., MH.dinyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi gagal mencapaikesepakatan, sehingga upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;Menimbang, oleh karena ada dua pokok perkara dalam perkara ini, yaituperkara cerai gugat dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara runtun sebagai berikut.1.

149 ayat (1) R.Bg. yaituputusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugatuntuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, oleh karena ada 2 pokok perkara dalam perkara ini, yaitu perkarapengesahan pernikahan dalam rangka perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal7 ayat (3) huruf a, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat diperiksasecara bersamaan dan akan dipertimbangkan secara runtun

., Tergugatharus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dikabulkan secara verstek(tanpa hadirnya Tergugat);Menimbang, oleh karena ada dua pokok perkara dalam perkara ini, yaituperkara pengesahan pernikahan dalam rangka perceraian, maka berdasarkanketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkara tersebut dapat diperiksa secara bersamaan danakan dipertimbangkan secara runtun sebagai berikut;Halaman ke7 dari 14 halaman Putusan No. xxxxxx/Padt.G/2019

Bahwa dalildalil gugatan rekonvensi / tergugat konvensi tidak menguraikansecara jelas sistematis dan runtun maka gugatan tersebut dapat dikatakan kaburoleh karenanya perlu ditolak dan dikesampingkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (obscuurt libel ).3.

tidak perlumenanggapi dan menjelaskanya .Bahwa dalildalil gugatan penggugat poin 8 s/d 10 tidak dijawab oleh tergugatmaka dapat dianggap telah diakui dan dibenarkan . maka gugatan perceraianpenggugat sepatutnya atau selayaknya untuk diterima dan dikabulkan.DALAM REKONVENSI1.Bahwa halhal dalam Konvensi mohon dianggap terulang kembali dalamrekonvensi ini .Bahwa pengguat rekonvensi / tergugat konvensi dalam menyusun dalildalilgugatan rekonvensi tidak jelas dan tidak tepat serta tidak terurai secara runtun

berpendapat bahwa perkara inidapat diperiksa secara kontradiktur (di luar hadir Tergugat);Menimbang, bahwa walaupun terhadap gugatan ini tanpa adanyabantahan dari Tergugat, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu. majelis membebaniPenggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, oleh karena ada 2 (dua) pokok perkara dalam perkara ini,yaitu perkara cerai gugat dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara runtun

Putusan No. 41/Pdt.G/2016/PA.Rap.Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidakpernah hadir di persidangan;Menimbang, oleh karena ada dua pokok perkara dalam perkara ini, yaitu perkarapengesahan pernikahan dalam rangka perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3)huruf a, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat diperiksa secara bersamaandan akan dipertimbangkan secara runtun

Jo.PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 telah terpenuhi;Menimbang, oleh karena ada dua pokok perkara dalam perkara ini, yaituperkara cerai gugat dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara runtun sebagai berikut.1.

tidak hadir dan perkara ini dapat dikabulkan secara verstek(tanpa hadirnya Tergugat);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu) majelismembebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, oleh karena ada 2 pokok perkara dalam perkara ini, yaituperkara cerai gugat dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara runtun

terangkum dalam bagian duduk perkaraputusan ini;Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian, Tergugattidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutusorang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara kontradiktur (di luarhadir Tergugat);Menimbang, oleh karena ada 3 pokok perkara dalam perkara ini, yaituperkara cerai gugat dan hak asuh anak beserta nafkahnya, maka MajelisHakim akan mempertimbangkannya secara runtun

Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupayamenasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhanrumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dua gugatan dalamperkara ini, yaitu perkara cerai gugat dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara runtun

dandapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebuttidak berhasil;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakandisebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Halaman ke8 dari 15 halaman Putusan Nomor 237/Pdt.G/201 7/PA.RAP.Menimbang, oleh karena ada tiga pokok gugatan dalam perkara ini, yaituperkara cerai gugat, hak asuh dan nafkah anak, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara runtun

Majelis Hakim telah berupayamenasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhanrumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugattidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, oleh karena ada dua pokok perkara dalam perkara ini, yaituperkara cerai gugat dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara runtun

hadir dan perkara ini dapat dikabulkan secara verstek(tanpa hadirnya Tergugat);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelismembebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, oleh karena ada 2 (dua) pokok perkara dalam perkara ini,yaitu perkara cerai gugat dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara runtun

hadir dan perkara ini dapat dikabulkan secara verstek(tanpa kehadiran Tergugat);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu) majelismembebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, oleh karena ada 2 (dua) pokok perkara dalam perkara ini,yaitu perkara cerai gugat dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara runtun

Rap.Menimbang, oleh karena ada 2 (dua) pokok perkara dalam perkara ini,yaitu perkara cerai gugat dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara runtun sebagai berikut;1.

Judex Facti Tingkat Banding nyatanyata telah melanggar Hukum Tata UsahaNegara karena telah lalai untuk menerapkan dan atau mengabaikan Pasal 1 Angka(9) dan Angka (10) UU PTUN Nomor 51 Tahun 2009.1.Bahwa dalam Putusan PT TUN Jakarta, bagian pertimbangan hukum padahalaman 9 alinea terakhir, yang menyatakan dengan tegas dan alam bahasayang runtun bahwa yang menjadi objek (pokok) gugatan TUN yang diajukanPemohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) adalah Surat Keputusan BupatiBarito Timur Nomor 417 Tahun 2012

Gugatan Pemohon Kasasi dibuat/disusun dalam bahasaIndonesia yang jelas, terang dan runtun, yaitu untuk mempermasalahkankeabsahan tindakan Bupati Barito Timur dalam bidang ketatausahaan negara, inHalaman 21 dari 32 halaman.

usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugattidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, oleh karena ada dua pokok perkara dalam perkara ini, yaituperkara pengesahan pernikahan dalam rangka perceraian, maka berdasarkanketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebutdapat diperiksa secara bersamaan dan akan dipertimbangkan secara runtun

Majelis Hakim telah berupayamenasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhanrumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugattidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, oleh karena ada dua pokok perkara dalam perkara ini, yaituperkara cerai gugat dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara runtun

Majelis Hakim telah berupayamenasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhanrumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan PeraturanMankamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugattidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, oleh karena ada dua pokok perkara dalam perkara ini, yaituperkara cerai gugat dan hak asun anak, maka Majelis Hakim akanmempertinbangkannya secara runtun

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dandapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebuttidak berhasil;Menimbang, oleh karena ada dua pokok perkara dalam perkara ini, yaituperkara cerai gugat dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara runtun sebagai berikut.1.