Ditemukan 1460 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substantif subiantie subtanail subtantini sustantin sutantio susbtantif subiantin sustantio
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 19-02-2013 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 19 Februari 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK cq. KOMISI BANDING MEREK vs JIMMY SANTOSO HERLAMBANG
277 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 15 Maret 2010, Penggugat menerima suratpemberitahuan informasi status pendaftaran merek dengan nomor suratHKI4HI.06.01.78 dari Direktorat Merek dengan nomor agendaDO002009010277 dengan klasifikasi jenis barang kelas 30 yang masihdalam proses pemeriksaan subtantif (bukti P3);.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 04-04-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 21/Pid.B/2016/PN Tlg
Tanggal 4 April 2016 — I. Anton Endrayana; II. Sebastian Hadinata; III. Christiani Irwanto Alias Laila Christiani Irwanto;
142 — 12
  • Lebih dari itu,keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalahkeadilan yang bersifat subtantif (subtantif justice)yang tidak hanya berorientasi pada perbuatanpelaku saja, tetapi juga memperhatikan latarbelakang terjadinya tindak pidana dan jugakerugian yang dialami korban;Bahwa apabila dicermati, motif para Terdakwamelakukan perbuatannya adalah untukmengalihkan sebagian tanah dalam SertifikatBekas Hak Guna Bangunan Nomor 80 tanggal 20Desember 1978 luas 4.634 M2 atas nama LIEMKEE THO cs (kakek Terdakwa
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
APRIZAL
Tergugat:
PT GRAHA CIPTA BANGKO JAYA
158 — 38
  • Bahwa sikap Tergugat yang menyatakan tidak pernah berurusandengan PD.F.SPPP.SPSI Provinsi Jambi serta menolak memberikanjawaban subtantif merupakan sikap yang tidak kooperatif, bahwa PekerjaPT.
Pengadilan PA SAROLANGUN Perdata Agama
Register : 16-02-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PA SAROLANGUN Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Srl
Tanggal 14 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 7
  • Nomor 9 Tahun 1975, akantetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon padapokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalilterjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak terima atasperilaku Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain sehingga sejakbulan Maret 2021, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif
Pengadilan PA NGANJUK Perdata Agama Perceraian
Register : 20-01-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PA NGANJUK Nomor 251/Pdt.G/2014/PA.Ngj
Tanggal 26 Juni 2014 — PEMOHON TERMOHON
9 — 0
  • yuridiksi PengadilanAgama Nganjuk, sehingga perkara ini menjadi kewenangan PengadilanAgama Nganjuk (kompetensi relatif), maka dengan demikian berdasar pasal66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganHalaman 20 dari39 Putusan No: 0251/Pdt.G/2014/PA.Ngj.Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan AgamaNganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa meskipun Termohon secara subtantif
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
ARI NURAHMAN
Tergugat:
PT GRAHA CIPTA BANGKO JAYA
134 — 130
  • Bahwa sikap Tergugat yang menyatakan tidak pernah berurusandengan PD.F.SPPP.SPSI Provinsi Jambi serta menolak memberikanjawaban subtantif merupakan sikap yang tidak kooperatif, bahwa PekerjaPT.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 23-06-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1431/Pdt.G/2021/PA.Mks
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 52
  • Majelis adalah adanyakepastian apakah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri secaranormatif dan yuridis formal benarbenar telah terjadi perceraian sehinggaharta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatanperkawinan sudah waktunya untuk dibagi;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbanganpertimbangan diatas, maka difahami bahwa yang menikah adalah Penggugat dan Tergugatkemudian yang diajukan perceraian oleh Penggugat tidak lain adalahTergugat sendiri sehingga secara materiil dan subtantif
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 26-08-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 155/Pid.Sus/2015/PN Kdr
Tanggal 26 Agustus 2015 — IMAM MAHMUDI BIN SIHABUDIN
36 — 28
  • Bin Sihabudin ( Alm ) dari dakwaanJaksa Penuntut Umum (vrijpraak) ;ATAU APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAINDENGAN BERKEHENDAK MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAANTERHADAP DIRI TERDAKWA, maka kami Tim Penasihat Hokum Terdakwa MohonYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berani mengambilsikap secara progresif dalam memberikan putusan pemidanaan dengan tidak terbelenggudalam teks rumusan undangundang yangg dengan bijaksana, dengan semangat spiritual,mencari keadilan subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 25-04-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 25 April 2017 — EDIH KUSNADI alias SEBLU
79 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memberikanpertimbangan hukum yang jelas dan tidak relevan sebagaimana faktafaktahukum yang telah dikemukakan dalam Memori Kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi yang seharusnya dijabarkan lebih lanjut dan mendalamsetelah Judex Jurist memeriksa perkara a quo berdasarkan datadata yangtelah dikirimkan oleh Pengadilan tinggi Jakarta;Bahwa dalam putusannya Judex Jurist hanya melihat putusan dari JudexFacti Pengadilan Tinggi Jakarta yang hanya menyamakan putusan tanpamemberikan pertimbangan hukum yang subtantif
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 05-05-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 45/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 27 Oktober 2014 — SAHABUDDIN (Penggugat) Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR (Tergugat)
83 — 49
  • sebaliknya ada kepentingan baru adaaksi (mengajukan gugatan), oleh karenanya Majelis terlebih dahulu menguji apakahPenggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objeksengketa a quo ; Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami daridoktrin maupun yurisprudensi ;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 29-06-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 25-02-2019
Putusan PA MAROS Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.Mrs
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 9
  • No. 300/Pdt.G/2018/PA Mrs.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokokpermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif dapat disimpulkanbahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar padaalasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 10-06-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.BAIATUS SHOLIHAH, S.H.
2.MILA MEILINDA
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
Amirudin Als Amir
124 — 103
  • telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahHalaman 22 dari 25 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Mtrdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 19 Juli 2021 yang disampaikanoleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif
Pengadilan PN Andoolo Pidana Khusus
Register : 10-11-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN Andoolo Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Adl
Tanggal 30 Nopember 2021 — Pemohon:
HARDIKNAS TOMBILI, S.H Alias DIKI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
163 — 161
  • Sidik /O6/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021, terlebihdahulu Termohon harus melakukan proses gelar perkara untuk menentukanapakah perkara a quo bisa di naikan dari tahap penyelidikan menuju tahappenyidikan yang secara subtantif untuk menentukan perbuatan tersebut apakahmerupakan suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana dan oleh karenaPemohon telah diperiksa yang dituangkan dalam Berita Acara PemeriksaanWawancara pada pukul 14.30 WITA tertanggal 11 Agustus 2021 dan prosesgelar perkara
Pengadilan PA MERAUKE Perdata Agama
Register : 05-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PA MERAUKE Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Mrk
Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 19
  • denganalasan yang tidak jelas dan Termohon tidak mendengarkan nasehat dariPemohon dan sering marah kepada Pemohon yang puncaknya Termohonmenyiram air pada saat Pemohon sedang tidur sehingga membuat Pemohonsakit hati, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisahrumah yang hingga sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya.Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden)dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam positapermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 17-07-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Gin
Tanggal 3 Desember 2018 — Penggugat:
Anak Agung Gde Agung
Tergugat:
1.Anthony Carlisi
2.Heather LynnDuplex
3.I Made Dwita SH
421 — 252
