Bahwa melalui pertemuan di Kecamatan Porsea pada tanggal 27 Juli2015 yang dipimpin oleh Camat Porsea dengan dihadiri olen Penggugatmaupun Tergugat serta beberapa saksisaksi, meskipun tetap tidakmemiliki hasil sehubungan dengan permohonan Penggugat, namun faktayang kembali ditunjukan berdasarkan notulensi rapat sebagaimanaSurat Camat Porsea dengan Nomor 100/522/Pem./2015 tanggal 29 Juli2015 Perihal Penyampaian Notulen/Hasil Rapat Masalah Tanah di DesaParparean II (Bukti P13), yakni pada pokoknya sebagai

Bahwa melalui Pertemuan di Kantor Pertanahan Toba Samosir padatanggal 13 Agustus 2015 yang dipimpin oleh Kepala Kantor PertanahanToba Samosir dengan dihadiri oleh Penggugat, Sekretaris Camat Porsea,Kepala Seksi Bidang Pemerintahan Kecamatan Porsea serta KepalaDesa Parparean ll, yang mana berdasarkan notulensi rapatsebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir denganNomor 277/60012.12/IX/2015 tanggal 3 September 2015 Perihal HasilPertemuan antara Pihak Dahlan Manurung, Kepala Desa Parparean

Menyatakan tender yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018dimana PENGGUGAT dinyatakan sebagai pemenang tender untukpengelolaan parkir di Bintaro Trade Center dan Pasar Modern Bintaroperiode 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2021 adalah sah,mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Notulensi Tender pada tanggal 29 Januari 2018 yangmenyatakan PENGGUGAT sebagai pemenang tender untuk pengelolaanHalaman 15 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 837/Padt.G/2018/PN Tng10.11.parkir di Bintaro

pemenang tender untuk pengelolaanparkir di Bintaro Trade Centre dan Pasar Modern Bintaro (vide petitumangka 2, 3, dan 4) sebagai berikut:Petitum angka 2 yang menyatakan:Memyatakan tender yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari2018 dimana PENGGUGAT dinyatakan sebagai pemenang tenderuntuk pengelolaan parkir di Bintaro Trade Center dan Pasa ModernBintaro Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2021adalah sah, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum;Petitum angka 3 yang menyatakan:Menyatakan Notulensi

Bahwa Penggugat juga mendalilkan Penggugat sebagai pemenangtender pada tanggal 29 Januari 2018 sesuai Notulensi Rapat dankemudian Tergugat II mengirimkan surat pemberitahuan bahwaPenggugat sebagai pemenang tender mendasarkan pada Surat Nomor:488eks/SJKI/BTCPASMOD/II2018 tertanggal 5 Februari 2018 perihalSURAT PEMBERITAHUAN PEMENANG TENDER PARKIR (vide positagugatan angka 14 dan 15);Dalil Penggugat tidak memiliki dasar fakta maupun dasar hukum, karenasurat Nomor: 488eks/SJKI/BTCPASMOD/II2018 yang

Bahwa tidak benar posita gugatan a quo angka 10 s/d 17 yang mendalilkanbahwa Penggugat sebagai pemenang tender pada tanggal 29 Januari 2018sebagaimana dalildalilnya yang menyatakan:"14... dan kemudian Penggugat ditetapbkan sebagai pemenang tender,hasil tender kemudian dituangkan ke dalam notulensi rapat dimana semuapihak yang hadir dalam tender tanggal 29 Januari 2018 membubuhkantanda tangannya diatas materai.;15.

Sesuai Notulensi Rapat yang menyatakan:1. Penawaran terakhir dari PT. CP Rp 410.000.000, + 10% Pajak (PPN)bevaee dst .......5. U/ Pembayaran GI dilakukan di awal bulan beralanpaling telat tg!

yakni menyangkut seluruh ASN termasuk Bapak AzizFidmatan yang kena kasus perkara Tipikor;Bahwa ada lima orang yang direkomendasikan ;Halaman 53 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABNBahwa yang tidak direkomendasikan adalah Abdul Gani yang telahmengajukan pensiun dini, sedangkan Efendi Renfaar dan Mat Ari karenamasih proses kasasi;Bahwasudah lengkap/cleardan sebelum kita masukkan Penggugat datangmelapor dan mediskusikan kepada saya juga kepada Asisten 1 diruanganAsisten 1;Bahwa membuat Notulensi

Walikota Tual setuju sehingga kitamembuat konsep Surat Keputusan yang disampaikan ke Pak WalikotaTual yang saat itu Walikota Tual akan melakukan umroh, sehingga kitasampaikan bahwa sebaiknya tandatangani saja dulu baru melaksanakanumroh dan belum mencantumkan tanggal sampai uji materi dari MKtentang judicial reviewP asal 87 tersebut bila putusan dikabulkan maka kitatidak melakukannya dan kalau ditolak tidak dilakukan karena pada saatumroh sudah lewatbatas waktu ;Bahwa namanama itu termuat dalam Notulensi

rapat;Bahwa namanama yang ada dalam Notulensi sudah mengarah ke PTDHyang telah memenuhi persyaratan yang sudah inkracht untukditindaklan juti;Bahwa yang diusulkan adalah untuk nama yang sudah inkrachtperkaranya;Bahwa ya diproses, karena Walikota akan melaksanakan umroh dan 3 hansetelah putusan saat kami ke Jakarta hasil uji petik di MahkamahKonstitusi yaitu Pasal 87 yang menolak dan merevisi beberapa kata disituuntuk ditafsirkan sehingga langsung dilaksanakan;Bahwa tanggalnya lebih awal dan Bulan

PTUN.ABNBahwakeenamnya langsungdirekomendasikan hukuman untuk diPTDHdalam rapat hari itu;Bahwa semuanya semuanya dikenakan PTDH;Bahwa saksi sudah lupa, tetapi keenam orang itu ada denganpertimbangan lain, berdasarkan surat petunjuk teknis pelaksanaan bahwayang belum mendapat keputusan dan proses pensiunnya diajukansebelumnya maka tetap jalan dengan keputusan tersebut;Bahwa yang direkomendasikan adalah Aziz Fidmatan, Akaib Hanubun danyang lain saya lupa;Bahwa seingat saya ibu Kabag Hukum membuatnotulensi rapat;Bahwa notulensi

menemui Pak Walikota Tual sebagai Pejabat Yang Berwenangdan mengusulkan keputusan rapat terhadap Aziz Fidmatan, karenaberdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor yang disandingkan dengandengan Pasal 87 ayat4 huruf d dan sesuai ketentuan UndangundangNomor 30 Tahun 2014 bahwa dalam tenggangwaktu 21 hari setelahdisampaikan untuk menetapkan, sehingga lahirlah Keputusan tanggal 19Halaman 58 dari 68 Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABNApril 2019; Bahwakami telah sampaikan secara lisan disertai dengan notulensi

No.1110 K/Pdt/2014141516atas notulensi rapat yang salah dan keliru sehingga Surat Keputusan DewanPembina Yayasan Pendidikan Kristen Sunodia yang ditandatangani olehTergugat I dan Tergugat II tersebut secara yuridis harus dinyatakan tidak sahdan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa oleh karena Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Pendidikan KristenSunodia tertanggal 6 Desember 2012, Nomor 001/RDP/YPKS/SMD/XI/2012.

Adanya NotulenRapat Majelis tanggal 6 Desember 2012 tersebut belum menghalangi apalagimenghentikan Para Penggugat dalam menjalankan kepengurusan yayasansehingga keliru apabila Para Penggugat mendalilkan notulensi tersebutmengakibatkan kerugian. Oleh karenanya seharusnya gugatan ini tidak perludiajukan dan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan.Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidakmempunyai kepentingan.

