilayah Kab. Magelangyaitu di Desa Banyusari, Kec. Grabag, Kab.