/2015/PA.Bb.oleh BPD Sultra cabang Baubau cq.Administrasi Kredit dan di setujui olehMufrida, yang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.2;Fotokopi rekening koran/daftar slip pengiriman uang atas nama Rusli ke Mufridasejak Maret 2014 sampai dengan Agustus 2015, yang bermeterai cukup dandistempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya,diberi kode T.3;Fotokopi surat penitipan sementara PNSD

telah mengajukan kredit pada Bank Pembangunan Daerahcabang Baubau;Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti rincian pinjaman kredit pada BankPembangunan Daerah Cabang Baubau yakni sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluhjuta rupiah);Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti pengiriman uang dari Rusli(Pemohon) kepada Mufrida (Termohon) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)setiap bulannyamulai bulan Nopember 2014 sampai bulan Agustus 2015;Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti penitipan sementara PNSD

9.000.000,00 (Sembilanjuta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan iddah Penggugat tersebut,Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya bersedia memberikannafkah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua jutarupiah);Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan alatbukti berupa TR.1~ berupa fotokopi daftar pembayaran = gajiweeeeeeeee yang dikeluarkan oleh Sekretariat DaerahKabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti TR.2 berupa fotokopi daftar tunjangantambahan penghasilan PNSD

Putusan No.405/Pdt.G/2020/PA.BrbMenimbang, bahwa dari bukti penghasilan dan potongan cicilanhutang yang diajukan oleh Tergugat dapat dipertimbangan untuk menentukanbesarnya nafkah iddah dan mutah yang akan diberikan kepada Penggugat.Menimbang, bahwa selain gaji bulanan sebagai PNS, Tergugat dipersidangan juga mengakui memiliki penghasilan tambahan PNSD danpenghasilan tambahan pengganti uang makan akan tetapi Tergugat jugamasih mempunyai tanggungan hutang pada Koperasi KPRI Dharma PrajaKabupaten Hulu

Foto kopi tersebut telah bermeterai,telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;Foto kopi salinan daftar pembayaran tambahan penghasilanberdasarkan prestasi kerja (PNSD) atas nama Pemohon (Pemohon)dengan jumlah yang diterima sejumlah Rp 1.485.000., ( satu jutaempat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Foto kopi salinan daftar pembayaran tambahan penghasilanpertimbangan objektif lainnya PNSD atas nama Pemohon (Pemohon)yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran .........

Dana TP Guru PNSD;4. DTP Guru PNSD;5. Dana TKG PNSD;6. Dana BOK dan BOKB;7. Dana PK2UKM; dan8. Dana Pelayanan Adminduk.Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (6) huruf b angka 3 PeraturanMenteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer keDaerah dan Dana Desa diatas maka Dana Tunjangan Profesi Guru PNSDaerah telah ditransfer ke Kas Daerah.

Bahwa almarhumah (XXXXXXX) selama hidup bekerja sebagai PNSD(Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi) dan saat inimeninggalkan warisan berupa TASPEN, uang tabungan di Bank SULTRA,uang pensiun, dan uang duka;7. Bahwa ketiga anak almarhumah (XXXXXXX) saat ini belum cukup umuruntuk menerima dan menandatangani dokumendokumen penting yangberkaitan dengan peninggalan almarhumah (XXXXXXX) sebagai PegawaiNegeri Sipil Daerah;8.

Namun Termohonjuga tidak melampirkan surat ijin menikah kedua Ali Susanto (PNS) daripejabat dan tidak menuliskan bahwa istri kedua Ali Susanto bernamaBudi Purwati merupakan PNSD Kota Tangerang Selatan;Bahwa seharusnya Termohon menuliskan pada Surat Berita AcaraNomor 800/1696Dispend/2010 tanggal 8 Oktober 2010 sebagaimanaHalaman 19 dari 48 halaman.

Surat ijin menikah yang menunjukkan sebagai syaratsyaratbagi Ali Susanto menikah lebih dari satu orang dari pejabatkarena Ali Susanto merupakan seorang PNSD Kota TangerangSelatan dengan NIP 19640221 198803 1 003;2.

Bukti istri kedua Ali Susanto (PNS) bernama Budi Purwati jugamerupakan PNSD Kota Tangerang Selatan dengan NIP19710411 200604 2 009 juga tidak dilampirkan ke KementerianPAN RI;Surat Proses dan Alternatif Putusan Perselisihan antara Guru DPKSMP PGRI 35 Serpong Tangerang Selatan Provinsi Banten denganAli Susanto Kepala Sekolah Pemohon ini juga bertentangan samaHalaman 42 dari 48 halaman.

Bahwa selanjutnya dalam rangka mengisi jabatan Kepala Sekretariat KomnasHAM Perwakilan Kalimantan Barat maka pada tanggal 9 Juni 2011,melaluisurat Nomor: 175/UMUM/VV2011, Sekretaris Jenderal Komnas HAMmenyampaikan permohonan bantuan personil dari unsur Pegawai Negeri SipilDaerah (PNSD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untukmengisi jabatan Kepala Sekretariat Komisi Hak Asasi Manusia di PropinsiKalimantan Barat (Eselon Illa) dengan status dipekerjakan;3.

Bahwa Almarhumah (Wa Ode Sri Yana, S.Sos) selama hidupbekerja sebagai PNSD (Bagian Kesra Setda Kabupaten Wakatobi)dan saat ini telah meninggalkan warisan berupa TASPEN, UangTabungan di Bank SULTRA, Uang Pensiun, dan Uang Duka;7. Bahwa anak Almarhumah (Wa Ode Sri Yana, S.Sos) saat ini belumcukup umur untuk menerima dan menandatangani dokumendokumenpenting yang berkaitan dengan peninggalan Almarhumah (Wa Ode SriYana, S.Sos) sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;8. Bahwa Pemohon (H.

Bahwa terhadap dalil dan tuduhan Termohon pada paragraf kel,dimana Termohon yang pada intinya mengatakan bahwa Pemohon "pergidengan alasan bekerja.Pulang kerja selalu pukul 19.00 atau 20.00 dini hariWIB malam, setelah itu Pemohon pergi lagi terkesan berlebihan dan mengadaada.Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNSD pada Satuan Kerja PengelolaanKeuangan dan Aset yang menuntut jam kerja lebih, namun hal tersebut puntidak terjadi setiap hari atau pun setiap minggu sebagaimana yangdigambarkan oleh Termohon

Pemohon adalah PNSD Kabupaten Kuantan Singingi sejak Tahun2011 Golongan II/c, Golongan III/a terhitung Oktober Tahun 2015 denganbesaran Gaji Rp.3.372.200, Golongan Ill/o terhitung Oktober 2019dengan besaran gaji Rp.3.491.930,2. Bahwa gaji yang Pemohon terima setiap bulannya sebesarRp.297.895, dari bulan Desember 2016 s.d. Oktober 2019 dan sebesarRp.417.625, dari November 2019 sampai saat ini.3.

., maka Pengadilan Tinggiberpendapat sebagaimana pertimbangan hukum berikut :n Menimbang, bahwa Pemohon banding / Penuntut umum tidak mengajukanmemori banding, sehingga dengan demikian tidak terdapat alasanalasan untukmembatalkan putusan Pengadilan Sidenreng Rappang tanggal 23 Maret 2016,Nomor 26/ Pid.Sus/ 2016/ PNSd.,; 2222 n neon nnn n nnn nen Menimbang bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secaraalternatif , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakimtingkat

dalam memenuhisyaratsyarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan,maka putusan Majelis Hakim tersebut akan berakibat penolakanterhadap gugatan Penggugat/Pemohon Banding seluruhnya ;Berdasarkan uraian pada poin 1 dan 2 di atas, jelaslah bahwa terhadaptindakan hukum Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin berupa penjatuhanHukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan dari Jabatan Selaku KepalaSekolah SD Nomor 71 Barugae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumbakepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD

SalinanPUTUSANNomor 261/Pdt.G/2013/PA.PlhZe Ae LI EDF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkaraCerai Talak yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNSD, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya disebutsebagai "Pemohon",MelawanTERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanMengurus

.012.1/34/2018 tanggal 19 Februari 2018 Perihal :Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin LingkupPemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (foto kopidari foto Kop)) ; Foto kopi Lampiran Surat Edaran Gubernur NusaTenggara Timur Nomor : Upx.012.1/34/2018 tanggal 19Februari 2018 ditujukan kepada para Pimpinan PerangkatDaerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, perihal ProsesPenjatuhan Hukuman Disiplin Lingkup PemerintahanProvinsi Nusa Tenggara Timur (foto kopi dari foto kopi) ; Foto kopi kronologis permasalahan PNSD

dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Gurutidak tetap (honorer) pada MIN Mbay, Kantor KementerianAgama Kabupaten Nagekeo, bertempat tinggal di KolikapaRT.O6/RW:, Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa,Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaiPenggugat.MalawanTERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan PNSD

karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

.; Jabatan : Staf Bagian Hukum & HAM Setda KotaPalembang j seass neers atcteeren neonKesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di JalanMerdeka Nomor 1 Palembang, pekerjaan Aparatur Sipil Negarapada Pemerintah Kota Palembang, khusus nomor 10 s.d. 12pekerjaan Pegawai Non PNSD pada Pemerintah Kota Palembang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SKU/X/2017, tanggal18 September 2017; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;PT.

melaluiSekretaris Daerah Kota Kupang, (Berita Koran Terlampir), agarPenggugat bekerja kembali dan melaksanakan tugas pokok dan fungsisebagaimana mestinya di ruang kerja Staf Ahli Walikota Kupang padaSekretariat Daerah Kota Kupang; Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Walikota KupangNomor: 28 Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang TambahanPenghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai NegeriSipil Daerah, berbunyi : Tambahan penghasilan peningkatankesejahteraan umum diberikan kepada PNSD

Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor :822/1317/PK/2016, tanggal 3 Oktober 2016, HalKenaikan Gaji berkala PNSD, atas nama PitherPatadung, B.Sc, yang ditujukan kepada GubernurNusa Tenggara Timur Cq.

Negeri Sipil hanya berdasarkan DUGAAN/TUDUHAN sepihak bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana asusiladengan sdri Zubaidah CPNS sesama guru yang sampai saat diajukannya gugatan initidak dapat di buktikan kebenarannya;Bahwa, jika benar cukup Bukti atas telah terjadinya tindak pidana asusila tersebut,seharusnya perkara ini terlebih dahulu dilaporkan kepada pihak Kepolisian NegaraRI, dengan demikian maka cukup alasan Bupati Belitung untuk terlebih dahulumemberhentikan sementara Penggugat sebagai PNSD

., (Tergugat), Tempat Tanggal Lahir Putemata, 15 Mei 1973, Pekerjaan PNSD,Jabatan Pengawas, OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nasional KabupatenKolaka Timur, Alamat Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur,sehingga secara formil gugatan perceraian ini dapat diterima;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutanPenggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebin dahulu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat,