Ditemukan 135 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : supervisi superman supermadi supermani supremasi superiadi supermas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 31-12-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1431 K/Pid/2015
Tanggal 31 Desember 2015 — H. Akhnen Hasan
85 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berkaitan, maksud dan tujuan dengan dibuat dan ditandanganinyaSurat Nomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012, Demi keadilandan kepastian hukum, tidaklah dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsurdakwaan menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atauyang diperuntukan sebagai bukti dan pada suatu hal ;Fakta riil/sesungguhnya : maksud dan tujuan dibuatnya surat a quo (SuratNomor 015/KPJ/IX/2012 tertanggal 14 September 2012), adalah dalamrangka untuk menegakkan keadilan dan supermasi
Pengadilan PN BIAK Perdata
Putus : 11-08-2014 — Upload : 06-06-2015
Putusan PN BIAK Nomor -2/Pdt.G/2014/PN Bik
Tanggal 11 Agustus 2014 — -HENGKI LUWANSA sebagai PENGGUGAT -BENNY FONG SARAKAN dkk sebagai TERGUGAT
82 — 30
  • telah berkekuatan hukum tetap; Menghukum Penggugat untuk membayar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) per hari uang paksa untuk setiap kelalaian dalam memenuhiputusan dalam perkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa danmengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam proses peradilan yangbenar, Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV memohon putusanyang adil demi penegakan supermasi
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 28-11-2013 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 512 / PDT / G / 2013 / PN.BKS
Tanggal 26 Agustus 2014 — JUSUF SOEKOJO sebagai Penggugat Melawan 1. MATIUS AGUS PURWOKO sebagai Tergugat I 2. MILAWATI LUKMAN sebagai Tergugat II
34 — 13
  • Duren Jaya atas nama Pemegang Hak Matius Agus Purwoko/Tergugat sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) dimanauangnya tersebut telah diterimah oleh Tergugat II maka sudahseharusnya harus mendapatkan perlindungan secara hukum dinegara kita yang menjunjung tinggi supermasi hukum baik secaraperdata maupun secara pidana akan tetapi Tergugat telahmensomasi dan melaporkan Penggugat di Polda Metro Jaya;9.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 13-03-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tte
Tanggal 27 Maret 2019 — Pemohon: Jasika Amelia Tamboto Termohon: Kepala Kepolisian Resort Ternate Cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Ternate
221 — 132
  • Bahwa berdasarkan UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAPmenyebutkan bahwa penyidik Polri mempunyai kewenangan untukmelakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana danmemberikan kewenangan menurut hukum dan perundangundanganuntuk melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa dalam rangkategaknya supermasi hukum dan perundangundangan di NegaraRepublik Indonesia dan hal ini juga dipertegas dengan UU RI nomor 2Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.tahun 2002 tentang Polri yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-08-2009 — Upload : 11-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/PID/2009
Tanggal 27 Agustus 2009 — H. ADEK ERFIL MANURUNG, SH., Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Korupsi Indonesia (DPP-GAKI)
158 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena itu) tidak heran jika rakyat tidak percayahanya dengan kata kata, karena masalah tidak selesai hanyadengan kata kata (non dicendo causa finite) tapi harus adatindakan nyata;Bahwa dalam rangka menjaga penegakkan supermasi hukumdan rasa keadilan masyarakat, maka Kejaksaan Agung RIsebagai penyidik tertinggi seharusnya dapat meluruskan*penyidikan sesat yang telah dilakukan oleh penegak hukumdi bawahnya, karena dengan membiarkan pelanggaran nyatayang telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi SulawesiTenggara
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Penipuan
Register : 18-09-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 792/PID/2018/PT MDN
Tanggal 1 Nopember 2018 — LAMTIO SANGGUL JUBAIDAH SIAGIAN
84 — 23
  • .> Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam mengadili perkaraini dengan semenamena membuat keputusan dengan tidakmempertimbangkan efek yang akan terjadi dilingkungan masyarakat, hanyamemikirkan kepentingan terdakwa dan tidak menimbulkan Rasa Keadilandalam masyarakat, sedangkan traf minimal menjadi ramburambu yangharus ditaati bagi penegak hukum yang telah ditetapkan oleh Negara dalambertindak / bersikap untuk menciPTakan Supermasi hukum sebagai tempatmasyarakat mencari keadilan di Negara
Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus
Register : 27-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN Parigi Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Prg
Tanggal 12 Desember 2019 — Pemohon:
HAJRAH, S.Sos
Termohon:
Pemerintah RI Cq. Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Sulteng Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo
144 — 42
  • Dasar Hukum Permohonan PraperadilanDalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP memuatprinsipprinsip azas hukum yang mana dalam suatu negara hukum setidaknyamenganut prinsip Supermasi hukum. Pemuatan prinsip hukum dalam KUHAPbertujuan untuk menjamin penegakkan hukum dan hak azasi manusia yang telahdigariskan baik dalam landasan konstitusionalmaupun dalam UU Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM).
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 18-04-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Tte
Tanggal 2 Mei 2016 — Pemohon: ATU TERNATE Termohon: Kepolisian Sektor Pulau Ternate
155 — 46
  • Bahwa berdasarkan UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAPmenyebutkan bahwa penyidik Polri mempunyai kewenangan untukmelakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana danmemberikan kewenangan menurut hukum dan perundangundanganuntuk melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa dalam rangkategaknya supermasi hukum dan perundangundangan di NegaraRepublik Indonesia dan hal ini juga dipertegas dengan UU RI nomor 2tahun 2002 tentang Polri yang dalam pasal 13 mengatur tentang tugaspokok Polri.Bahwa
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 13-10-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 612/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 18 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : EFNITA JULIANTI Diwakili Oleh : EFNITA JULIANTI
Terbanding/Tergugat : PT. ASTRA SEDAYU FINANCE
87 — 31
  • Bahwa jelas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.Perkara 781/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL telah mencerminkan adanyapenegakan supermasi hukum, keadilan, dan kebenaran karena telahdidasarkan atas pertimbanganpertimbangan yang sesuai denganketentuan hukum yang berlaku serta tidak mengesampingkan faktafaktayang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini berlangsungyang diperoleh dari bukti Suratsurat;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-04-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1413 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 2 April 2015 — Ir. BAYU SOESETIA
81 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1413 K/Pid.Sus/2014putusan yang demikian jelas keliru dan tidak ada pengaruhnya bagi Terdakwabahkan cenderung tidak membuat rasa jera, sehingga tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari perbuatan Terdakwa akan ditiru atau diikuti oleh oranglain mengingat penjatunan hukumannya tidak setimpal dengan perbuatannya.Bahwa sesuai dengan semangat reformasi, supermasi hukum sangat diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesiaadalah supaya pelaku tindak pidana merasa
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN WONOSARI Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Wno
Tanggal 19 Juni 2017 — Terdakwa: ARIFIN EKO SAPUTRO Bin SUTARYONO
90 — 21
  • ., yangberkantor pada Yayasan Barisan Penegak HAM & Supermasi Hukum WargaSipil Indonesia (IMPLAW) beralamat di Jl.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-07-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 20-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 293/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 5 September 2018 — Pembanding/Penggugat : DUMERI alias SALMAN NURYANTO,
Terbanding/Tergugat I : NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
Terbanding/Tergugat II : NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK,
110 — 51
  • kealpaanberbuat, melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melanggar kesusilaan atau bertentangan kepatutanyang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lainatau barang;Bahwa sejak pemisahan instansi Kepolisian dari Angkatan Bersenjata(ABRI), visi Kepolisian berupaya mewujudkan POLRI yang mampumenjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekatbersama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional danproposional menjunjung tinggi supermasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 03-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492 PK/PDT/2010
SUHARDJO; CV. INDACO TRADING, CO.
56 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Peninjauan Kembali sesuaiyang disampaikan Pengajuan Peninjauan Kembali ini danmeneliti apa yang dijadikan keberatan dari PemohonPeninjauan Kembali dan dapat mempelajari dan meneliti darifakta apa yang menjadi alasan keberatan dalam memoripeninjauan kembali yang diperbuat sesual bukti buktikenyataan yang ada diberkas perkara di Pengadilan untukmendapatkan keadilan di tingkat Peninjauan Kembali inisebagaimana yang ada didalam fakta menurut ketentuan hukumyang berlaku di Negara dalam peningkatan supermasi
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 07-12-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Pra/2016/PN Tte
Tanggal 20 Desember 2016 — Pemohon: MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN Termohon: Kapolres Kota Ternate, AKBP. Kamal Bachtiar
157 — 36
  • Bahwa berdasarkan UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAPmenyebutkan bahwa penyidik Polri mempunyai kewenangan untukmelakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana danmemberikan kewenangan menurut hukum dan perundangundanganuntuk melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa dalam rangkategaknya supermasi hukum dan perundangundangan di NegaraRepublik Indonesia dan hal ini juga dipertegas dengan UU RI nomor 2tahun 2002 tentang Polri yang dalam pasal 13 mengatur tentang tugaspokok Polri.Bahwa
Pengadilan PN SELAYAR Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN SELAYAR Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Slr
Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon:
AKHMAD MARZUKI, S.H.,SM.
