Ditemukan 135 data
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
253 ayat (1) hurufa KUHAP) tidak berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalamMasyarakat yakni dalam hal ;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu) dalampertimbangan hukumnya yang mengambil Alin Putusan Pengadilan NegeriLuwuk tidak seluruhnnya mempertimbangkan keadaan keadaan yangmemberatkan yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwaMerupakan tindak pidana korupsi yang sangat perlu mendapat perhatian khususoleh aparat Penegak Hukum dalam upaya penegakan Supermasi
162 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena itu) tidak heran jika rakyat tidak percayahanya dengan kata kata, karena masalah tidak selesai hanyadengan kata kata (non dicendo causa finite) tapi harus adatindakan nyata;Bahwa dalam rangka menjaga penegakkan supermasi hukumdan rasa keadilan masyarakat, maka Kejaksaan Agung RIsebagai penyidik tertinggi seharusnya dapat meluruskan*penyidikan sesat yang telah dilakukan oleh penegak hukumdi bawahnya, karena dengan membiarkan pelanggaran nyatayang telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi SulawesiTenggara
89 — 27
.> Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam mengadili perkaraini dengan semenamena membuat keputusan dengan tidakmempertimbangkan efek yang akan terjadi dilingkungan masyarakat, hanyamemikirkan kepentingan terdakwa dan tidak menimbulkan Rasa Keadilandalam masyarakat, sedangkan traf minimal menjadi ramburambu yangharus ditaati bagi penegak hukum yang telah ditetapkan oleh Negara dalambertindak / bersikap untuk menciPTakan Supermasi hukum sebagai tempatmasyarakat mencari keadilan di Negara
1.HASANUDDIN RAUF
2.NASIR
3.HERMAN TASING
4.AGUSMAN D. ISHAK
5.DAFRIANTO MAASI
6.Darman Ishak
7.Ardi Ishak
Termohon:
Kapolres palu
244 — 139
Pra No.8/ Pid.Pra/2018/PN Pal.setidaknya menganut Prinsip supermasi JHukum (JHukumilacy of law)asas legalitas dan Due Proces of lawPemuatan Prinsip Hukum ( The principle of law ) dalam KUHAP tersebutadalah bertujuan untuk menjamin penegakkan JHukum dan hak asasimanusia yang telah digariskan baik dalam landasan Konstitusional( UUD 45 ) maupun dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasimanusia ( HAM ).Dalam Penerapannya, asas legalitas dan atau prinsip Due Proces of lawdiwadahi dengan adanya Praperadilan
90 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
berkaitan, maksud dan tujuan dengan dibuat dan ditandanganinyaSurat Nomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012, Demi keadilandan kepastian hukum, tidaklah dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsurdakwaan menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atauyang diperuntukan sebagai bukti dan pada suatu hal ;Fakta riil/sesungguhnya : maksud dan tujuan dibuatnya surat a quo (SuratNomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012), adalah dalamrangka untuk menegakkan keadilan dan supermasi
HAJRAH, S.Sos
Termohon:
Pemerintah RI Cq. Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Sulteng Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo
152 — 42
Dasar Hukum Permohonan PraperadilanDalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP memuatprinsipprinsip azas hukum yang mana dalam suatu negara hukum setidaknyamenganut prinsip Supermasi hukum. Pemuatan prinsip hukum dalam KUHAPbertujuan untuk menjamin penegakkan hukum dan hak azasi manusia yang telahdigariskan baik dalam landasan konstitusionalmaupun dalam UU Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM).
167 — 37
Bahwa berdasarkan UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAPmenyebutkan bahwa penyidik Polri mempunyai kewenangan untukmelakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana danmemberikan kewenangan menurut hukum dan perundangundanganuntuk melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa dalam rangkategaknya supermasi hukum dan perundangundangan di NegaraRepublik Indonesia dan hal ini juga dipertegas dengan UU RI nomor 2tahun 2002 tentang Polri yang dalam pasal 13 mengatur tentang tugaspokok Polri.Bahwa
237 — 164
Bahwa berdasarkan UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAPmenyebutkan bahwa penyidik Polri mempunyai kewenangan untukmelakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana danmemberikan kewenangan menurut hukum dan perundangundanganuntuk melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa dalam rangkategaknya supermasi hukum dan perundangundangan di NegaraRepublik Indonesia dan hal ini juga dipertegas dengan UU RI nomor 2Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.tahun 2002 tentang Polri yang
62 — 38
H.SOEPARDJO, sedangkan gugatan yang berkaitan dengantanah aquo baru diajukan pada tanggal 31022009diperbaiki tanggal 01052009, Sehingga28mengakibatkan gugatan penggugat yang diajukansekarang ini adalah telah kadaluarsa ; Bahwa dalam rangka menegakan supermasi Hukum diNegara Republik ini dan dalam rangka menata danmenertibkan pertahanan khususnya mengenaipendaftaran tanah, tergugat memohon kepada MajlisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk dapat arif dan bijaksana dan mengambilputusan
Terbanding/Tergugat I : NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
Terbanding/Tergugat II : NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK,
111 — 51
kealpaanberbuat, melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melanggar kesusilaan atau bertentangan kepatutanyang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lainatau barang;Bahwa sejak pemisahan instansi Kepolisian dari Angkatan Bersenjata(ABRI), visi Kepolisian berupaya mewujudkan POLRI yang mampumenjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekatbersama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional danproposional menjunjung tinggi supermasi
93 — 21
., yangberkantor pada Yayasan Barisan Penegak HAM & Supermasi Hukum WargaSipil Indonesia (IMPLAW) beralamat di Jl.