Bahwa terhadap undangan pertemuan tersebut Penggugat berpikir bahwafokus dari pembicaraan tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahankeluarga, namun ternyata pertemuan tersebut justtu BUKAN UNTUKMEMBAHAS PERMASALAHAN PERKAWINAN ANTARAPENGGUGAT DAN TERGUGAT I MELAINKAN LEBIHDIFOKUSKAN KEPADA PEMBAGIAN BISNIS PT AJI SETELAHTERJADINYA PERCERAIAN hal mana terbukti dari Notulensi Rapattertanggal 19 Juli 2010 (Bukti P6)yang disampaikan kepada Penggugat oleh Kuasa Hukum Tergugat I danTergugat II.HAL

menyadari berdasarkan dokumen pembukaan rekening,masingmasing rekening tersebut dapat dioperasikan baik oleh Penggugatdalam kapasitasnya selaku Direktur Utama maupun Tergugat I sebagaiDirektur.Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat I untuk menguasai danadana yangberada di Rekening PT AJI sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Butir11 semakin terbukti dengan tindakan Tergugat I yang memerintahkan kuasahukumnya untuk mengeluarkan surat hanya dalam kurun jangka waktu 3 (tiga)hari setelah dibuatnya Notulensi

Akan tetapi DirekturUtama (in casu PENGGUGAT) tidak hadir dalam pertemuan tersebutsebagaimana terbukti dalam Notulensi Rapat Direksi 11 Agustus2010.Bahwa hingga tanggal 19 Agustus 2010, Direktur Utama PT AJI (incasu. PENGGUGAT) tidak memberikan laporan dan penjelasansebagaimana telah diminta oleh Komisaris PT AJI (in casuTERGUGAT II).

BUKTIP6 : Notulensi Pertemuan tanggal 19 Juli 2010 bertempat diEpisentrum Kuningan Jakarta (copy dari prin out) :8. BUKTIP7 : Laporan Rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengannomor rekening : 037618000001309 atas nama : PT. AJI diBRI Kanca Jakarta Sudirman I, tanggal 30 Juni 2010, PeriodeTransaksi : 1 Juni 2010 30 Juni 2010 dalam mata uang Euro(sesuai dengan aslinya) ;Hal.47 dari 59 hal Putusan No.554/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel.9.

Simon Hartanto yang bertempat di Makrokawasan Industri MM2100 Cikarang baratBekasi, namun dalarnpertemuan tersebut tidak ada notulensi;Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 diadakan pertemuan dengan Tergugatyang diwakili oleh Bok.Simon Hartanto yang bertempat di Makro kawasanIndustri MM2100 Cikarang baratBekasi, namun dalam pertemuantersebut tidak ada notulensi;Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013Upah Penggugat tidak lagi dibayarkan;Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 Penggugat

PT.Cipta MortarUtama yang didalamnya terdapat pengurus yang bukan karyawanPT.Cipta Mortar Utama, maka hal tersebut sanggat bertentangan denganperaturan PerundangUndangan tentang kebebasan berserikat;Bahwa pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 UpahPenggugat tidak dibayarkan;Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013 diadakan pertemuan antaraPenggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Bpk.Ricard sebagaikuasa hukum Tergugat di daerah Lippo Cikarang, namun dalampertemuan tersebut tidak ada notulensi

;35.36.37.38.39.40.~19~Bahwa pada tanggal 12 November 2013 diadakan pertemuan antaraPenggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Bok.Unang (HRD PlantCibitung) di PT.Cipta Mortar Utama, namun dalam pertemuan tersebuttidak ada notulensi;Bahwa pada bulan November 2014 sampai dengan bulan Januari 2013Upah Penggugat tidak dibayarkan;Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 diadakan pertemuan antaraPenggugat dengan Tergugat yang diwakili olen Bpk.Ricard di daerahLippo Cikarang, namun dalam pertemuan tersebut

Bahwa pada tanggal 14 April 2014 diadakan pertemuan antara PengurusPimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (PUK SPAI FSPMI) PT.Cipta Mortar Utamadengan Tergugat, terkait penyelesaian kasus Penggugat, namun dalampertemuan tersebut tidak ada notulensi;47.Bahwa pada tanggal 24 April 2014 diadakan pertemuan antara Tergugatyang diwakili oleh Bpk.Salahudin sebagai perwakilan pimpinanperusahaan, Bpk. Margono, Bok. Unang F. Hakim dan Bpk.

Bahwa sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan, telah dilaksanakanRapat/Pertemuan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal6 Oktober 2017, dimana dalam Notulensi Sidang Dewan PengupahanProvinsi DKI Jakarta disebutkan bahwa Ketua Dewan PengupahanProvinsi DKI Jakarta telah mengundang narasumber dari Biro HukumKementerian Ketenagakerjaan RI (Sdr.

Bahwa selanjutnya dilaksanakan Rapat/Pertemuan kembali tanggal19 Oktober 2016, dimana dalam Notulensi Sidang Dewan PengupahanProvinsi DKI Jakarta, anggota Dewan Pengupahan dari unsur SerikatPekerja/Serikat Buruh mengusulkan besaran upah minimum Provinsi DK!

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan kembali Rapat/PertemuanDewan Pengupahan yang diawali audiensi dengan pihak Tergugat,bertempat di ruang Rapat TPUT Balaikota Provinsi DKI Jakarta, dalampertemuan ini pihak Tergugat yang tertuang dalam Notulensi SidangDewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan;a.

penetapan upah minimum tetap harus mengacu ke PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, namun anggotaDewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruhmenyampaikan keberatannya apabila kehadiran narasumber hanya untukHalaman 57 dari 143 halaman putusan Nomor 21/G/2017/PTUNJKT12.13.mengarahkan Dewan Pengupahan agar menggunakan PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;Bahwa selanjutnya dilaksanakan Rapat/Pertemuan kembali tanggal 19Oktober 2016, dimana dalam Notulensi

Pemerintah tidak mengeluarkanusulan, sehingga dalam Berita Acara Keputusan Sidang DewanPengupahan Provinsi DKI Jakarta tidak tercapai kesepakatan terkaitbesaran nilai Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang akandirekomendasikan kepada Gubernur;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan kembali Rapat/PertemuanDewan Pengupahan yang diawali audiensi dengan pihak Tergugat,bertempat di ruang Rapat TPUT Balaikota Provinsi DKI Jakarta, dalampertemuan ini pihak Tergugat yang tertuang dalam Notulensi

Undangan dan Rapat Koordinasi antara PTPN VII dengan PengurusKSU Sejahtera Bersama berupa Notulensi Rapat yang ditandatangani bersama, Berupa : Surat dari Kepala Bagian Tanaman PTPNVIL No TAN/H/94/2019 tertanggal 25 November 2019 PerihalUndangan Rapat yang ditujukan kepada Ketua KSU SB di JalanPoros, Kapung Gedong Harapan, Kec. Penawar Aji, Kab. TulangBawang 34595, yang telah diberi materai selanjutnya diberi tanda P22a:b.

Notulensi Rakor Kemitraan Rawa Pitu PTPN VII dengan KSUSejahtera Bersama tangga 08 Oktober 2019, yang ditanda tanganiPihak PTPN VII Unit Bekri dan KSU Sejahtera Bersama yang ditandatangani Penggugat I, yang telah diberi materai selanjutnya diberitanda P22b;23. Fotocopy dari Asli :a.

enamratus Sembilan juta) itu termasuk PPN;Bahwa pada saat itu jumlah tagihan kurang lebih satu koma satumilyar, kemudian dibayar oleh PT Puspetindo sejumlah Sembilan ratusjuta sekian, hal tersebut karena awalnya infonya baru ada uangsejumlah itu di PT Puspetindo, begitu menurut atasan saksi;Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN CbiBahwa tagihan PT Rahel dibayar oleh Pustepindo karena PT Rahelmempunyai piutang kepada PT Puspetindo;Bahwa T.6 dibuat oleh Pak Harry;Bahwa notulensi

rapat seperti tersebut ada di kantor saksi;Bahwa notulesi rapat 27 februari 2020 berupa Notulensi antara PTFacade dan orang dari Puspetindo benar tandatangan pak Harry;Bahwa saksi mengetahui terkait permohonan pembayaran dari PTFacade kepada PT Puspetindo terkait tagihan terhadap PT Rahelkarena yang mengetik saksi tanggal 11 Juni 2020, lalu dikirimkan;Bahwa adanya surat peringatan pembayaran sisa tagihan dari PTFacade kepada PT Rahel yang nilainya Rp324.000.000,00 (tiga ratusdua puluh empat juta

kopi Surat PT Rahel Karya Emas Kepada PT FacadeInternational Roof Metal Perihal Pemberhentian kerjasama ProyekTemporary Fasiliti Rantau Dedap Geothernal, tanggal 6 April 2019,diberi tanda T4;Foto kopi Surat PT Puspetindo kepada PT Rahel Karya Emastertanggal 20 Juni 2019, Perihal Pemutusan Kontrak dengan PT RahelKarya Emas, diberi tanda T5;Foto kopi Surat Minutes Of Meeting tanggal 8 Agustus 2019, antaraPT Rahel Karya Emas dengan PT Facade International Roof Metal,diberi tanda T6;Foto kopi Surat Notulensi

Foto copy Notulensi Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasanPeraturan KPU tentang Pencalonan (Bukti T4);5. Foto copy Notulensi Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Hak Politikbagi Mantan Terpidana dengan menghadirkan Pakar Hukum Pidana (BuktiT5);6. Foto copy Notulensi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR denganKemendagri, KPU, dan Bawaslu (Bukti T6);7.

Dokumen (hardcopy) Notulensi Rapat Pertimbangan Permohonan Perizinan Pembangunan Pasar Modern di Jalan Karet Raya, Kelurahan Cibodassari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang (Pasar Malabar);6. Dokumen (hardcopy) Daftar Absensi Rapat Pertimbangan Permohonan Perizinan Pembangunan Pasar Modern di Jalan Karet Raya, Kelurahan Cibodassari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang (Pasar Malabar);7.

Dokumen (hardcopy) Notulensi Rapat Pertimbangan Permohonan PerizinanPembangunan Pasar Modern di Jalan Karet Raya, Kelurahan Cibodassari,Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang (Pasar Malabar);6. Dokumen (hardcopy) Daftar Absensi Rapat Pertimbangan PermohonanPerizinan Pembangunan Pasar Modern di Jalan Karet Raya, KelurahanCibodassari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang (Pasar Malabar);7.

enamratus Sembilan juta) itu termasuk PPN;Bahwa pada saat itu jumlah tagihan kurang lebih satu koma satumilyar, kemudian dibayar oleh PT Puspetindo sejumlah Sembilan ratusjuta sekian, hal tersebut karena awalnya infonya baru ada uangsejumlah itu di PT Puspetindo, begitu menurut atasan saksi;Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN CbiBahwa tagihan PT Rahel dibayar oleh Pustepindo karena PT Rahelmempunyai piutang kepada PT Puspetindo;Bahwa T.6 dibuat oleh Pak Harry;Bahwa notulensi

rapat seperti tersebut ada di kantor saksi;Bahwa notulesi rapat 27 februari 2020 berupa Notulensi antara PTFacade dan orang dari Puspetindo benar tandatangan pak Harry;Bahwa saksi mengetahui terkait permohonan pembayaran dari PTFacade kepada PT Puspetindo terkait tagihan terhadap PT Rahelkarena yang mengetik saksi tanggal 11 Juni 2020, lalu dikirimkan;Bahwa adanya surat peringatan pembayaran sisa tagihan dari PTFacade kepada PT Rahel yang nilainya Rp324.000.000,00 (tiga ratusdua puluh empat juta

kopi Surat PT Rahel Karya Emas Kepada PT FacadeInternational Roof Metal Perihal Pemberhentian kerjasama ProyekTemporary Fasiliti Rantau Dedap Geothernal, tanggal 6 April 2019,diberi tanda T4;Foto kopi Surat PT Puspetindo kepada PT Rahel Karya Emastertanggal 20 Juni 2019, Perihal Pemutusan Kontrak dengan PT RahelKarya Emas, diberi tanda T5;Foto kopi Surat Minutes Of Meeting tanggal 8 Agustus 2019, antaraPT Rahel Karya Emas dengan PT Facade International Roof Metal,diberi tanda T6;Foto kopi Surat Notulensi

