a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (1) joPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 ayat (2) UndangUndangPajak Penghasilan jo Pasal 4 huruf c UndangUndang PajakPertambahan Nilai.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:No.

dimaksud.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena judexfacti Pengadilan Negeri dan Judex Juris tidak salah dalam menerapkan hukum.Bahwa dalam kasus sengketa tanah, Penggugat mengajukan Peninjuan Kembalidengan alasan dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 14 Juni 2011 tetapi tidakmemberikan alasan yang cukup untuk dikabulkannya suatu peninjauan kembali, novumyang diajukan tidak

bersifat menentukan karena di samping ada bukti asli, juga dibuatpada tahun 1980 sebelum Penggugat menjual sebagian dari tanahnya dan menyerahkansama pada PLN dijadikan sebagai alasan hukum, serta tidak menunjukkan adanyakekhilafan atas kekeliruan yang nyata dalam putusan yang dimohon peninjauankembali;Bahwa Judex Juris sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menolakpermohonan kasai dan Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali karenaJudex facti tidak salah menerapkan hukum sedangkan

Judex Facti (PN dikuatkan PT)sudah menerapkan hukum menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatan sedangkan sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat tidakdapat membuktikan sangkalannya;Bahwa bukti PK 1 tidak bersifat menentukan karena bukti tersebut hanya berupasurat Keterangan Pemilikan tanah dari Wali Muda Desa yang tidak mempunyaiwewenang untuk itu sehingga Surat Keterangan tersebut tidak membuktikan objeksengketa milik Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa alasanalasan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanHalaman 5 dari 8 halaman.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Atau: Mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 2 Mei 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa novum tidak bersifat menentukan selain bukan buktikepemilikan atas tanah objek sengketa, sebagian novum PermohonanPeninjauan

Nomor 657 PK/Padt/2018Bahwa novum tidak bersifat menentukan karena pada tahun 1983obyek sengketa telah dijual secara sah oleh Tergugat i.c.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak didukung denganbuktibukti yang memadai dan tidak terdapat putusan Pengadilan Pajakyang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp10.484.625.576,00

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

danolehkarenanya koreksi Terbanding (Sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 16A ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebih dibayar sebesar Rp307.928.090,00; dengan perinciansebagai berikut:26.733.657.546,0Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 0Pajak Keluaran yang harus dipungut/bayar Rp 0,00sendiriPajak Masukan yang dapat

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.082.509,00; dengan perincian sebagai berikut:R Penghasilan

PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali Para Pemohon PeninjauanKembali mengenai ditemukannya suratsurat bukti yang bersifat menentukanyang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, tidak dapatdibenarkan oleh karena suratsurat bukti bertanda P1, P2 dan P3, sudahpernah diajukan di persidangan tingkat pertama, sedangkan suratsurat buktibertanda P4, P5, P6, P7, P8, P9 dan P10 berkaitan dengan pihak lainyang tidak

bersifat menentukan atas pembuktian dalil gugatan, sehinggasuratsurat bukti tersebut tidak bersifat menentukan sebagai novumsebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009;Bahwa alasan peninjauan kembali Para Pemohon PeninjauanKembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan

Terbanding (Sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal16B ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 2ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanHalaman 5 dari 8 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp911.294.702,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp20.426.782,00; dengan perincian sebagaiberikut :Dasar Pengenaan

Pasal21 UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp284.900,00, dengan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanHalaman 5 dari 7 halaman.

koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4, Pasal 6 ayat (2), Pasal18 ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanHalaman 5 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2141/B/PK/Pjk/2018Pemerintah Nomor 48 Tahun 1996 sebagaimana diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak,

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp543.976.266; dengan perincian sebagai berikut :Rp 44.588.909.38Penghasilan

karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal Pasal 1A ayat (2) huruf d juncto Pasal 18 ayat (1, 2) juncto Pasal16B UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 4A ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanHalaman 5 dari 7 halaman.

tidak terukur dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 21 UndangUndang PajakPenghasilan;b.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak: Rp 4.089.091.5482 PPh Pasal 21 yang terutang Rp 34.455.1923 Kredit pajak RpRpa.

Putusan Nomor 19 PK/TUN/2019belakangan, dan tumpang tindih itu belum terjadi pada saat penerbitansertipikat objek sengketa a quo yang terbit sebelumnya;Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di tingkatbanding telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat

menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan kasasi:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan