Bahwa, penggugat diberhenikan dengan tidak hormat oleh tergugat terhitungsejak tanggal O02 Agustus 2013 dengan surat keputusan NomorKP/822PDAM/05/VIII/2013 yang ditandatangani oleh tergugat, bukti P4, tanpamembayar hak pesangon dan penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak sebagaimana diatur dalam pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.6.

Memerintahkan tergugat untuk membayar hak pesangon dan hakhak lainnyakepada penggugat sebagai berikut : Uang pesangon, 9 bulan x Rp. 2.536.201 , =Rp. 22.825.809, Uang penghargaan masa kerja, 10 x Rp. 2.536.201, =Rp. 25.363.010, Ganti perumahan dan pengobatan, 15% x Rp. 48,188,819 =Rp. 7.228.172, Upah proses, 9 bulan x Rp. 2.536.201, =Rp. 22.825.809,Jumlah =Rp. 78.242.800,(Tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapanratus rupiah )4.

Bahwa Jabatan Penggugat terakhir sebagai Pengecapan Reke Airdengan SK No.240/095/PDAM/1985 dan gaji penggugat per bulanApril 2013 sebesar Rp.2.536.201,Bahwa penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sejak tanggal 2Agustus 2013 oleh tergugat dengan alasan indispilner tidak hadirbekerja selama lebih dari 75 hari tidak berturut turut selama 1 (satu)tahun tanpa membayar hak pesangon dan penghargaan masa kerjadan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156 UUNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Menimbang

Bahwa Tergugat tidak membayar hak pesangon dan hakhak lainnyakepada Penggugat , dengan alasan sudah membayarkan Manfaat UangPensiun sebesar Rp. 58.348.718, , Manfaat Jamsostek sebesar Rp.22.752.921, dan Manfaat PT. Ausransi Jiwas Raya sebesar Rp.1.890.900,.. Bahwa walaupun Penggugat telah menerima manfaat program uangpensiun, manfaat program uang Jamsostek dan manfaat PT.

pesangon dan hak hak lainnya Penggugat sehubunganTergugat telah membayarkan uang pensiun penggugat sebesar Rp. 58.348.718,,manfaat Jamsostek sebesar Rp. 22.752.921, dan manfaat PT.

Akan tetapi Tergugat tidak lagi bersediamenerima penggugat untuk bekerja dan Tergugat juga tidak bersediamemberikan hak pesangon kepada Penggugat.

untukkerja dari Tergugat dengan alasan Penggugat tidak bekerja pada tanggal06 April 2017;> Bahwa kemudian pada tanggal 08 April 2017 Tergugat melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengandiskualifikasi Pengunduran diri;> Bahwa Penggugat telah berupaya menyampaikan kepada Tergugatterkait ketidakhadiran Penggugat dikarenakan tidak adanya suratpanggilan yang sampai ke Penggugat dengan harapan Tergugat dapatmempekerjakan kembali Penggugat atau setidaktidaknya Tergugatmemberikan hak

Pesangon kepada Penggugat.

Akan tetapi Tergugattidak lagi bersedia menerima penggugat untuk bekerja dan Tergugat jugatidak bersedia memberikan hak pesangon kepada Penggugat.

Akan tetapi Tergugat tidak lagi bersediamenerima penggugatuntuk bekerja dan Tergugat juga tidak bersediamemberikan hak pesangon kepada Penggugat.

Serumpun Indah Lestari untukmembayarkan hak pesangon Saudara Dedi Subrata sebesar 2xKetentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja 1x ketentuanayat (93) serta uang pengganti perumahan dan perobatan 15% darijumlah pesangon dan masa kerja sebagai berikut:a. Uang pesangon 2 x 7 x Rp2.100.000,00 = Rp29.400.000,00;b. Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.100.000,00 = Rp 6.300.000,00;Jumlah = Rp35,700,000,00;Hal.3 dari 11 hal. PutNomor 836 K/Pdt.SusPHI/201612.c.

Hak pesangon Penggugat, sebesar Rp41.055.00,00;Masa kerja 6 tahun 9 bulan; Uang pesangon 2 x 7 x Rp2.100.000,00 = Rp29.400.000,00; Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.100.000,00 = Rp 6.300.000,00:Jumlah = Rp35,700,000,00; Uang pengganti perumahan dan perobatanSebesar 15% x Rp35.700.000,00 = Rp 5.355.000,00+Jumlah = Rp41.055.000,00;(empat puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah);3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipunterdapat kasasi dari Tergugat;4.

(Bukti P5);Bahwa selama Penggugat bekerja di Tergugat sampai dengan diputusnyahubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat, Penggugat telahmelaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya dengan baik, halmana terbukti dari tidak pernahnya Penggugat menerima 1 (satu) kali punSurat Peringatan (SP) maupun sanksi dari Tergugat;Bahwa untuk kemudian, terhitung mulai tanggal 1 November 2014, secarasepihak dan tibatiba Tergugat telah melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) dengan alasan mendesak tanpa hak

pesangon dan hakhaklainnya terhadap Penggugat, sebagaimana Surat Pemutusan HubunganKerja/Termination Letter Nomor BBS/RPAwl/14/098 tanggal 31 Oktober2014 (Bukti P6);Bahwa terhadap alasan diberhentikannya Penggugat oleh Tergugat tanpahak pesangon dan hakhak lainnya, Manajer Personalia/PGA Manager PTBBSI in casu Tergugat sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja/Termination Letter Nomor BBS/RPAwl/14/098 tanggal 31 Oktober 2014menyatakan bahwa Penggugat diketahui telah melakukan pelanggaranterhadap

Indonesia tanggal 24 Oktober2014 dan PO Nomor SAG 110442 tanggal 27 Agustus 2014 yang sudahterbit serta pembayaran yang telah dilakukan oleh perusahaan sehubunganpengadaan settlement plate di proyek GT, sehingga Penggugat dianggaptelah melanggar Peraturan Perusahaan Bab IX Pasal 44 ayat 1 huruf mengenai pelanggaran yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerjakarena alasan mendesak serta Janji Kesetiaan/Pledge of Loyalty tanggal 30Januari 2012 yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengantanpa hak

pesangon dan hakhak lainnya, hal mana Penggugat dianggapmelakukan upaya meminta komisi/imbalan jasa/tanda terima kasih darisupplier dengan cara menginstruksikan kepada supplier untuk menaikkanharga settlement plate tersebut;Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa pesangon danhakhak lainnya itu, Penggugat secara tegas menolaknya.

Putusan MK perkiraan NovemberNomor 37/PUU 2015 = 13 bulan1X/2011)Total hakhak Rp437.603.556,47pekerja yang seharusnya diterima 48.49.Bahwa terhadap hak Penggugat selaku pekerja atas hak Tunjangan HariRaya (THR) lIdul Fitri 2015 adalah suatu hak yang biasa diterima olehPenggugat selaku pekerja yang beragama Islam (Bukti P9), sehingga olehkarena Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihakdengan tanpa hak pesangon dan hakhak lainnya serta tanpa adanyapenetapan dari lembaga penyelesaian

PemutusanHubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon dan tanpa tuntutan dalambentuk apapun ;Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah menerima dan sudah menyetujuladanya surat peringatan (SP)yang telah diberikan oleh TERGUGAT,maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya PENGGUGATbenarbenar sudah menerima dan menyetujui ketentuan yang sudahditerangkan dalam surat peringatan (SP) tersebut, oleh karenanyasangattidak masuk akal apabila pada kenyataannya PENGGUGAT masihmenggugat TERGUGAT dengan tujuan menuntut hak

pesangon ;Bahwa secara tegas TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGATangka 11 mengenai Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota SurabayaNomor : 98/PHI/IX/2018, tanggal 27September 2018, karena dalamanjuran tersebut telah menerangkan bahwasannya masa kenaPENGGUGAT 6 (enam) tahun, padahal fakta yang sebenarnya dalamperkara a quo masa kerja PENGGUGAT hanya 1 (Satu) tahun,sebagaimana bukti kontrak kerja Nomor 504/DB/IV/2016, yang padatanggal 27 April 2016 telah dibubuhi cap dan telah dicatatkan dalam

Sby15.14sudah menandatangani dan/ atau sudah menyetujui atas ketentuan yagtertulis dalam surat peringatan (SP) yang diberikan oleh TERGUGAT,dalam hal ini tidak akan menuntut hak pesangon, dan kalaupunTERGUGAT harus memberikan hak pesangon harus didasarkan denganhitungan masa kerja PENGGUGAT yang sebenarnya yaitumasa kerja 1(satu) tahun, kemudian mengenai tuntutan PENGGUGAT tentanghitungan upah selama tidak dipekerjakan oleh TERGUGAT membuktikanbahwasannya PENGGUGAT tidak memahami perkara a quo,padahalsebagaimana

peringatan (SP) ke 2 (dua), dan terakhir TERGUGAT memberikansurat peringatan (SP) ke 3 (tiga) yang pada akhirnya terjadi pengakhiran/pemutusan hubungan kerja (PHK);Bahwa dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yangdidasarkan atas adanya surat peringatan (SP) hingga 3(tiga) kali, makasesuai ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan TERGUGAT dapat melakukanpemutusan hubungan kerja (PHK) kepada PENGGUGAT, dan mengenaigugatan PENGGUGAT yang masih menuntut hak

pesangon serta upahsemenjak tidak dipekerjakan merupakan bukti bahwasannyaPENGGUGAT tidak mau mengakui kenyataan yang sebenarnya apabilasudah menerima dan menandatangani surat peringatan (SP) yangdiberikan TERGUGATyang dalam surat peringatan (SP) tersebut sudahsangat jelas tertulis keterangan sebagaimana dalil TERGUGAT padaangka 3 ;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka TERGUGAT mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo untuksudi kiranya memutus dengan amar sebagai

disiplin kerja dengan tidakmasuk kerja sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim akan memutushubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan keadilansebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 UndangUndang No.02 tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi DalamMengambil Keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, Perjanjian yangada, kebiasaan, dan keadilan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatputus terhitung 31 Agustus 2014 dengan mendapatkan hak

pesangon seseuaiketentuan Pasal 161 ayat 3 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yaitu Pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 15628ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156ayat (3), dan uang Penggantian hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) dengan perincian sebagai berikut :Masa kerja tanggal 12 tahun 5 bulan, upah Rp 2.441.954, mendapatkan hak : Pesangon : 1 X 9 bulan X Rp 2.441.954, ... eee =Rp 21.977.586, Penghargaan

dapatmenguatkan dalil gugatan Penggugat, maka petitum angka 3 gugatan Penggugattidak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohonmenetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karenaPemutusan hubungan kerja dengan pesangon, terhitung sejak putusan pengadilandibacakan oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan dengan berdasakankeadilan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitungtanggal 31 Agustus 2014 dengan Penggugat mendapat hak

pesangon dariTergugat, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat yang memohonmenetapkan Tergugat membayar biaya pesangon sesuai anjuran Dinas TenagaKerja kota Bekasi dan membayar sisa gaji yang belum dibayarkan sejak Juli 2014sampai dengan Desember 2014, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakandengan berdasakan keadilan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatputus terhitung tanggal 31 Agustus 2014 dengan Penggugat

memutuskanhubungan kerja TERGUGAT (PHK) akibat telah banyak melanggar ketentuandalam Peraturan Perusahaan PENGGUGAT dan telah merugikanPENGGUGAT ;Bahwa pada tanggal 12 Mei 2009 telah diadakan pertemuan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membicarakan penyelesaian PHK,dimana hasil perundingan tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) yang ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan hasil tidaktercapai kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yaituPENGGUGAT memutuskan hubungan kerja dengan hak

pesangon dan uangpenghargaan masa kerja 1 (Satu) kali ketentuan serta uang penggantian haksesuai UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UUNo. 13/2003"), sedangkan TERGUGAT meminta dengan hak pesangon 2 (dua)kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 (Satu) kali ketentuan serta uangpenggantian hak sesuai UU No. 13/2003 (Bukti P12) ;Bahwa oleh karena pertemuan tanggal 12 Mei 2009 tidak tercapaikesepakatan, PENGGUGAT berinisiatif melaporkan Perkara PerselisihanHubungan Industrial

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memutasikan Penggugat disertai dengan demosi dan pengurangan dan/atau penurunan gaji pokok Penggugat adalah tidak sah;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 20 September 2021;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Hak Pesangon kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 132,290,909,- (Seratus

Bahwa terhitung akhir Januari 2014 semua karyawan di rumahkansampai berakhirnya kontrak kerja pada bulan April 2014, karyawan tetapdiberhentikan (PHK) dan Hak Pesangon para karyawan yang diberhentikan tersebut dibayarkan pada bulan Mei 2014. SedangkanPEMOHON selaku Kepala Tehnik Tambang tidak diberhentikan (PHk),namun gaji belum dibayarkan oleh TERMOHON; (Bukti P.3);6.

Bahwa kegiatan operasional penambangan dihentikan oleh TERMOHONpada bulan Januari 2014 berhubung adanya larangan Export bijih nikeldari Pemerintah karena TERMOHON tidak membuat smelter;Angka 5 yang semula tertulis/berbunyi:DsBahwaterhitung akhir Januari 2014 semua karyawan dirumahkan sampaiberakhirnya kontrak kerja pada bulan April 2014, karyawan tetapdiberhentikan (PHK) dan Hak Pesangon para karyawan yangdiberhentikan tersebut dibayarkan pada bulan Mei 2014, sedangkanPEMOHON selaku Kepala Tehnik

Tambang tidak diberhentikan (PHk),namun gaji belum dibayarkan oleh TERMOHON (Bukti P.3);Diperbaiki menjadi :S.Bahwaterhitung akhir Januari 2014 semua karyawan dirumahkan sampaiberakhirnya kontrak kerja pada bulan April 2014, karyawan tetapdiberhentikan (PHK) dan Hak Pesangon para karyawan yangdiberhentikan tersebut dibayarkan pada bulan Mei 2014, sedangkanPARA PEMOHON selaku Kepala Tehnik Tambang dan KepalaPengawas Tambang tidak diberhentikan (PHK), namun gaji belumdibayarkan oleh TERMOHON (Bukti

Padahal kejelasan mengenai lamabekerja, besar Upah terakhir yang diterima oleh Tergugat dan sejakkapan diberikannya skorsing, akan berpengaruh besar dalammenentukan besaran hak pesangon dan hak hak yang lainnya yang wajibditerima oleh Tergugat;Dengan demikian gugatan tersebut tidak tegas dan tidak jelas berakibatgugatan menjadi kabur membingungkan obscuur,b.

Akibat terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) tersebut Penggugat berkewajiban memberikan hak pesangon;Namun pada kenyataannya dalam petitum poin (2), (3), (5) tidakmenyebutkan mengenai pembayaran hak pesangon sebagaimanaditentukan dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun2003, justru Penggugat meminta diberi Kewenangan untuk menjatuhkansanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kewenanganberkaitanpembayaran hak, yang mana masalah kewenangan yang dimohonkanHalaman 8 dari 18 hal. Put.

Dapat dipastikan sampai saat ini pun = PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI = dijamin tidak = memperolah hakpesangon walaupun sebagian hak pesangon di Termohon karena tidak didahului penandatanganan suratpernyataan yang disodorkan Termohon perkara Aquo.BAHWA PUTUSAN TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAUSESUATU KEKELIRUAN YANG NYATA.. Bahwa Yudex Factie dalam putusannya, telah salah dalammenerapkanhukum dan dalam putusannya terdapat kekhilafan hakimyang merupakan suatu kekeliruan yang nyata.

Judex Facti mengabulkan petitum nomor 2 (Sah mutasi)namun tidak memperhitungkan jumlah hak pesangon sesuaimasa kerja bersambung berjumlah 24 tahun, sesuaidengan petitum nomor :5 (lima)..

