Ditemukan 8103 data
59 — 16
Para Penggugat/Terbandingdengan Surat Nomor W20A/2159/Hk.05/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara initelah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurutCaracara yang ditentukan dalam perundangundangan, maka permohonanbanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor03
Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi/Pembanding pihak yang kalah maka sesuai maksud Pasal 192 ayat(1) R.Bg dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara inibaik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding ;Memperhatikan pasalpasal dalam peraturan perundangundangan lainnyadan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secaraformal dapat diterima;Dalam Konvensi Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor03
/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 6 September 2017 Miladiyah yang bertepatandengan tanggal 15 Zulhijjah 1438 Hijriah;Dalam Rekonvensi Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor03/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 6 September 2017 Miladiyah . yangHal. 10 dari 12 Hal.
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
unittangki pendam yang terletak di jalan Raya Sidodadi, Desa Sidodadi,Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Padasuka, Propinsi Lampung adalahsah dan tidak terbantahkan merupakan pemilik Pelawan (Vide Bukti P1s/d Bukti P6);Bahwa Mengenai Sita Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan III(dhi.Pemohon sita Eksekusi) adalah yang merupakan tanah milikPelawan (Vide Bukti P1, P2, P4, P5 dab P6) yang dimintakan SitaEksekusi oleh Terlawan III (dhi.Pemohon Sita Eksekusi), sehinggaterbukti demi hukum Penetapan Sita Eksekusi Nomor03
/Pen.Pdt.Eks/2015/PN Kot., juncto Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Kta,Tanggal 04 Maret 2013 juncto Berita Acara Sita Eksekusi PersamaanNomor 14/B.A Padt.G/2012/PN Kta juncto Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Kta,Tanggal 04 Maret 2015, adalah cacat hukum;Bahwa oleh karena Penetapan Sita Eksekusi Nomor03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN Kta = juncto Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Kta,Tanggal 04 Maret 2013 juncto Berita Acara Sita Eksekusi PersamaanNomor 14/B.A Padt.G/2102/PN Kta juncto Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Kta,Tanggal 04 Maret 2015.
Bahwa untuk memperkuat dan memperjelas Perlawanan yang diajukan11.oleh Pelawan, maka berikut ini Pelawan memberikan dasar hukum yangmembuktikan dimana Penetapan Sita Eksekusi Nomor03/Pen.Pdt.Eks/2015/PN Kot., juncto Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Kta,Tanggal 04 Maret 2013 juncto Berita acara Sita Eksekusi PersamaanNomor 14/B.A Padt.G/2012/PN Kta juncto Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Kta,Tanggal 04 Maret 2015, yang diajukan oleh Terlawan III (dhi.PemohonSita Eksekusi dhi.
uraianuraian sebagaimana mestinya telah Pelawankemukakan di dalam Perlawanan ini, maka jelas bahwa PerlawananPihak Ketiga( derden verzet ) yang diajukan oleh Pelawan sangatberalasan dan berdasarkan hukum dan keadilan, sehingga olehkarenanya sangat patut dan sudah sepantasnya untuk dikabulkankeseluruhannya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pelawan mohonkepada Pengadilan Negeri KotaAgung agar memberikan putusan sebagaiberikut:Primair1.WNMenerima Perlawanan atas Penetapan Sita Eksekusi Nomor03
Notaris dan PPAT di Tanggamus, yang terletak diJalan Raya Sidodadi, Desa Sidodadi, Kabupaten Pringsewu, KecamatanPadasuka, Propinsi Lampung;Menyatakan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor03/Pen.Pdt.Eks/2014/PN Kot tanggal 18 November 2014 jJuncto PutusanNomor 14/Pdt.G/2012/PN Kta tanggal 04 Maret 2013 juncto PutusanPengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 09/Pdt/2013/PT TK.
389 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
AbdiKarya Tamanusa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (foto copyyang dilegalisir);4 (empat) lembar kontrak sewa~ alat berat nomor03/KSA/MN/NBNH/XV/2004 tanggal 15 Juli 2004 1 (satu) unit alat typeExavator Kobelco SK200 serial number D34062337 No. CasisYN.26266 yang disewa PT. Nusa Bangun Niaga Hijau dari CV.
