Ditemukan 189 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bpkp blmp bpsp bpmd bpp bpmpd bptp bpma bpmj bpmpt
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 992/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. GRAHA NIAGA MITRA INVESTINDO (PT.GNMI) melawan BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI (BBWS) BRANTAS Cq. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM
51 — 17
  • Bahwa untuk mewujudkan rencana pembangunan Ruko dan Pergudangan dilokasi lahan tersebut, Penggugat juga telah mengurus dan telah memiliki izinizin dari instansi terkait antara lain: e zin Prinsip Penanaman Modal No.94/3525/IP/I/PMDN/2012, dikeluarkanoleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) PemerintahKabupaten Gresik.2 22222222222e Surat Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) No.503.01/21/IPR/437.74/2013,dikeluarkan oleh Bupati Gresik. e Persetujuan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 25-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 401/Pdt.P/2016/PN Dps
Tanggal 20 September 2016 — .I Ketut Sumartana,ST., dk
28 — 16
  • Foto copy Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga NegaraIndonesia, Nomor : 463.1/12298.IV/BPMP/2016, tanggal 8 Agustus 2016,yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan PerizinanProvinsi Bali, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P21;Surat surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan foto copynyasetelah diteliti ternyata semua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya,sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 89/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 13 Desember 2017 — Ir. HARI ADJI, MM
55 — 31
  • Padasaat proses pembuktian kualifikasi berlangsung, Nofiq Tri Wahyudimembawa membawa dokumendokumen asli perusahaan termasukSurat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) nomor : 1.010601.3524.2.2819 tanggal 31 Desember 2013 yang ternyata isinya tidak benar,karena dalam SIUJK tersebut menyatakan bahwa PT Jaya PersadaMandiri memiliki Keahlian dalam sub bidang angka 10 Pertamanan,sedangkan sesuai dengan SIUK nomor : 1.010601.3524.2.2819tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh BPMP KabupatenLamongan
    Sehingga terdapat sub bidang keahlian yangberbeda antara SIUK nomor : 1.010601.3524.2.2819 tanggal31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh BPMP KabupatenLamongan dengan yang ditunjukkan ke Pokja Ill ULP pada saatpembuktian kualifikasi. Namun, Pokja Ill ULP tidak mengetahuihal tersebut sehingga tidak ada masalah pada saat prosespembuktian kualifikasi berlangsung.
    Pada saat proses pembuktian kualifikasi berlangsung,Nofiq Tri Wahyudi membawa membawa dokumendokumen asiliperusahaan termasuk Surat ljin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)nomor : 1.010601.3524. 2.2819 tanggal 31 Desember 2013 yangternyata isinya tidak benar, karena dalam SIUJK tersebut menyatakanbahwa PT Jaya Persada Mandiri memiliki keahlian dalam sub bidangangka 10 Pertamanan, sedangkan sesuai dengan SIUJK nomor :1.010601.3524.2.2819 tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkanoleh BPMP Kabupaten Lamongan
    Sehinggaterdapat sub bidang keahlian yang berbeda antara SIUJK nomor :1.010601.3524.2.2819 tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkanoleh BPMP Kabupaten Lamongan dengan yang ditunjukkan ke PokjaII ULP pada saat pembuktian kualifikasi. Namun, Pokja Ill ULP tidakmengetahui hal tersebut sehingga tidak ada masalah pada saatproses pembuktian kualifikasi berlangsung.
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama Harta Bersama
Register : 25-07-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 13-06-2013
Putusan PA BANJARBARU Nomor 239/Pdt.G/2012/PA.Bjb
Tanggal 11 Februari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
65 — 16
  • mohon Ketua Majelis yang termormatmempertimbangkannya,kemudian memberikan putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat mengajukanbuktibukti surat berupa :Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT.Bank Tabungan Negara (Persero) dan TERGUGATNomor:0001001010052240 (bukti T);Fotokopi salinan rekening koran KPR yang dikeluarkan oleh PT.Bank Tabungan NegaraCabang Banjarmasin,tanggal 17 Desember 2012 (bukti T2);Fotokopi surat ijin Wali Kota Banjarbaru Nomor:503.449/BPMP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-05-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 K/PID.SUS/2014
Tanggal 20 Mei 2014 — JABETSON PURBA
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PISON ELEKTRINDO1 (satu) berkas copy salinan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor:552/KM.4/2010 tanggal 31 Maret 2010;1 (satu) lembar copy Surat Direktur Informasi Kepabeanan dan CukaiDJBC nomor S1810/BC.91/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentangRekomendasi Untuk Memperoleh Nomor lIdentitas Keanggotaan PDEKepabeanan.1 (satu) lembar copy SIUP nomor 503/0346/BPMP/PM/B/II/2010tanggaL 01 Maret 2010;1 (satu) lembar copy Tanda Terima Penyerahan Dokumen Pelengkapnomor 004/2123/00/TTDPpdei / 1210 tanggal 30
    PISONELEKTRINDO;1 (satu) berkas copy salinan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor:552/KM.4/2010 tanggal 31 Maret 2010;1 (satu) lembar copy Surat Direktur Informasi Kepabeanan dan CukaiDJBC nomor S1810/BC.91/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentangRekomendasi Untuk Memperoleh Nomor lIdentitas Keanggotaan PDEKepabeanan;1 (satu) lembar copy SIUP nomor 503/0346/BPMP/PM/B/IIV/2010tanggaL 01 Maret 2010;1 (satu) lembar copy Tanda Terima Penyerahan Dokumen Pelengkapnomor 004/2123/00/TTDPpdei / 1210 tanggal 30
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 21 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
SLAMET PUJIONO, SH
Terdakwa:
M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS
105 — 60

  • Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 602/831/PPK/435.011/ 2015, tanggal 22 Juni 2015, perihal instruksi pelaksanaan pemeliharaan gedung Dinas Kesehatan dan Kantro BPMP & KB;

    13.

    Satu bendel dokumen kontrak jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab.

    Satu bendel laporan akhir pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep atas nama CV. CIPTA GRAHA beserta lampirannya;

    17.

    Dokumen surat pembayaran perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB.

    1. Pembayaran Termyn II.

    Dokumen surat pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB.

    a.

    Dokumen surat pembayaran pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB.

    Dokumen surat pembayaran perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-04-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 25 April 2017 — PT BAJA PERSADA MULTIPERKASA vs KHAERUDIN
115 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang benar adalah Para Termohon Kasasi/semula ParaPenggugat mau bekerja pada pukul 13.00 WIB, tanggal 22 April2013 yaitu setelah Pemohon PK telah mengumumkan di PapanPengumuman Perusahaan, Pengumuman tertanggal 22 April2013, Nomor 01/HRD/BPMP/IV/13(Bukti T.10) dan lampirannya(namanama Para Termohon PK, yang pada pokoknya isinya:Bahwa terhitung sejak tanggal 22 April 2013, Khaerudin dankawankawan (namanama ada dalam lapiran Pengumuman)dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak;b.
    SusPHI/2017sesuai dengan Surat Pengumuman tanggal 22 April 2013 Nomor:01/HRD/BPMP/IV/13. (Bukti 7.10) yang pada pokoknyamengumumkan: Terhitung sejak tanggal 22 April 2013 ParaTermohon PK dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak; 5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 08-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/PDT.SUS/2010
NURUL SHANTIWARDHANI ; PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA
94 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FSC)",akan tetapi sampai saat ini tidak ada musyawarahantara Panggugat, JTergugat dan BPMP (Bukti P26) ;z. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009 Penggugatdipanggil untuk menghadap Kepala Bagian PembinaanBUMD di Kantor BPM&P Provinsi DKi Jakarta dansecara verbal diminta agar membuat surat kepadabapak Kepala BPM&F yang isinya tentang "Apakeinginan Penggugat disertai alasanalasan yangkonkrit" ;aa.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 10-02-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 39/Pdt.Bth/2020/PN Mtr
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YULI INDRA ANG
2.FERRY WISTAN
Tergugat:
1.Sriwati Gotama
2.NINGRO WISTAN
3.HARSONO
295 — 275
  • NINGROWISTAN, 2.HARSONO tersebut; Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus riburupiah);Bahwa menurut Para Pelawan Derden Verzet pada angka 1 perlawanannyaPara Pelawan Derden Verzet memiliki dan menguasai tanah dan bangunansesuai dengan keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananNo. 045.2/0292.P/H.0/BPMP 2 TA /2015 tanggal 21 Mei 2015 Jo.
    (seribu enam ratus enam belas meter persegi), atas nama SriwatiGotama telah tercatat dan tervalidasi di Kantor Pertanahan Kota Mataramyang artinya buku tanah dan gambar situasi telah sesuai dengan datayang ada di Kantor Pertanahan Kota Mataram; Bahwa keputusan Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan No. 045.2/0292.P/H.0/BPMP 2 TA /2015 tanggal 21 Mei 2015Jo. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 2307 /2011.01/0127tanggal 25 Februari 2016 ~=svddoo=.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 07-12-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 142/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 14 April 2021 — Penggugat:
PT. ECO PAPER INDONESIA
Tergugat:
KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Ujang Sudirman, DKK (97 Orang)
345 — 398
  • Elita Budiarty, M.Si selakuKepala Badan Penanaman dan Perijinan (BPMP) PemerintahKabupaten Subang Nomor 503/0429/BPMP/PK/BJ/IV/2013 yangbergerak pada bidang industri buburkertas (PULP), kertas danpapan kertas dengan alur proses produksi dan material produksiyaitu dari bahan kardus bekas baik impor atau lokal Kemudian bahanHalaman 67 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDGproduksi tersebut dimasukan pada mesin bubur yang bernama mesinhydro pulper untuk dilakukan proses peleburan kertas
    dikeluarkan oleh Dinas PenanamanModal Dan Pelayanan Terpadu Satu Atap industri Kabupaten Subangdimana TANDA DAFTAR PERUSAHAAN dengan nomor10.10.1.17.00903, tertanggal 6 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, yangmenerangkan Penggugat terdaftar dengan Jenis Industri Kertas danLainnya, dengan Kode KBLI 17019;Halaman 86 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG28.29).30.31.32.Bahwa selain itu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor :503/0429/BPMP
    Bukti P3 : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor503/0429/BPMP/PK/BJ/VI/2013, tanggal 17 April2013 atas nama PT. Eco Paper Indonesia,dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal DanPerijinan Pemerintah Kabupaten Subang (Fotocopysesuai dengan asli).4.
    Eco Paper Indonesia,dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu PemerintahKabupaten Subang (Fotocopy sesuai denganfotocopy).: Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :503/0429/BPMP/PK/BJ/VI/2013, tanggal 17 AprilHalaman 105 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG33.34.35.36.37.38.39.Bukti T33Bukti T34Bukti T35Bukti T36Bukti T37Bukti T38Bukti T392013 atas nama PT.
    Eco PaperIndonesia, dikeluarkan oleh Dinas PenanamanModal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPemerintah Kabupaten Subang (Fotocopy sesuaidengan fotocopy).Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :503/0429/BPMP/PK/BJ/VI/2013, tanggal 17 April2013 atas nama PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-01-2020 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN Bdg
Tanggal 11 Februari 2020 — Penuntut Umum:
A .R .KARTONO, SH.MH
Terdakwa:
PT. MAKMUR REKASANTIKA Yang diwakili oleh L. ANDRIS KOSWADI
572 — 139
  • MAKMUR REKA SANTIKA;
  • Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Nomor : 536/A.015/BPMP, tanggal 26 Februari 2009 tentang Izin Undang-undang Gangguan (HO).
    2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Nomor : 006367/ SSPD/08/2019, tanggal 13 Juni 2019.
    3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor : 02559/ SKPD/08/2019.
    4. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Pendaftaran Ulang (Herregistrasi) Perusahaan Izin Gangguan Nomor : 536/B.039/BPMP, tanggal 7 April 2014.
    5. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 10.24.1.17. 22543 tanggal 16 Juni 2017.
    6. 1 (satu) lembar fotocopy Herregistrasi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 00006/HERR SIUP PB/V/2015, tanggal 5 Mei 2015.
    7. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-04-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 156/Pdt.G/2015/PN.Blb
Tanggal 6 April 2016 — - CUCU SOFYAN, SH., Sp.1 ( PENGGUGAT ) - PT. VELTEKSA, ( TERGUGAT )
96 — 37
  • Bandung, yang dibuat oleh Badan Penanaman Modal danPeryinan, tertanggal 11 September 2014, diberi tanda T 6;Foto copy Herregisterasi Surat Izin Usaha Perdagangan No. 00043/HERR SIUPPM/IX/2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan perizinan, tertanggal11 September 2014, diberi tanda T7;Foto copy surat Keterangan Domisili perusahaan No. 500/71/XI/2014 yang dibuat olehKepala Desa Padaulun tertanggal 26 November 2014,, diberi tanda T 8;Foto copy izin Mendirikan Bangunan Nomor : 647/39/243/BPMP
