hamil 7 bulan, sehingga untuk menghindari halhalyang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agamaIslam dan hukum negara selanjutnya, untuk itu Pemohon dan Pemohon IImenginginkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II agar segera menikah;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu anak Pemohon (calonSuami) dan anak Pemohon II (calon istri) sebagaimana maksud ketentuanPasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Repubilik

intimnya dansulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari halhal yang tidakdiinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam danhukum negara, untuk itu Pemohon dan Pemohon II menginginkan anakPemohon dengan anak Pemohon II agar segera menikah;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu anak Pemohon (calonSuami) dan anak Pemohon II (calon istri) sebagaimana maksud ketentuanPasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Repubilik

lebih 1 tahun6 bulan, sehingga untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan bakal terjadiatau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara selanjutnya,untuk itu Pemohon dan Pemohon II menginginkan anak Pemohon dengananak Pemohon II agar segera menikah;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu anak Pemohon (calonSuami) dan anak Pemohon Il (calon istri) sebagaimana maksud ketentuanPasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Repubilik

intimnya dansulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari halhal yang tidakdiinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam danhukum negara, untuk itu Pemohon dan Pemohon Il menginginkan anakPemohon dengan anak Pemohon II agar segera menikah;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu anak Pemohon (calonsuami) dan anak Pemohon Il (calon istri) sebagaimana maksud ketentuanPasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Repubilik

No. 302 K/Pdt.Sus/2012ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Repubilik Indonesia, antara lainmenuntut sebagai berikut:1Agar pihak Tergugat membayarkan Jaminan Hari Tua yang merupakan hak Penggugatdari bulan Maret 2005 sampai dengan bulan: Juni 2008;Agar Tergugat membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak antara lain sebagai berikut:Sdri.Rusmiyati, masa kerja 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan mendapat upahRp1.850.000,00;e Uang

Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pat.G/2019/PN.PmsMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pertimbangantersebut diatas ternyata dapat terungkap sebagai fakta hukum bahwa ada oranglain selain dari Pada para Tergugat yang harus dimintakan pertanggungjawabanya yaitu EDI karena saat ini 1 (Satu) Mobil Daihatsu Xenia BK 1453WB, milik Penggugat berada dalam kekuasaannya karena digadai seperti isi dariPosita gugatan Penggugat tersebut diatas dengan berpedoman padaYurisprudensi Makkamah Agung Repubilik

di perusahaan Tergugat, tidakpernahn melakukan kesalahan yang dibuktikan tidak pernahmendapatkan surat peringatan baik lisan maupun tertulis, oleh karenaitu dalam pemutusan hubungan kerja dimaksud dikwalifikasikantanpa memiliki kesalahan, maka berhak menpadatkan uang pesangonlebin dari pada yang diatur pasal pasal 156 Undangundang No. 13tahun 2003;15.Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak berkeberatan di PHK,asalkan diberikan hakhaknya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Repubilik

bersama keluarga serta Pemohon II dan Pemohon Ill bersamakeluarga bermaksud akan menikahkannya karena takut nanti terjadipelanggaran hukum syara maupun adat dan Peraturan apabila tidak cepatdinikahkan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keteranganPara Pemohon dan juga keterangan anakanak Para Pemohon yangdimintakan dispensasi yaitu anak Pemohon (calon istri) serta anak Pemohon IIdan Pemohon III (calon suami) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat(1) Peraturan Mahkamah Agung Repubilik

Tanah yang dikuasi oleh Tergugat ternyata Tidak Samabatasbatas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, Gugatan harusdinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangan secara terperinci tersebut diatas ternyata dapat terungkap sebagai fakta hukum bahwaterdapat perbedaan, kekaburan serta ketidakjelasan mengenai batas sebelah BARATtanah Obyek Sengketa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat maka denganberpedoman pada Yurisprudensi Makkamah Agung Repubilik

sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKANUANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAISERATUS RIBU RUPIAH;pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar wilayan negarakesatuan Republik Indonesia yang akan memendar kekuningan di bawahsinar ultra violet;pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mataberupa bagian gambar gedung majelis permusyawaratan rakyat, dewanperwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah repubilik

Bukti P 3 Foto copy Surat Bukti TandaLapor Nomor : BTL/B760/XI/2017/SPKT/RESKERINCI Kepolisian Negara Repubilik Indonesiadaerah Jambi Resot Kerinci yang ditandangani PelorBudy Setra Irawan dan Kepala Kepolisian Resor Kerinci Kanit SPKT Il Samrozi, tertanggal 8November 2017: (Sesual denganaslinya) ;Hal 11 dari 30 Put No.6/Pdt.G./2018/PN.Spn4. BuktiP4 Foto copy foto rumah makanmilik Tergugat Kasta Herman, diberi tanda bukti P4;(sesuai denganaslinya); 5.

