Ditemukan 273 data
26 — 12
surat lain yangbersangkutan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbanganhukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telahterbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindakpidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan jenis shabusebagaimanadalam dakwaan subsidair telah tepat dan benar karena pertimbangan MajelisHakim Tingkat pertama didasarkan pada faktafakta hukum dan berdasarkanalat bukti yang diajukan dipersidangan oleh karenanya Majelis Hakiim
6 — 0
KompilasiHukum Islam menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan mutahyang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, sedangkanPasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mutah disesuaikan dengankepatutan dan kemampuan suami;Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakankesanggupannya untuk memberikan mutah kepada Termohon berupauang sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah );Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan bagi Termohon dankemampuan serta kesanggupan Pemohon, maka Majelis Hakiim
32 — 7
HAKiIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA(OX)eeDra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. Endin/Tajudin, S.AgPANITERA PENGGANTI,*Kumalasari, SH.Perincian Biaya : Pendaftaran Rp. 30.000,Proses Rp. ~50.000,Panggilan Rp. 290.000, .Redaksi Rp. 5.000,Meterai Rp. 6.000.Descente Rp. 1.000.000.Jumlah Rp. 1.381.000, (satu juta tiga ratus delapan puluh saturibu).;Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor: 1717/Pdt. G/2017/PA. Tng 5
8 — 6
NomorMenimbag, bahwa kemudian harus dipertimbangkan adalah tentanghubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyataadalah akta otentik yang tidak dibantah oleh Termohon, menikah pada tanggal20 Nopember 2011 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orangyang berkepentingan dan patut menjadi pihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokokperkara sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakiim
37 — 8
., ssebagai Hakim HakinmAnggsta, dam pada hari itu juga diucapkam olen Ketua Majelis Hakinn dalanmpersidangan terbuka untuk umumn dengam dihadiri olem para hakiim angapiatersebut dam H. MUHROJI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengam dihadirioleh Pennohomtanipa dihadiri olen Ternmohon,Ketua MajelisTtdl.Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.Hakinm Anggpta HakinmAnggpta IITt. Ttdl.Drs. SUPANGAT, M.H. H. MASRUKHIN, S.H., M.H.Panitera PenggantiTtalH. MUHROJI, S.H. Rincian Biaya Perkaran:1.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MOHAMMAD FAJARUDIN, S.H.
21 — 14
NegeriMojokerto pada tanggal 6 Desember 2021, sedangkan permintaan banding olehTerdakwa diajukan tanggal 8 Desember 2021, dan oleh Penuntut Umumtertanggal 9 Desember 2021 maka permintaan banding tersebut telah sesualdengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undangundang Nomor8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dan oleh Terdakwa ataupenasihat Hukumnya, tidak ada mengajukan Memori Banding, akan tetapi walaudemikian, Majelis Hakiim
55 — 7
NurhayaitiiLatuconsina, sebagai Hakiim Ketua Majelis serta Burhamudiim Manilet, S. Ag) daim SitiZainab Pelupessy, S.Hil., M.H., sebageii Hakinn Anggete, dam padm han itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebuit, dengandihadiri eleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Halim Tuasikal. S.HI.,sebagai Panitera Penggantiisertendiadiji Pesagugabtaapa hadimya dergugatat.Hakim Anggota I, PUAN RIBU RUPIAHBurhanudin Manilet, S.Ag Dra. Hj.
25 — 12
bandingtersebut dikesampingkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasariputusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahanterdakwa melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan jenis shabusebagaimana dalam dakwaan subsidair telah tepat dan benarkarena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama didasarkan pada faktafakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan olehkarenanya Majelis Hakiim
6 — 4
Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2)huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talaksatu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitumangka 4, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2017, pada pokoknya bahwa penyampaian salinanputusan/penetapan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, makadengan demikian Majelis Hakiim
44 — 8
Terdakwa dipandang masih terlalu ringan karena akibat perbuatanTerdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat sekitarnya dan disamping itujuga tujuan dijatuhnkan pidana bagi seseorang adalah untuk membuat jerasipelaku khususnya agar tidak berbuat lagi dimasa yang akan datang sertamampu menimbulkan dampak untuk pencegahan serta daya tangkal bagimasyarakat agar tidak berbuat seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas putusan Majelis Hakiim
Terbanding/Penuntut Umum : DEDY FRANKY, SH
21 — 16
Nasir tertanggal 28 Desember 2021,maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yangditentukan Pasal 233 ayat 2 Undangundang Nomor 8 Tahun 1981, sehinggamemenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa tidak adamengajukan Memori Banding, akan tetapi walau demikian, Majelis Hakiim TingkatBanding akan memeriksa dan meneliti Kembali berkas perkara ini untuk melihatpesesuaian pertimbangan hukumnya;Menimbang, bahwa setelah membaca
125 — 86
Hakimmenyimpulkan bahwa perkara ini bukan perkara gugatan Waris tetapi murnisengketa hak milik;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor:6459/Padt.G/2019/PA.Cbnyang pada pokoknya mengatur bahwa sengketa tersebut menjadi wewenangPeradilan Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakiim
7 — 0
tidakberhasil dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak hadirmenghadap mediator;Bahwa, pada harihari persidangan selanjutnya Tergugat tidakpernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut, dan Majelis Hakim pada setiap persidangan juga telahmengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, makapemeriksaan perkara dilanjutkhan dengan membaca surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, majelis hakiim
98 — 56
Il, tanggal 4 Januari 2019Hal. 7 dari 14 halaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Mks.kepada Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V tidakdatang menghadap untuk memeriksa berkas (Inzage);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama,berita acara dan Putusan Pengadilan Agama Sengkang, Memori Banding paraPembanding dan Memori Banding Pembanding II, Kontra Memori BandingTerbanding dan suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,Majelis Hakiim
OKI WINARTA,S.H
Terdakwa:
NOPI ARDI BIN ADNAN.
24 — 6
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November2020Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windryanto, S.H. berdasarkanPenetapan Ketua Majelis Hakiim Nomor 418/Pen.Pid/418/2020/PN Bls;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor418/Pid.Sus/2020/PN Bls tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim;Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN BIs Penetapan
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada Putusan Hakiim Tingat Banding Nomor 276/PDT/2008/PT.MKS,tanggal 22 September 2008, Hakim menggunakan istilah "kuasa mutlak",yang tidak terdapat/tidak diatur dalam ketentuan hukum yang mengaturtentang pemberian kuasa : Buku ke enam belas, Pasal 1792 sampaidengan Pasal 1819 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;Istilah "kuasa mutlak" digunakan pula oleh Hakim Tingkat Kasasi dalamputusannya Nomor 444 K/Pdt/2009, tanggal 12 April 2011;b.
Pada Putusan Hakiim Tingat Banding Nomor 276/PDT/2008/PT MKS,tanggal 22 September 2008;Hal. 23 dari 27 hal. Put.
15 — 2
kepada si pelaku dapat dimintai pertanggung jawabanterhadap perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatansebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa M.Ali Salam BinHasbi Puddin ;Menimbang, terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalampersidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan11yang diajukan kepadanmya baik pertanyaan Majelis Hakiim
8 — 0
Rekonpensi telahmengajukan gugat rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahawa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, TergugatRekonpensi menolak gugatan rekonpensi tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi menolak gugatantersebut, maka Penggugat Rekonpensi harus membuktikan gugatan rekonpensinya;Menimbang, bahwa dalam sidang pembuktian, Penggugat Rekonpensi tidakpernah hadir di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan,dengan demikian Majelis Hakiim
64 — 20
dinyatakan putus karenaperceraian, dengan alasan pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat yang semula berjalan baik dan harmonis, pada tahun2010 mulai sering timbul percekcokkan secara terus menerus yang di sebabkanoleh ulah Tergugat yang suka mabukmabukan, suka mencaci maki dan memukulPenggugat, sehingga Penggugat tidak lagi memiliki rasa cinta terhadap Tergugatdan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakiim
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
DanMajelis Hakiim Pengadilan Negeri Gianyar telah pula melakukanpemeriksaan setempat atas tanah sengketa pada tanggal 23 November2001 yang hasilnya tertulis pada Berita Acara Pemeriksaan Perkara(Halaman 23 putusan Pengadilan Negeri Gianyar).Bahwa Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusannya tidak memberikanpertimbangan hukum apakah sudah sesuai hasil pemeriksaan setempatdengan identitas, luas serta batasbatas tanah sengketa sebagaimana yangtercantung pada gugatan dari Para Penggugat Asal (Para Pemohon