  • suatu perjanjian dengan sebab atau isiyang palsu adalah tidak mengikat secara hukum sehingga pembebanansuatu objek sengketa dengan membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT) nomor 1/2011, tertanggal 3 Januari 2011 yang dasarkan atashutang piutang yg fiktif adalah cacat hukum.11.Bahwa dengan demikian dapat dikatakan perjanjian Nominee adalah dibuatatas dasar itikad tidak baik, yang dikualifikasikan perjanjian simulasi(simulasi absolute) dan merupakan sebagai bentuk penyelundupan hukumdimana secara subtantif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 10-12-2014 — Putus : 29-01-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 29 Januari 2015 — PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK >< ARIFIN
1307 — 646
  • Dalamkedudukan perikatan yang demikian baik secara teknis dan subtantif,penjamin bukan berubah menjadi debitur. Kedudukannya secara yuridistelah dilembagakan secara murni dalam bentukBORGTOCHT. 3==22 22 nnennn4 Bahwa dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan No.922 K/Pdt/1995 tertanggal 31 Oktober 1997, yang menolak permohonanPernyataan Pailit pada perkara antara CITI BANK NA, Cabang SingapureCs.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-03-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 80/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 28 September 2021 — Penggugat:
PT. Schintar Marquisa
Tergugat:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
680 — 577
  • peraturanyang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkatyang dibentuk dengan UndangUndang atau Pemerintah atas perintahUndangUndang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.Bahwa secara Prosedural maupun Subtantif
    di atas, telah terbukti bahwa suratkeputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah bertentangandengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang No.5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubahmenjadi UndangUndang No. 9 Tahun 2004, dan telah dirubah denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sehingga surat keputusan yang merupakan Objek Sengketasecara Kewenangan, Prosedural dan Subtantif
    Apabila PENGGUGAT merasa terjadiperbedaan penafsiran atas pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Marquisayang dilaporkan tersebut (dalam hal ini merasa belum layak dilakukanpengakhiran secara otomatis) maka seharusnya dilakukan ataudiberlakukannya ketentuan Pasal 11.2 dan Pasal 11.3 Kontrak BagiHasil Marquisa.Bahwa TERGUGAT MENOLAK dalil PENGGUGAT pada angka 9 dan15 Gugatan a quo yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGATsecara procedural dan Subtantif telah melanggar ketentuan Pasal 2ayat (2) dan Pasal
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 14-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 172/PDT/2020/PT MTR
Tanggal 26 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : INAQ HAMNURI ALIAS RAHUNI Diwakili Oleh : MASRUDIN ISASANDA, SH
Terbanding/Tergugat I : AMAQ ENDANG ALIAS NURHAIDI Diwakili Oleh : HERMAN SUDIRO, SH
Terbanding/Tergugat II : INAQ DATUN ALIAS NURHAINI Diwakili Oleh : HERMAN SUDIRO, SH
Terbanding/Tergugat III : ENDANG Diwakili Oleh : HERMAN SUDIRO, SH
88 — 78
  • Bahwa apa yang menjadi alasan/keberatan Pembanding dalam memoribandingnya poin: 6, 7 dan 8 tidak perlu kami tanggapi karena argumenthukum tersebut kami nilai sifatnya pengulangan ,tidak subtantif dan tidakproporsional.5. Bahwa karena putusan majlis hakim dalam perkara a quo sudah sesuaidengan faktafakta hukum yang ada maka sudah sepatutnya PengadilanTinggi NTB melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sbb:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 22-01-2014 — Upload : 02-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/Pdt.Sus-Parpol/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — Dewan Pimpinan Daerah PARTAI GOLONGAN KARYA Kabupaten Musi Rawas VS 1. Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Selatan, DK
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ketentuan yang termaktub dalam UndangUndang tersebutdi atas bersifat limitatif dan subtantif/prinsif, karena disebut dalamUndangUndang dengan kalimat yang tegas (ipsis verbis) danberdasarkan atas ketentuan hukum (ipso yure) atau vanrechtswege;e.
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 26-05-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN STABAT Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN.Stb
Tanggal 26 Mei 2015 — Furqan Januar
45 — 26
  • (Narkotika)dalam amar putusan sudah sesuai rasa keadilan formal (menurut UndangUndang) dan keadlilan yang berlaku di masyarakat (keadilan subtantif);Menimbang, bahwa oleh karena pidana MATI dijatuhkan kepadaTerdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lalgi menjatuhkan pidana dendakepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika