ada, dan Peraturan Pemerintahnya juga belum ada ; Bahwa untuk memberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa agardipergunakan Perda Kabupaten Pati No. 6 Tahun 2001 saja.

Ketentuanpada Perda tersebut yang untuk Sekretaris Desa belum ada ketentuanpenggantinya.Bahwa agar supaya dicantumkan juga sumber hukum yang menjadipendukungnya.

Perda Kabupaten Pati No. 6 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;4. Keputusan Bupati Pati No. 73 Tahun 2001 tentang PedomanPelaksanaan Perda Kabupaten Pati No. 6 Tahun 2001 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa ;5.

Hal ini tidak mungkin dilakukan disebabkankarena Perda No. 6 Tahun 2007 tersebut hanya memuat ketentuanpengaturan tentang Perangkat Desa lainnya. Pada Perda tersebut samasekali tidak ada memuat ketentuanketentuan pengaturan tentangpemberhentian jabatan Sekretaris Desa.

Bahwa Perda No. 6 Tahun 2001 yang mengatur tentang SekretarisDesa masih belum ada penggantinya dikarenakan masih ditunggutunggu untuk ditetapkan ;b.

Putusan Nomor 67 P/HUM/2018(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedomanpada ketentuan peraturan perundangundangan;(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atautertulis dalam pembentukan Perda;(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan secara efektif dan efisien;:Pasal 239:(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam programpembentukan Perda;(2) Program pembentukan Perda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu)tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda;(3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapbkan dengan keputusan DPRD;(4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukansetiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD;(5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatifterbuka yang terdiri atas:a. akibat putusan Mahkamah Agung; danb.

pembentukan Perda ditetapkan;Penyusunan:Pasal 240:(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan programpembentukan Perda;(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah;(3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa dalam mekanisme pembentukan peraturan daerah telah melaluipembahasan, penetepan dan pengundangan yang telah mendengarkandan menampung

dimaksud pada ayat (2) kepadaGubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hariterhitung sejak menerima rancangan Perda Kabupaten/Kota daripimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor registerPerda:Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dangubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomorregister rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Harisejak rancangan Perda diterima;Rancangan Perda yang telah mendapat nomor registersebagaimana dimaksud

register kepada Menteri;Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor registerPerda diatur dengan Peraturan Menteri:Pengundangan:Pasal 244:(1)(2)(3)Perda diundangkan dalam lembaran daerah;Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan olehSekretaris Daerah;Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat padatanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yangbersangkutan;Halaman 49 dari 73 halaman.

Bahwa oleh karena itu, sesuai Pasal 315 ayat (6) UndangUndangPemda, ic. sebelum penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi,Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi harus melakukanpenyempurnaan terhadap Rancangan Perda 10/2019 a quo sesuaihasil evaluasi Gubernur.

ayat(2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.

Bahwa sesuai hasil evaluasi Gubernur, sebagian muatanPasal 3 ayat (3) huruf a Perda 10/2019, adalah termasuk yangharus disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRDKabupaten Melawi:39.10. Bahwa Pasal 3 ayat (3) huruf a Perda 10/2019 berbunyi: ...:a.

10/2019 aquo namun Bupati Melawi tetap menetapkan Rancangan Perda 10/2019Halaman 88 dari 92 halaman.

Putusan Nomor 22 P/HUM/2020menjadi Perda 10/2019.

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN pon PERDA PROVINSI JATIN NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/65 /35.73,404/ 2020 belete .Pada , shai i me ed oe Tanggal b, si Pie = AN fiitar pukul FT. WIASaya. th Mulyoio. (Ap ehh rae.

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PAO JUSTITIA"BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182 fo33 / 35.73.404/ 2020 Pada hari Sola Jonge A a.