2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Samsat pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua tanggal 22 April 2021;

Rapat tanggal 19 April 2022

legalisir Notulensi Rapat tanggal 03 Februari 2022

(satu) set copy legalisir Notulensi Rapat tanggal 14 Agustus 2021

Notulensi Rapat tanggal 01 Oktober 2021

Notulensi Andal, RKLRPL, Teknis dengan nomor :660/4086Pengkajian&Binhuk tanggal 25 September 201510.Notulensi Andal, RKLRPL tanggal 28 September 2015Halaman 61 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017/PTUNSRG11.SK Kelayakan Lingkungan Hidup dengan nomor: 660/4658Pengkajian&Binhuk/2015 tanggal 30 Oktober 201512.Izin Lingkungan dengan nomor : 658.31/4659Pengkajian&Binhuk/2015 tanggal 30 Oktober 2015.3.

Notulensi Kerangka Acuan dengan nomor: 660/2166Pengkajian&Binhuk tanggal 21 Mei 2015.. Penerbitan Surat Kesepakan KerangkaAcuan dengan nomor:660/3369Pengkajian&Binhuk/2015 tanggal 31 Juli 2015. Permohonan Pembahasan Andal, RKLRPL dengan nomor :IMC/041X/2015 tanggal 15 September 2015 yang diajukan olehpihak IMC. Pembuatan Undangan Andal, RKLRPL dengan nomor005/1445Pengkajian&Binhuk tanggal 15 September 2015dokumennya berupa undangan..

Notulensi Andal, RKLRPL, Teknis dengan nomor :660/4086Pengkajian&Binhuk tanggal 25 September 201510.Notulensi Andal, RKLRPL tanggal 28 September 201511.SK Kelayakan Lingkungan Hidup dengan nomor: 660/4658Pengkajian&Binhuk/2015 tanggal 30 Oktober 201512.1zin Lingkungan dengan nomor : 658.31/4659Pengkajian&Binhuk/2015 tanggal 30 Oktober 2015.Halaman 69 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017/PTUNSRG2. Asas Kepentingan UmumA.

Bukti P3 : Notulensi/Berita Acara Pertemuan Warga RT. 05 RW.11 & Pengurus RT & RW, Villa Bintaro Indah tanggalHalaman 156 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017/PTUNSRG4.10.11.Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P1112 Februari 2017;(Fotokopi sesuai dengan aslinya)Paparan Teknis Proyek Rumah Sakit Ichsan MedicalCentre Bintaro JI.

Bukti P47 : Notulensi Meeting Pertemuan Warga Villa BintaroIndah Dengan Manajemen IMC tertanggal 25 Februari2017;(Fotokopi sesuai dengan aslinya)48. Bukti P48 : Surat Wakil Ketua Ombudsman RI tanggal 1 Agustus2017 Nomor : 1059/SRT/0297.2017/DS71/T.3/VIII/2017 perinal : Penyampaian KesimpulanPemeriksaan;(Fotokopi dengan aslinya);49.

106/SUUSP/VIV/2013, bukti P14, sesuai denganaslinya ;Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 22 Januari 2014 berisikan Rekapitulasi Pembayaran atas RAB Pekerjaan Struktur,RAB Pekerjaan Mekanikal Elektrikal & Plumbing (MEP) dan RAB Finishing Listrik, Plumbing dan Bangunan Luar, bukti P15,sesuai dengan aslinya ;Surat Komitmen ditulis tangan oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Perwakilan Tergugat yang bernamaNarto Nugroho, tertanggal 7 Mei 2014, bukti P16, sesuai dengan aslinya ;Notulensi

