Ditemukan 5603 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-02-2012 — Upload : 29-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 613 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 27 Februari 2012 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) melawan 1. PT. GARUDA INDONESIA (Persero), dkk
23704374 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Datayang tidak benar dan tidak akurat dimaksud antara lain: (i)KPPU/Termohon Keberatan tidak menggunakan data aktual fuelsurcharge dan fuel cost Garuda/Pemohon Keberatan untuk tahun 2009,namun sematamata menggunakan data hasil proyeksi fuel surchargedan fuel cost yang dihitung sendiri oleh KPPU/Termohon Keberatan; dan(ii) KPPU/Termohon Keberatan tidak menggunakan data aktual fuel costbeberapa maskapai penerbangan untuk tahun 20062009, namunsematamata menggunakan data hasil proyeksi fuel surcharge
    Penerapan formula fuel surcharge tentunyaharus dilakukan oleh maskapai penerbangan dengan mempertimbangkanberbagai variabel biaya (variable cost) tertentu antara lain variableHal. 12 dari 225 hal. Put.
    KPPU/Termohon Keberatan dalam halaman 59 Putusan No. 25/2009menyatakan sebagai berikut:tea.Bahwa Terlapor yang menyerahkan data pendapatan fuelsurcharge dan fuel cost untuk tahun 2006, 2007, dan 2009 adalahPT Garuda Indonesia (Persero), PT Sriwijaya Air, dan PTIndonesia Air Asia;Bahwa Terlapor yang menyerahkan data pendapatan fuelsurcharge dan fuel cost untuk tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009adalah PT Merpati Nusantara Airlines (Persero);Bahwa Terlapor yang menyerahkan data fuel cost untuk tahun2006
    Data yangtidak benar dan tidak akurat dimaksud antara lain:KPPU/Termohon Keberatan tidak menggunakan data aktual fuelsurcharge dan fuel cost Garuda/Pemohon Keberatan untuk tahun2009, namun sematamata menggunakan data hasil proyeksi fuelsurcharge dan fuel cost yang dihitung sendiri olehKPPU/Termohon Keberatan; danKPPU/Termohon Keberatan tidak menggunakan data aktual fuelcost beberapa maskapai penerbangan dalam halaman 59 PutusanNo. 25/2009 untuk tahun 20062009, namun sematamatamenggunakan data hasil
    proyeksi fuel surcharge dan fuel cost dariHal. 22 dari 225 hal.
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1795/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CATERPILLAR INDONESIA
5323897 Berkekuatan Hukum Tetap
  • USD 1,476,513 Penjualan barang Cost Plus Method2. Caterpillar Brazil USD 460 Penjualan barang Cost Plus Method3. Caterpillar Japan Ltd. USD 6,267,618 Penjualan barang Cost Plus Method4. Caterpillar SARL SB USD 62,318 Penjualan barang Cost Plus Method5. Caterpillar India USD 904,988 Penjualan barang Cost Plus Method6. Caterpillar Xuzhou Ltd USD 2,666,536 Penjualan barang Cost Plus Method7. Caterpillar Power System USD 19,413 Penjualan barang Cost Pius Method8.
    Asia Track USD = 974,277 Penjualan barang Cost Plus Method9. Met Track USD = 624,243 Penjualan barang Cost Plus Method10. Aceros Fundidos inter USD 25,155 Penjualan barang Cost Plus Method b. Meminta dokumen lain yang dibuat oleh Pemohon Banding(transfer pricing documentation) yang mendukung bahwatransaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyaihubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dankelaziman usaha;1.
    Compa 3years Weighted Average (20D7 s.d. 2009)Operating Total Cost MTCProfit1. Komatsu LTD 1.864.319 17.566.840 10,61%2. BEML Limited 78.549 542.069 14,49%3. Hunan Sunward Intelligent 19.890 164.342 12,10%4.
    Caterpillar Inc. 1,476,513 Penjualan Barang Cost Plus Method2. Caterpillar Brasil 460 Penjualan Cost Plus Method3. Caterpillar Japan Ltd 6,267,618 Penjualan Barang Cost Plus Method4. Caterpillar SARL SB 62,318 Penjualan Barang Cost Plus Method5. Caterpillar India 904,988 Penjualan Barang Cost Plus Method6. Caterpillar Xuzhou Ltd 2,666,536 Penjualan Barang Cost Plus Method7. Caterpillar Power System 19,413 Penjualan Barang Cost Plus Method8.
    Asia T rack 974,277 Penjualan Barang Cost Plus Method9.
Register : 05-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
NASDINI INDRIANI Pgl DINI
21899
  • Tahun 2013, penginapan dantiket pesawat dibayarkan sesuai tarif/real cost/ad cost.
    Tahun 2013, penginapan dan tiketpesawat dibayarkan sesuai tarif/real cost/ad cost.
Putus : 13-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2853/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 13 Agustus 2020 — PT SMELTING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
17073 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put107383.15/2013/PP/M.XX.ATahun 2018 tanggal 4 September 2018, terbatas pada koreksikoreksiTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Agency Cost,Other Expense (Substitution Cost), dan Offshore Technical AssistanceFee yang dipertahankan oleh mayoritas Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) untuk seluruhnya;2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put107383.15/2013/PP/M.XX.A Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 terbatas pada putusanyang mempertahankan koreksikoreksi Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas Agency Cost, Other Expense (SubstitutionCost), dan Offshore Technical Assistance Fee; dan:Dengan mengadili sendiri:3. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:(a).
