Il Buleleng Nomor:10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977;Bahwa dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk.ll Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebutdiputuskan :Menetapkan :.

Il Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September1977, haruslah dinilai secara utuh dan menyeluruh baik mengenai sifat dan isisurat tersebut;Bahwa dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk.ll Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebutpada pokoknya diputuskan : Mencabut dan membatalkan Surat KeputusanBadan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tk. Il Buleleng Tanggal 11 Januari1965 No.

Wayan Kayua telahmenyampaikan keberatan kepada Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk.ll Buleleng atas pengenaan wajib lapor dan memohon untuk disidangkan ulangterhadap tanah tanah yang dilaporkan oleh Wayan Kayua, karena tanahtersebut sudah dipedum pamongkan / Dum Raksa kepada 17 Kepala Keluarga(anakcucunya) pada tahun 1952 jelas sebelum berlakunya Peraturan Landreformyaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960.Bahwa setelah Almarhum WAYAN KAYUA melakukan keberatankeberatan keBadan Pekerja Panitia

Il Buleleng Tanggal 11 Januari 1965 No.Sk. 3 /XX/199/65 dan Mencabut dan Membatalkan Surat Keputusan BadanPekerja Panitya Landreform Daerah Tk.ll Buleleng sepanjang yangmeredistribusikan tanahtanah yang dilaporkan oleh wajib lapor Wayan Kayuwadan mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Balitanggal 5 Februari 1965 No.

.;8 Bahwa Tergugat I adalah tidak punya dan tidak ada/memiliki alas hak terhadaptanah objek perkara sebagaimana didalilkan Tergugat II didalam Sertifikat Hak Milik No.6Tahun 1981, buku tanah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Kabupaten Daerah Tk.ll AcehPidie Kecamatan Peukan Baro Desa/Kampung Cot Rambong Bambi, pendaftaran pertamanama pemegang hak M.

Bahwa dari konstruksi hukum gugatan Penggugat, dihubungkan denganKaedah Hukum dalam Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 482K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 20014, yang berisi: Gugatan dengan fundamentum petendi yang berintikan dugaan adanyakecurangankecurangan oleh Panitia Pemilihan dalam pelaksanaanPILKADES (Pemilinan Kepala Desa), sehingga didalam petitumgugatannya: menuntut agar S.K Bupati/iKDH Tk.ll (yang isinyamengesahkan dan mengangkat Kepala Desa hasil Pemilihan tersebut)dinyatakan cacat hukum

Wayan Kayua telahmenyampaikan keberatan kepada Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk.ll Buleleng atas pengenaan wajib lapor dan memohon untuk disidangkan ulangterhadap tanah tanah yang dilaporkan oleh Wayan Kayua, karena tanahtersebut sudah dipedum pamongkan / Dum Raksa kepada 17 Kepala Keluarga(anakcucunya) pada tahun 1952 jelas sebelum berlakunya Peraturan Landreformyaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960.Bahwa setelah Almarhum WAYAN KAYUA melakukan keberatankeberatan keBadan Pekerja Panitia

Il Buleleng Tanggal 11 Januari 1965 No.Sk. 3 /XX/199/65 dan Mencabut dan Membatalkan Surat Keputusan BadanPekerja Panitya Landreform Daerah Tk.ll Buleleng sepanjang yangmeredistribusikan tanahtanah yang dilaporkan oleh wajib lapor Wayan Kayuwadan mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Balitanggal 5 Februari 1965 No.

Irma (Saksi5) dan ketarangan yang disampaikanoleh Terdakwa dan Saksi5 tersebut tidak benar selanjutnyaSaksi bersedia di pertemukan dengan keduanya (Terdakwadan Saksi5) dan Saksi berani bersumpah serta bersediadiperiksa urine, darah dan rambut dikarenakan Saksi tidakpernah mengkomsumsi Narkotika jenis shabushabu.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekira pukul 15Wita Saksi melakukan tes urine yang dilaksanakan olehLaboratorium RS Tk.ll Pelamonia dan dari hasilpemeriksaan tersebut urine milik

Sanaiah binti H.XXXXXXXXX, yang dikeluarkan KUA Ketjamatan Tjilegon, Dati Tk.ll/Ketapradja Serang. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan pejabat yangberwenang, sehingga layak menjadi bukti surat sesuai ketentuan pasal 164huruf (a) HIR juncto pasal 1866 huruf (a) KUHPdt, telah sesuai aslinya,halaman 48 dari 75 hal.

Tk.ll Banyumassebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 6 termasukyang menetapkan Daftar Pemakai Kapling di Baturraden SebelahBarat tanggal 24 Januari 1974 tidak pernah diubah melaluiKeputusan Bupati Banyumas yang antara lain menetapkan namaPenggugat sebagai pemakai kapling sehingga tidak ada dasarhukum bagi Penggugat untuk menggantikan hak para pemakaikapling yang disebutkan dalam posita gugatan angka 6 meskipunPenggugat menyatakan memiliki hak berdasarkan prosespewarisan dan/ atau transaksi

Irsan Basyroel, SoKkPangkat/NRP : Mayor Ckm/ 11980015111270Jabatan : Kepala Departemen bedahKesatuan : Rumkit Tk.ll Putri Hijau Kesdam I/BBTempat dan tanggal lahir: Medan, 25 Desember 1970Agama : IslamJenis Kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Komplek Taman Setia Budi Indah Blok F No.60 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan SelayangKodya Medan.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.