tertanggal 28 Agustus 2014 yang dikirim oleh perwakilan Tergugat kepada Penggugat berisikan hasilpemeriksaan (opname) bersama atas pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dan perhitungan nilai pekerjaan kurang yang telahdikoreksi oleh perwakilan Tergugat yang bernama Narto Nugroho, bukti P24, sesuai dengan aslinya ;Hasil pemeriksaan (opname) bersama untuk keseluruhan pekerjaan dari pembangunan proyek rumah Tergugat tanggal 11September 2014 yang dikoreksi oleh Bapak Narto, bukti P25, sesuai dengan aslinya ;Notulensi

berupa Surat Komitmen ditulis tangan oleh Penggugat dan ditandatangani olehPenggugat dan Perwakilan Tergugat yang bernama Narto Nugroho, tertanggal 7 Mei 2014, disebutkan bahwa akan dilakukanperhitungan pekerjaan tambah/kurang yang akan menjadi biaya tambah/kurang yang harus ditanggung oleh Tergugat dan sudahdisetujui oleh perwakilan dari Tergugat, dalam bukti ini terlinat mulai adanya masalah dalam hubungan kerja sama antara Pengg ugatdengan Tergugat ;Menimbang, bahwa dala bukti P17 yang berupa Notulensi

tidak ada keberatan berarti yang disampaikan oleh pihak Tergugat maupunperwakilannya terhadap hasil pekerjaan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah menerima hasilpekerjaan dari Penggugat ;Menimbang, bahwa dari total kewajiban Tergugat sebesar Rp. 878.270.000, (delapan ratus tujuh puluh delapan juta duaratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana termut dalam bukti P20 tersebut di atas, dalam pertemuan tanggal 26 September 2014yang tertuang dalam bukti P26 yang berupa Notulensi

Messenger (BBM)tanggal 1 Oktober dan 2 Oktober 2014, terlinat bahwa Tergugat menyatakan tidak mau membayar sesuai kesepakatan tanggal 26September 2014 dengan alasan Tergugat memperdebatkan nilai fee Jasa Pelaksanaan sebesar sepuluh persen (10%) ;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya yang telah disepakatiberdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 28 Mei 2014 dengan No. 016/SPKUSP/V/2014 (vide bukti P20) maupun Notulensi

.;6 (enam) lembar asli notulensi rapat pembahasan tindaklanjut peminjaman daerah tanggal 8 Desember 2016bertempat di ruang rapat lantai kantor pusat Bank BUJB jl.Naripan No.1 Bandung.;1 (satu) buah map berwarna merah yang terdapat tulisanKronologi Bar Jas PAB yang didalmnya terdapat:a. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Walikota CimahiNomor : 027/Kep.402Adbang/2015 tentang pegawaiunit layanan pengadaan barang/jasa kota Cimahitahun 2016.b. 2 (dua) lembar fotocopy surat perintah nomor :16007/SP/ULP

Sekretaris Daerah Kota Cimahi no.953/1265/PLK perihal Persetujuan PenghapusanGedung Bangunan Pasar Atas Lama Pemkot Cimahitanggal 24 April 2015.c. 3 (tiga) lembar asli nota dinas dari KepalaDISKOPINDAGTAN kepada Walikota Cimahi nomor512/827/DISKOPINDAGTAN/V/2015 perihalPerkembangan Pasar Atas s.d tangal 30 April 2015tanggal 13 Mei 2015.d. 2 (dua) lembar asli notulensi rapat perubahananggaran 2015 tanggal 30 Juli 2015 beserta daftarhadir.e. 3 (tiga) lembar asli notulensi rapat persiapan denganbanggar

Sus/TPK/2017/PN.Bdg2 Agustus 2015 bertempat BE HAIVE CAFEEBandung.2 (dua) lembar asli notulensi rapat TAPD tanggal 3Agustus 2015.5 (lima) lembar asli notulensi rapat koordinasipengelolaan pasar tanggal 14 Desember 2015bertempat di ruang rapat diskopindagtan.1 (satu) lembar asli tulisan tangan catatan rapat dihotel mercure.1 (satu) bundel fotocopy undangan rapatpembahasantindak = lanjut~ = pinjaman daerahpembangunan pasar atas barokah besertanotulensinya tanggal 14 Maret 2016.1 (satu) bundel fotocopy

asili nota dinas dari kepalaDiskopindagtan kota Cimahi kepada Walikota Cimahinomor 510/552/Indagbudpar perihal Analisis dampaklalulintas pembangunan dan revitalisasi kawasanpasar atas kota Cimahi tanggal 29 Maret 2016.3 (tiga) lembar asli nota dinas dari asistenperekonomian dan pembangunan kepada WalikotaCimahi nomor : 500/157ND/ADMREK/2016 perihallaporan hasil rapat tindak lanjut rencanapembangunan pasar barokah dan renovasi pasaratas baru tanggal 19 Mei 2016.1 (satu) bundel fotocopy legalisir notulensi

Notulensi RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 12 November 2018;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1238 jo.

Notulensi RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 12 November 2018,maka dapat ditarik fakta hukum bahwa tidak adasatupunketentuan/klausula dari MoU dan akta pendirian yang disebutkanPenggugat tersebut yang mengatur secara spesifik mengenaiadanya kewajiban tanggung renteng atas kerugian yang dialamiperusahaan;Bahwa sebagaimana posita Penggugat butir 18 yang menyebutkanbahwa Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Penggugatjugs mints Notulensi rapat perubahan kepengurusan YAYASAN, namondata yang Penggugat mints tersebut jugs tidak diberikan.

Yang diberikanhanya notulensi rapat YAYASAN tertanggal 12 Oktober 2010 (Bukti P 5),jadi bukan Notulensi rapat YAYASAN scat terjadinya perubahan pengurusYAYASAN;Padahal menurut ketentuan pasal 42 jo pasal 50 jo pasal 49 jo pasal 47UndangUndang No. 16 Tahun 2001 jo UndangUndang No.28 Tahun 2004tentang YAYASAN, adalah hak Penggugat sebagai Pengawas untukmeminta dokumen, mengingat togas dan tanggung jawab yang besar yangdipikul oleh Penggugat sebagai Pengawas apabila terjadi kesalahan ataukelalaian dalam

ketikaperkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.Kpgtanggal 28 Nopember2013 masih di tingkat pertama (PN Kupang) Penggugat membayar limapuluh persen dari harga tanah yang disekapati, ketika ditingkat bandingmaka Penggugat membayar dua puluh lima persen dari harga tanah danketika berperkara di tingkat kasasimaka Penggugat membayar lagi duapuluh lima persen dari harga tanah tetapi kenyataannya adalahPenggugat tidak melakukan itu baik pada tingkat banding maupun padatingkat kasasi dan itu dituangkan dalam sebuah notulensi

rapat yangditandatangani oleh para pihak baik Penggugat maupun para Tergugatdan notulensi rapat tersebut sengaja tidak diajukan oleh Penggugatsebagai bukti karena pada saat itu Penggugat yang menyimpan notulenrapat tersebut.

Majelis Hakim memeriksa bukti tersebut saksi LeonardKareth dan Everardus Rico Kukuareyau yang merupakan saksi yang diajukan olehTergugat tidak mengetahui hal tersebut padahal saksi tersebut bertandatangansebagai saksi dalam berita acara tersebut;Menimbang, bahwa sejalan dengan hal ini yang menguatkan dalil replikPenggugat pada point 4 replik Penggugat bahwa Penggugat tidak pernahmengetahui kesepakatan tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T3 yang pada pokoknyamenerangkan terkait hasil notulensi

rapat dinas PUPR bersama perwakilan wargatanggal 4 Agustus 2019 dimana notulensi tersebut dituangkan dalam bukti T2 yangMajelis Hakim tidak perlu pertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dalampertimbangan bukti surat T2;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T4 yang pada pokoknyamenerangkan Surat Adat tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya memintaTergugat untuk membayar uang sirih pinang dan uang ganti rugi tanah sesuai NJOP;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T5 yang pada