Ditemukan 1280 data
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
Sugianto bin H. Semang
216 — 64
meliputi perairan Indonesia: Menimbang, bahwa pasal 1 Permen KP No.18/PERMENKP/2014tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,berbunyi: Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaanperikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi,penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairanpedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, danZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI
28 — 3
pembenar yangdapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanyadapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.Berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami sebagai Penuntut Umumbahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum.Ad.2 Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 21yang dimaksud dengan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPI)* dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 meliputi Perairan Indonesia,ZEEI
83 — 34
Unsur Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudiyaan Ikan Dengan MenggunakanBahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat Dan/Atau Cara, Dan/Atau Bangunan Yang Dapat Merugikan Dan/Atau Membahayakan Kelestarian SumberDaya Ikan Dan/Atau Lingkungannya; Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia meliputi PerairanIndonesia, Zona Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan sungai waduk, rawa, dan genangan airlainnya yang dapat diusahakan
89 — 24
sumber daya ikan.Karena tidak memberikan kesempatan regenerasi ikan ikan untukberkembang biak, sehingga ikan ikan kecil belum waktu untuk ditangkapjuga tertangkap menggunakan jaring tersebut;e Bahwa setiap kapal perikanan dengan ukuran tertentu yang melakukanoperasional penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia (WPPNRI) wajib memiliki Perizinan Perikanan;e Bahwa WPPNRI adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia yang meliputi Perairan Indonesia, ZEEI
1.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
2.ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
1.AMIN JUNAIDI
2.MUHAMMAD DONI SETIAWAN
33 — 7
ZEEI; dan c. sungai,danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan sertalahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. (2)Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat izin usaha perikanansebagaimana Pasal 1 angka 16 merupakan izin tertulis yang harus dimilikiperusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan denganmenggunakan sarana produksi yang
109 — 17
ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)c.
1.Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H.
2.Mawardi, S.H., M.H.
3.Syafruddin, S.H.
4.Putu Andy Sutadharma, S.H.
Terdakwa:
JUNAIDI alias PEYENG
80 — 35
Republik Indonesia yang selanjutnya disingkatWPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan,pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yangHalaman 20 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.SusPRK/2021/PN Lbjmeliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, Zona tambahan, danzona ekonomi eksklusif Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Laut Lepas berdasarkan Pasal 1Angka 22 UU a quo adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI
SAHAT ROBERT P. SIMATUPANG SH.MH
Terdakwa:
ILHAM AGUSTIAN
238 — 98
ZEEI, dan c.Sungai, danau, waduk rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakanserta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
SAMUEL PANGARIBUAN, S.H.
Terdakwa:
NGUYEN TUAN DAT
174 — 35
M E N G A D I L I :
- Menyatakan terdakwa NGUYEN TUAN DAT tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : secara bersama-sama memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.BAGUS HANINDYO MANTRI, SH. MH
3.EDI SUTOMO, S.H
4.WAHER TARIHORAN, SH
Terdakwa:
NGUYEN HANH
564 — 0
Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan?
T yang merupakan perairan Natuna / Laut Cina Selatan yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) / wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, tiba-tiba Kapal KRI Pati Unus ? 384 yang sedang berpatroli datang mendekat kapal KM. BV 4552 TS dan KM.
BV 4551 TS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 08.20 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2014 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / ZEEI pada posisi 0628?26? U - 107 48? 22?
T yang merupakan perairan Natuna / Laut Cina Selatan yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) / wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, tiba-tiba Kapal KRI Pati Unus ? 384 yang sedang berpatroli datang mendekat kapal KM.
Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
5. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
6. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;
Ad. 1. Unsur setiap orang :
Menimbang, bahwa unsur ?setiap orang? adalah subyek hukum.
45 — 17
dengan sengaja yang memiliki dan/ atau mengoperasikankapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikandi ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin PenangkapanIkan)?,perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut Bahwaterdakwa SUTEKNO selaku Nahkoda KM. PKFA 8482 awalnya berlayar dariPelabuhan Perak Malaysia dengan tujuan lokasi daerah penangkapan ikan(fishing groud) di Perairan Laut Teritorial Indonesia.Halaman 5 dari 33 halamanPutusan No.9/Pid.Sus.PRK/2016/PN.Tpg.
68 — 13
ZEEI; danc. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indonesia.Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 21/Pid. Sus/2016/PN. Tin.
83 — 34
Unsur Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik IndonesiaMelakukan Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudiyaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat Dan/Atau Cara, Dan/AtauBangunan Yang Dapat Merugikan Dan/Atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Dan/Atau Lingkungannya; 21Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia meliputi PerairanIndonesia, Zona Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan sungai waduk, rawa, dan genangan airlainnya yang dapat diusahakan
32 — 25
ZEEI (Zona Ekonomi Esklusif Indonesia) ;c.
1.SUKARNO, SH.,MH
2.IWAN SOFYAN, S.H
3.ADI PUTRA GRAHA, SH
4.ANDRY RINALDY, S.H
5.MUHAMAD REZA RUMONDOR, SH
Terdakwa:
YUSUF TOWAKA Alias SULU
111 — 37
Tahun 2009tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaandibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan meliputi perairan Indonesia, ZEEI
HANDOKO, SH
Terdakwa:
1.SULAIMAN Bin HASAN
2.AJIS Bin LAU
46 — 9
Menyatakan Terdakwa I.Sulaiman bin Hasan dan Terdakwa II.Ajis bin Lau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) secara bersama-sama";
2.
1.Karya So Immanuel Gort SH
2.SAMUEL PANGARIBUAN, S.H.
Terdakwa:
Pham Ngoc Cuong
141 — 40
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa PHAM NGOC CUONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Denda kepada
M. Yusuf. R. SH
Terdakwa:
Andi Hanafi Bin Ince Saleh
38 — 4
Kerugian yang timbul tersebut tidak dapat dirincikansecara materil/hitungan matematis;Bahwa yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah potensi semuajenis ikan dan yang dimaksud dengan lingkungan sumber daya ikanadalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota danfaktor alamiah sekitarnya;Bahwa yang dimaksud wilayah pengelolaan Perikanan RI adalah wilayahpengelolaan perikanan RI untuk penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai,Halaman
ANITA DIAN WARDHANI,SH
Terdakwa:
1.MAHDAR WIJAYA
2.DINDIN ZULYADEN Als IDING Bin MUHAMAD YUSUF
3.YAYAN Bin HI. SOLEH
40 — 20
untuk memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanenhasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasukkegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,mengolah, dan/atau mengawetkannya;e sumber daya ikan adalah; potensi semua jenis ikan;e Lingkungan sumber daya ikan adalah; perairan tempatkehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktoralamiah sekitarnya;e Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah:perairan Indonesia;ZEEI
INDRA JAYA, SH
Terdakwa:
NGUYEN TAI LOI
70 — 20
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN TAI LOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).