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1413 K/Pid.Sus/2014putusan yang demikian jelas keliru dan tidak ada pengaruhnya bagi Terdakwabahkan cenderung tidak membuat rasa jera, sehingga tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari perbuatan Terdakwa akan ditiru atau diikuti oleh oranglain mengingat penjatunan hukumannya tidak setimpal dengan perbuatannya.Bahwa sesuai dengan semangat reformasi, supermasi hukum sangat diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesiaadalah supaya pelaku tindak pidana merasa
TUBAGUS GILANG HIDAYATULAH,SH
Terdakwa:
YEDI FUJI KURNIA Bin IDI
123 — 23
PN.Sbhtaat dan tunduk kepada prinsip The Right of Due Process, yaitu para tersangkaberhak diselidiki atau disidik diatas landasan Sesuai Dengan Hukum AcaraBertitik tolak dari asas ini, Polri di dalam melaksanakan fungsi dan kewenanganpenyidikan, harus berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus yangdiatur dalam Hukum Acara Pidana ( Criminal Procedure), yaitu dalam hal iniadalah UndangUndang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).Konsep due process merupakan bagian yang integral dari upaya menjungjungtinggi Supermasi
Adaa
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda SulTeng, Cq. Kapolres Bangkep, Kasat Reskrim Polrest Bangkep
133 — 67
lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;Mengenai Praperadilan lebih lanjut diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP,namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi RI telah memperluastujuan Praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUUs XII/2014 sehingga sahtidaknya Penetapan tersangka sudah menjadi tujuan dan wewenangpraperadilan;Dalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP memuatPrinsip prinsip azas ~hukum yang mana dalam suatu Negara hukum setidaknyamenganut Prinsip Supermasi
26 — 18
Batubara "yangputusannya diatas ancaman Minimal pada Pasal 112 ayat (1) UUNO 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas yang masing masing barang buktinya bersekitar Nol koma atau memenuhiketentuan SEMA NO. 4 TAHUN 2010 tanggal 07 April 2010,sebagai bahan pembanding penegakan supermasi Hukum diIndonesia dalam Tindak Pidana Narkotika, melalui SuratKeputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14PW Tahun 1983tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan PedomanPelaksanaan KUHAP, Yurisprudensi Mahkamah
AKHMAD MARZUKI, S.H.,SM.
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Resor Kepulauan Selayar
109 — 31
Bahwa, dengan tidak dilakukannya prosedurprosedur sesualBerdasarkan uraian yang TERMOHON utarakan dalam jawaban ini adalahdalam rangka penegakan supermasi hukum, olehnya itu Kami memohon kepadaHakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara iniberkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :Primer :1.
42 — 28
Berlaku bagi tindak pidana tertentu yang bersifat serius termasuk tindakpidana Korupsi, Pencucian Uang, Teroris, Narkotika dan kejahatan lainyang telah menimbulkan masalah ancaman serius terhadap stabilitas dankeamanan masyarakat sehingga memerlukan lembaga sertanilainilaidemokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunanberkelanjutan dan supermasi hukum ;2.
Terbanding/Tergugat : PT. ASTRA SEDAYU FINANCE
93 — 34
Bahwa jelas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.Perkara 781/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL telah mencerminkan adanyapenegakan supermasi hukum, keadilan, dan kebenaran karena telahdidasarkan atas pertimbanganpertimbangan yang sesuai denganketentuan hukum yang berlaku serta tidak mengesampingkan faktafaktayang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini berlangsungyang diperoleh dari bukti Suratsurat;4.
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Peninjauan Kembali sesuaiyang disampaikan Pengajuan Peninjauan Kembali ini danmeneliti apa yang dijadikan keberatan dari PemohonPeninjauan Kembali dan dapat mempelajari dan meneliti darifakta apa yang menjadi alasan keberatan dalam memoripeninjauan kembali yang diperbuat sesual bukti buktikenyataan yang ada diberkas perkara di Pengadilan untukmendapatkan keadilan di tingkat Peninjauan Kembali inisebagaimana yang ada didalam fakta menurut ketentuan hukumyang berlaku di Negara dalam peningkatan supermasi
176 — 58
Bahwa berdasarkan UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAPmenyebutkan bahwa penyidik Polri mempunyai kewenangan untukmelakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana danmemberikan kewenangan menurut hukum dan perundangundanganuntuk melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa dalam rangkategaknya supermasi hukum dan perundangundangan di NegaraRepublik Indonesia dan hal ini juga dipertegas dengan UU RI nomor 2tahun 2002 tentang Polri yang dalam pasal 13 mengatur tentang tugaspokok Polri.Bahwa