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Agency Cost sebesar USD 7,822,341.46;dan Koreksi Other Expense (Substitution Cost) sebesar USD5,944, 736.00; serta Koreksi Offshore Technical Assistance Fee sebesarUSD 2,855,268.00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa Koreksi Agency Cost sebesar USD 7,822,341.46; dan KoreksiOther Expense (Substitution Cost) sebesar USD 5,944,736.00; sertaKoreksi Offshore Technical Assistance Fee sebesar USD 2,855,268.00yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar.
Putus : 30-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 B/PK/PJK/2007
Tanggal 30 Agustus 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMINDOWAY JAYA
10276 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pph Pasal 23 atas biaya Cost Reimb cfmPeneliti Keberatan Rp.41.480.919.397Obj.
    PPh Ps. 23 atas Biaya Cost Reimb Exp.cfm SPT Rp.0Koreksi Rp.41.480.919.397Bahwa biaya Cost Reimbursement Expense merupakanobjek PPh Pasal 23 di Tahun 2002 karena berdasarkanhasil pemeriksaan pajak untuk Tahun Pajak 2003, ataskewajiban perpajakan di Tahun 2003 untuk obyek PPhPasal 23 atas jasa management fee PT Amway telahdipotong dan disetor oleh Pemohon Banding untukjumlah keseluruhan tagihan dan feenya;Hal. 13 dari 28 hal.Put.
    Manejemen Service Fee / Cost Reimbursement :Manejemen fee atau cost reimbursement adalah biaya biaya yang dikeluarkan oleh PT AI sehubungandengan pemberian jasa kepada Pemohon Banding.Dalam service agreement disebutkan bahwa PT Alakan membayarkan terlebih dahulu~ seluruh biaya14Operasional Pemohon Banding yang akan kemudianakan ditagihkan kembali oleh PT AI ditambah feesebesar 25% dari tagihan tersebut dan PPN;Bahwa berdasarkan penjelasan diatas menurut pendapatkami biaya manejemen service fee atau
Putus : 21-06-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2923 K/Pdt/ 2010
Tanggal 21 Juni 2011 — PT. METRO BATAVIA vs PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA ( PT. GMF Aero Asia )
376511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Repair Order, Repair as Necessary return Cost Approval tertanggal 20tertanggal 18 to serviceable, terhadap : Februari 2008,Januari 2007.
    Repair Order, Repair as Necessary return Cost Approval tertanggal 06tertanggal 22 to serviceable, terhadap : Maret 2008,Februari 2008.
    Surat dari Penggugat ENG CFM56, serial number Surat dari Penggugatkepada Tergugat 858357 kepada Tergugattertanggal 28 Januari Description: tertanggal 28 Januari 20082008 perihal Cost * Harness Replacement perihnal Cost ApprovalApproval CFM56 ESN Reconfig C1 to B2 CFM56 ESN 858357 yang858357 Starter tunbine replacement disetujui oleh Tergugattertanggal 1 Pebruari 2008,sebesar USD 3.980,00.Selanjutnya disebutPerjanjian 15".16.
    No. 2923 K/Pdt/2010 No Perintah Kerja Ruang Lingkup Perjanjian Kerja danPekerjaan/Perjanjian Harga Jasa(PT Metro Batavia) Handling Cost Approvaltertanggal 15 JanuariTermohon: 2008, No. TLP/CA013/08Penggugat dari Penggugat kepada(PT GMF) Tergugat, yang disetujuioleh Tergugat (tidakbertanggal) sebesar USD32,00.Line Maintenance TechnicalHandling Cost Approvaltertanggal 15 Januari 2008,No.
    Technicalrem oon Handling Cost Approval,gug No.
Putus : 25-06-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK vs. PT. HALLIBURTON DRILLINGS SERVICES INDONESIA
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Biaya Intercompany Leasing Cost, sebesar US$ 4,220,095.742. Koreksi Biaya Intercompany Technical Cost, sebesar US$ 78,840.943.
    Tentang Koreksi Pengurang' Penghasilan Bruto, sebesarUS$ 4,383,152.79;1 Koreksi atas Biaya Intercompany Leasing Cost, sebesar US$4,220,095.74;1.1.
    Bahwa, berdasarkan faktafakta tersebut di atas maka atas BiayaIntercompany Leasing Cost perlu disesuaikan kembali agarmemiliki tingkat kesebandingan dengan Revenue danDiscount Service yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding), yaitu pengakuan BiayaIntercompany Leasing Cost sebesar 23% (dikoreksi positifHalaman 23 dari 42 halaman. Putusan Nomor 289/B/PK/Pjk/201224sebesar 77%) atau diakui sebesar US$ 1.260.548(dikoreksi sebesar US$ 4,220,095.74);.
    Koreksi Biaya Intercompany Leasing Cost, sebesar US$ 4,220,095.74 :e Bahwa Majelis Pengadilan Pajak telah melaksanakan kewenangannyamengenai kewajiban Terbanding (Pemohon Peninjauan Kembali)dalam Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan ControllUnder Price kepada perusahaan yang memiliki afiliasi dengan39Termohon Peninjauan Kembali dengan menetapkan diskon 77% atasInternational Leasing Cost yang berasal dari persentase diskon jasayang diberikan kepada pelanggan Termohon Peninjauan Kembaliyang
    tidak memiliki hubungan istimewa dari jenis produk/ jasasebagai objek transaksi yang relatif sama dengan menggunakanprinsip matching cost against revenue yang seharusnya tidakdisamakan atas pengujian harga wajar International Leasing CostTransaction2.
Register : 16-06-2010 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42809/PP/M.X/19/2013
Tanggal 23 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11524
  • Invoice Freight Cost Nomor: JKT 0295147 tanggal 8 Pebruari 2010;P.8. Telegraphic Transfer (T/T) Nomor AT186336 tanggal 26 Maret 2010(Bank Ganesha);P.9. Rincian pembayaranP.10. Rekening Koran Bank Ganesha Periode Maret 2010;P.11. Bank Voucher Payment: Cost, Freight, dan Insurance;P.12. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:066973/W BC.07/KP.0303/2010 tanggal 26 Maret 2010,P.13. Buku Bank Periode Maret 2010,P.14. Buku Besar Persediaan Barang Maret 2010P.15. Buku Besar Hutang Maret 2010P.16.
    MP10601000019/01708 tanggal 27 Januari 2010 yang diterbitkan olehPT Asuransi Dayin Mitra Tbk dengan nilai jaminan sebesar USD 8,361.00.bahwa barang impor Ascella Upright 55/20 Black 1, Ascella Spinner 69/25Exp Black 1, Ascella Spinner 80/29 Exp Black 1 dengan Bill of LadingNomor: 43630133004.014 tanggal 28 Januari 2010 dan Invoice Nomor:1800000100 tanggal 28 Januari 2010, telah diberitahukan dalam PIB Nomor:046525 tanggal 11 Februari 2010 dengan nilai pabean CIF USD 8,582.00(FOB USD 8,361.00 + Freight Cost
    Black 1, AscellaSpinner 69/25 Exp Black 1, Ascella Spinner 80/29 Exp Black 1 telahditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 10,740.00.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor PemohonBanding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 046525tanggal 11 Februari 2010 adalah Ascella Upright 55/20 Black 1, AscellaSpinner 69/25 Exp Black 1, Ascella Spinner 80/29 Exp Black 1 dariSanterlon International Inc dengan harga CIF USD 8,582.00 (FOB USD8,361.00 + Freight Cost
    kepada Pemohon Banding.bahwa berdasarkan surat Samsonite Asia Limited tanggal 1 Pebruari 2010menyatakan Samsonite Asia Limited memberikan wewenang kepadaPemasok Santerlon International Inc untuk mengirimkan langsung produkproduk Samsonite Asia Limited kepada Pemohon Banding dengan memakaiinvoice Samsonite Asia Limited.bahwa menurut Pemohon Banding, nilai transaksi yang Pemohon Bandingberitahukan dalam PIB Nomor: 046525 tanggal 11 Februari 2010 sebesar CIFUSD 8,582.00 (FOB USD 8,361.00 + Freight Cost
    CIF USD 8,582.00.MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap buktibukti pendukungkebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dalam persidanganserta data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa hargatransaksi yang tercantum dalam Invoice Nomor: 1800000100 tanggal 28Januari 2010 sebesar USD 8,361.00 yang diberitahukan oleh PemohonBanding dalam PIB Nomor: 046525 tanggal 11 Februari 2010 sebesar CIFUSD 8,582.00 (FOB USD 8,361.00 + Freight Cost
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1281/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PACIFIC PALMINDO INDUSTRI,
4628 Berkekuatan Hukum Tetap
  • );Bahwa Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal atas biayabiaya yang berhubungan langsung dengan penghasilan yang dikenai PajakPenghasilan bersifat final yaitu:untuk Belawan Direct Cost sebesar Rp 1.036.375.273,00untuk Belawan Indirect Cost sebesar sebesar Rp 3.467.441.684,00Rp 4.503.816.957,00Bahwa penghitungan tersebut di atas berdasarkan proporsi/prosentaseJumlahdari penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final dibagi seluruhpenghasilan Unit Belawan dikalikan dengan jumlah biaya (
    joint cost) denganpenghitungan sebagai berikut: Penghasilan Belawan Dalam Rupiah8.754.720.519,003.178.686.616,00 Belawan Third party Belawan Internal Halaman 4 dari 35 halaman.
