: Bahwa tanahtanan Hak Guna Usaha asalkonversi hak barat yang telah diduduki olehrakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanahdan keselamatan lingkungan hidup lebih tepatdiperuntukkan untuk pemukiman ataukegiatan usaha pertanian akan diberikan hakbaru kepada rakyat yang mendudukinya ;Pasal 5 menetapkan : Bahwa tanahtanah perkampungan bekas HGBdan Hak Pakai asal konversi Hak Barat yangtelah menjadi perkampungan atau didudukirakyat akan diberikan prioritas kepada rakyatyang mendudukinya ;Butir 5 Surat

Mendagri No.

tersebut, dan dibukti lagi adanyapelanggaran Tergugat Surat Ukur tertanggal 19 Maret 1991,sedangkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahPertanahan Nasional Propinsi Lampung tertanggal 26 Maret1991, artinya memang kenyataannya Tergugat benarbenartelah melakukan Pelanggaran dalam menerbitkan SertipikatHal. 13 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BLtersebut, oleh karena Tergugat wajib menghapusnya dari bukuCafiar (SI@NIMYA, passes nte essen tere teennensememnnennmnnnemennnee12.Bahwa berdasarkan Surat

Perlu Penggugat pahami bahwa sejaktanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 7 Desember 2011,Tergugat sedang menunaikan ibadah Haji di Tanah Suci Mekah(vide surat Mendagri Nomor : 833.55/26611/SJ tanggal 25 Oktober2011) sehingga penghitungan sejak diterimanya surat sanggahanbanding menurut hukum adalah terhitung sejak tanggal 8Desember 2011, dengan demikian karena di instansi PemerintahKabupaten Blora menggunakan sistem 5 hari kerja, maka bataswaktu terakhir Tergugat dalam memberikan jawaban sanggahanbanding

PerbukuanKementerian Pendidikan Nasional sehingga menyalahi PERMENDIKNASNo. 19 Tahun 2010; bahwa surat jawaban Sanggah Banding Tergugat telah melalui proseduryang benar karena tidak melampaui batas waktu 15 hari kerja terhitungsejak surat Sanggah Banding diterima sebagaimana rumusan Pasal 82 ayat(6) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasaPemerintah oleh karena sejak tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 7Desember 2011, Tergugat sedang menunaikan ibadah haji di Tanah SuciMekah (vide Surat

Mendagri Nomor: 833.55/26611/SJ tanggal 25 Oktober2011) sehingga perhitungan sejak diterimanya surat sanggah bandingmenurut hukum adalah terhitung sejak tanggal 8 Desember 2011 makabatas waktu terakhir dalam memberikan jawaban sanggah banding adalahtanggal 29 Desember 2011; bahwa pelaksanaan lelang Pengadaan BukuBuku Perpustakaan SMPtelah sesuai dengan asas umum yakni asas efisien, efektif, terouka danbersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif yang dapat dibuktikan padasaat pengambilan keputusan

telah ditolak;Menimbang, bahwa dengan demikian dalil bantahan Tergugat yangmenyatakan bahwa surat jawaban Sanggah Banding Tergugat telah melaluiprosedur yang benar karena tidak melampaui batas waktu 15 hari kerjaterhitung sejak surat Sanggah Banding diterima sebagaimana rumusan Pasal82 ayat (6) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasaPemerintah oleh karena sejak tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 7Desember 2011, Tergugat sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah(vide Surat

Mendagri Nomor: 833.55/26611/SJ tanggal 25 Oktober 2011, buktiT10) sehingga perhitungan sejak diterimanya surat sanggah banding menuruthukum adalah terhitung sejak tanggal 8 Desember 2011 maka batas waktuterakhir dalam memberikan jawaban sanggah banding adalah tanggal 29Desember 2011 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan telah dianggap ditolaknya sanggahanbanding yang diajukan oleh CV.

puluh empat juta delapan ratus riburupiah) ; Tunjangan Penunjang Kegiatan sebesar Rp.212.900.000, (dua ratus dua belas juta sembilan ratusribu rupiah) ;Bahwa Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 45.324.720,(empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratusdua puluh rupiah) merupakan Tunjangan Perbaikan Penghasilan(TPP) yang sudah dihapuskan berdasar PP No. 37 Tahun 2001tentang Penghentian Pemberian Tunjangan PerbaikanPenghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara ;Berdasar Surat

Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinandan Anggota DPRD juga tidak terdapat TunjanganKesejahteraan.

Tunjangan Khusus;Bahwa Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.64.800.000, (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)dan Tunjangan Penunjang Kegiatan sebesar Rp.212.900.000,(dua ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayarkansecara tunai setiap bulan kepada Pimpinan dan masingmasing Anggota DPRD tanpa bukti pengeluaran yang sahsebagaimana disyaratkan Pasal 27 PP No.105 Tahun 2000.Bahwa berdasarkan Surat Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 perihal Pedoman tentang

Tunjangan Khusus ;Bahwa Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.64.800.000, (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)dan Tunjangan Penunjang Kegiatan sebesar Rp.212.900.000,(dua ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayarkansecara tunai setiap bulan kepada Pimpinan dan masingmasing Anggota DPRD tanpa bukti pengeluaran yang sahsebagaimana disyaratkan Pasal 27 PP No.105 Tahun 2000.Bahwa berdasarkan Surat Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 perihal Pedoman tentang

dikeluarkannya surat keputusanGubernur Papua yang terkait dengan masa jabatan Para Penggugat dimanaPara Penggugat terhitung sejak pelantikan pada tahun 2015 hanyamenjalankan masa jabatannya sebagai anggota DPRD selama 4 (empat)tahun;Bahwa sepengetahuan saksi masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima)tahun;Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat telan mengajukan keberatan kepadaGubernur Papua atas terbitnya surat keputusan Gubernur Papua tentangpemberhentian anggota DPRD;Bahwa saksi mengetahui terkait dengan surat

Mendagri yang ditujukan kepadaGubernur karena Para Penggugat telan bertemu secara langsung denganMendagri sehingga dikeluarkanlah surat dari Mendagri melalui Ditjen Otda yangditujukan kepada Gubernur Papua namun surat tersebut tidak ditindaklanjutioleh Gubernur Papua oleh sebab itu sehingga Para Penggugat mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut bersama dengan Para Penggugat untukmenghadap langsung dengan Mendagri dan saksi hanya mengetahui

kKemudian diaktifkankembali dengan pelantikan berdasarkan surat keputusan Gubernur;Bahwa sepengetahuan saksi yang menggugat surat keputusan GubernurPapua tentang pelantikan anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 20142019 adalah Anton Bukaleng dkk;Bahwa sepengetahuan saksi setelah gugatan tersebut, pada tahun 2017 ParaPenggugat diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD berdasarkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;Bahwa saksi tahu ada surat keputusan dari Mendagri;Bahwa sepengetahuan saksi surat

Mendagri Nomor 161.91/6347/OTDAtertanggal 19 November 2019 berkaitan dengan 26 (dua puluh enam) anggotaDPRD yang bertemu langsung dengan Mendagri terkait dengan masa jabatan;Halaman 36 dari 59 Halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.JPRe Bahwa sepengetahuan saksi, surat keputusan dari Mendagri tersebut telahditerima oleh Gubernur Papua;e Bahwa sepengetahuan saksi, surat dari Mendagri tersebut diterima sebelumpelantikan anggota DPRD periode 20192024 yaitu pada tanggal 19 November2019 sebelum pelantikan

2006tentang Penunjukan Pejabat sbg Pengguna Anggaranpd BKD Prov Kalbar TA 2006 tgl 11 = April2006; Keputusan Gubernur Kalbar No.03 Tahun 2006 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang31.32.3334.35.36.STs38.39.Kas atas beban APBD dilingkungan Pemprov Kalbar TA2006 ; Surat BKD Prov Kalbar No. 903/2450/BKDA tgl 29Nop 2005 tentang Penyampaian RASK AU BKD TAKeputusan Gubernur Kalbar No.821.22/ 26/BKDBTahun 2006 tgl. 10 Maret 2006 tentang PengangkatanPejabat Eselon II dilingkungan PemprovKalbar; Surat