Atsmat brane terapon Blow COATJCMS POLANGGARAN BABANG BUETI ;PELARU USAHA PERORANCANTidak ada han banner ccvid 19 VT Tidak menggunakan masker eA:Tidak ada tempat quel langanshand Tidak mencudl Langan PASAL YANG CILANGGAR:aanitlrer Paral 49 ayat (1)2yat 7),2yat (3)ayat 4 bo PatalThiak ada abet penguio duty therenogun Tidak melabyian pembatasan jarak di 27 hurd b Perda iothn No 2 Tahon FOT0: tempat untrue Tentang Perubshan Atas Perda Jatin ho 1Tidak ada pengaturan jarok Beroerunnuny he rkuen peal chengean

c huruf b Perda Jaiim No 2 Tahun 2070here pat wrth Tentang Perubahan Atas Perda fatim Ne iTidak ada pergaturan jarak Berkeruimun/berkum pul dengan Tahun 709) Tentang = Penpelenggarasnjatak Kurang dari Ipatu) meter Ketenitaman, = Ketertibon Umum DanPegawal tiak menggenaian face ahbelel!

c huruf & Perda fatim No 2 Tahun 2830fempat Lift Tentang Pembohan Atai Perda fatim HoTidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 201900 Tentang = Penytlenggaraan jarak burang dari ltatu) meter Keteniraman, Betertiban Lire anPegawal thtak menggunakain lace thield!

Perda Kab Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 dan 17 Tahun 2011Jasa Pelayanan Pada Perda Nomor 14 Tahun 2011 dan 17 Tahun 2011.Perda Nomor 14 Tahun 2011Perda Nomor 14 Tahun 2011 pada Pasal 1 angka 55 tertera JasaPelayanan, yang diartikan sebagai imbalan jasa yang diterima oleh olehpelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau penggunaPuskesmas maupun labkesda dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatandan observasi, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pemeriksaan danpenunjang

Nomor 14Tahun 2011dan 17 Tahun 2011Perda Nomor 14 Tahun 2011.Perda Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 17 ayat (4) mengatur pelayananPsikologi.

Ill serta tarif yang ada pada lampiran XVII dan XXIVangka 8 salah.Pasal 22 ayat (2) bertentangan dengan Perda karena makna frasa katayang ada bermakna ambigu karena tarif pasien prifat tidak mungkin disamakandengan tariff pasien umum yang ada pada Perda, andaisaja mungkin makapada ayat ini Nampak wanprestasi.Pasal 28 bertentangan dengan yang terdapat pada Perda bagianlampiran tarifambulans terutama yang untuk luar kota.

Kepala SKPD pengusulPeraturan Bupati akan memintakan paraf koordinasi kepada SekretarisDaerah dan tanda tangan kepada Bupati Ponorogo.Matriks Analisis Judicial Review Atas Perda Ponorogo Nomor 14 Tahun2011 dan PERDA 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasar hal tersebut diatastarif ambulance telah sesuai atausinkron antara Perda dan Perbup.

PEMERINTAH KOTA MALANGSATUAN POLISI PAMONG PRAJAJI, Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptom ulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIA"BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSIJATIM NO2 TAHUN 2020NOREG: 182/ 4% /35.73.404/ 2020 Pada hari inl urat Target wf!

Muberh VO/S thieving MgFCN1S PELANGGARAN BARANG BURT:PELAKU USAHA PERORANGAN = PERKARA ;Tidak ada pencegahan banner cod 19 Lf Tidak menggunakan mather setLap orang yang mut pcoeoka Lauaka kc:Tidak ada tempat cucl tanganfhand Tidak rencucl tangani PASAL TANG DILANOGAR :tanltlrer Fatal 49 ayat (1),ayat (2)ayat (Shaver 4 bo PatelTidak acy alat penguiwe sha/thermogun Tidak melakuian pembatasin jarakdi 27 huruf b Perda Jatim Ko 2 Tahun pontempat wrin Tentang Perubshan Atas Perda Jaiim No Tidak ada pengaturan

& Perda fatim No 2 Tahun 2070Lermpat ummTentang Penbahaa Atas Perda foton ia Tidak ada pengaturan jarak Berkerurmuny ter jarak kurang dari Ifsatu) meterTahun 7019 Tentang PenypelenggaraanKeteniraman, Eelertiban Uimriuien Bunhumpul dengan Pegawal tak menggunakan face shied Perlindungan Mayyaraiat jo Pagal 5 ayat 2 pelindung muka Pergub fatim Na $2 tahun oro TentangTidak metakuian pembersihan secara Pererapan = Protokol = Ketehatan = Galaberkala Pencegahan Dan Pergendatlan Corone ViraDiseate O19RELAS

Atamat tool: Mulecety Ol fag MYJENS PELANGGARANPOLARU USK PERORANGAN: PLAKARA:Tidak ada pencegahan banner cond 19 f Tidak menggunatan mater latlep orang yang melancear protckol hewhetanTidak ada tempat cuci tangan,hand Tidak minced tangan PASAL YANG OILANGCAR fanitirer Pasal 49 ayat (i)ayat (2) ayat J),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat penguiur huhu Theremin Tidak mean Pembatawn jarak 2c huruf b Perda fori No 2 Tahun 2070 femgat urn Tentang Perubshan Atay Perda Jatin Ho 2Tidak ada pengaturan jarak

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG "FAO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/18 /35.73.404/ 2020 Pada hari Ini unicef Tanggal Ie.

Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 tahun 2001;79. Polis Asuransi Nomor 33782;80. Kwitansi Penerimaan Uang Asuransi dari PT AJB Bumi Putra;81. 1 (satu) bendel surat-surat / dokumen pendukung asuransi kumpulan Bumi Putra 1912;82. Buku Jadwal Paripurna (Panitia Musyawarah);83. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari MUSLICH EDY WIBOWO.84.

Perda No. 1 Tahun 2004 dan Perda No. 3 Tahun 2004sudah dilaporkan kepada Gubernur dan Mendagri sampai saat ini tidak adapembatalan.

Untuk itu perlu adanya payung hukum mengingat Perda No.4tahun 2001 belum ada anggaran Dana Purna Bhakti maka Perda tersebutperlu diubah. Oleh karena itu dibentuklan Pansus untuk menyusun draftperubahan Perda No. 4 tahun 2001 yang pada akhirnya menjadi Perda No.1 tahun 2004.Bahwa Rakorpim tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD yaitu MIYONO dandihadiri oleh Pimpinan DPRD termasuk terdakwa H.

Untuk itu perlu adanya payung hukum mengingat Perda No. 4Tahun 2001 belum ada anggaran dana Purna Bhakti maka Perda tersebutperlu diubah. Oleh karena itu dibentuklah Pansus untuk menyusun draftperubahan Perda No. 4 Tahun 2001yang pada akhirnya menjadi Perda No.1 Tahun 2004.

lebih Rp.14.000.000, Bahwa Dana Purna Bhakti dasarnya adalah Perda No. 1 Tahun 2004(Perda Susduk)."

Perda No. 1 tahun2004 tidak mengalami perubahan dari Perda No. 4 tahun 2001.

Atay Perda fatim Wo 1Tidak ada perguturan jarak Berkerumun/berkuempul dengan Tahun = TORS Tentang = Penyelerggaraanjarak hurang dari ifpatu) meter Ketentraman, Ketertiban Unum anPegawal tidak menggunakan face ibleld!

Ferubshan Atat Perda Jathim He 3Tidak ada pengaturan jarak Berkenumun/berkumpul dengan Tahun = FOLD Tentang 6 Penpehengtaraanjarak hurang dari Tatu) meter Erientraman, Ketertiban Umum OanPegaval tidak mengeunakan face shield!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING JATIM NO 2 TAHUN 20270 NOREG: 182/105 /35.73.404/ 2020seis .

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMA LANG "PAO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING!

c huruf & Perda jatim Mo 2 Tahun FO2O tempat wrt Teniang Peruibahan Atas Perda latim No JTidak ada pergaturan jarak Berkeremun/berkumpul dengan Tahun 2019) Tentang = Penyelenggaraanjarak furang dari iftatu) meter Keteniraman, = Retertiban Umwn Dan Pegiwai tidak menggunakan face vhost!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG "PRO IUSTIMIAGERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI IATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/03 /35.73.404/ 2020 Pada hari ind SHO, tanexal = ren Bulan ete Tahun 207 etitar purl COT!

