penuh, tidak lagi dibawahpengampuan orangtua atau perwalian, yaitu telah berumur18 tahun; Bahwa meski tidak satupun ketentuan dalam UU Nomor 1Tahun 1974 menyatakan tidak berlakuya pasal 330KUHPerdata, dengan pasal 47 dan 50 UU Nomor Tahun1997, telah terjadi perubahan batasan umur untukHalaman 15 dari 32 Putusan Nomor 32/PDT /2017/PT PDGmenentukan kecakapan dalam hukum secara yuridis yaitu 21tahun menjadi 18 tahun; Bahwa meskipun tidak satupun ketentuan dalam UUNomor 1Tahun 1974 menyatakan tidak berlakukanya

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Lbbsemua anggota kaum yang menandatangani dan dalam surat hibah tersebutlamanya hibah dibatasi Sampai anak cucu, bukan untuk selamanya;20.Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 40 Desa Baso tanggal 5 Maret1996, Gambar Situasi tanggal 2 Oktober 1995 No. 528/1995 Luas 535 M2,dilakukan secara melawan hukum, maka seharusnyalah Sertipikat Hak MilikNo. 40 Desa Baso tanggal 5 Maret 1996, Gambar Situasi tanggal 2 Oktober1995 No. 528/1995 Luas 535 M2 dinyatakan lumpuh daya berlakukanya

Oleh karena sah tidaknya suatuketetapan yang mengandung kekurangantergantung kepada beratnya kekuranganitu; Menurut Van DerWel : 225 eee eeeMengenai ketetapan ketetapan lainnya kitaharus tahu apakah kekurangan yangbersangkutan adalah kekurangan essentiellatau kekurangan yang bukan essentiellkekurangan yang bukan essentiell tidak dapat51mempengaruhi berlakukanya ketetapan. Mengenaikekurangan~ essentiell harus dilihatberatnyakekurangan ;(3).

Maspion I Periode20122014 yang telah habis masa berlakukanya, yang selanjutnya diberi tandabukti P9; 222220 Photo copy, Surat Tugas diberikan yang Tergugat dalam sidang Mediasi (Sdr.Sardi dan Sdr.

Penggugat seharusnyamenetahui, segala bentuk perjanjian dibawah tangandalam bentukapapun antara Penggugat dan Soewito (alm) perihal obyek segketabukanlah merupakan bukti yang sah atas kepemilikan tanah obyeksengketa, karena dengan berlakukanya UUPA dan didasarkan atasketentuan Pasal 37 Jo. 41 Ayat (1) pp Nomor 24 Tahun 1997, makaperjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah seperti jual belli,tukar menukar, hibah dan wasiat harus dibuktikan dengan akta yangdibuat oleh PPAT.

suratperingatan tersebut (bukti T7), selanjutnya Penggugat mendapatkan SuratPeringatan Ill Nomor : 0147/SP/HRD /IVG /II /2017 tanggal 8 Februari 2017dengan masa belaku selama 3 (tiga) bulan dan Penggugat tidakmenandatangani surat peringatan tersebut (bukti T8), terhadap bukti T6, T7dan T8 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mendapat suratHalaman 20 dari 27 halaman, Putusan No 96/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdaqperingatan sebagaimana bukti T6, T7 dan T8, Penggugat tidak melakukankesalahan lagi selama masa berlakukanya

Yang mana surat tersebut ditujukan kepada Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis (Tergugat) secara jelas disebutkanpada point 10 yakni :Sesuai Notice of Debarment Decision tanggal 15 Februari 2013 RuangLingkup berlakukanya daftar hitam yang dikeluarkan ADB terhadap PT.Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 233 K/TUN/2015Citra Gading Asritama hanya ditujukan kepada World Bank Group (ADB,EDB, African DB dan Inter American DB)Berdasarkan argumentasi dan penjelasan surat diatas yang ditujukankepada

Bahwa pada saat mengendarai kendaraan mobil Toyota Innovawarna hitam Nopol DB 2288 AK milik Terdakwa, Saksi dalam keadaansadar dan tidak dalam pengaruh alkohol serta di lengakapi dengan fotocopy suratsurat kendaraan karena surat kendaraan yang asli dikirim keManado oleh Terdakwa untuk pengurusan pembayaran pajak serta baliknama kendaraan tersebut sedangkan saksi sendirii membawa SIM Anamun sudah habis masa berlakukanya sejak 21 Agustus 2014.14.

Barang siapa :Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dikaitkan dengan berlakunyahukum pidana Indonesia.Pasal 1 KUHP menghubungkan berlakukanya hukumpidana berkaitan denganmasalah waktu, yaitu. kapantindak pidana itudilakukan.Sedang Pasal 2 s/d 8 KUHP menghubungkan berlakunya tindak pidanadengan masalah tempat danorang/pelakunya. Dengan kata lain dimana dan kepadasiapakah undangundang hukum pidana Indonesia berlaku.

catrang tersebut dilengkapi dengan pemberat dan papanpembuka maka yang terjaring bukan hanya ikan tapi biota laut yangterdapat didasar perairan akan ikut terjaring dan akan menimbulkankerusakan yang lebih besar; Bahwa pada jaring catrang milik terdakwa, ahli tidak menemukan adanyapemberat; Bahwa larangan penggunaan jaring pukat bersifat Nasional sejakberlakunya PERMEN No. 2 tahun 2015 yakni sejak bulan Januari Tahun2015; Bahwa setahu saksi untuk wilayah Pangkep telah dilakukan sosialisasitentang berlakukanya

Melakukan Pelanggaran pada saat masih berlakukanya SuratPeringatan Ketiga.b Melakukan satu atau beberapa tindakan pelanggaran berat sebagaiberikut;xvil. apabila karyawan mempunyai itikad tidak baik melakukan kesalahanyang diatur dalam peraturan perusahaan dengan sengaja dan untuk tujuanterentu dengan maksud agar mendapatkan keuntungan pribadi6.Bahwa atas perhitungan yang diuraikan oleh Penggugat Herman Purba danChichi Setiorini, secara tegas Tergugat menolaknya dan berikut adalahperhitungan yang

Dengan tidak mengurangi berlakukanya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan5, maka dapat dipidana 1960, Nomor 158 dengan hukuman kurunganselamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknyaRp5.000,00 (lima ribu rupiah);a. barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanyayang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanahtanahperkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikanmenurut Pasal 5 ayat 1;b. barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan

PN.PKJ.dengan pemberat dan papan pembuka maka yang terjaring bukan hanyaikan tapi biota laut yang terdapat didasar perairan akan ikut terjaring danakan menimbulkan kerusakan pada terumbu karang; Bahwa pada jaring Dogol/Parere/Renreng milik terdakwa, ahli tidakmenemukan adanya pemberat; Bahwa larangan penggunaan jaring pukat bersifat Nasional sejakberlakunya PERMEN No. 2 tahun 2015 yakni sejak bulan Januari Tahun2015; Bahwa sepengetahuan Ahli untuk wilayah Pangkep telah dilakukansosialisasi tentang berlakukanya

KUHAP;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapatdengan alasan tersebut namun berdasarkan Surat Edaran Nomor : 16 Tahun1983 tanggal 8 Desember 1983 setelah berlakukanya UndangUndang NomorHalaman 24 dari 28 Putusan Nomor 260/PID/2021/PT BNA8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, istilah segera masuk sudah tidakdipergunakan lagi dan yang benar menurut Pasal 197 ayat (1) huruf k, adalahmemerintahkan agar terdakwa ditahan, dalam hal ini, ditahan dalam RumahTahanan Negara;Menimbang

dilengkapi dengan pemberatdan papan pembuka maka yang terjaring bukan hanya ikan tapi biota lautyang terdapat didasar perairan akan ikut terjaring dan akan menimbulkankerusakan pada terumbu karang;Bahwa pada jaring Dogol/Parere/Renreng milik terdakwa, ahli tidakmenemukan adanya pemberat;Bahwa larangan penggunaan jaring pukat bersifat Nasional sejakberlakunya PERMEN No. 2 tahun 2015 yakni sejak bulan Januari Tahun2015;Bahwa sepengetahuan Ahli untuk wilayah Pangkep telah dilakukansosialisasi tentang berlakukanya

dilengkapidengan pemberat dan papan pembuka maka yang terjaring bukan hanyaikan tapi biota laut yang terdapat didasar perairan akan ikut terjaring danakan menimbulkan kerusakan pada terumbu karang; Bahwa pada jaring Dogol/Parere/Renreng milik terdakwa, ahli tidakmenemukan adanya pemberat; Bahwa larangan penggunaan jaring pukat bersifat Nasional sejakberlakunya PERMEN No. 2 tahun 2015 yakni sejak bulan Januari Tahun2015; Bahwa sepengetahuan Ahliuntuk wilayah Pangkep telah dilakukansosialisasi tentang berlakukanya

Keputusankeputusan mana termuat dalam rangkumanYurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II mengenai hukum Perdata danhukum Acara Perdata;Dalam Pokok Perkara1.Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum yang harus diperlakukanuntuk menyelesaikan perselisihan mengenai hakhak atas tanah, hak atasulayat masyarakat hukum adat sebelum berlakukanya UndangUndangPokok Agraria tahun 1960 dengan alasanalasan sebagai berikut:a.

AGUS SE I, SH, M.Hum.Bahwaahli adalah Dosen Fakultas Hukum UniversitasErlangga Surabaya yang mengampu mata kuliah hukum Agrariaserta mata kuliah Hukum Perumahan dan Pemukiman ;Bahwa tanah Recht van Eigendom (RVE) Verponding adalahmilik; Verponding adalah pajak atas tanah pada jamanpenjajah Belanda ;Tanah Eigendom Verponding dengan berlakukanya UUPA demihukum di konversi menjadi hak milik, sesuai denganketentuan pasal 1 ayat (1) + ketentuan konversi UUPA,kecuali yang mempunyai' tidak memenuhi' syarat

terdapat DaftarNegatif Klausula Baku yang bertentangan dengan Pasal 18UUPK Nomor 8 Tahun 1999.Menimbang bahwa, pertimbangan hokum untuk Pelaku Usaha Ilyang telah menerapkan Klausula Baku yang dilarang UndanUndang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 90649115 tanggal31 Januari 2015 telah melanggar Pasal 18 ayat (1) dan 2UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen, yang dapat dilihat dalam Pasal 77.1 yang berbunyi terhitung sejak Debitor menandatangani tanda penerimaanBarang dan selama berlakukanya

Lestari Duta Usaha(PT.LDU).Bahwa pihak PT Lestari Duta Usaha memberikan surat tugas kepadaSAMIYONO, MUJIONO dan KUSTIONO tertanggal 01 Januari 2017masa berlakukanya sampai dengan 31 Maret 2017 yang ditanda tanganioleh Pimpinan PT.