Mendagri No. 903/580/SJ. tgl.23 Maret 2006tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov Kalbartentang APBD TA 2006 dan Rancangan Pergub Kalbartentang penjabaran APBD Prov Kalbar TA2006.Keputusan Gubernur Kalbar No. 903/2770/ KEUAtg 5 Okt 2005 tentang Pembentukan Tim PenyusunanRAPBD Prov Kalbar TA 2006 ; Keputusan Pimpinan DPRD Prov KalbarNo.11/PIMP/2006 tgl 7 April 2006 ttg Persetujuanterhadap hasil Revisi terhadap Perda tentang APBDProv Kalbar TA2006; Perda Prov Kalbar No.l Tahun 2006 tgl. 7 April2006

2006 tentangPenunjukan Pejabat sbg Pengguna Anggaran pd BKD ProvKalbar TA 2006 tgl 11 April 2006; Keputusan Gubernur Kalbar No.03 Tahun 2006 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran dan Satuan Pemegang Kasatas beban APBD dilingkungan Pemprov Kalbar TA2006 ; 222 +e ee eee ee eeSurat BKD Prov Kalbar No. 903/2450/BKDA tgl 29 Nop2005 tentang Penyampaian RASK AU BKD TAKeputusan Gubernur Kalbar No.821.22/ 26/BKDB Tahun2006 tgl. 10 Maret 2006 tentang Pengangkatan PejabatEselon II dilingkungan Pemprov Kalbar ;Surat

Mendagri No. 903/580/SJ. tgl.23 Maret 2006tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov Kalbar tentangAPBD TA 2006 dan Rancangan Pergub Kalbar tentangpenjabaran APBD Prov Kalbar TA 2006.KeputusanGubernur Kalbar No. 903/2770/ KEUA tgl 5 Okt 2005tentang Pembentukan Tim Penyusunan RAPBD Prov KalbarTA66Keputusan Pimpinan DPRD Prov Kalbar No.11/PIMP/2006tgl 7 April 2006 ttg Persetujuan terhadap hasilRevisi terhadap Perda tentang APBD Prov Kalbar TA2006; Perda Prov Kalbar No.1 Tahun 2006 tgl. 7 April 2006ttg

SIUP, blangko bukan model yang diperlihatkan, nip.Bukan NIP saksi, tanda tangan yang diperlinatkan adalah tandatangan scan/tanda tangan cap dan bila menyerahkan surat harusdistempel foto dan cap lapis dengan foto tersebut; Bahwa SPK yaitu sampai dengan sekarang belum dibuat SPKuntuk pekerjaan mobiler; tetapi memang anggarannya ada,nomor dalam surat tersebut tidak terdaftar, tanda pakai cap sertanip tersebut bukan nip saksi; BahwaHO yang diperlihatkan tidak berlaku lagi sejak tahun 2017berdasarkan surat

Mendagri No. 19 tahun 2017 tentangpencabutan peraturan mendagri no. 27 tahun 2009, perda KotaTernate no. 23 tahun 2011 tentang retrebusi izin gangguan telahdicabut sejak tahun 2018.

kepada Terdakwa I Maria Binti Tan In Nio dan Terdakwa II Neli Binti Tan In Nio oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;

Bahwa berdasarkan Surat Mendagri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 perihal : Pedoman Penyusunan Keuangan DewanPerwakilan Rakyat Daerah jo. Surat Edaran Mendagri NomorSE.163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 perihal Tunjangan Purna BhaktiPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak tercantumpos anggaran Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSampang tahun 2004;6.

Batang Hari (Non Job), (sesuai denganPESO: DP3 Tahun 2009 (sesuai dengan aslinya); DP3 Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya); : Surat Mendagri No.825.043/1429/SJ Tgl 16 Juni 2011, Hal TangggapanPengaduan (sesuai dengan aslinya); : Surat Kabar Harian MEDIATOR Tahun IX Rabu Wage 11 Mei 2011Memuat Berita Pemberhentian 296 PNS diadukan ke DPRD KabupatenBatanghari (sesuai dengan fotokopinya); : Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Batanghari No. 005/129/DPRD tanggal20 Mei 2011 perihal Undangan (sesuai dengan aslinya

Putusan Nomor 1803 K/Padt/2015Angka 6 Surat Mendagri Nomor DLB.8/26/8/1973 tanggal 9 Agustus 1973menyatakan:"a. Selama permintaan banding tersebut belum mendapat keputusan ataukesempatan untuk mengajukan banding itu belum lampau, maka tanah tersebutharus tetap dalam keadaan seperti semula, dalam hal ini tidak boleh diberikandengan sesuatu hak kepada pihak lain atau memproses untuk kepentinganPemohon lainnya;b.

Dengan demikian jelas terdapat pelanggaran hak subjektif PemohonKasasi Ul/Pembanding dahulu Penggugat Ill yang dilakukan oleh TermohonKasasi IV/Terbanding dahulu Tergugat IV;Perbuatan Termohon Kasasi IV/Terbanding dahulu Tergugat IV yang justrumenerbitkan Sertifikat HGB obyek sengketa kepada Termohon Kasasi ,Il/Terbanding dahulu Tergugat I, Il adalah jelas melanggar Standar OperasionalProsedur (SOP) yakni angka 6 (a), (6) Surat Mendagri Nomor DLB.8/26/8/1973tanggal 9 Agustus 1973 yang berbunyi:"a

Permendagri Nomor 5/1973 Pasal 8ayat (1), (2) dan Surat Mendagri Nomor DLB.8/26/8/1973 angka 6 (a), (b);Bukti P52 yang merupakan laporan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjokepada Kanwil BPN Prov. Jatim angka 5 menyatakan:"tanah seluas 4,9 Ha tersebut di atas sampai saat ini masih dikuasai/digarapsecara aktif oleh saudara Moch.

Hal ini sesuai dengan Surat MARI No: KMA/041/II/1991, tanggal 21 Maret1991 yang memerintahkan agar mempedomani Surat Mendagri cq Dirjen Agraria No:DPT/12/63/12/1969, tanggal 20 Desember 1969 yang diantaranya menggariskan bahwa untukbukti identitas bagi penduduk asli warga negara Indonesia cukup dengan Kartu TandaPenduduk/keterangan lurah .

Surat Mendagri No.SK26/DDA/1970 tanggal 20 Juni 1987 atas nama Barnetje Sumanti, dan terlebih lagi MajelisHakim tidak menemukan Warkah secara lengkap dari SHM a quo, maka berdasarkanpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat / Terbandingtidak dapat membuktikan proses, prosedur permohonan terbitnya SHM No.529 denganmendasarkan ketentuan diatas, oleh karenanya terbitnya SHM No. 529 secara proseduralpatut dinyatakan cacad hukum dan beralasan hukum dinyatakan batal dan harusMenimbang

Terbitnya Surat Mendagri tersebut padapokoknya bahwa mempertimbangkan mendesaknya waktu penyusunanAPBD TA 2004, maka sambil menunggu ditetapbkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang Undang No. 22 Tahun 2003 disampaikanpedoman penyusunan belanja DPRD ;Bahwa Surat Mendagri No.161/3211/SJ tersebut memberikan pedomanmengenai penyusunan belanja DPRD sebagaimana tercantum dalamhuruf A sampai dengan huruf E, dan berdasarkan ketentuan huruf E angka1 bahwa mekanisme penyusunan, pembahasan usulan Anggaran

Terbitnya Surat Mendagri tersebut padapokoknya bahwa mempertimbangkan mendesaknya waktu penyusunanAPBD TA 2004, maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang Undang No. 22 Tahun 2003 disampaikanpedoman penyusunan belanja DPRD ;Bahwa Surat Mendagri No.161/3211/SJ tersebut memberikan pedomanmengenai penyusunan belanja DPRD sebagaimana tercantum dalamhuruf A sampai dengan huruf E, dan berdasarkan ketentuan huruf E angka1 bahwa mekanisme penyusunan, pembahasan usulan Anggaran

Terbitnya Surat Mendagri tersebut padaHal. 8 dari 199 hal. Put.

No. 1992 K/Pid.Sus/2011pokoknya bahwa mempertimbangkan mendesaknya waktu penyusunanAPBD Tahun Anggaran 2004, maka sambil menunggu ditetapkannyaPeraturan Pemerintah pelaksanaan UndangUndang No. 22 Tahun 2003disampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD ;Bahwa Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tersebut memberikan pedomanmengenai penyusunan belanja DPRD sebagaimana tercantum dalam hurufA sampai dengan huruf E, dan berdasarkan ketentuan huruf E angka 1bahwa mekanisme penyusunan, pembahasan usulan Anggaran

Terbitnya Surat Mendagri tersebut padaHal. 39 dari 199 hal. Put.

Terbitnya Surat Mendagri tersebut padapokoknya bahwa mempertimbangkan mendesaknya waktu penyusunanAPBD Tahun Anggaran 2004, maka sambil menunggu ditetapkannyaPeraturan Pemerintah pelaksanaan Undang Undang No. 22 Tahun 2003disampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD ;Bahwa Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tersebut memberikan pedomanmengenai penyusunan belanja DPRD sebagaimana tercantum dalam hurufA sampai dengan huruf E, dan berdasarkan ketentuan huruf E angka 1bahwa mekanisme penyusunan, pembahasan

Surat Mendagri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang diterima tanggal 19 Januari2004 di mana APBD sudah disahkan tidak relevan lagi dengan pembuatanAPBD yang dibuat secara melawan hukum tersebut. Bahwa sumber hukumyang mengikat dan harus diikuti sebagai pedoman pembuatan APBD 2004Hal. 175 dari 199 hal. Put.

Selain itu juga bertentangan dengan surat Mendagri Nomor:Btu.8/356/8/79 yang tidak pernah mengikut sertakan TNIAD sebagai pelaksanaKeppres 32 tahun 1979.Jawaban atas duduk permasalahan dalam gugatan Penggugat.Penggugat menyampaikan duduk permasalahan yang dituangkan dalam gugatan,Tergugat akan menjawab semua poin duduk permasalahan ini terurut satu demi satu agarsemuanya menjadi terang, dan sekaligus mendukung penjelasan didalam Pokok Perkarayang disampaikan Tergugat sbb:1.

Juga agar dicatat bahwa TNIAD tidak pernah ditunjuk dan memiliki wewenangsebagai pelaksana Keppres 32 tahun 1979 sesuai surat mendagri Nomor:Btu.8/356/8/1979.6.

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti surat Dewan PertimbanganHal 30 dari 108 hal Putusan Sela No.219/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST10.Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat tanggal 4Mei 2010, Nomor: 180/1731/SJ perihal pelaksanaan putusan MahkamahKonstitusi yang ditujukan kepada Presiden RI, dengan tembusan kepadaWakil Presiden RI dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, yang manaisi surat Mendagri tersebut pada angka 4 (empat) tertulis dan berbunyi:4.

Surat Mendagri ini tertanggal 4 Mei2010, bertolakbelakang dengan faktahukum telahdiundangkannya Permendagri Nomor 29 Tahun 2010tanggal 13 April 2010; > Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) denganSurat Nomor: B29/Ketua/Wantimpres/06/2010 tanggal 2 Juni2010, Hal: Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, yangditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, telahmenyarankanagar Permendagria quo dapat segeradiperbaikisebagaimana mestinya:> Mendagri' selaku penyelenggara pemerintahan dalammenerbitkan Permendagri

Faktanya surat Mendagri initertanggal 4 Mei 2010, bertolak belakang dengan fakta hukumtelah diundangkannya Permendagri Nomor 29 Tahun 2010tanggal 13 April 2010;Hal 59 dari 108 hal Putusan Sela No.219/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST10.11.Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) telahmenyarankan kepada Mendagri agar Permendagria quo dapatsegera diperbaiki sebagaimana mestinya sebagaiman tercantumdalam Surat Nomor: B29/Ketua/Wantimpres/06/2010 tanggal 2 JuniMendagri selaku penyelenggara pemerintahan telah melanggar

Bertentangan dengan Surat Mendagri Nomor 820/1472/S tanggal21 April 2016 tentang Izin Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kota6. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa tidak sesuai denganprosedur yangBi rea RU america ee Rei ciemretiatines7. Bahwa Surat Keputusan bjek sengketa tidak boleh ditandatanganioleh Pejabat dengan status sebagai Pelaksana Tugas, karena SuratKeputusan tentang mutasi, naik pangkat, dll, harus ditandatanganioleh Pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang.

