Bahwa disamping itu PENGGUGAT juga telahmenjalankan kewajibankewajiban karyawan sebagaimana yang dimaksud denganpasal 10 peraturan walikota nomor 32 tahun 2009 tentang Karyawan PerusahaanDaerah Kapuas Indah KotaPontianak.c Bahwa kemudian, tanpa alasan yang sah dan tanpa melalui perundingan sebagaimanaketentuan UndangUndang, TERGUGAT telah memberhentikan PENGGUGATdengan hormat, dengan alasan rasionalisasi dan penerapan Tehnologi Informatika yangtidak pernah disampaikan sebelumnya kepadaPENGGU GAT

Mengadakan tindakantindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuanatau pengesahan Walikotamadya Kepala Daerah;(2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikanoleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbanganBadan Pengawas.Bahwa dalam melakukan efisiensi dan Penerapan Tehnologi Informatika yangdiikuti dengan Pemutusan Hubungan Kerja atau pemberhentian terhadapKaryawan Perusahaan Daerah Kapuas Indah Pontianak, seharusnyaTERGUGAT terlebih dahulu

pemilik, bukannya langsung melakukan pemberhentian terhadapPENGGUGAT .3 Peraturan Walikota Pontianak No. 32 Tahun 2005 Tentang KaryawanPerusahaan Daerah Kapuas Indah Kota PontianakPasal 17(1) Karyawan diberhentikan dengan hormat, karena :ameninggal dunia;bpermintaan sendiri;ctidak dapat melaksanakan tugas;dtidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;etelah mencapai usia pensiun (56 tahun);f rasionalisasi.Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tidak satupun menyebutkan bahwapenerapan Tehnologi

kepentingan pelayanan kesehatan, olehkarena adanya pembatasan penggunaan narkotika tersebut, UU No. 35 tahun2009 tentang narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidakdisalah gunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkanperedaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukanperdagangan maupun pemindahtangananan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan pengembangan ilmu penetahuan dan tehnologi

;Bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotika golongan ,dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan narkotikagolongan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotikagolongan tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu, sedangkan tujuan dari penyaluran tersebutterbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahandan tehnologi, dalam hal ini agar peredaran ataupun penyerahangolongan terebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukummaka diisyaratkan

kepentinganpelayanan kesehatan, oleh karena adanya pembatasan penggunaannarkotika tersebut, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika juga telahmengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalah gunakansebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan peredarannarkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan' narkotika, baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganananuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmupenetahuan dan tehnologi

dibawah ini ;Menimbang, bahwa terhadap pengertian tanpa hak atau melawan hukummengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atautelah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggarhukum dimana perbuatan nya bertentangan dengan Undang Undang No.35 tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang,bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang ini menyatakanbahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

,dan dalam pasal 8menyebutkan narkotika golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan;dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi danuntuk reagensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan POM ;Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkandirinya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai sabu dan bukandigunakan

untuk pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa,tetapi sabutersebut untuk di konsumsi sendiri, dengan demikian unsur tanpa hak ataumelawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas seluruh unsurdari pasal 112 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa ,maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak

CV MASTER DIMENSJ TEHNOLOGI Periode Desember2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bank Jatim cab. Utama (PimpinanBid. Pelayanan Nasabah) SYAMSUL ARIFIN ;; Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek ; 27 Uang kerugian Negara Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ; 28 Uang kerugian Negara sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ; Dikembalikan kepada H. NURYANTO Bin GUNAWAN berdasarkan PutusanMahkamah Agung R.I.

Master Dimensi Tehnologi belum lengkapsemuanya dan penelitian / pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa tidakdilakukan secara mendetail.Berdasarkan SPPLS kode Cl.a dengan Nomor : 900/311/406.034/BLLS.TI/2007tanggal 18 Desember 2007, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2007 telahdilakukan pencairan dana proyek Pengadaan Tehnologi Informasi (IT) lanjut antahun 2007 Kab.

MasterDimensi Tehnologi belum lengkap semuanya dan penelitian / pemeriksaan yangdilakukan oleh panitia Pemeriksa tidak dilakukan secara mendetail ;Berdasarkan SPPLS kode Cl.a dengan Nomor : 900/311/406.034/BLLS.TI/2007tanggal 18 Desember 2007, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukanpencairan dana proyek Pengadaan Tehnologi Informasi (IT) lanjutan tahun 2007 Kab.Trenggalek sebesar Rp.1.462.100.000, ( satu miliar empat ratus enam puluh dua jutaseratus ribu rupiah) dari kas daerah

WID JI, ST. : e Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;e Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Daerah KabupatenTrenggalek sebagai Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan ;e Bahwa dalam Proyek Pengadaan Tehnologi Informasi / IT Lanjutan Tahun 2007Pemkab Trenggalek saksi sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia PengadaanBarang / Jasa ;e Bahwa setahu saksi sebagai pelaksana proyek tersebut adalah CV.MasterDimensi Tehnologi ...............ee eee eeTehnologi

Kabupaten Trenggalek Tahun2007. menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / KPA ;Bahwa dalam proyek pengadaan Tehnologi Informasi ( IT ) tersebut sebagaiPengguna Anggaran / PA adalah Sekda dalam hal ini Pak Warino sedangkan118PPK tidak ada karena ilangsung dijabat oleh Sekda ;Bahwa dalam proyek pengadaan Tehnologi Informasi ( IT ) sebagai penyediabarang adalah CV.Master Dimensi Tehnologi dan Direkturnya Pak HamidSubagio ; Bahwa tugas Terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / KPA adalah :a Melaksanakan

Turut Tergugat menanggapi posita Penggugat angka 29 sekaligus petitumpokok perkara angka 6 yang esensinya permohonan Penggugat kepada MajelisHakim agar menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isiputusan, secara langsung dapat diartikan bahwa petitum Penggugat tersebut jelasjelas bertentangan dengan amanat putusan MK No. 46/PUUVIII/2010 yangesensinya Penggugat dibenarkan mengakui sebagai ayah biologis anak WilliamJonathan apabila terdapat adanya bukti dari hasil ilmu pengetahuan dan tehnologi

(rasio decidendi) danapabila tidak ada pembuktian maka hal itu bersifat pengaduan ;Bahwa berkaitan dengan status anak diluar nikah harus dibuktikan dengan ilmupengetahuan dan tehnologi ;Bahwa suatu undangundang tidak boleh berlaku surut kecuali yang dapatmenguntungkan masyarakat luas misalnya UU tentang kenaikan gaji PNS dandalam UU tersebut ada ketentuan secara tegas dan jelas ada pasal yangmenentukan ;Bahwa status anak diluar nikah anak tersebut tetap memperoleh hak secarahukum dengan ibu bapaknya

Mochtar Ibrahim dan Muhamad Iqbal Ramadhan bin Moerdionopengujian pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmenyatakan bahwa Anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan perdata denganibunya dan keluarganya bertentangan dengan Undangundang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan lakilaki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat buktilain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan

Lebihlebih manakala berdasarkan perkembangan tehnologi yang adamemungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari lakilakitertentu.Akibat dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubunganseksual antara seorang perempuan dan seorang lakilaki adalah hubungan hukum yangdidalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnyameliputi anak, ibu dan bapak.Berdasarkan uraian diatas hubungan anak dengan seorang lakilaki sebagai bapak

Emanuel Sujatmoko, SH.MS dipersidanganyang menerangkan putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010 tanggal 17Februari 2012 bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan memiliki hubungan perdatadengan ibunya dan keluarga ibunya serta hubungan perdata dengan lakilaki yangdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi atau alat bukti lain menurut hukumternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga putusan ini bertujuanuntuk melindungi hak anak terhadap keperdataannya, untuk itu

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalamjumlah terbatas narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, sertaregensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan hanya dapat

disalurkanoleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepadalembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2021/PN MdnBahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwadalam Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Yang untuk selanjutnya dana sejumlah Rp. 105.300.000, (seratus limajuta tiga ratus ribu rupiah) dimasukkan ke Rekening pribadi atas namaTerdakwa, dan Terdakwa menghimpun dana ADD dari 18 Desa di wilayahKecamatan Sukorejo dengan alasan akan mengelola dana tersebut untukkegiatan ADD di Desa yakni untuk Kegiatan Grebeg Suro, Kegiatan HUT RI,PKK, Tehnologi Tepat Guna, Pengadaan Buku Profil Desa dan Pendataan,Gambar Proyek, Foto Proyek, dan pihak Desa diberi kwitansi penggunaan uanguang telah diterima

Kegiatan Tehnologi Tepat Guna @ DesaRp. 1.000.000, x 18 Desa Rp. 18.000.000, Pengadaan Buku Profil Desa @ DesaRp. 50.000, x 18 Desa Rp. 900.000, Pengadaan Gambar Proyek @ DesaRp. 75.000, x 18 Desa Rp. 1.350.000, Pengadaan Foto Proyek @ DesaRp. 20.000, x 18 Desa Rp. 360.000.Total penggunaan semua berjumlah Rp. 80.010.000,Sedangkan sisanya, yaitu pengurangan dari Rp. 105.300.000,Dikurangi total penggunaan sebesar Rp. 80.010.000.Bersisa sebesar Rp. 25.290.000,Bahwa dana sebesar Rp. 25.290.000, (dua

Kegiatan Tehnologi Tepat Guna @ DesaRp. 1.000.000, x 18 Desa Rp. 18.000.000,Hal. 8 dari 17 hal. Put.

Semarang Nomor ; Lab.490/NNF/2013 tanggal 6 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh YAYUK MURTIRAHAYU B.SC dan IBNU SUTARTO , ST,menyimpulkan barang bukti berupabatang biji dan daun serta urine yang disita dari terdakwa MUHAMADFITRIYANANG Bin SLAMET RIYADI tersebut mengandung DERIVATCANNABINOID yang terdaftar pada golongan (satu ) Nomor urut 8lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 TentangNarkotika dan Narkotika golongan hanya dapat digunakan untukpengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

Semarang Nomor ;Lab. 490/NNF/2013 tanggal 6 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh YAYUKMURTI RAHAYU B.SC dan IBNU SUTARTO , ST,menyimpulkan barang buktiberupa batang biji dan daun serta urine yang disita dari terdakwaMUHAMAD FITRIYANANG Bin SLAMET RIYADI tersebut mengandungDERIVAT CANNABINOID yang terdaftar pada golongan (satu ) Nomorurut 8 lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun2009 Tentang Narkotika dan Narkotika golongan hanya dapat digunakanuntuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

SemarangNomor ; Lab. 490/NNF/2013 tanggal 6 Mei 2013 yang ditanda tangani olehYAYUK MURTI RAHAYU B.SC dan IBNU SUTARTO , ST,menyimpulkan barang buktiberupa batang biji dan daun serta urine yang disita dari terdakwa MUHAMADFITRIYANANG Bin SLAMET RIYADI tersebut mengandung DERIVAT CANNABINOIDyang terdaftar pada golongan (satu ) Nomor urut 8 lampiran UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotikagolongan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu Pengetahuandan Tehnologi

: Golongan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; Selesai diuji : 13 April 2018;e Bahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan berupa 1 (Satu) paket sabusabu dengan berat bersih 0,78 gramtidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau. pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

mengandung Metamfetamina; UndangUndang : Golongan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; Selesai diuji : 13 April 2018;e Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpahak atau. melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa 1 (satu) paketsabusabu dengan berat bersih 0,78 gram tidak ada jjin dari pihak yangberwenang dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

UndangUndang : Golongan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; Selesai diuji : 13 April 2018; Bahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan berupa 1 (Satu) paket sabusabu dengan berat bersih 0,78 gramtidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau. pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

UndangUndang : Golongan UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika; Selesai diuji : 13 April 2018;Bahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan berupa 1 (satu) paket sabusabu dengan berat bersih 0,78gram tidak ada jjin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalamrangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Garuda Teletara tentang KerjasamaPengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Tehnologi Informasi danKomunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh wilayahregional Yka ;1 (satu) lembar gambar Toko Cipta Mulya ;. 10 (sepuluh) lembar foto dokumentasi pendidikan dan pelatinan besertamobil unit pelatinan ;Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 822 K/Pid/2012n).V).1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 28 tanggal 31 Januari 1994 yangdibuat oleh notaris / PPAT Ny.

Garuda Teletara Yka tentangkerjasama pengelolaan pendidikan dan pelatihnan tehnologi informasidan komunikasi antara Drs. MADISON GINTING, Msi denganHAZANIAH L. ADILAHI ;. 2 (dua) lembar fotocopy Kesepakatan kerjasama antara PT. ZyrexindoMandiri Buana dengan CV. Garuda Teletara tertanggal 1 Januari 2007 ;1 (satu) bendel fotocopy perjanjian kerjasama pendistribusian produkPT. Bakrie Telecom. Tbk antara PT.

Garuda Teletara tentang KerjasamaPengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Tehnologi Informasi danKomunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh wilayahregional Yka ;1 (satu) lembar gambar toko Cipta Mulya ;10 (sepuluh) lembar foto dokumentasi pendidikan dan pelatinan besertamobil unit pelatihan ;1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 28 tanggal 31 Januari 1994 yangdibuat oleh notaris / PPAT Ny. AGUS PRAPTINI, SH tentang PerseroanKomanditer CV.

Garuda Teletara Yka tentangkerjasama pengelolaan pendidikan dan pelatihnan tehnologi informasidan komunikasi antara Drs. MADISON GINTING, Msi denganHAZANIAH L. ADILAHI ;2 (dua) lembar fotocopy Kesepakatan kerjasama antara PT. ZyrexindoMandiri Buana dengan CV. Garuda Teletara tertanggal 1 Januari 2007 ; 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian kerjasama pendistribusian produkPT. Bakrie Telecom. Tbk antara PT.

M.Ali Syahbana Nasution Alias Ali yang selanjutnya akan diteliti dandipertimbangkan apakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan IIlmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2813/Pid.Sus/2020/PN Mdnbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmuHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utrpengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi

Suaka Insan Nomor Laboratory : 318.11.14.2337 tanggal 7Nopember 2014 diperoleh hasil bahwa urin tersebut positif mengandungMethamfethamine.Bahwa para terdakwamenyimpan atau menguasai sabusabu tersebut tanpa ijin dariyang berwenang serta tidak berhubungan dengan kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi;woneennen= Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidengan Pasal 132 ayat (1) Jo 112 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKetiga

Suaka Insan Nomor Laboratory: 318.11.14.2337 tanggal 7 Nopember 2014 diperoleh hasil bahwaurin tersebut positif mengandung Methamfethamine.Bahwa para terdakwa menggunakan sabusabu tersebut tanpa ijindari yang berwenang serta tidak berhubungan dengan kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi;Terdakwa Il (Nurdin Bin Abdurrahman):13Bahwa Terdakwa dihadapkan di dipersidangan ini sehubungandengan perkara penyalahguna Narkotika jenis sabusabu;Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014 sekirapukul

Suaka Insan Nomor Laboratory: 318.11.14.2337 tanggal 7 Nopember 2014 diperoleh hasil bahwaurin tersebut positif mengandung Methamfethamine.Bahwa para terdakwa menggunakan sabusabu tersebut tanpa ijindari yang berwenang serta tidak berhubungan dengan kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi;Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukanbarang bukti berupa :141 (satu) paket sabusabu dengan berat 0,07 gram berat bersih tanpaklip;1 (satu) buah bong kaca;1 (satu) buah pipet kaca

Suaka Insan Nomor Laboratory: 318.11.14.2337 tanggal 7 Nopember 2014 diperoleh hasil bahwaurin tersebut positif mengandung Methamfethamine.e Bahwa para terdakwa menggunakan sabusabu tersebut tanpa ijindari yang berwenang serta tidak berhubungan dengan kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh PenuntutUmum

Suaka Insan Nomor Laboratory: 318.11.14.2337 tanggal 7 Nopember 2014 diperoleh hasil bahwaurin tersebut positif mengandung Methamfethamine.e Bahwa para terdakwa menggunakan sabusabu tersebut tanpa ijindari yang berwenang serta tidak berhubungan dengan kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur padaAd. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum.Ad

Mulawarman, Batakan, Balikpapan,Kalimantan TimUt.2=sss2snneseneseenenanceseeeninnnememnee nnn seeeeenessemamienncne Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dandilakukan terdakwa untuk mencari keuntungan semata bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

dimanaterdakwa mengambil barang tersebut untuk dibawa pulang dengan cara ditaruhdi saku celana depan kanan, setelah sampai di rumah terdakwa mengambilsedikit shabu untuk disimpan dirumah sedangkan sisanya dipacking untukdikirim kepada seseorang bernama BAGAS.e Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan narkotika Golongan bukan tanaman kepada seseorang yangbernama BAGAS tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah (STM)atas nama Ruyani No. 15 OB or 0074764 tanggal 29 Mei 1991, yangdikeluarkan oleh Kepala Sekolah Tehnologi Menengah (STM) Banjarbaru.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.1;2.

tersebut nyatanyata melawan hukum atau Undangundang, denganterbuktinya salah satu dalam unsur ini, maka perbuatan seseorang tersebut telahmemenuhi unsur ini.Menimbang, bahwa secara Umum Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan danTehnologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 39 tahun 2009 tentangNarkotika yang berbunyia Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

Menimbang bahwa ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) menyatakan Dalam jumlahterbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan PengembanganIlmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostic, serta reagensiaLaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan .Menimbang bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwa Narkotika dapatdipergunakan

untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maupun untuk pengembanganilmu pengetahuan dan Tehnologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, selainuntuk keperluan tersebut dilarang oleh Undangundang, maka terhadap perbuatanseseorang yang kedapatan membawa, menguasai maupun terhadap kegiatan jualbeli,menjadi perantara jualbeli Narkotika tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalahtermasuk perbuatan melawan hukum.Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa padahari Kamis

;Menimbang, bahwa terdakwa saat membawa sabusabu tanpa dilengkapi dengandokumen yang sah, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi tetapi akan diberikan pada Agus Soni,sedangkan barang Narkotika Golongan I jenis shabusbabu tersebut ada ditanganterdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum oleh karena bertentangan denganketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut

Pst.10.11.Bahwa Hologram adalah tehnologi cetak untuk pengamanan daripemalsuan merk yang sudah ada dan beredar di masyarakat internasionalkhusus industri cetak sebelum tahun 1990.Bahwa Para Penggugat adalah Perusahan besar yang mempunyaiberbagal macam jenis kegiatan usaha yang salah satunya adalahpembuatan Hologram pengaman untuk berbagai macam produk barangberdasarkan pesanan dari berbagai perusahaan, baik milik Pemerintahmaupun Swasta.

1990 an, pernah bekerjasama danmenunjuk Tergugat sebagai agen di Jakarta untuk memasarkan produkproduk milik Para Penggugat antara lain cetak dengan tehnologiHologram.Bahwa tanpa ijin dan setahu Para Penggugat, Tergugat menulis karyatulis tanpa referensi akademis, metode dan analisa berjudulHologramisasi Atau Kinegramisasi produk komersialKemudian di daftarkan ke Turut Tergugat dengan Nomor dan tanggalPermohonan No ; EC00201801072, 22 Januari 2018, dengan NomorPencatatan Ciptaan ;000100681Bahwa Tehnologi

berjudulHologramisasi Atau Kinegramisasi produk komersial , tanpamemuat referensi penelitian atau Sumber data / pendapat akademis,metode dan analisa sebagaimana layaknya karya ilmiah, selanjutnyamendaftarkannya ke Turut Tergugat adalah tindakan melawan hukumkarena melanggar etika dan beretiked tidak baik.Bahwa tindakan Tergugat mendaftarkan karya tulisnya yang berjudulHologramisasi Atau Kinegramisasi produk komersial, adalah akalliciknya yang kemudian digunakan untuk memeras perusahaanperusahaan yang memakai tehnologi

ketentuan Pasal 69 ayat (1) ,pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan PembatalanPencatatan Ciptaan dalam daftar Umum Ciptaan melalui PengadilanNiaga.Bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 74 (a) UU Hak Cipta No28/2014,menyatakan Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak terkaithapus karena :(a) permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagaipencipta , pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak terkait :Bahwa Para Penggugat sejak sebelum tahun 1990 sampai saat inimenggunakan tehnologi