Ditemukan 547 data
20 — 25
terhadap niat baik dari Pemohon tersebut yangyang dengan ikhlas mengambil alin hak perwalian orang tua anak tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yangmulia karena demi kemaslahatan anak dan sama sekali tidak bertentangandengan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sebagai orang yang akanmemikul tanggung jawab sebagai Wali Pengampu, wajib terlebih dahulumembuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai wali pengampu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayata
31 — 13
keluarga dekat yang bisa dipercaya untuk menjadi wali yangbertugas untuk mengurusi keperluan anak tersebut;Menimbang, bahwa atas nama kepentingan Ridarul JannahMaharani Putri, maka Pemohon sebagai salah seorang keluarga yang palingdekat dengan niat yang tulus dan ikhlash mengajukan permohonan untukHal. 6 dari 9 hal.Put.No.258/Pdt.P/2020/PA.Pal.diangkat sebagai wali pengampuh, wajib terlebin dahulu membuktikan bahwadirinya memenuhi syarat sebagai wali pengampu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayata
11 — 6
pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon denganPemohon Il, oleh karena itu. permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata
4 — 3
perceraian sebagaimana yang tercantumdalam pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 beserta penjelasannyahuruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal116 huruf (f) Kompilasai Hukum Islam yaitu : Antara suami dan istri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga Sehingga berdasarkan pasal 65 Undangundang nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 Jo pasal36 ayata
13 — 13
perceraian sebagaimana yangtercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 besertapenjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasai Hukum Islam yaitu : Antarasuami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Sehingga berdasarkan pasal65 Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 Jo pasal 36 ayata
6 — 3
mempertimbangkan lebih lanjut tentangpokok permohonan Para Pemohon, maka Majlis Hakim perlumempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan AgamaTuban mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yangdikuatkan bukti P. 3 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan PemohonIl telah menikah secara Islam pada tanggal 18 Oktober dan telah dicatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor397/27/X/1996;Menimbang, bahwa berdasarkab Pasal 34 ayata
DARMADI HARY WALUYO
37 — 11
hukum perubahan nama anakPemohon dari nama NUHA CHANTIKA SYAHSHANA menjadi nama NUHA CHANTIKA;Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke2 telah dikabulkan maka secarahukum terhadap petitum ke3 juga untuk dikabulkan, akan tetapi perlu diperbaikisehingga berbunyi sebagaimana yang akan tercantum dalam amar Penetapan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke2 dan ke3 dikabulkan maka secaralogis petitum ke1 juga dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan sebagaimana diaturdalam Pasal 52 Ayata
8 — 1
perkawinan telah pecah, berarti hati keduanyatelah pecah, maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f)Peraturan Pemerintah Nomor ; 9 tahun 1975 ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebutmajelis berpendapat; rumah tangga pemohon dan termohonsudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karenarumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuanperkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 110Undang undang Nomor ; 1 tahun 1974, yang semakna denganmakna firman Allah dalam surat Ar Rum ayatA
10 — 0
semuanya beragama Islam;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyaanak, ayah, ibu, janda atau duda;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi HukumIslam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa abhli waris darialmarhum/almarhumah binti adalah (isteri), dan 3 (tiga) orang anak kandungalmarhum/almarhumah yani ( Pemohon Il, Ill , IV);Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil AlQur'an surat An Nisa ayata
11 — 3
seseorangHalaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0000/Padt.P/2019/PA.JTyang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UndangUndang ini.Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dikaitkan dengan aturanhukum yang berlaku maka status Pemohon yang masih terikat dalamperkawinan yang sah dengan perempuan lain tidak mempunyai kualifikasi untukmengajukan permohonan Itsbat nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayata
14 — 7
pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telan dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata
9 — 4
Para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun itsbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata
15 — 4
Para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun itsbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata
13 — 1
.;4 (empat)sak sol sandal merk W71 ;3 (tiga) sak sol sandal merk505 ;1 (satu) gelondong bahan sandal terbuat dan imitasi;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan,apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimanatersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayata (1) ke 3,4 KUHPyang apabila diuraikan mengandung unsurunsur: Barang Siapa;Penggunaan
15 — 9
para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftardi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak memiliki buku nikahsebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il,oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa meskipun Isbat Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayata
13 — 11
Para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun itsbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata
12 — 4
para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7/ ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata
9 — 6
pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon denganPemohon Il, oleh karena itu. permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata
104 — 32
PeraturanPemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah(Vide, pasal 20, 23 dan 26) karena mutasi / peralihan hak obyeksengketa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu tidaksemua ahli waris tercatat dalam mutasi atau peralinan hak melainkanhanya SWANDI (SUANDY KWESAL) dan LISAKWESAL ...KWESAL sedangkan seharusnya memasukkan seluruh ahli waris dalam halini Para Penggugat sehingga meliputi selurun ahli waris dari NYONYAMERRY LOMEWA yang meninggal dalam tahun 2006 (vide pasal 53 ayata
7 — 3
Pemohon telah terpenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yangtercantum dalam pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) KompilasaiHukum Islam yaitu : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga Sehingga berdasarkan pasal 65 Undangundang nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 Jo pasal 36 ayata