;Bahwa pada Tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRDKabupaten Tana Toraja terdapat mata anggaran biayaPemberdayaan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp.360.000.000, (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yangdigunakan untuk mengikuti Diklat Peningkatan Pengetahuandan Keterampilan Bagi Istri Anggota DPRD KabupatenTana Toraja yang diselenggarakan oleh Depdagriberdasarkan Surat Mendagri Nomor 893.3/301/Diklattanggal 25 Pebruari 2003, tetapi Diklat PeningkatanPengetahuan dan Keterampilan bagi istri Anggota DPRDKabupaten

Pemberdayaan Perempuan : Bahwa pada tahun 2003 dalam Pos Anggaran DPRD kabupaten Tana Toraja telahterdapat Mata Anggaran Biaya Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran sebesarRp. 360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah). dengan Peraturan DaerahKabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2003 tentang Anggaran Belanja TA 2003tanggal 21 April 2003 kode rekening 2.01 01 1 1 06 2, Bahwa anggaran tersebutuntuk mengikuti Diklat Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi istriAnggota Dewan berdasarkan Surat

Mendagri No. 893.3/301/Diklat tanggal 25Februari 2003. tetapi kegiatan tersebut tidak jadi dilakukan karena adanyapembatalan kegiatan dari Mendagri, tetapi anggaran tersebut digunakan ataudialihkan untuk membiayai perjalanan istri Para Terdakwa dan istri para AnggotaDPRD lainnya untuk mengikuti study banding, dengan masingmasing isteri paraTerdakwa dan Anggota DPRD lainnya menerima Biaya Pemberdayaan Perempuantersebut sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Sesuai denganBukti kas

KEJAKSAANNEGERI JAKARTA BARAT) tidak mempunyai kekuatanhukum;Menyatakan Surat Mendagri No. 181.131/1584/Sj,tanggal 10 Juni 1989 tidak mengikat Penggugat;Menyatakan Surat Gubernur KDKI Jakarta No. 118/073.541, tanggal 16 Januari 1996 tidak mempunyaikekuatan hukum;Menyatakan SK Gubernur KDKI No. 857 Tahun 1995,tanggal 10 Agustus 1995 tidak mengikat Penggugat;Menghukum Turut Tergugat Il (ic. PEMDA DKIJAKARTA), Tergugat (ic. WALIKOTA JAKARTABARAT) dan Tergugat Il (ic.

Kejaksaan NegeriJakarta Barat) tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Surat Mendagri No. 181.131/1584/Sj, tanggal 10 Juni1989 tidak mengikat Penggugat;Menyatakan Surat Gubernur KDKI Jakarta No. 118/073.541,tanggal 16 Januari 1996 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan SK Gubernur KDKI No. 857 Tahun 1995, tanggal 10Agustus 1995 tidak mengikat Penggugat;Menghukum Turut Tergugat Il (ic. PEMDA DKI Jakarta), Tergugat (ic. Walikota Jakarta Barat) dan Tergugat Il (ic.

Surat Mendagri No. 8/356/8/1979, Penggugat Merasatanah Garapannya Telah Menjadi Hak Milik; Pernyataan Penggugat ini tidak benar, sebab untuk dapat disebutsebagai pemilik atas tanah, apalagi atas tanah bekas hak barat, (Sekalipunhak tersebut telah habis masa berlakunya) tidak otomatis menjadi hakmilik si penggarap melainkan tanahnya jatuh kepada negara, danselanjutnya dapat dimohon sesuatu hak melalui prosedur/ketentuan yangberlaku oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk itu ;Putusan Nomor : 3

Pertanahan Kota BandarLampung (Tergugat) dan Imroni, ST.MT(Fotocopy sesuaidengan leges ); Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :BDL.3.505/380 tanggal 26 Maret 1980 kepada GubernurKDH Tingkat Lampung tentang Pelepasan Hak Guna Usahaatas Perkebunan Way Halim di Kabupaten Lampung Selatan(Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II BandarLampung Nomor : 591/1462/22/1995 perihal keresahan danmohon pengukuhan status tanah garapan rakyat 300 Hasesual dengan surat

Mendagri No 3.505/31980 tanggal 18Agustus 1995 kepada Unsur Pimpinan Negara (Fotocopy sesuai dengan fotocopy ); Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUNBL Hal 5213.