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Resor Kepulauan Selayar
106 — 31
  • Bahwa, dengan tidak dilakukannya prosedurprosedur sesualBerdasarkan uraian yang TERMOHON utarakan dalam jawaban ini adalahdalam rangka penegakan supermasi hukum, olehnya itu Kami memohon kepadaHakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara iniberkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :Primer :1.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-12-2017 — Putus : 12-01-2018 — Upload : 04-05-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 900/PID.SUS/2017/PT-MDN
Tanggal 12 Januari 2018 — RAMADANI ALS. DANI
22 — 15
  • Batubara "yangputusannya diatas ancaman Minimal pada Pasal 112 ayat (1) UUNO 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas yang masing masing barang buktinya bersekitar Nol koma atau memenuhiketentuan SEMA NO. 4 TAHUN 2010 tanggal 07 April 2010,sebagai bahan pembanding penegakan supermasi Hukum diIndonesia dalam Tindak Pidana Narkotika, melalui SuratKeputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14PW Tahun 1983tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan PedomanPelaksanaan KUHAP, Yurisprudensi Mahkamah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 31-03-2009 — Putus : 15-09-2009 — Upload : 20-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 52/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 15 September 2009 — 1. H.U. Sugiri,2. Sauang Bin H. Salim;1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur,2. Ir. Abdul Madjid
58 — 34
  • H.SOEPARDJO, sedangkan gugatan yang berkaitan dengantanah aquo baru diajukan pada tanggal 31022009diperbaiki tanggal 01052009, Sehingga28mengakibatkan gugatan penggugat yang diajukansekarang ini adalah telah kadaluarsa ; Bahwa dalam rangka menegakan supermasi Hukum diNegara Republik ini dan dalam rangka menata danmenertibkan pertahanan khususnya mengenaipendaftaran tanah, tergugat memohon kepada MajlisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk dapat arif dan bijaksana dan mengambilputusan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum Penghinaan
Register : 20-04-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 158/Pid.Sus/2015/PN Mtr
- DAMSIAH
34 — 22
  • Berlaku bagi tindak pidana tertentu yang bersifat serius termasuk tindakpidana Korupsi, Pencucian Uang, Teroris, Narkotika dan kejahatan lainyang telah menimbulkan masalah ancaman serius terhadap stabilitas dankeamanan masyarakat sehingga memerlukan lembaga sertanilainilaidemokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunanberkelanjutan dan supermasi hukum ;2.
Pengadilan PN LUWUK Pidana Khusus
Register : 14-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lwk
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon:
Asrul Bede
Termohon:
Kepolisian RI. Cq. Kepolisian Derah Sulawesi Tengah, Cq.Kepolisian Resort Banggai.
99 — 34
  • Dasar Hukum Permohonan PraperadilanDalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP memuatprinsipprinsip azas hukum yang mana dalam suatu negara hukumsetidaknya menganut prinsip Supermasi hukum.
Pengadilan PN SUBANG Pidana Umum
Register : 04-01-2018 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 4/Pid.B/2018/PN SNG
Tanggal 20 Maret 2018 — Penuntut Umum:
TUBAGUS GILANG HIDAYATULAH,SH
Terdakwa:
YEDI FUJI KURNIA Bin IDI
120 — 23
  • PN.Sbhtaat dan tunduk kepada prinsip The Right of Due Process, yaitu para tersangkaberhak diselidiki atau disidik diatas landasan Sesuai Dengan Hukum AcaraBertitik tolak dari asas ini, Polri di dalam melaksanakan fungsi dan kewenanganpenyidikan, harus berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus yangdiatur dalam Hukum Acara Pidana ( Criminal Procedure), yaitu dalam hal iniadalah UndangUndang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).Konsep due process merupakan bagian yang integral dari upaya menjungjungtinggi Supermasi