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIABERITA ACARA PEMERIKSAAN FELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/7" /35.73.404/ 2020 Pads hari int, AIS tana E, pun MON atu 2010 setter putut O>7O yagsaya. be. eitovs toy GE.

BE / e.2 ae BO rer rasiscrppzstepranamrancincopssaIEKES PELANGGARAN BARANG UATE:PELARU LAA PLRORANGANfe PLAKARA :Tidak ada pencegahan banner cod 19 rd Tidak menggunakan manker etl irniig: ine Wad engiabaremani:Tidak ada tempat quci tanganfhand Tidak mertucl Langan PASAL YANG DILANGGAR :tanititer Pasal 49 ayat S)ayat 2 ayat (3) ayat (4) Jo ParalTidak ada alt pengukur tub thermogun Tidak metakukan pembatatan jars di 27 huruf b Perda Jatim Ne 2 Tahun 2030Rermal WPT Tentang Perubshan Atay Perda latim

Alsat ioe Biase ik tar ledge 8b. ch t Aloe, Behm eneeeeneectenetn .ILNIS PELANGGARAN BARANG BURT:PELAKU USAHA PLRORANGAN MenRRRATidak ada pencegahan banner todd 19 Ww Tidak menggunakan marker atte ora vary Walang peak maTorok ada fermmpat cuth tanganJhand Teta mencuti Langan PARAL YANG DILANGGAR :qanitizer ; Pasal 49 ayat (3ayat 2 ayat (3) ayat (4) Ja PastTidak ada alat penpvicur wR benno Tidak meSkuion pembatotan jarak di 27 huruf b Perda latim No 3 Tahun 2O7otempat went Tentang Perubahan Atas Perda

Agama a Re ERR mR peri LARS een penn yeewy eftJUNIE PELANGGARAN ARA LePELAKU USAHA PCRORANOAN : LF PEAMOARLA : Tidak ads pencegahan bannercovid 19 4/ Tidak menggunakan maiker retlep orang yang matindzer protckol keiehistanThiak ada Fempat cucl tanganhand Tid mentudl tangan PASAL FANG GPLANOGAR sanitiper Patel 49 ayat (1)ayat (2); (I ayat 4 Jo ParalTidak ada alot penguiur tuba thermogun Thdak metivian pembatasan jorakdi 2c hutuf b Perda Jatim No 3 Tahun JODO tempat mum Tentang Perubshan Aton Perda

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG "PRO IUSTIMIAGERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI IATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/03 /35.73.404/ 2020 Pada hari ind SHO, tanexal = ren Bulan ete Tahun 207 etitar purl COT!

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIABERITA ACARA PEMERIKSAAN FELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/7" /35.73.404/ 2020 Pads hari int, AIS tana E, pun MON atu 2010 setter putut O>7O yagsaya. be. eitovs toy GE.

BE / e.2 ae BO rer rasiscrppzstepranamrancincopssaIEKES PELANGGARAN BARANG UATE:PELARU LAA PLRORANGANfe PLAKARA :Tidak ada pencegahan banner cod 19 rd Tidak menggunakan manker etl irniig: ine Wad engiabaremani:Tidak ada tempat quci tanganfhand Tidak mertucl Langan PASAL YANG DILANGGAR :tanititer Pasal 49 ayat S)ayat 2 ayat (3) ayat (4) Jo ParalTidak ada alt pengukur tub thermogun Tidak metakukan pembatatan jars di 27 huruf b Perda Jatim Ne 2 Tahun 2030Rermal WPT Tentang Perubshan Atay Perda latim

Alsat ioe Biase ik tar ledge 8b. ch t Aloe, Behm eneeeeneectenetn .ILNIS PELANGGARAN BARANG BURT:PELAKU USAHA PLRORANGAN MenRRRATidak ada pencegahan banner todd 19 Ww Tidak menggunakan marker atte ora vary Walang peak maTorok ada fermmpat cuth tanganJhand Teta mencuti Langan PARAL YANG DILANGGAR :qanitizer ; Pasal 49 ayat (3ayat 2 ayat (3) ayat (4) Ja PastTidak ada alat penpvicur wR benno Tidak meSkuion pembatotan jarak di 27 huruf b Perda latim No 3 Tahun 2O7otempat went Tentang Perubahan Atas Perda

Agama a Re ERR mR peri LARS een penn yeewy eftJUNIE PELANGGARAN ARA LePELAKU USAHA PCRORANOAN : LF PEAMOARLA : Tidak ads pencegahan bannercovid 19 4/ Tidak menggunakan maiker retlep orang yang matindzer protckol keiehistanThiak ada Fempat cucl tanganhand Tid mentudl tangan PASAL FANG GPLANOGAR sanitiper Patel 49 ayat (1)ayat (2); (I ayat 4 Jo ParalTidak ada alot penguiur tuba thermogun Thdak metivian pembatasan jorakdi 2c hutuf b Perda Jatim No 3 Tahun JODO tempat mum Tentang Perubshan Aton Perda

ditandatangani BupatiKerinci, berarti PERDA No.17 Tahun 2003 sudah konstitusional.

Penemuan Hukum, sebuahPengantar, halaman 121, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1996);Mengingat kedua PERDA di atas mengatur substansi yang sama, namunkarena PERDA No.17 juga mengatur adanya tunjangan kesejahteraandalam bentuk asuransi kesehatan dan tunjangan dalam bentuk tunai, makasesaui dengan asas Lex posteriori derogat legi priori ketentuan yang berlakuadalah PERDA No.17 Tahun 2003;Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.

Sebagaimana halnya PERDA No.16 Tahun 2003 mengatur tentangTunjangan Kesejahteraan, demikian pula halnya dengan PERDA No.17Tahun 2003 mengatur tentang Tunjangan Kesejahteraan.

bentuk asuransi kesehatan ;Dengan demikian jelas bahwa PERDA No.17 Tahun 2003 telah memperbaharui PERDA No.16 Tahun 2003 tentang Tunjangan Kesejahteraandimana sebelumnya hanya dalam bentuk jaminan asuransi kesehatannamun kini berubah menjadi bentuk tunai dan bentuk asuransi kesehatandan hal ini lebih nyata terlihat dengan sebutan PERDA tersebut yakniPERDA tentang Perubahan APBD;Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim /Judex Factie yang menjatuhkan putusan mengacu kepada PERDA No.16 Tahun 2003

tersebutyang digunakan dan bukan PERDA No.17 tahun 2003 yang merupakanPERDA terbaru, padahal bila perbuatan para Pemohon/para Terdakwa dihubungkan dengan PERDA No.17 Tahun 2003, jelas kesalahan yangdilakukan para Pemohon sama sekali tidak ada dan tidak berdasar;9.

(limaRina Mariana 27 ajo pasal 27 b jo pasal 27 c puluh ribu rupiahBrebes jo pasal 20 a Perda No. 2 Tahun29 tahun/12 Maret 1991 2020 Propinsi Jawa TimurPerempuanIndonesiaDs.Banyuajuh Kec.Kamal Kab.BangkalanIslamWiraswastaNO Melanggar pasal Putusan Hukumanramp aos moeaooeproe Bangkalan, 16 September 2020Panitera Pengganti HakimH. MOH. AS ARI, SH. SRI HANANTA. SH.DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGANNo. 32 /Pid.

Sampang jo pasal 20 a Perda No. 2 Tahunk. 45 tahun/0O2 Agustus 2020 Propinsi Jawa Timur1975Lakilakim. IndonesiaJl.Graha Kamal Blok A1No.16 Gili Timur Kec.Kamal Kab.Bangkalano. Islamp. WiraswastaNO Melanggar pasal Putusan Hukumansr moan a 2 > Bangkalan, 16 September 2020Panitera Pengganti HakimH. MOH. AS ARI, SH. SRI HANANTA. SH.DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGANNo. 33 /Pid.

(limaHeruluhuda 27 ajo pasal 27 b jo pasal 27 c puluh ribu rupiahTebang kacang jo pasal 20 a Perda No. 2 Tahun25 tahun/15 Mei 1995 2020 Propinsi Jawa TimurLakilakiIndonesiaKuala Dua SungaiRayaIslamBelum kerjaNO Melanggar pasal Putusan Hukumanre me ao op D2 Q29097 Bangkalan, 16 September 2020Panitera Pengganti HakimH. MOH. AS ARI, SH. SRI HANANTA. SH.DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGANNo. 37 /Pid.

Nasim 27 ajo pasal 27 b jo pasal 27 c puluh ribu rupiah)Bangkalan jo pasal 20 a Perda No. 2 Tahun25 tahun/30 Juli 1995 2020 Propinsi Jawa TimurLakilakiIndonesiaLer Gunung KlampisKab. BangkalanNO Melanggar pasal Putusan Hukumanre me ao op D2 Q2909 g. Islamh. PelajarBangkalan, 16 September 2020Panitera Pengganti HakimH. MOH. AS ARI, SH. SRI HANANTA. SH.DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGANNo. 43 /Pid.

Bayu Syahril 27 ajo pasal 27 b jo pasal 27 c puluh ribu rupiah)Rahmadya jo pasal 20 a Perda No. 2 TahunPamekasan 2020 Propinsi Jawa Timur21 tahun/30 Juni 1999LakilakiIndonesiaDs. Desa PademabuKab. PamekasanIslamPelajarNO Melanggar pasal Putusan Hukumanre mea op 7o2a2057 Bangkalan, 16 September 2020Panitera Pengganti HakimH. MOH. AS ARI, SH. SRI HANANTA. SH.

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTIA"BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI IATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/97 S/35.73.404/ 2020 pada hart. inh. SRMAA Tanga WR.

Rolaiyy he 4 Re ne Quleng isILNTS PLLANGGARAN BARANG BUNTI:RORANGANPELAKY USAHA + PE = Tidak ada penoegahan banner cowid 19 / Tidak merggunataen maser setlap orang yang emelangzar protokol keiehatanTidak ada tempat oud tanganjhand Tidak mencuci tangan PASAL YANG DILANGCAR :qanutlrer Fatal 49 ayat (1) ayat (2) ayvat (2) ayat (4) fo FatalTidak ae alat penguit gual therreogun Tidak melakukan pembataian jarak di 27 hurut b Perda Jatim No 2 Tahun 2020termpal wenn Tentang Perubshan Atas Perda Jatim Ho

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptamulyo Kecamatan SukunMALANG "PRO JUSTINABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/780 /35.73.404/ 2020 Pada rh iri falas.

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIAGERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182 fy"1 >/ 35.73.404/ 2020 pada hart let MOT ragga 3 uu BOS. tahun 20K?

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG "PAO JUSTITIA"BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/ /35.73.404/ 2020 Pada ghar in Selim. . janet Bn tn PP sete po owesaya.

IMBbertentangan dengan Undangundang Bangunan3 Muatan isi pengaturan denda dalam Perda IMB dengan pengaturanpelaksanaan sanksi dalam Perda Bangunan dan saling bertentangan sehinggamemerlukan pendapat hukum (fatwa) dari Mahkamah Agung ;6 Dengan demikian, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa,mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian terhadap muatan isi POINE Lampiran II Perda IMB dan sekaligus memberikan pendapat hukum(fatwa) terhadap pengaturan pelaksanaan sanksi dalam Pasal 34 ayat (2),Pasal

36 ayat (2) huruf a, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3),Pasal 72 Perda Bangunan ;Il.

Bahwa muatan POIN ELampiran IJ Perda IMB pada kenyataannya tidak adaptif terhadapperkembangan zaman dan adanya peraturan baru yang lebih mutakhirkekinian.Bahwa adanya dualisme pengaturan antara denda dalam muatan isi POIN ELampiran II Perda IMB dengan Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) huruf a,Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72 Perda Bangunanbertentangan dengan Asas Bertindak Cermat: menghendaki agar setiapkebijakan dalam bentuk peraturan termasuk Perda dalam melegalkan

Perda Bangunan.