    Putusan Nomor 1281/B/PK/PJK/2016 Oil Tanker Jumlah penghasilan 11.933.407.135,00Penghasilan Belawan yang dikenakan PPh final: 6.735.793.170,00Persentase Penghasilan Belawan yang dikenakan PPh final:Rp6.735.793.170,00: Rp11.933.407.135,00 x 100% 56% Beban Belawan Joint cost: Beban Langsung Belawan Joint cost (BLBJ) 1.850.670.130,00 Beban Tidak Langsung Belawan Joint cost (BTLBJ) 6.988.543.06C,00 Non Deductible Expenses (BTLB) *) (796.682.910,00)Jumlah biaya joint cost 8.042.530.280,00 Koreksi fiskal
    Putusan Nomor 1281/B/PK/PJK/20163.3.3.4.3.5.3.6.3.2.bahwa faktanya terkait dengan pembebanan Belawan /ndirectcost, Termohon Peninjauan Kembali telah mengidentifikasipenghasilan dan biaya yang ada dalam unit Belawan sebagaiberikut:Penghasilan Belawan dicatat dalam akun: 32003003 Other Income Belawan Storage 32003004 Other Income Belawan PumpingBiayabiaya di unit Belawan dicatat dalam akun: 52910000 Belawan Direct Cost Storage & Pumping 52920000 Belawan Indirect Cost Storage & Pumpingbahwa penghasilan
    pembukuan Termohon PeninjauanKembali diketahui bahwa BiayaBelawan Indirect cost adalahbiayabiaya yang terkait dengan penghasilan yang dikenakanPajak Penghasilan Final dan Pajak Penghasilan Tidak Final (jointcost) sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas alokasipembebanannya dapat dilakukan secara proporsionalberdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto;bahwa cara perhitungan koreksi atas Biaya BersamaBelawanIndirect Cost sebesar Rp1.501.449.677,00 yang sudah dilakukanPemohon Peninjauan
Putus : 13-03-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193/B/PK/PJK/2011
Tanggal 13 Maret 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. BUT. MOTOROLA, Inc.
18050 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Motorola Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding hanyamemberikan Budgeted Cost secara global yang disajikan dalamperhitungan rekapitulasi laba per project tanpa adanya perincianBudgeted Cost yang dijadikan dasar perhitungan Percentage ofCompletion per projectnya;Bahwa karena keterbatasan data dan dokumen yang diberikan olehTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, makaPemohon Peninjauan Kembalisemula Terbanding melakukan pengujian actual cost dalamperhitungan Percentage
    Bahwa dari pendekatan tersebutdiperoleh selisih negatif Actual Cost Services sebesar Rp.190.378.086.171,00 sehingga Harga Pokok Penjualan dikoreksinegative sebesar Rp. 190.378.086.171 ,00 dengan perincian sebagaiberikut: Total DPP Faktur Pajak Masukan Rp. 1.011.615.994.560Januari Desember 2004 Dikurangi DPP Faktur Pajak Masukan Rp. 80.436.861.370Untuk invoice 2003Jumlah Rp. 931.179.133.190Dikurangi DPP Faktur Pajak Masukan Rp. 239.793.552.000Untuk tagihan biaya 2002Actual cost service 2004 cfm Pemeriksa
    Rp. 691.385.581.190 Actual cost service 2004 cfm Termohon Peninjauan Rp. 501.007.495.019Kembali semula Pemohon Banding Hal. 11 dari 18 hal.
    Namun demikian,karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidak memberikan rincian biaya proyek maka tidak diketahui berapabesarnya actual cost yang terjadi di Tahun 2004.
    yang benarbenar merupakan actual cost di Tahun 2004 yaitu sebesar Rp.123.981.951.631,00.
Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
4337 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menerapkan metode Harga PokokPlus (Cost Plus) untuk menentukan margin wajarkarena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) bertindak sebagai contractmanufacturer dengan fungsi tambahan yaitu fungsiresearch and development.d.
    harusmerupakan barang yang mempunyaispesifikasi khusus.Bahwa oleh karena itu dapat juga dikatakanbahwa produk jadi (kendaraan bermotor)adalah juga merupakan barang yangmempunyai spesifikasi khusus sehinggadapat menggunakan pendekatan hargapokok plus (cost plus method).Bahwa sesuai dengan contoh penerapanmetode cost plus yang diuraikan dalamparagraf 2.54 OECD TP Guidelines, metodeyang paling tepat digunakan untuk mengujikewajaran harga jual perusahaan contractmanufacturer adalah dengan metode costHalaman
    metodeTransactional Net Margin Method (TNMM).Bahwa dalam hal ini tidak terdapat kesulitanuntuk menerapkan metode cost plussehingga dengan demikian tidak tepatapabila metode yang digunakan langsungmenuju kepada metode Transactional NetMargin Method (TNMM).c.
    Metode harga pokok plus (Cost plusmethod);3.
    Metode lainnya yang dapat diterimamisalnya metode Transactional NetMargin Method (TNMM).Bahwa pemilinan metode harus dilakukanmenurut urutan hierarki, apabila metodeharga pasar sebanding sulit diterapokan makadigunakan metode resale price atau metodecost plus.Bahwa demikian juga selanjutnya, jikametode resale price atau metode cost plussulit diterapkan maka baru digunakan metodeTransactional Net Margin Method (TNMM).Bahwa dalam hal ini tidak terdapat kesulitanuntuk menerapkan metode cost plussehingga
Putus : 19-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1259/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SYNGENTA INDONESIA
10961 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Total Cost yangdipergunakan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tersebut tidak tepat, karena alasan sebagai berikut :4.3.1.
    A:B 82,30% dan apabila dicermati, dalam Total Cost yang dipergunakansebagai PLI, terdapat biaya pembelian sebesarRp862.622.774.173,00 (86% dari total pembelian) yangdilakukan kepada atau dengan pihak yang mempunyaihubungan istimewa.Bahwa hal ini berarti bahwa penggunaan Total Cost sebagaiPLI tidak sesuai dengan OECD Transfer Pricing GuidelinesParagraf 2.88.Bahwa faktanya, dalam persidangan banding TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui danmenjelaskan bahwa biaya usaha dibukukan
    denominator yang digunakan adalah total cost.
    Indicator)yang dipilin Return On Total Cost tidak dapat dipertimbangkankarena menyebabkan volatilitas yang besar pada transferpricing.Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikatortingkat laba (Profit Level Indicator) yang dipilin TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu ReturnOn Total Cost tidak tepat karena denominator yang digunakanadalah total cost, dimana di dalam total cost tersebut terdapatpembelian (cost of raw material) yang sebagian besar berasaldari afiliasi
    production cost)yang belum tentu terkait untuk manufacturing, karena biaya tersebuthanya distribusikan berdasarkan volume penjualan.6.
Putus : 19-02-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 859 B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Februari 2014 — PT. DELTA DJAKARTA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding tidak setuju ataskoreksi tersebut dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Harga Pokok Penjualan sebesarRp4.724.464.301,00 karena selisih temuan Terbanding yang keliru dalammembandingkan Pemakaian Bahan di general ledger account :116141 Raw Material116142 Auxilary Material dan116143 Packaging Material sebesar Rp55.454.507.148,00sedangkan alokasi pemakaian bahan terbagi 2 yaitu : Harga Pokok Penjual (HPP) sebesar Rp53.614.735.368,00 Biaya Tetap (Fixed Cost
    Putusan No mor 859/B/PK/PJK/201310Halaman 58 alinea ke6:Bahwa Majelis tidak dapat meyakini perhitungan Pemohon Banding atasvariance yang timbul, yaitu Cost of Sales Production Variance danProduction VarianceStock Transfer,...Halaman 58 alinea ke8:Bahwa Majelis berkesimpulan pembelian bahan Tahun Pajak 2007 sesuaiGeneral Ledger adalah sebesar Rp56.100.400.173,00 dan Majelis tidakdapat meyakini pembelian menurut Pemohon Banding sebesarRp60.824.864.474,00 berdasarkan perhitungan harga pokok penjualan
    sebenarnya diakibatkan karenaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memahamikonsep Standar Costing yang digunakan Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dan secara umum digunakan olehperusahaanperusahaan besar, di mana dalam penghitungan hargapokok penjualan terdapat tambahan akun yang terdiri dari akun420100Cost of Sales Production Variance (quantity variance),514400Inventory DifferenceStock Transfer (price variance), alokasipemakaian bahan ke biaya utilities (fixed cost
    Bahwa koreksi tersebut sebenarnya merupakan koreksi atas variancedan lainnya yang terdiri dari akun 420100Cost of Sales ProductionVariance (quantity variance), 514400Inventory DifferenceStockTransfer (price variance), alokasi pemakaian bahan baku ke biayautilities (fixed cost) dan selisih penghitungan yang tidak diakui olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan rinciansebagai berikut (dalam Rp):420100 Cost of Sales Production Variance........ 6.639.183.252,514400 Inventory DiffStock
    Transfer............... (74.483.521,)Alokasi pemakaian bahan ke Fixed Cost........... (1.839.771.780,)Selisih penghitungan dari Termohon PK........... (95.000, )Selisih rekonsiliasi Pemakaian bahan............... (368.150,)Koreksi Termohon PK (semula Terbanding)....... 4.724.464.301,2.2.
Putus : 28-02-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 28 Februari 2014 — PT. WIRA INSANI VS RAMLAN ALIE
6024 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tunjangan tetap (Cost of Living Allowanceatau COLA : Rep1.320.000,00iil. Bonus Lapangan (Field Bonus) : USD 100/dayiv. Dalam Negeri (Domestic) : Rp200.000/hariv.
    Bahwa Surat UPnyatanyata tidak memenuhi syarat material karena hanyabersifat menerangkan apa yang Termohon Kasasi terimasebelumnya dan bahkan menanyakan kepastian mengenaiapakah Termohon Kasasi akan menerima manfaat yang sama.Dengan demikian, pendapat Judex Facti yang menyatakanbahwa Termohon Kasasi berhak atas tunjangan tetap (Cost ofLiving Allowance atau COLA) sebesar 55% adalah tidak dapatdibenarkan karena Surat UP tidak membuktikan bahwa PemohonKasasi menjamin tunjangan tetap (Cost of Living
    sepatutnya mengetahui bahwatunjangan tetap (Cost of Living Allowance atau COLA) yangditerima oleh Termohon Kasasi ketika dialinkan status kerjanyake Pemohon Kasasi talah sebesar Rp1.320.000,00 bukansebesar 55% dari gaji pokok Termohon Kasasi;Lebih lanjut, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, TermohonKasasi selalu menerima tunjangan tetap (Cost of LivingAllowance atau COLA) dan tidak pernah mengajukan keberatanmengenai besaran tunjangan tetap (Cost of Living Allowanceatau COLA) yang ia terima
    Nomor 635 K/Pdt.SusPHI/2013komponenkomponen gaji apa saja yang akan diterima olehTermohon Kasasi pada saat dialinkan dari JP kepada PemohonKasasi, maka jelas bahwa tindakan hukum Termohon Kasasiyang secara diamdiam menundukkan diri dan menerimatunjangan tetap (Cost of Living Allowance atau COLA) dan tidakpernah mengajukan keberatan mengenai besaran tunjangantetap (Cost of Living Allowance atau COLA) yang ia terimaselama bekerja dengan Pemohon Kasasi dapat dikategorikansebagai kontrak tersamar antara
    Dengan demikian, sangatlahberalasan bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untukmengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dariPemohon Kasasi dan membatalkan Putusan PHI Jakarta; Seandainyapun Termohon Kasasi berhak menerima tunjangantetap (Cost of Living Allowance atau COLA) sebesar 55% darigaji pokok (hal mana kami tolak dengan tegas), carapenghitungan tunjangan tetap (Cost of Living Allowance atauCOLA) yang diberikan oleh PHI Jakarta tidak sesuai denganUndangUndang Nomor 13/2003;ll.
