melaksanakan hak dan kewajiban masingmasing sebagai suami istrisebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetapdipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrinhukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Asybah wanNadhoir, halaman 62, yangberbunyi sebagai berikut:(UY 1A UB fg olads SY) cet Leenall Gila Gye colig) des Lidell

sedemikian rupasifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (way out), maka perceraianadalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanyaterlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yangkalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal ituakan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada halmenolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuantersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:ce elt te a cha a Lidell

melaksanakan hak dan kewajiban masingmasing sebagai suami istrisebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetapdipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrinhukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Asybah wanNadhoir, halaman 62, yangberbunyi sebagai berikut:(UY 1A UB fg olads SY) cet Leenall Gila Gye colig) des Lidell

dan Termohonsudah tidak harmonis lagi, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (way out),maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon, agar terlepas daribeban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalaudipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akanmenimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolakmafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebutsesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:ce elt te a cha a Lidell

besar, maka Majelis Hakimberpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalahperceraian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebutsematamata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belahpihak serta untuk meminimalisir eksesekses negatif atau kemudharatan yanglebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan gaidah ushul yang berbunyi;(AY 2A Ua ty lak VN) ed Led Gals ye Cg) 2s Lidell

besar, maka Majelis Hakimberpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalahperceraian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebutsematamata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belahpihak serta untuk meminimalisir eksesekses negatif atau kemudharatan yanglebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan gaidah ushul yang berbunyi;(AY 2A Ua ty lak VN) ed Led Gals ye Cg) 2s Lidell

Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yangberbuny/i:Celccnall ute (pie pies Lidell 9Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjagakemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telahberalasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo.

Kitab AlAsyobah wanNadhair halaman 62 yang berbunyi sebagai berikut :(VY sys Uaall g ola Yt) cel Laced Cals Gyo Cols) as Lidell 10Artinya : Menolak kerusakan itu lebih utama untuk mendatangkankemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa apabilasalah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dantidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suamiisteri itu telah terjadi perselisihan

rupa sifatnya, makaperlu dicarikan jalan keluarnya (way out), maka perceraian adalah solusi yangterbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari bebanpenderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan jugauntuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkanmafsadah yang lebin besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebihdiutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidahFikih yang berbunyi:co al) al le a he as Lidell

kemadhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakimberpendapat jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon perceraian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebutsematamata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belahpihak serta untuk meminimalisir eksesekses negatif atau kemudharatan yanglebin berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan gaidah ushul yang berbunyi;(AY 22 Ua ty ola VN) ed Leal Cals ye CA gi 2s Lidell

melaksanakan hak dan kewajiban masingmasing sebagaisuami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, maka apabila perkawinan antara Pemohon danTermohon tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkanmafsadat yang lebih besar lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihdoktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Asybah wan Nadhoir,halaman 62, yang berbunyi sebagai berikut:(1% = ys Ua Ng old Yh) cel Lecenall Gils Cpe col gl dens Lidell

bercerai dan telah didasarkan padaalasan yang dibenarkan hukum dan telah pula terbukti, maka hal tersebutmenjadi fakta bahwa perkawinan tersebut telah rusak/oermasalah, sehinggaapabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akanmenimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahalmenolak mafsadatebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimanakaidah fikih yang diambil alin oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalamperkara ini berbunyi:Cellucral) Gila Je puis tus Lidell

salah satu pihaktelah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka haltersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehinggaapabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akanmenimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahalmenolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai mas/ahatnya sebagaimanakaidah fikin yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalamperkara ini berbunyi:Cellncrall Gila Je puis tun Lidell

dapat melaksanakan hak dan kewajiban masingmasing sebagaisuami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, maka apabila perkawinan antara Pemohon danTermohon tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkanmafsadat yang lebih besar lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihdoktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Asybah wan Nadhoir,halaman 62, yang berbunyi sebagai berikut:spi UAL fg ola Yi) cet Leal) Gale Cpe tig) tees Lidell

besar, maka Majelis Hakimberpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalahperceraian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebutsematamata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belahpihak serta untuk meminimalisir eksesekses negatif atau kemudharatan yanglebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan gaidah ushul yang berbunyi;(AY 2A Ua ty lak VN) ed Led Gals ye Cg) 2s Lidell

keadaan rumah tangga yang demikianadanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudaratan yanglebin besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yangberkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untukmengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraiandipandang sebagai jalan keluar (solution) yang tepat, karena dalam hukumIslam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatansesuai dengan kaidah Ushul Figih yang berbunyi:Co el te i a he es Lidell

Gila JE puie tus Lidell jyArtinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturanpemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.

Ikatan perkawinan Penggugatdengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankansuatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawamaslahat, bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi keduabelah pihak maupun bagi anakanak mereka,sementara kaidah hukummenyatakan:co al) al le a he as Lidell guArtinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, MajelisHakim

bercerai dan telah didasarkan padaalasan yang dibenarkan hukum dan telah pula terbukti, maka hal tersebutmenjadi fakta bahwa perkawinan tersebut telah rusak/bermasalah, sehinggaapabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akanmenimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahalmenolak mafsadatebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimanakaidah fikih yang diambil alin oleh majelis hkaim sebagai pertimbangan dalamperkara ini berbunyi:Cellucral) Gila Je puis tus Lidell

besar, maka Majelis Hakimberpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalahperceraian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebutsematamata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belahpihak serta untuk meminimalisir eksesekses negatif atau kemudharatan yanglebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan gaidah ushul yang berbunyi;(AY 22 Ua ty lb YN) ed Leal Cals ye Ig) 2s Lidell