Namun karena adanya pelanggaran asas kecermatandan kepastian hukum maka hak hak keperdataan Pemohon telah dilanggardengan masih diberlakukannya Perda IMB tersebut.Muatan isi Perda Izin Mendirikan Bangunan bertentangan dengan UUBangunan GedungBahwa muatan isi POIN E Lampiran II Perda IMB bertentangan dengan Asaskeselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 28tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

DenganHierarkhi ini maka diberlakukan prinsip Konsistensi dan Koherensi,bahwa peraturan perundangundangan yang lebih tinggi menjadidasar pembentukan dan dasar pengujian peraturan yang lebihrendah.Sebagai dasar pembentukan, maka telah ternyata dalamUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 236 diatur:(1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan,daerah membentuk Perda;(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRDdengan persetujuan bersama Kepala Daerah;(3) Perda sebagaimana

Putusan Nomor 11 P/HUM/2019(1)(2)(3)(4)(9)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukanfasilitasi terhadap rancangan perda sebelum mendapatpersetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yangdilakukan evaluasi;Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukanfasilitasi terhadap rancangan perkada, rancangan PB KDH ataurancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan

Putusan Nomor 11 P/HUM/2019kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerahlainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergisprogramprogram pemerintah di daerah.

Hal ini sesuaiUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahPasal 65 (2) huruf b bahwa "Kepala Daerah mempunyai tugas danwewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuanbersama DPRD dan Pasal 97 ayat (1) huruf a bahwa "DPRDmempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahasdengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan konsistensipembentukan peraturan daerah berdasarkan hierarki, dan Pasal 236ayat (2) bahwa Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelahmendapat persetujuan

Syarat lain yang diatur dalam Perda danPasal 236 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan TugasPembantuan, Daerah membentuk Perda. (2) Perda sebagaimana dimaksudHalaman 34 dari 43 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2019pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama KepalaDaerah.

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN pon PERDA PROVINSI JATIN NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/65 /35.73,404/ 2020 belete .Pada , shai i me ed oe Tanggal b, si Pie = AN fiitar pukul FT. WIASaya. th Mulyoio. (Ap ehh rae.

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PAO JUSTITIA"BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182 fo33 / 35.73.404/ 2020 Pada hari Sola Jonge A a.

Atsmat brane terapon Blow COATJCMS POLANGGARAN BABANG BUETI ;PELARU USAHA PERORANCANTidak ada han banner ccvid 19 VT Tidak menggunakan masker eA:Tidak ada tempat quel langanshand Tidak mencudl Langan PASAL YANG CILANGGAR:aanitlrer Paral 49 ayat (1)2yat 7),2yat (3)ayat 4 bo PatalThiak ada abet penguio duty therenogun Tidak melabyian pembatasan jarak di 27 hurd b Perda iothn No 2 Tahon FOT0: tempat untrue Tentang Perubshan Atas Perda Jatin ho 1Tidak ada pengaturan jarok Beroerunnuny he rkuen peal chengean

c huruf b Perda Jaiim No 2 Tahun 2070here pat wrth Tentang Perubahan Atas Perda fatim Ne iTidak ada pergaturan jarak Berkeruimun/berkum pul dengan Tahun 709) Tentang = Penpelenggarasnjatak Kurang dari Ipatu) meter Ketenitaman, = Ketertibon Umum DanPegawal tiak menggenaian face ahbelel!

c huruf & Perda fatim No 2 Tahun 2830fempat Lift Tentang Pembohan Atai Perda fatim HoTidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 201900 Tentang = Penytlenggaraan jarak burang dari ltatu) meter Keteniraman, Betertiban Lire anPegawal thtak menggunakain lace thield!

Atay Perda fatim Wo 1Tidak ada perguturan jarak Berkerumun/berkuempul dengan Tahun = TORS Tentang = Penyelerggaraanjarak hurang dari ifpatu) meter Ketentraman, Ketertiban Unum anPegawal tidak menggunakan face ibleld!