Register : 01-08-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1084 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR;
5130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Metode Cost Plus (CPM) sangat tepat diterapkanuntuk menghitung harga wajar dibandingkan Motode TNMMdengan alasan sebagai berikut :1) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengakuisendiri Metode Cost Plus (CPM) yang diterapkan dalammenghitung harga wajar sebagaimana tertuang dalamLampiran 3A SPT Tahunan PPh Badan tahun Pajak 2008.Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU KUP besertamemori penjelasannya dan Pasal 4 ayat (1) UU KUP,Surat Pemberitahuan wajib diisi dengan benar, jelas,lengkap sesuai
    Bahwa dari sebagian isi dari SE04/PJ.7/1993 dapatdiartikan bahwa pendekatan harga pokok plus (Cost Plusmethod) dapat digunakan untuk barang yang mempunyaispesifikasi khusus misalnya semi finished products.Dengan demikian kriteria yang mengikat untuk dapatmenggunakan Cost Plus method adalah barang yangmempunyai spesifikasi khusus yang diberikan contohsalah satunya adalah semi finished products.
    Demikian juga selanjutnya, jika metode resale priceatau Metode Cost Plus sulit diterapbkan maka barudigunakan metode Transactional Net Margin Method(TNMM);Bahwa dalam hal ini tidak terdapat kesulitan untukmenerapkan Metode Cost Plus sehingga dengan demikiantidak tepat apabila metode yang digunakan langsungmenuju kepada metode Transactional Net Margin Method(TNMM);c.
    Metode harga pokok plus (Cost Plus method);4. Metode lainnya yang dapat diterima misalnya metodeTransactional Net Margin Method (TNMM).Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 1084/B/PK/PJK/20163.4.3.5.3.6.Bahwa pemilihan metode harus dilakukan menurut urutanhierarki, apabila metode harga pasar sebanding sulitditerapbkan maka digunakan metode resale price atauMetode Cost Plus.
    Demikian juga selanjutnya, jika metoderesale price atau Metode Cost Plus sulit diterapkan makabaru digunakan metode Transactional Net Margin Method(TNMM);Bahwa dalam hal ini tidak terdapat kesulitan untukmenerapkan Metode Cost Plus sehingga dengan demikiantidak tepat apabila metode yang digunakan langsungmenuju kepada metode Transactional Net Margin Method(TNMM);Bahwa Metode Cost Plus juga merupakan metode yangdipilin dan digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembalisebagaimana Termohon Peninjauan Kembali
Register : 16-10-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 952 B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LINDE INDONESIA, d/h PT. BOC GASES INDONESIA;
4931 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 26 CfmSPT/WPSewa Rp 1.581.178.263Jasa Rp 9.639.642.080Obyek PPh Pasal 26 CfmSPT/WP Rp 11.220.820.343Selisih Rp 971.842.470bahwa selisih tersebut merupakan Objek PPh 26 atas jasa teknik yangbelum dipungut;bahwa Pemohon Banding kurang dalam melakukan pemotongan Objek PPh26 atas jasa teknik/perbaikan atas kerusakan yang disebabkan oleh banjir,atas WPLN Cryostar Singapore Pte, Ltd;2. bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan keberatan adalah bahwakoreksi pemeriksa yang berasal dari Recondition Cost
    bahwa asuransi tidak menanggungkerugian atas banjir tersebut karena nilainya tidak melebihi batasminimal yang ditentukan perusahaan asuransi, tetapi sampai padasaat pembuatan laporan pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapatHalaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor Nomor 952 /B/PK/PJK/2015menunjukan surat klaim ke perusahaan asuransi maupun jawabanpenolakan atas klaim tersebut.Berdasarkan penelitian terhadap softcopy ledger dapat diketahui padaaccount provision for force majeur terdapat recondition cost
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangantara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 27Alinea ke8 dan Alinea ke9pahwa mengingat Terbanding tidak dapat menyampaikan bukti bahwajumlah sebesar Rp 971.842.470,00 merupakan pembayaran untuk jasatehnik dan dalam persidangan terbukti jumlah sebesar Rp971.842.470,00 dengan uraian PO 022663 Recondition cost of Turbinecartridge, merupakan saldo accrued atas pembelian barang
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 karenaberdasarkan penelitian terhadap buku besar (/edger) diketahui padaaccount Prov for Force Majeur terdapat biaya recondition cost ofturbine cartridge sebesar Rp 971.842.470,00 yang dibayarkankepada Cryostar Singapore Pte, Ltd. yang merupakan Wajib PajakLuar Negeri;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak dapat menunjukkan buktibukti dokumen impor seperti PIB,SSP PPh Pasal
    turbine cartridge 971.842.4703 Messindo Teknisia Rewinding cost for spare motor 20.443.1504 Sarana Bahana Mulia Service cost Siemens Engineer 64.887.400trouble switcCCTV system (Feb 08) 150.000.000Temporary import permit for TIG 125.000.000turbineAir Freight and handling of BOCGI 236.605.874Air freight of TIG turbine cartridge 120.000.000Total 1.715.575.5111 Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.37084/PP/M.VI/13/2012 tanggal08 Maret 2012menyatakan
Register : 16-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3948 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA;
3615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atasPajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013sebesar Rp923.009.769,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkanfakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat kekeliruan dalam menilaifakta dan menerapkan hukum, karena penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri di tahun pajak 2013 karena terdapat koreksi actual costsebesar USD 381.351,00; Pada Masa Pajak Juni 2013, actua/ cost
    yangdikoreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebesarUSD 84,510.00 atau senilai Rop839.009.790,00; Hal ini dapat diperolehpetunjuk bahwa actual cost Masa Pajak pajak Juni 2013 senilaiRp839.009.790,00; yang menjadi bagian dari omset Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali setelah ditambahkan margin10%.