Bank Sumut (ic Tergugat1) yang melakukan pemotongan hak pesangon sebesar 65 % darisaldo JHT pekerja karena berdasarkan ketentuan yang berlakubahwa JHT tersebut adalah hak pekerja dan tidak dapat dijadikansebagai pengurang kewajiban hak pesangon;Halaman 22 dari 45 hal. Put. Nomor 44 K/Pdt.SusPHI/20164). Angka 1 huruf (k) surat PT.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kewajiban untukmembayar hak pesangon dan ganti kerugian lainnya sebagai akibat daripengakhiran hubungan kerja Sdr. Alimuda Siregar (ic Termohon Kasasi)sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Bank Sumut (ic Tergugat I) danbukan tanggung jawab bersama antara PT. Bank Sumut ( ic Tergugat 1)dan PT. Purna Karya Sejahtera (ic Pemohon Kasasi) dan selama iniPemohon Kasasi hanya mengajukannya secara tertulis kepada PT. BankSumut (ic Tergugat !)

Alimuda Siregar (ic Termohon Kasasi) yang telah dipertanggungkanpada PT.Jamsostek (saat ini BPUS Ketenagakerjaan), karena Penggugat/Alimuda Siregar (ic Termohon Kasasi) merasa bahwa saldo JHT tersebutmerupakan hak mutlak Penggugat/Alimuda Siregar (ic Termohon Kasasi)sepenuhnya dan tidak dapat dijadikan sebagai nilai pengurang dalamperhitungan dan pemberian hak pesangon Penggugat (ic TermohonKasasi);Bahwa tidak selesainya permasalahan ini ditingkat Bipartit, karenaPT.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, jelas yang bertanggung jawabatas hak pesangon dan ganti kerugian kepada Termohon Kasasi adalahPT. Bank Sumut (ic Tergugat !) sepenuhnya dan bukan kewajibanbersama antara Tergugat dan Tergugat II (ic Pemohon Kasasi), karenaaturan perusahaan PT.

Bank Sumut (ic Tergugat ) sudah jelas mengaturbahwa hak Pesangon adalah tanggung jawab Tergugat , Tergugat Iltelah diputuskan kerja sama oleh Tergugat terhitung mulai tanggal 20September 2014, dengan sendirinya hubungan hukum perjanjian dansegala akibatnya antara PT. Bank Sumut (ic Tergugat ) dengan PT.Purna Karya Sejahtera (ic Termohon Kasasi) telah berakhir secarasepihak oleh PT.

Bahwa semasa hidupnya almarhum lIwan bekerja diPT.TRIDUTA PERKASA yang berkantor di Jalan Raya Cicalengka no564 (KM 32) Cicalengka Bandung Indonesia dengan jabatan sebagaiSATPAM (Satuan Pengamanan), dimana Almarhum Iwan masihmempunyai Hak Pesangon yang masih belum diambil.7.

;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak disusun secarasistematis dan sangat membingungkan bagi Tergugat untukmenjawabnya, disebabkan oleh penggugat mendalilkan dalamPositanya permohonan untuk Putusan Sela yakni menuntut hakpesangon dan hakhak normatifnnya dalam bagian posita dalamPutusan Sela, yang seharusnya dalam permohonan untuk putusansela tidak menyangkut hak pesangon dan hak normative lainnya akantetapi yang diminta dalam putusan sela adalah hak normatifnya sajaberupa gaji sebagaimana

dalam point 18 ;Bahwa bukankah sebaiknya menuntut hak pesangon dan hakhaknormatifnnya ini Penggugat dalilkan di Posita yang bukan dalam bagianPutusan Sela karena hal tersebut masuk dalam Pokok Perkara.

pesangon dan penggantian hak lainnya tanpa adanyakepastian hukum mengenai hubungan kerja antara Penggugat danTergugat apakah telah putus atau tidak.

Dengan tidak dimintakannyakepastian hukum atas hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat apakah sudah putus atau belum maka gugatan penggugatmenjadi kabur dan tidak jelas karena hak pesangon tidak akan timbulapabila hubungan kerja belum putus/tidak pernah putus;Lebih lanjut, Bahwa Posita dan Petitum Penggugat tidak salingmendukung dan tidak ada kaitannya satu dengan yang lain, hal inisebagaimana Posita Penggugat pada angka 5 halaman 2, angka 11halaman 4, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15

Mengenai uang pesangon.Penggugat Konpensi mengakui bahwa hubungan kerja antarapenggugat dengan tergugat belum putus/tidak pernah putussehingga hak pesangon tidak akan timbul apabila hubungan kerjabelum putus/tidak pernah putus sebagaimana telah diuraikandalam eksepsi angka 2 diatas, oleh karenanya tidak berdasarkanhukum Penggugat konpensi mendalilkan dan menuntut uangpesangon dan penggantian hak lainnya jika hubungan kerja antaraPenggugat dan Terugat Konpensi belum putus/tidak pernah putus;Halaman

pesangon danpenggantian hak lainnya tanpa adanya kepastian hukum mengenaihubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat apakah telah putusatau tidak.

Dengan tidak dimintakannya kepastian hukum atashubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat apakah sudahputus atau belum maka gugatan penggugat menjadi kabur dan tidakjelas karena hak pesangon tidak akan timbul apabila hubungankerja belum putus/tidak pernah putus.

Pengangkatan untuk masa jabatan tersebut adalah sesuai denganketentuan Pasal 94 Ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas; Karena Tergugat diangkat kembali menjadi Direkturmaka hak Pesangon Pensiun Tergugat yang seharusnya telah diterimatanggal 1 Juni 2011 ditunda pembayarannya oleh Tergugat sampaiberakhirnya masa jabatan Direktur Penggugat pada RUPS bulan Juni 2015;5.

Bahwa dengan demikian jelas yang menjadi dasar tuntutan Penggugatdalam Gugatannya adalah tuntutan atas Hak Pesangon Penggugat,sehingga beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmenyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakanGugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);5.

Disamping itu, Termohon Kasasijuga meminta halhal yang terkait langsung dengan PeraturanPerusahaan, yakni berupa (1) uang Tunjangan Han Raya (THR), (2)tunjangantunjangan, serta (3) bonus Termohon Kasasi dalamgugatannya juga meminta hak pesangon pensiun yang diatur dalamPeraturan Perusahaan. Halhal yang diminta oleh Termohon Kasasisecara jelas dan langsung berkaitan dengan Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 dan Peraturan Perusahaan.

Termohon Kasasi juga mengaitkantuntutannya dengan hak pesangon pensiun, yang semuanya itu diaturdalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Perusahaan;16.

Karena itu, perusahaan berwenang untukHal 8 dari 25 Putusan PHI Nomor 70/Pdt.SusPHI/2016/PN Tpgmenolak permintaan cuti dari karyawan yang belum genap 1 tahun bekerja.Apabila perusahaan bersedia memberikan ijin, maka disebut sebagai cuti diluar tanggungan dan perusahaan dapat memotong gaji pekerja tersebutsecara pro rata sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya;Jika mengacu dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidakdiatur mengenai Hak Pesangon bagi pekerja/ouruh yang Mengundurkan DiriSecara

Yang Tergugat maksud dengan Hak Pesangon dan yanglazim dipahami oleh masyarakat awam Buruh, adalah Uang Pesangonsebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang UndangKetenagakerjaan, demikian juga Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimanatersebut dalam Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Ketenagakerjaan.

Walaupun pengusaha dapat melepaskan haknyajika pekerja menyimpang dari ketentuan dimaksud, khususnya mengenaijangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum benarbenar off (tidak lagi aktifbekerja) atau melepaskan haknya atas kkatan Dinas;Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, sekali lagi Tergugattegaskan, bahwa berdasarkan Pasal 162 Undang Undang Ketenagakerjaan,Tidak Ada ketentuan yang menyebutkan adanya hak Pesangon berupa UangPesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja bagi karyawan yangMengundurkan

Bahwa berdasarkan faktafakta di atas, sekali lagi Tergugat tegaskan, bahwaberdasarkan Pasal 162 Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003,tidak ada ketentuan yang menyebutkan adanya hak pesangon berupa UangPesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja bagi karyawan yangMengundurkan Diri (resign) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) danHal 11 dari 25 Putusan PHI Nomor 70/Pdt.SusPHI/2016/PN Tpgayat (3) Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.

Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon Penggugat dengan perincian sebagai berikut : a. Uang Pesangon :1 x Pasal 156 ayat (2) = 1 x 6 bulan = 6 bulan1x 6 x Rp.2.950.000,- = Rp. 17.700.000,-b. Uang Penghargaan :1 x Pasal 156 ayat (3) = 1 x 2 bulan = 2 bulan1 x 2 x Rp. 2.950.000,- = Rp. 5.900.000,-c.

ada pekerjaan;> Bahwa selanjutnya pada bulan September 2011, Tergugatmemberhentikan Penggugat secara sepihak dengan mengeluarkan suratPengunduran diri sepihak;> Bahwa atas surat pemberhentian sepihak yang dikeluarkan oleh Tergugattersebut, Penggugat telah berupaya menyampaikan kepadaTergugatterkait ketidakhadiran Penggugat dikarenakan tidak adanya suratpanggilan yang sampai ke Penggugat dan selanjutnya Penggugatmeminta uang pesangon kepada Tergugat Akan tetapi Tergugat tidakbersedia memberikan hak

pesangon kepada Penggugat.

Tergugat tidak dapat memperkerjakan Penggugat secaramaksimal sehingga Penggugat disarankan oleh Tergugat untuk menunggupanggilan apabila sudah ada pekerjaan;Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya menyampaikan kepadaTergugat terkait ketidakhadiran Penggugat dikarenakan tidak adanya suratpanggilan yang sampaike Penggugat dengan harapan Tergugat dapatmempekerjakan kembali Penggugat, Akan tetapi Tergugat tidak lagi bersediamenerima Penggugat untuk bekerja dan Tergugat juga tidak bersediamemberikan hak

pesangon kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan September 2011, Tergugatmemberhentikan Penggugat secara sepihak dengan mengeluarkan suratPengunduran diri sepihak atas surat pemberhentian sepihak yang dikeluarkanoleh Tergugat tersebut, Penggugat telah berupaya menyampaikan kepadaTergugat terkait ketidakhadiran Penggugat dikarenakan tidakadanya suratpanggilan yang sampai ke Penggugat dan selanjutnya Penggugat memintauang pesangon kepada Tergugat Akan tetapi Tergugat tidak bersediamemberikan

hak pesangon kepada Penggugat dan Tergugat tetap padapendiriannya bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telahputus karena diskualifikasi mengundurkan diri;Menimbang, bahwa tetapi Tergugat tidak pernah membuktikan absensiatas ketidak hadiran Penggugat tersebut dan tentang surat tersebut apakahditerima oleh Penggugat atau tidak juga belum bisa dibuktikan oleh Tergugatdan tidak terpenuhinya sesuai dengan Pasal 168 Undang Undang No. 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis

SK.DIR021/X1/2020 dan Lampiran Perhitungan Pesangon Tulus tanggal 3 November 2020adalah tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterapkan dan tidak dapatdipergunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan hak pesangon Penggugatdalam perkara a quo;Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana bukti P5 sebagaimana SuratKeputusan Direktur No.

SK.DIR021/XI/2020 danLampiran Perhitungan Pesangon Tulus tanggal 3 November 2020 sebagaimanabukti P5 adalah perbuatan yang tidak berdasarkan hukum sehingga tidakberalasan hukum dipergunakan untuk mengurangi hak pesangon Penggugat dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya selain menuntutpembayaran pesangon juga terhadap dikabulkannya tuntutan pesangonsebagaimana pertimbangan diatas, selambatlambatnya 7 hari setelah Putusandibacakan agar Tergugat dijatuhkan denda uang setiap hari