Ferubshan Atat Perda Jathim He 3Tidak ada pengaturan jarak Berkenumun/berkumpul dengan Tahun = FOLD Tentang 6 Penpehengtaraanjarak hurang dari Tatu) meter Erientraman, Ketertiban Umum OanPegaval tidak mengeunakan face shield!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING JATIM NO 2 TAHUN 20270 NOREG: 182/105 /35.73.404/ 2020seis .

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMA LANG "PAO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING!

c huruf & Perda jatim Mo 2 Tahun FO2O tempat wrt Teniang Peruibahan Atas Perda latim No JTidak ada pergaturan jarak Berkeremun/berkumpul dengan Tahun 2019) Tentang = Penyelenggaraanjarak furang dari iftatu) meter Keteniraman, = Retertiban Umwn Dan Pegiwai tidak menggunakan face vhost!

Atay Perda fatim Wo 1Tidak ada perguturan jarak Berkerumun/berkuempul dengan Tahun = TORS Tentang = Penyelerggaraanjarak hurang dari ifpatu) meter Ketentraman, Ketertiban Unum anPegawal tidak menggunakan face ibleld!

Ferubshan Atat Perda Jathim He 3Tidak ada pengaturan jarak Berkenumun/berkumpul dengan Tahun = FOLD Tentang 6 Penpehengtaraanjarak hurang dari Tatu) meter Erientraman, Ketertiban Umum OanPegaval tidak mengeunakan face shield!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING JATIM NO 2 TAHUN 20270 NOREG: 182/105 /35.73.404/ 2020seis .

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMA LANG "PAO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING!

c huruf & Perda jatim Mo 2 Tahun FO2O tempat wrt Teniang Peruibahan Atas Perda latim No JTidak ada pergaturan jarak Berkeremun/berkumpul dengan Tahun 2019) Tentang = Penyelenggaraanjarak furang dari iftatu) meter Keteniraman, = Retertiban Umwn Dan Pegiwai tidak menggunakan face vhost!

Atay Perda fatim Wo 1Tidak ada perguturan jarak Berkerumun/berkuempul dengan Tahun = TORS Tentang = Penyelerggaraanjarak hurang dari ifpatu) meter Ketentraman, Ketertiban Unum anPegawal tidak menggunakan face ibleld!

Ferubshan Atat Perda Jathim He 3Tidak ada pengaturan jarak Berkenumun/berkumpul dengan Tahun = FOLD Tentang 6 Penpehengtaraanjarak hurang dari Tatu) meter Erientraman, Ketertiban Umum OanPegaval tidak mengeunakan face shield!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING JATIM NO 2 TAHUN 20270 NOREG: 182/105 /35.73.404/ 2020seis .

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMA LANG "PAO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING!

c huruf & Perda jatim Mo 2 Tahun FO2O tempat wrt Teniang Peruibahan Atas Perda latim No JTidak ada pergaturan jarak Berkeremun/berkumpul dengan Tahun 2019) Tentang = Penyelenggaraanjarak furang dari iftatu) meter Keteniraman, = Retertiban Umwn Dan Pegiwai tidak menggunakan face vhost!

Atay Perda fatim Wo 1Tidak ada perguturan jarak Berkerumun/berkuempul dengan Tahun = TORS Tentang = Penyelerggaraanjarak hurang dari ifpatu) meter Ketentraman, Ketertiban Unum anPegawal tidak menggunakan face ibleld!

Ferubshan Atat Perda Jathim He 3Tidak ada pengaturan jarak Berkenumun/berkumpul dengan Tahun = FOLD Tentang 6 Penpehengtaraanjarak hurang dari Tatu) meter Erientraman, Ketertiban Umum OanPegaval tidak mengeunakan face shield!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING JATIM NO 2 TAHUN 20270 NOREG: 182/105 /35.73.404/ 2020seis .

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMA LANG "PAO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING!

c huruf & Perda jatim Mo 2 Tahun FO2O tempat wrt Teniang Peruibahan Atas Perda latim No JTidak ada pergaturan jarak Berkeremun/berkumpul dengan Tahun 2019) Tentang = Penyelenggaraanjarak furang dari iftatu) meter Keteniraman, = Retertiban Umwn Dan Pegiwai tidak menggunakan face vhost!