Kantor Pertanahan Kabupaten DeliSerdang, maka kepentingan Penggugat belum ada yang dirugikan dan oleh karena itupenggugat juga tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo.Merujuk kepada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Repubilik Indonesia Nomor:442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyiGugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima.

dirugikankarena Penggugat kehilangan mata pencaharian dan diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Agama dan tindakan Tergugat iniadalah merupakan tindakan yang sewenangwenang dan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sesuai pasal 53 ayat (2), a, b, cUndangundang Nomor : 5 tahun 1986.Bahwa penjatuhan hukuman disiplin dari Tergugat terlalu berat, tidak menjunjungrasa keadilan karena dalam pertimbangan keputusan Tergugat maupun KeputusanMeneteri Agama Repubilik

dan atau sebagai upaya pengobatan dalamproses rehabilitasi dari ketergantungan narkotika atas diri terdakwa;Menimbang, bahwa sementara pada sisi lain dari bukti surat berupa BeritaAcara Hasil Pelaporan Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obatdan Makanan (Balai POM) di Pekanbaru terhadap analisis sebahagian dari barangbukti dimaksud diperoleh kesimpulan kalau keseluruhan barang bukti itu positimengandung Met Amphetamina yang termasuk Narkotika golongan (satu) sesuaidengan Undangundang Repubilik

Advokat/Penasihat Hukum Lembaga BantuanHukum Persatuan Guru Repubilik Indonesia (LKBH PGRI) Gorontalo yangberalamat di JI.

Putusan Mahkamah Agung Repubilik Indonesia Nomor :116/K/Pdt/2016, tanggal 22 April 2015 yang MENOLAKPermohonan Kasasi;Bahwa, adapun pertimbangan hukum majelis hakim tingkatpertama Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 10/PDT.G/2013/PN.MMR.tanggal 26 Agustus 2013 yang menolak gugatan Penggugat adalahsebagaimana termuat pada halaman 33 s/d. 44 yang intisarinya:> Penggugat tidak telan dapat menunjukkan alat bukti yangmerupakan alas hak baginya yang mengaku sebagai pemilikobyek sengketa tersebut (halaman

Jangka waktunya berakhir;Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) huruf (a) danPasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Repubilik Indonesia Nomor 40Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan HakPakai Atas Tanah, menegaskan :Pasal 35 Ayat (1) huruf (a):(1) Hak Guna Bangunan hapus karena :a.

Jangka waktunya berakhir;Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Repubilik Indonesia Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai AtasTanah, menegaskan :Pasal 35 Ayat (1) huruf (a):(1) Hak Guna Bangunan hapus karena :Halaman 44 dari 99 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.SMGa.

Bahwa Pemohon berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)Kepolisian Repubilik Indonesia (Polri) di Sekolah Polisi Negara (SPN)Kalimantan Selatan, maka Pemohon sudah mengajukan permohonantertulis untuk mendapatkan ijin bercerai dari atasan Pemohon sesuaiPutusan Nomor 275/Pdt.G/2018/PA.

lebih dari Rp 2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segara menetapkan HakimTunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut denganacara pemeriksaan cepat ;Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penasehat Hukum Terdakwatersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadapTerdakwa merupakan suatu tindak pidana khusus sehingga berlaku hukumpidana khusus( /ex specialis derogat lex generalis ), sedangkan apa yangdimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Repubilik

aspekaspek sebagai berikut:Bahwa obyek yang dipersengketakan sekarang ini adalah asset Milik KementerianPekerjaan Umum Republik Indonesia, sedangkan dalam gugatan Para Penggugatsekarang ini tidak menempatkan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesiasebagai TergugatBahwa Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan bukanlah bagiab dari strukturyang ada pada Kementerian Pekerjaan Umum RI tampaknya Para Penggugat tidakmemahami tentang struktur organisasi pemerintahan yang berlaku dalam wilayahNegara Repubilik