AbdiKarya Tamanusa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (foto copyyang dilegalisir);4 (empat) lembar kontrak sewa~ alat berat nomor03/KSA/MN/NBNH/XV/2004 tanggal 15 Juli 2004, 1 (satu) unit alat tipeExcavator Kobelco SK200 serial number D34062337 No. Casis YN.26266 yang disewa PT. Nusa Bangun Niaga Hijau dari CV.
Multi Niaga yang belum ditandatangani oleh kedua belahpihak (foto copy yang dilegalisir);5 (lima) lembar kontrak/ sewa alat berat nomor03/SKA/MIN/NBNH/XV2004 tanggal 29 November 2004 1 (satu) unitBuldozer Caterpilar model D8K S/N462886 yang disewa PT. NusaBangun Niaga Hijau dari CV.
AbdiKarya Tamanusa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (foto copyyang dilegalisir);4 (empat) lembar kontrak sewa~ alat berat nomor03/KSA/MN/NBNH/XV/2004 tanggal 15 Juli 2004, 1 (satu) unit alat typeExcavator Kobelco SK200 serial number D34062337 No. CasisYN.26266 yang disewa PT. Nusa Bangun Niaga Hijau dari CV.
Multi Niaga yang belum ditandatangani oleh kedua belahpihak (foto copy yang dilegalisir);5 (lima) lembar kontrak/sewa alat berat nomor03/KSA/MIN/NBNH/XV2004 tanggal 29 November 2004 1 (satu) unitBoldozer Caterpilar model D8K S/N4628826 yang disewa PT. NusaBangun Niaga Hijau dari CV.
54 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi kompetensi absolut;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor03/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 15 Agustus 2017, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dengan Putusan Nomor 175/B/2017/PTTUN Mks, tanggal12 Desember 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan
2018undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 26 Februari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.Menerima permohononan kasasi dari Pemohon Kasasi dahuluPembanding/T ergugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 175/B/2017/PT.TUN Mks, tanggal 12 Desember 2017 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor03
26 — 6
suratgugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud danisinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengartanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas namaPenggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah Nomor03
singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, KabupatenBanyumas, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor03
atau tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dinyatakan tidak hadirdan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas namaPenggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaPutusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Buol@ Halaman 9Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah Nomor03
77 — 35
Gugatan Penggugat salah alamat bahwa penggugat dalam gugatannyayang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Soe di bawah register No27/Pdt.G/2017/PN Soe pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan objeksengketa adalah wanprestasi yang di lakukan oleh Tergugat , Tergugatll, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VIIterhadap Penggugat ;Kalau dilinat dalam isi Surat Perintah Kerja nomor03/TPK/DS.KBT/SPK/2016 tangal 06 Agustus 2016 yang di tandataganioleh Penggugat dan Tergugat maka wajar
Bahwa memang benar awal pelaksanaan pekerjaan Tergugat telahmelakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 76.000.000(Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) untuk pembayaran Water TankTruck, Mesin gilas (vibro Roller), mobilisasi dan Demobilisasi sesuaidengan pasal 2 Surat Perintah kerja Nomor 03/TPK/DS.KBT/SPK/2016 tangal O06 Agustus 2016 namunpembayaran yang dilakukan Tergugat telah melebihi nilai pekerjaanatu prestasi yang termuat dalam Pasal 2 Surat perintah Kerja nomor03 /TPK/DS.KBT/SPK/2016 tangal
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi;Menyatakan bahwa Penggugat belum melaksanakan kewajibanPenggugat sesuai dengan isi pasal 6 Surat Perintah Kerja nomor03/TPK/DS.KBT/SPK/2016 tangal 06 Agustus 2016;Menyatakan sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat tidaktepat oleh karena Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi;Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017PN Soe5.
Stefany;Menimbang bahwa dalildalil Penggugat tersebut, Para Tergugatsebagian membenarkan dalil Penggugat yakni antara Penggugat denganTergugat telah menadatangai perjanjian Surat Perintah Kerja Nomor03/TPK/DS.KBT/SPK/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan telah melakukanpembayaran sebesar 35 % atau sebesar Rp76,000.000 (tujuh puluh enamjuta rupiah) untuk pembayaran Water Tank Truck, Mesin Gilas (Vibro Roller),mobilisasi dan demobilisasi sesuai dengan pasal 2 Surat Perintah KerjaNomor 03/TPK/DS.KBT/SPK/
SEFANI telah memenuhi dan ParaTergugat harus sudah melunasi kewajibannya selambatlambatnya padatanggal 30 Desember 2016 adalah Wanprestasi terhadap petitum tersebutmajelis hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak bisameyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor03/TPK/DS.KBT/SPK/2016 tanggal 6 Agustus 2016 yang telahdipertimbangkan diatas maka perbuatan Tergugat tidak membayar sisakekurangan sebesar Rp. 198.030.7500 ( seratus sembilan puluh delapanjuta tiga puluh ribu tujuh
Terbanding/Penggugat : CHANDRA, SE
Turut Terbanding/Tergugat : BUPATI KABUPATEN BENGKALIS
Turut Terbanding/Tergugat : PEJABAT PELAKSAN TEKNIS PELAKSANAAN (PPTK) DINAS BINA MARGA dan PENGAIRAN KABUPATEN BENGKALIS
Turut Terbanding/Tergugat : PT.WIDYA GRAHA ASANA
Turut Terbanding/Tergugat : PT BANK RIAU KEPRI Cq.BANK RIAU KEPRI CAPEM RUMBAI
26 — 14
HukumPembanding/Tergugat II dan Ill tersebut, menurut Majelis Hakim TingkatBanding, telah cukup jelas dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim TingkatPertama, dan lagi pula tidak ada halhal baru yang harus dipertimbangkan makamemori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dan III tersebutharus dikesampingkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacadengan teliti dan cermat berkas perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2013/ PN.BKSbeserta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor03
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor03/Pdt.G/2013/PN.BKS tanggal 15 April 2014 yang dimohonkanbanding tersebut ;3.
DEISY WALANDA MANTIRI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Turut Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN
3.KEPALA BADAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH MINAHASA SELATAN
22 — 10
Sembilan puluh tiga juta seratus sembilanpuluh ribu rupiah) dipotong pajak sesuai Undangundang;Pasal 2Tergugat melalui Turut Tergugat III setuju untuk membayar kepadaPenggugat sisa dana yang sebelumnya belum dibayarkan sebagai haknyasebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (4) sejumlah Rp93.190.000,(sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dipotong pajaksesuai Undangundang, atas pekerjaan Peningkatan Daerah IrigasiTumaluntung yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor03
DPUMS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 di ADD Nomor04/AMDKONTRAK/PPKSDA/DPUMS/VIII/2016 tanggal O08 Agustus 2016dengan jangka waktu pelaksanaan 240 hari kalender sebagaimana Pasal 1angka (1), yang diperhitungkan sejumlah Rp1.863.800.000, (satu milyardelapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);Pasal 31) Cara pembayaran terhadap sisa hak Penggugat berdasarkan Pasal (2)diatas, terhadap pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Tumaluntungyang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor03
165 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surabaya tersebut yang akan disita eksekusi tersebut,Pelawan miliki atas dasar membeli pada mulanya dalam bentuk Chasis dariTurut Terlawan dan harganya pun telah Pelawan bayar lunas.Selanjutnya chasis tersebut oleh Pelawan dipesankan body busnya padaperusahaan karoseri, dan harga bodynya pun sudah Pelawan bayar lunastermasuk kelengkapan dalam bus yaitu tempat duduk, ac dll.Halaman 2 dari 26 hal Putusan Nomor 992 K/Padt.SusPailit/20166.10.Bahwa dari inzage sesuai dalih gugatan Terlawan dalam perkara Nomor03
Lancar Motor) sebagai Terlawan IIl dan PTHartono Raya Motor sebagai Turut Terlawan sebagai pihak dalam perkaraini, sedangkan sesuai dengan bukti dan fakta hukumnya bahwa SetiyonoRaharjo (Pemilik Lancar Motor) sebagai Terlawan III dan PT Hartono RayaMotor sebagai Turut Terlawan adalah bukan sebagai pihak dalam PerkaraEksekusi Nomor 45/Pdt.Eks/2014/PN.Smg terhadap Putusan MahkamahAgung RI Nomor 291K/Pdt.SusPailit/2014 tanggal 18 Maret 2015 joPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor03
Benz, Nomor Mesin dengan Sertifikat JaminanFidusia Nomor W13.552378.AH.05.01"Bahwa karena perlawanan ini terhadap sita eksekusi sebagai pelaksanaansertifikat jaminan fidusia, seharusnya Judex Facti memeriksa dan mengadiliposita perlawanan yang mempermasalahkan sertifikat jaminan fidusia yangfakta hukumnya berawal hanya dari surat pernyataan BPKB bawah tangandari Termohon Kasasi Ill.bahwa akan tetapi Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya justru hanyamemberikan pertimbangan hukum adanya putusan Nomor03
/G.PMH/2014/PN.Niaga.Smg jo Nomor 29/K/Pdt.Sus.Pailit/2014.Bahwa Judex Facti menyandarkan adanya putusan Nomor03/G.PMH/2014/PN.Niaga.Smg jo Nomor 29/K/Pdt.Sus.Pailit/2014sebagaimana bukti tertanda P16 dan P17 (yang sama dengan Bukti T.I1dan T.2) bahwa Termohon Kasasi adalah kreditur separatis (pbemegangjaminan fidusia)Bahwa perkara tersebut bukan penetapan, perkara tersebut gugatanmelawan hukum itu pihaknya hanya PT Citra Mandiri Multi Finance denganKurator saja, tentu putusan terbatas mengikat pihak
Niaga Smg.Oleh karena tidak sebagai pihak, maka Pemohon Kasasi maupun TermohonKasasi tidak terikat dan tidak tunduk atas putusan perkara Nomor03/G.PMH/2014/PN.
DEISY WALANDA MANTIRI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Turut Tergugat:
1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN
3.KEPALA BADAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH MINAHASA SELATAN
17 — 12
Sembilan puluh tiga juta seratus sembilanpuluh ribu rupiah) dipotong pajak sesuai Undangundang;Pasal 2Tergugat melalui Turut Tergugat IIl setuju untuk membayar kepadaPenggugat sisa dana yang sebelumnya belum dibayarkan sebagai haknyasebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (4) sejumlah Rp93.190.000,(sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dipotong pajaksesuai Undangundang, atas pekerjaan Peningkatan Daerah IrigasiTumaluntung yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor03
DPUMS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 di ADD Nomor04/AMDKONTRAK/PPKSDA/DPUMS/VIII/2016 tanggal O08 Agustus 2016dengan jangka waktu pelaksanaan 240 hari kalender sebagaimana Pasal 1angka (1), yang diperhitungkan sejumlah Rp1.863.800.000, (satu milyardelapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);Pasal 31) Cara pembayaran terhadap sisa hak Penggugat berdasarkan Pasal (2)diatas, terhadap pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Tumaluntungyang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor03
247 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan ditolak olehPengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor03/G/2019/PTUN.MDO, tanggal 6 Agustus 2019, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dengan Putusan Nomor 126/B/2019/PT.TUN.MKS,tanggal 4 November 2019;Menimbang, bahwa sesudah
Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 126/B/2010/P.TUN.MKS yang menguatkankeputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor03/G/2019/PN.TUN.MDO;3.
303 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
., juncto Nomor03/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby., juncto Nomor 77/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Sby., juncto Nomor03/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Sby., yang dibuat
oleh Wakil Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2017, Penasihat Hukum TerdakwaIl mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby., juncto Nomor 77/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Sby., juncto Nomor03/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pembanding/Tergugat II : PANITIA PENGARAH MUSYAWARAH DAERAH XIV BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INONESIA Diwakili Oleh : BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pembanding/Tergugat III : PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH XIV BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INONESIA Diwakili Oleh : BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pembanding/Tergugat IV : BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA Diwakili Oleh : BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pembanding/Tergugat V : HERMAN HEIZER Diwakili Oleh : BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Terbanding/Penggugat I : IR. RINGO BOY MARWAN POMBO<br
66 — 23
Haltersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Angka 8 huruf a yangditegaskan dalam Pasal 3 angka 1 Peraturan Organisasi HIPMI Nomor03/PO/HIPMI/XI/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan MusyawarahDaerah/Cabang HIPMI;b.
Tentang penerapan persyaratan Bakal Calon Ketua Umum BPD HIPMI Sulselmasa bakti 20162019 menjadi Calon Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel,bertentangan dengan hal sebagaimana diatur dalam norma Pasal 23 ART yangditegaskan pada norma Pasal 13 Peraturan Organisasi HIPMI Nomor03/PO/HIPMI/XI/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan MusyawarahDaerah/Cabang HIPMI;c.
Turut Terggugat menolak seluruh dalin Para Penggugat karena Tergugat danTergugat II telah memberikan klarifikasi bahwa utusan masingmasing cabangtelah sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Organisasi HIPMI Nomor03/PO/HIPMI/XI/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan MusyawarahDaerah/Cabang HIPMI; Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 204/PDT/2018/PT.MKSb.
70 — 20
Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor03/G/2016/PTUN.DPS. tanggal 23 Juni 2016; 3. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungandengan perkara inl; 20+ 202222222222 one n=TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor 03/G/2016/PTUN.DPS. tanggal 23 Juni 2016 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : +1.
No.209/B/2016/PT.TUN.SBY.Bahwa Para Penggugat/Pembanding menyatakan banding terhadapPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor03/G/2016/PTUN.DPS. tanggal 23 Juni 2016 tersebut, pada tanggal 23 Juni2016 yang diterangkan dalam Akta Permohonan Banding yangditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasardan Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding.
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 892 PK/Pdt/2017Hilir/1985 tanggal 5 Juli 2012, luas 43.835 M2 atas nama HajiMachmud Haji Sulaiman adalah sah milik Penggugat;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telan melakukan perbuatanmelawan hukum;Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor03/1989 tanggal 5 Desember 1989;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung rentengmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat
29/Pdt.G/2013/PN Mpw., tanggal 21 Juli2014, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 7/KelurahanWajok Hilir tanggal 26 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 2641/WajokHilir/1985 tanggal 5 Juli 2012, luas 43.835 M2 atas nama Haji MachmudHaji Sulaiman adalah sah milik Penggugat; Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor03
Jamaludin
25 — 20
Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310030808720003, KartuKeluarga (KK) No. 6310031508120002, Kutipan Akta Kelahiran NomorO0100/IST/CSLTB/I/2014 dan Kutipan Akta Nikah Nomor03/06/III/2010;Bahwa kemudian di dalam paspor Pemohon yang di keluarkan KepalaKantor Imigrasi Samarinda tertanggal 24 Maret 2011, dengan NoPaspor A 0031969 nama Pemohon tercatat sebagai DJAMALUDDINJUHRI ABDULLAH;Hal 1 dari 11 Hal.
Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310030808720003, KartuKeluarga (KK) No. 6310031508120002, Kutipan Akta Kelahiran NomorO100/IST/CSLTB/I/2014 dan Kutipan Akta Nikah Nomor03/06/III/2010, sebagaimana telah disebutkan di atas, nama Pemohonyang benar adalah JAMALUDIN ;Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 08081972 sesualyang tercatat di Kartu.
Nikah Nomor :03/06/III/2010 ;Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membenarkan nama Pemohondari nama DJAMALUDDIN JUHRI ABDULLAH sebagaimana yangtercatat di paspor No Paspor A 0031969 yang telah dikeluarkan olehKantor Imigrasi Samarinda tertanggal 24 Maret 2011, diganti menjadinama JAMALUDIN sesuai dengan Dokumen Kependudukan Pemohonyaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310030808720003, KartuKeluarga (KK) No. 6310031508120002, Kutipan Akta Kelahiran NomorO100/IST/CSLTB/I/2014 dan Kutipan Akta Nikah Nomor03
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkarasecara tanggung renteng sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluhsatu ribu rupiah);Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiManado dengan Putusan Nomor 101/PDT/2014/PT.Mdo tanggal 29 Oktober2014 dengan amar sebagai berikut;Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semulaTerlawan ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor03
SepertinyaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo terkesan takut mengikuti pertimbangan hukum dan putusanPengadilan Negeri Tahuna tanggal 20 Mei 2014 #+:Nomor03/Pdt.Plw/2013/PN.Thna yang amarnya antara lain berbunyi: Menetapkanbahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2130K/Pdt/2009 tanggal 31 Desember 2010 Junto Putusan Pengadilan TinggiManado Nomor 22/Pdt/2009/PT.Mdo tanggal 22 April 2009 Junto PutusanPengadilan Negeri Tahuna Nomor 22/Pdt.G/2008
Dan oleh karena MajelisHakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut ingin menghindar dari bebanmoral sebagai Hakim Tinggi untuk mengomentari keputusan pengadilansebelumnya yang sudah salah/keliru, maka dibuatlah pertimbangan hukumdan penerapan hukum~ sedemikian rupa ketidakbenaran danketidakjelasannya untuk dan guna melandasi keputusannya yang berbunyi: Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor03/Padt.Plw/2013/PN.Thna tanggal 20 Mei 2014; Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar
Nomor 2468 K/Pdt/2015mengadili perkara a quo, maka pasti dalam pertimbangan hukum danputusannya tidak membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor03/Pdt/Plw/2013/PN.Thna tanggal 20 Mei 2014 dan menyatakan Pelawanadalah Pelawan yang benar*.
45 — 24
., (dua ribu rupiah)Membaca Akta permintaan banding, bahwa padatanggal 11 April 2011 dihadapan Panitera PengadilanNegeri Pamekasan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding atas putusanPengadilan Negeri Pamekasan Nomor03/Pid.B.An/2011/PN.Pks. tanggal 11 April 2011 ;Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding,bahwa pada tanggal 13 April 2011 oleh = JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Pamekasan permintaanbanding Jaksa Penuntut Umum tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa ;Membaca
Pid.B.An/2011/PN.Pks. yangdiminta banding tersebut di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pamekasan =;Menimbang,Menimbang, bahwa = permintaan banding dariJaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktudan menurut tata cara serta memenuhi syarat syaratyang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari danmeneliti dengan seksama berkas perkara, beritaacara persidangan, dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Pamekasan Nomor03
1.EDY BINTARA alias EDDY BINTARA
2.NYONYA MARYATI
Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
2.Felisia Kurniati Hermawan, SH, Mkn.
3.P.T. BPR DANA UTAMA, SOLO
42 — 13
Ketua Pengadilan NegeriSukoharjo Nomor W.12.U.32/1635/Pdt.04.01/VIII/2018 tanggal6 Agustus 2018 (vide Bukti TIl1), Pengadilan Pengadilan NegeriSukoharjo meminta bantuan Terlawan IV untuk melaksanakan lelangeksekusi atas Obyek Lelang a quo dengan menyertakan dokumendokumen persyaratan lelang diantaranya:e Penetapan Eksekusi Lelang Ketua Pengadilan Negeri SukoharjoNomor 03/Pdt.Eks/2015/PN Skh tanggal 6 Agustus 2015 (vide BuktiTII5);e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor03/Pdt.Eks/2015/
PN.Skh tanggal 10 Juli 2015 (vide Bukti TII6);e Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 03/PDt.Eks/2015/PN.Skhtanggal 04 Agustus 2015 (vide Bukti TII7);e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor03/Pdt.Eks/2015/PN.Skh tanggal 22 Mei 2015 (vide Bukti TII8)e Berita Acara Aanmaning Nomor 03/Pdt.Eks/2015/PN.Skh (videBukti TII9);e Fotokopi Sertipikat;C.
Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Nengeri Sukoharjo Nomor03/Pdt.Eks/2015/PN Skh tentang Perintah Lelang Eksekusi tanggal6 Agustus 2015, diberi tanda T.IV5;6. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Nengeri Sukoharjo Nomor03/Pdt.Eks/2015/PN Skh tentang Perintah Sita Eksekusi tanggal 10 Juli2015, diberi tanda T.IV6;7. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 03/Pdt.Eks/2015/PN Skh tanggal4 Agustus 2015, diberi tanda T.IV7;8.
Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Nengeri Sukoharjo Nomor03/Pdt.Eks/2015/PN Skh (Aanmaning) tanggal 12 Mei 2015, diberitanda T.IV8;9. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Nengeri Sukoharjo Nomor03/Pdt.Eks/2015/PN Skh (Aanmaning) tanggal 24 Juni 2015, diberitanda T.IV9;10. Fotokopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Pengadilantanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda T.IV10;11.
17 — 2
Membatalkan pendaftaran perkara Nomor03/Pdt.P/2011/PA.KBr;2. Membebankan Pemohon untuk membayar' biaya perkarasebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat' puluh saturibu rupiah);Ditetapkandi : Koto BaruPadatanggal : 24 Maret 2011KetuaMajelis,Drs.ZAINUAR, S.H