Salinan Ketetapan Walikotamdya Kepala Daerah Tk.ll UjungPandang Tanggal 31 Januari 1996 Ketetapan No. 9841, MenetapkanMemberi Izin kepada si Pemohon untuk menambah Hotel Permanenbertingkat Lantai IV beton ditutup dengan step seng di atas tanah Hak Milikyang terletak di Jalan Sungai Saddang No.18 B, D, C Ujung Pandang sesuaigambar yang telah disetujui dan dikembalikan, yang diberi tanda T.1.1I. 1124;25, Salinan Petunjuk Pembuatan Papan Nama Izin Membangun yangditerbitkan oleh Pemerintah Daerah KMUP

beli yang dilakukan, tidak perlu diketahui olehkepala dusun setempat;Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah YOHANIS ROMBE pernahmeberikan tanah objek sengketa kepada salah anakanaknya;Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksisaksi tersebut,Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan suratsurat bukti dipersidangan, yang antara lain:1.Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Rehabilitasi Jalan Kabupaten Daerah Tk.ll

Petugas Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Kepala Daerah TK.ll Gianyar4. Camat Tampaksiring5.

berjumlah 8 (delapan ) orang ;Bahwa Bukti surat T8 adalah berupa Kwitansi ganti rugi kepada saudaraVICTOR SIA (Sia Ping Seng ) sebagai pemegang Hak Guna Bangunan padasaat itu dan pada saat pengadaan tanah objek sengketa tidak ada pihak lainyang keberatan dan pada saat itu ada orang lain menempati tanah objeksengketa, yaitu 3 (tiga) bangunan semi parmanen, serta terdapat tanamantumbuh di atas tanah objek sengketa ;Bahwa Bukti surat T14 yaitu berupa Honorarium Anggota Panitia PembebasanTanah Daerah Tk.ll

Surat Bupati KDH TK.ll deli Serdang Nomor : 594 / 593.4 / 1985,tanggal 04 Februari 1985 perihal pembatalan Surat KeleranganTanah yang dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan ;2. Surat Camat Percut Sei Tuan Nomor : 593.4 / 1650, tanggal 12 Juli1985 perihal pembatalan Surat Kelerangan Tanah yangdikeluarkan Camat Percut Sei Tuan ;3. Surat Bupati Deli Serdang Nomor : 593 / 2096, tanggal 25 April2001 perihal larangan penerbitan Surat Keterangan Tanah ;4.

No. 661/Pdt.G/2015/PN.TngHERI ASMI, SH, antara JAYA KOMARA jual kepada HAJJAHNURASIAH, dengan dasar SHM, No. 1859 / Sukarendah;197) Sebidang tanah di Blok Baturake, Desa Sukarendah, Kec.Warunggunung, Kab.Lebak, Banten dengan luas 5.920 m2,berdasarkan bukti kepemilikan berupa : Sertifikat Tanda Bukti HakMilik No. 144 berdasarkan surat ukur nomor 941 tanggal 26 Juli 1983yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tk.ll Lebak atasnama JAYA KOMARA;198) Sebidang tanah di Blok Sumur Bandung, Ds.

tanggal 15 Mei 1975 yangditantangani Bupati Kepala Daerah Tk.Il Buton dan Ketua DPRD Tk.II Butontentang penyerahan tentang sebidang tanah kepada Direktorat JendralPerhubungan Udara;e Surat Pernyataan LA OLU KEY,Dkk ( masyarakat Katobengke) tanggal 11Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.BauMaret 1978 tentang pernyataan penyerahan Lokasi lapangan Terbang PerintisBetoambari secara rela dan mengihlaskan;e Surat penyerahan hak kepemilikan tanah lokasi Lapangan Terbang Perintisdari Pemda =Tk.ll

Sesuaiaturan pengelolaan keuangan daerah Pada saat mulai aktif bertugas selesaimengikuti diktat pimpinan Tk.ll LAN Jakarta, saya mengetahui adanyainformasi dan fakta pemalsuan tanda tangan saya sebagai KPA / KepalaDinas dan saya telah mempedomani peraturan menteri dalam negeriNomor: 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah(Hal. 101) Bab XIV Pasal 315 dengan menyurati Bupati Kepahiang melaluiNota Dinas Tanggal 8 Agustus 2008, yang melahirkan kebijakan suratperintah audit Nomor : 105

Mempersilahkan ybs langsung berhubungan ke Kantor WalikotamadyaKDH Tk.ll P. Raya Kep. Sub Direktorat Agraria Kodya Dati II P. Rayauntuk mengurus Surat Penunjukan / Hak Pakai bagi 20 orang anggotaKelompok Tani Kelapa Sawit yang dimohonkannya ;2.

IlBuleleng tersebut substansinya MENCABUT dan MEMBATALKAN danmembatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tk.ll Buleleng Tanggal 11 Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65 yang ternyatamengandung kekurangan yuridis yang dikualifikasi sebagai Dwaling (salahkira/kekhilafan/kekeliruan). Bahwa Kekurangan yuridis ini dianalogikan darilapangan privat (perdata).

BauMaret 1978 tentang pernyataan penyerahan Lokasi lapangan Terbang PerintisBetoambari secara rela dan mengihlaskan;e Surat penyerahan hak kepemilikan tanah lokasi Lapangan Terbang Perintisdari Pemda =Tk.ll Buton kepada Dirjen Perhubungan Udara No.WP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978;e Surat Keputusan Pemerintah Dati Il Buton No.82/KDR/78 tanggal 7 Nopember1978 tentang penyerahan hak milik tanah Lokasi Lapangan Terbang perintisBetoambari kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;