    , tertanggal 20Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman modal dan periinan Kabupatenbandung , diberi tanda T 9;Foto copy sertifkat Pendaftaran Ulang (Herregistrasi) Izin Bangunan No.533/B.076/PMDN/BPMP tertanggal 03 September 2014, yang dibuat oleh PemerintahKabupaten Bandung, Badan Penanaman Modal Dan Peryinan, Tertangga 03 September2014 , diberi tanda T 10;Foto copy Angka Pengenalan Importir Terbatas Dalam Rangka Penanaman ModalDalam Negara No. 548/APIT/2006/PMDN, yang diterbitkan Badan
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Umum Penggelapan
Register : 14-01-2016 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SUKABUMI Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Skb
Tanggal 18 Februari 2016 — SENDI FIRMANSYAH alias SENDI bin DUDUNG SUPRIATNA
57 — 5
  • telah mengajukanbarang bukti sebagai berikut:1.2(dua) lembar kwitansi asli diantaranya kwitansi penyerahan uang mukatrayek angkutan umum jurusan Cisaatkota Sukabumi (08) Nomor polisi F1983SH sebesar Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) dan kwitansipenyerahan tambahan biaya/bayar trayek angkutan umum jurusan CisaatHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Skbkota Sukabumi (08) Nomor polisi F1983SH sebesar Rp. 3.000.000,(tigajuta rupiah);2. 1(satu) lembar kartu pengawas asli Nomor: 551/1057/BPMP
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 29-06-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 15/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 17 Oktober 2016 — M. ZARKONI Vs. BUPATI SAROLANGUN
115 — 51
  • Bahwa jawaban Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawabanterhadap pokok perkara; Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2016/PTUN.JBIBahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalildalil gugatanPenggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugatdalam jawaban ini; Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Surat KeputusanBupati Sarolangun No. 329/BPMP/2016 tentang PenetapanPemberhentian Penjabat Kepala Desa dan
    Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Surat KeputusanBupati Sarolangun No. 329/BPMP/2016 tentang PenetapanPemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaDalam Kabupaten Sarolangun Gelombang tanggal 10 Juni 2016, atasnama Sdr. AMRAN (incasu Tergugat Il Intervensi) telah bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku; .
Pengadilan PN DENPASAR
Register : 24-08-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 597/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 21 Januari 2016 —
129 — 72
  • yang didahului dengan peringatan tertLilis";Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Penggugat selanjutnyaberusaha untuk mengetahui legalitas perijinan yang dimiliki olen Tergugatdalam bentuk Perusahan Penanaman Modal Asing untuk melakukan ataumenjalankan usahanya di Indonesia khususnya dalam hubungan sewamenyewa dengan Penggugat, halrnana Penggugat berusaha memintaklarifikasi terhadap hal tersebut ke Badan Kordinasi Penanaman ModalRepublik Indonesia (BKPM Rl) dan Badan Penanaman Modal DanPerijinan (BPMP
    ) Provinsi Bali, termasuk meminta bantuanOMBUDSMAN Republik Indonesia;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BadanKordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dan BadanPenanaman Modal Dan Perijinan (BPMP) Provinsi Bali, diketahuiTergugat memiliki Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal AsingNo. 165/11/PMA/2003 tanggal 24 Juli 2003 untuk Bidang Usaha JasaManajemen Hotel International berlokasi di Kabupaten Gianyar PropinsiBali dan disebutkan dalam lampiran Surat Persetujuan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 23-12-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 13-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 467/PID/2013/PT BDG
Tanggal 16 Januari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Endah Kusumaningrum, SH,MH.
Terbanding/Terdakwa : JABETSON PURBA
37 — 15
  • PISON ELEKTRINDO ; 1 (satu) berkas copy salinan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor: 552/KM.4/2010tanggal 31 Maret 2010 ; Halaman 14 dari 40 halaman perkara No. 467/Pid/2013.PT.Bdg20.21.22.23.24.1 (satu) lembar copy Surat Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC nomor S1810/BC.91/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Rekomendasi Untuk Memperoleh Nomor Identitas Keanggotaan PDE Kepabeanan ;1 (satu) lembar copy SIUP nomor 503/0346/BPMP/PM/B/IIl/2010 tanggaL 01 Maret2010 ; 1 (satu) lembar copy Tanda
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 14-02-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
185 — 94
  • LAHAN AIR SERVICE,selanjutnya diberi tanda bukti T1;Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 321112902210006, atas nama AGUSNURYANA, selanjutnya diberi tanda bukti T2;Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM01011/WPJ.09/KP.1303/2013, selanjutnya diberi tanda bukti T3;Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil (PK), selanjutnya diberitanda bukti T4;Foto Copy Izin Usaha Kepariwisataan Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Kabupaten Bandung Nomor 556.11/A.16/BPMP, selanjutnya
Pengadilan PN PUWAKARTA Pajak Cukai
Putus : 27-11-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 128/Pid.B/2013/Pwk
Tanggal 27 Nopember 2013 — JABETSON PURBA
317 — 204
  • PISON ELEKTRINDO;13. 1 (satu) berkas copy salinan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor: 552/KM.4/2010 tanggal 31 Maret 2010;14. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC nomor S-1810/BC.91/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Rekomendasi Untuk Memperoleh Nomor Identitas Keanggotaan PDE Kepabeanan;15. 1 (satu) lembar copy SIUP nomor 503/0346/BPMP/PM/B/III/2010 tanggaL 01 Maret 2010;16. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Penyerahan Dokumen Pelengkap nomor 004/2123/00
    PISON ELEKTRINDO.1 (satu) berkas copy salinan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor:552/KM.4/2010 tanggal 31 Maret 2010.1 (satu) lembar copy Surat Direktur Informasi Kepabeanan dan CukaiDJBC nomor S1810/BC.91/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentangRekomendasi Untuk Memperoleh Nomor Identitas Keanggotaan PDEKepabeanan.1 (satu) lembar copy SIUP nomor 503/0346/BPMP/PM/B/III/2010tanggaL 01 Maret 2010.1 (satu) lembar copy Tanda Terima Penyerahan Dokumen Pelengkapnomor 004/2123/00/TTDPpdei /1210 tanggal 30
    PISON ELEKTRINDO.1 (satu) berkas copy salinan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor:552/KM.4/2010 tanggal 31 Maret 2010.1 (satu) lembar copy Surat Direktur Informasi Kepabeanan dan CukaiDJBC nomor S1810/BC.91/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentangRekomendasi Untuk Memperoleh Nomor Identitas Keanggotaan PDEKepabeanan.1 (satu) lembar copy SIUP nomor 503/0346/BPMP/PM/B/III/2010tanggaL O01 Maret 2010.1 (satu) lembar copy Tanda Terima Penyerahan Dokumen Pelengkapnomor 004/2123/00/TTDPpdei /1210 tanggal 30
    PISON ELEKTRINDO;. 1 (satu) berkas copy salinan Keputusan MenteriKeuangan RI nomor: 552/KM.4/2010 tanggal 31Maret 2010;. 1 (satu) lembar copy Surat Direktur InformasiKepabeanan dan Cukai DJBC nomor S1810/BC.91/2010 tanggal 29 Desember 2010tentang Rekomendasi Untuk MemperolehNomor Identitas Keanggotaan PDEKepabeanan;6. 1 (satu) lembar copy SIUP nomor 503/0346/BPMP/PM/B/III/2010 tanggaL 01 Maret 2010;7. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima PenyerahanDokumen Pelengkap nomor 004/2123/00/TTDPpdei / 1210
    PISONELEKTRINDO;. 1 (Satu) berkas copy salinanKeputusan Menteri KeuanganRl nomor: 552/KM.4/2010tanggal 31 Maret 2010;. 1 (satu) lembar copy SuratDirektur InformasiKepabeanan dan Cukai DJBCnomor S1810/BC.91/2010tanggal 29 Desember 2010tentang Rekomendasi UntukMemperoleh Nomor IdentitasKeanggotaan PDEKepabeanan;. 1 (satu) lembar copy SIUPnomor 503/0346/BPMP/PM/B/IMI/2010 tanggaL O1 Maret2010;. 1 (satu) lembar copy TandaTerima Penyerahan DokumenPelengkap nomor004/2123/00/TTDPpdei /1210 tanggal 30 Desember2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3715 K/Pdt/2016
Tanggal 8 Februari 2017 — ADE CHAERANI NUR SAFITRI VS PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI RESORT & LEISURE (PT BALI RESORT & LEISURE COMPANY
137 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang didahului denganperingatan tertulis":Bahwa setelan mengetahui hal tersebut, Penggugat selanjutnya berusahauntuk mengetahui legalitas perijinan yang dimiliki oleh Tergugat dalam bentukPerusahaan Penanaman Modal Asing untuk melakukan atau menjalankanusahanya di Indonesia khususnya dalam hubungan sewa menyewa denganPenggugat, halmana Penggugat berusaha meminta klarifikasi terhadap haltersebut ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPMRl) dan Badan Penanaman Modal Dan Perijinan (BPMP
    ) Provinsi Bali,termasuk meminta bantuan Ombudsman Republik Indonesia;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BadanKoordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dan BadanPenanaman Modal Dan Perijinan (BPMP) Provinsi Bali, diketahui Tergugatmemiliki Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor 165/11/PMA/2003, tanggal 24 Juli 2003 untuk Bidang Usaha Jasa ManajemenHotel International berlokasi di Kabupaten Gianyar Propinsi Bali dandisebutkan dalam lampiran Surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 16 Juni 2017 — DR. BASUKI RANTO, M.M
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Adm dan keuangan keperluantransportasi untuk BP ke BPMP senilai lima ratus ribu rupiah ;1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 26 Juli 2010 AdvanceOperational Dirut keperluan kepala bidang BUMD Pengembangansenilai satu juta lima ratus ribu rupiah ;1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 26 Juli 2010 dari PD.Dharma Jaya keperluan pertemuan dengan DPR dan Direksi PD.Dharma Jaya senilai dua juta rupiah ;1 (satu) bundel lembar asli bukti kas tanggal 26 Juli 2010 dari PD.Dharma Jaya
    Direktur Adm dan Keu keperluan koordinasidengan BPMP untuk aduan TL senilai satu juta rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 08 Oktober 2010 dari PD.Dharma Jaya untuk keperluan wartawan Pak Navis senilai tujuh ratuslima puluh ribu rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas tanggal 12 Oktober 2010 dari PD.Dharma Jaya untuk direktur Utama keperluan koordinasi dengan MUIHal 49 dari 96 hal. Put.
    Dharma Jaya olehGubernur DKI Jakarta dengan SK Gubernur DKI JakartaNomor880/2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan masa jabatan selama 4(empat) tahun yang berarti sampai tanggal 12 Juni 2010 ; Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor109 Tahun 2011 Pasal 3 menyatakan bahwa Dewan Direksi PD(Perusahaan Daerah) diangkat oleh Gubernur atas usul kepala BPMP,sedangkan pada Pasal 9 menyatakan bahwa apabila terjadikekosongan jabatan direksi, Gubernur menunjuk Pelaksana Tugas(Pit) atas usul
    BPMP; Bahwa Direktur Utama PD.