    Dengan demikian koreksi DPP penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri yang dilakukan terbanding adalah 110% XRp839.009.790,00 = Rp923.009.769,00; dapat dibenarkan karena telahdilakukan sesuai dengan kewenangan yang terukur transaksi accruedcost of revenues tahun 2012 dan actual cost tahun 2013 tersebut dicatatdalam jurnal Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembaliyaitu :Halaman 7 dari 12 halaman.
    Cost of RevenuesCr. BankKedua jumal distas dsOr. Accrued ExpensesCr, BankCr Cost of Revenuesbiaya actualmerupakan biMerapi dengamerupakan memperhituneBerdasarkan Pasal 1 angkeHalaman 8 dari 12 halaman.
    Putusan Nomor 3948/B/PK/Pjk/2019Dengan demikian jurnal tersebut terbukti Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali belum melakukan pemungutan PPNbaik pada saat mencatat accrual cost of revenues di tahun pajak 2012maupun pada saat mencatat actua/ cost di tahun pajak 2013, sehinggaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali belummemungut pajak PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdapat dipertahankan karena telah dengan
Register : 14-10-2011 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.45000/PP/M.III/15/2013
Tanggal 21 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12850
  • penjelasan di atas, maka menurut Pemohon Banding koreksi positifyang dilakukan Terbanding atas biayabiaya yang berhubungan dengan proyekMEG Project, Shell Ecc Project dan Infrastructure Improvement and PaintingShop adalah tidak tepat dan oleh karena itu Pemohon Banding memohon koreksipositif tersebut dibatalkan;: bahwa terbanding melakukan koreksi atas biaya pada pos Harga Pokok Penjualansebesar Rp44.057.304.025,00 dengan alasan biaya tersebut tidak terkait denganpendapatannya sesuai konsep (maching cost
    dan barangyang diserahkan oleh Pemohon Banding tidak dapat diterima oleh pemilik proyekbahwa Terbanding mendalilkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 138Tahun 2000 bahwa bagi Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang berusaha dibidang jasa konstruksi yang proses pekerjaan fisiknya meliputi masa beberapa tahunpajak dihitung berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan.Bahwa pengakuan penghasilan dilakukan sesuai dengan prinsip persandingan biayadengan penghasilan (matching cost
    against revenue);bahwa dengan tidak adanya revenue/penghasilan yang diakui terkait proyek MEG diTahun 2008, maka cost/biaya atas konstruksi tidak dapat diakui di Tahun 2008,sesuai dengan prinsip matching cost against revenuebahwa berdasarkan keterangan Pemohon Banding bahwa proyek MEG masihberlanjut di Tahun 2009 dimana penghasilan atas proyek MEG baru diakui di Tahun2009, maka biaya proyek MEG tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilanbruto di Tahun 2008bahwa Majelis berpendapat sesuai
    menjadi objek Pajak Penghasilan yang tidak bersifatfinal, maka sebagai konsekuensinya seluruh biaya yang berhubungan denganproyek Oil Tanking Merak (OTM Project) merupakan biaya yang dapatdikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan kewajiban PPh Badan;Menurut MajelisMenurut TerbandingMenurut Pemohon2) Sebagian dari biaya yang dicatat dalam pembukuan sehubungan dengan proyekOil Tanking Merak (OTM Project) adalah biaya akrual dimana termasuk didalamnya adalah "accrued purchase" dan "labor cost
    Sesuai dengan standarakuntansi yang berlaku dan akuntansi peRpajakan yang berlaku di Indonesia,biaya akrual seharusnya dilakukan dalam dalam pembukuan untuk memenuhikonsep dasar pembukuan yaitu "matching cost against revenue";3) Menurut Pemohon Banding, pembebanan biaya akrual sehubungan denganaccrued purchase dan juga berhubungan dengan /abour cost merupakan bebanbiaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungankewajiban PPh Badan.
Register : 13-04-2017 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 252/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat:
WEBTOGO GMBH
Tergugat:
PT ASIA QUATTRO NET
174139
  • per tahun periode 2013 s.d tahun 2015 sesuai periodeberlakunya Proyek Telkomsel dengan rincian sesuai tabel berikut: Minimum License Cost Per 2013 2014 2015Tahun (Dollar AmerikaSerikat)500,000 543,912 498,011Maksimum License Cost Per 2013 2014 2015Tahun (Dollar AmerikaSerikat)900,000 900,000 900,00011.Bahwa Tergugat telah menerima dan mengkonfirmasi kedua12.13.14.dokumen BOQ tersebut dengan tidak memberikan revisi, penolakandan perubahan apapun khusus terkait klausul license cost hinggadiajukannya
    hingga saatini tagihan minimum license cost tahun 2013, sisa minimum licensecost tahun 2014 dan minimum license cost tahun 2015 belumdiperolenh Penggugat sehingga sangat beralasan Penggugatmemperkarakan Tergugat di depan hukum.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas diketahui:a.
    Kerugian Materiil Penggugat atas hilangnya pemasukan dariminimum license cost periode tahun 2013 s.d. tahun 2015sebesar USD 1,459,923 (satu juta empat ratus lima puluhsembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga Dollar AmerikaSerikat) dengan perincian sebagai berikut: Minimum license cost tahun 2013 sebesar USD 500,000; Sisa Minimum license cost tahun 2014 sebesar USD 461,912; Minimum license cost tahun 2015 sebesar USD 498,011.b.
    Kerugian Materiil Penggugat atas hilangnya pemasukan dariminimum license cost periode tahun 2013 s.d. tahun 2015Hal 9 dari 83 Hal Putusan No.252/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.sebesar USD 1,459,923 (satu juta empat ratus lima puluhsembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga Dollar AmerikaSerikat) dengan perincian sebagai berikut:Minimum license cost tahun 2013 sebesar USD 500,000; Sisa Minimum license cost tahun 2014 sebesar USD 461,912; Minimum license cost tahun 2015 sebesar USD 498,011.b.
    Angka 26Gugatan .hingga saat ini tagihan minimum license costtahun 2013, sisa minimum license cost tahun 2014 Hal 17 dari 83 Hal Putusan No.252/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. dan minimum license cost tahun 2015 belumdiperoleh Pengqgugat...; Angka 27 hurufc GugatanTergugat secara sengaja dan sadar melakukantindakan hukum ... terkait penghilanganklausul minimum dan minimum license cost pada BoQ tanpasepengetahuan dan persetujuan Penggugat ....
Register : 26-12-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 258/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 5 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : Tuan ASNIL Diwakili Oleh : MICHAEL SHERMAN
Terbanding/Tergugat : Tuan DANIEL YAMATO SILALAHI Diwakili Oleh : BASUKI RAHMAT, SH, MH, Dkk
6141
  • Desember : Rp167.845.901, Variabel Cost Duri Januari : Rp230.420.656, Variabel Cost agan Batu Januari : Rp167.845.901, Fixed Cist Duri Pebruari : Rp579.659.543, Fixed Cost Bagan Batu Pebruari : Rp352.299.503, Variabel Cost Duri Pebruari : Rp230.420.656, Variabel Cost Bagan Batu Pebruari : Rp167.845.901,Total Perkiraan Nilai Kwitansi : Rp1.896.335.061,Kerugian ImmaterilBahwa atas tindakan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalamkonvensi yang menimbulkan keraguan PT.
    , Fixed Cost Bagan Batu Pebruari : Rp352.299.503, Variabel Cost Duri Pebruari : Rp230.420.656, Variabel Cost Bagan Batu Pebruari : Rp167.845.901,Total Perkiraan Nilai Kwitansi : Rp1.896.335.061,Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 258/PDT/2018/PT PBR Kerugian ImmaterilBahwa atas tindakan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalamkonvensi yang menimbulkan keraguan PT.
    Rp. 167.845.901,e Fixed Cost Duri Februari Rp. 579.659.543,e Fixed Cost Bagan Batu Februari Rp. 352.299.503,e Variabel Cost Duri Februari Rp. 230.420.656,e Variabel Cost Bagan Batu Februari Rp. 167.845.901,Total Perkiraan Nilai Kwitansi Rp. 1.896.335.061,(Satu milyar delapan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh limaribu enam puluh satu rupiah); Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribuRupiah
    Bagan Batu Desemher : Rp. 167.845.901,e Variabel Cost Duri .Januari : Rp. 230.420.656, Variabel Cost Bagan Batu Januari :Rp. 167.845.901,e Fixed Cost Duri Februari : Rp. 579.659.543,e Fixed Cost Bagan Batu Februari : Rp. 352.299.503, Variabel Cost Dun Februari : Rp. 230.420.646, Variabel Cost Bagan Batu Februari Rp. 167.845.901,Total Perkiraan Nilai Kwitansi : Rp.1.896.335.061,(Satu milyar delapan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh limaribu enam puluh satu rupiah); "Bahwa amar
    167 .845.901.Fixed Cost Duri Bulan Februari Rp. 579.659.543.Fixed Cost Bagan Batu Bulan Februarl Rp. 352.299.503.Variabel Cost Duri Bulan Februari Rp. 230.420..656.Varlabel Cost Bagan Batu Bulan Februari Rp. 167,845.901.Total Keseluruhan yaitu Rp. 1.896.335.061.