Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda tanggal 11 November 2010 Nomor : 10/G/2010/PTUN.SMD beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo,menyatakan sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum dan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menyatakan Pengadilan Tata UsahaNegara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo karena obyeksengketa yaitu Surat Keputusan Nomor : 188.4.45

Keputusan Tata Usaha NegaraObyek Sengketa yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang PERATUN Serta pasal 1angka 7 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan ;IORI CD ~ nn nn IObyek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara Obyek SengketaObyek Sengketa adalah tertentu dan/ atau dapat ditentukan yaitu : Halaman 5 dari 65 halaman, Putusan Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.SBYKeputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45

HAJ MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si, di angkat sebagai SekertarisDaerah Kabupaten Luwu Utara yang memiliki kedudukan dan jabatansebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada SekretariatDaerah Kabupaten Luwu Utara yang sekaligus juga menjabat selakuPengguna Anggaran pada Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor188.4.45/71/III/2011 tentang perubahan atas lampiran Keputusan BupatiNomor 188.4.45/23/I/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat

dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan; Melaporkan pelaksanaan penyelesaian atau perkembanganpelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA atau KPA; Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA atauKPA dengan berita acara penyerahan;Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program/kegiatan pengadaantanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lingkup Sekretariat DaerahKabupaten Luwu Utara tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) BupatiLuwu Utara Nomor 188.4.45

Kemudian sebagaitindak lanjut dari rapat sosialisasi tersebut maka di bentuk Tim Penilai HargaTanah melalui SK Bupati Nomor 188.4.45/75/III/2011 tanggal 18 Maret 2011yang terdiri dari :DRS ANNAS (Ketua/Kantor BPN Kab. Luwu Utara);MUHAMMAD PAJAR, SP (Sekertaris/Dinas Pertanian);TUKA (IDHAM NUR G (SAHIRUDDIN (Anggota/Bagian Adm.

MUJAHIDIN IBRAHIM, Msi, di angkat sebagai SekertarisDaerah kabupaten Luwu Utara yang memiliki kKedudukan dan jabatansebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada SekretariatDaerah Kabupaten Luwu Utara yang sekaligus juga menjabat selakuPengguna Anggaran pada Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara; Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor188.4.45/71/III/2011 tentang perubahan atas lampiran Keputusan BupatiNomor 188.4.45/23/I/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat

Samir, Sst.Mk,Map,dkk dari Pusat Laboratorium Pusat PolriLaboratorium Forensik Cabang Makassar;1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor188.4.45/75/III/2011 tentang pembentukan Tim penilai harga tanah;1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor :188.4.45/12/1/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanahuntuk pelaksanaan pembangunan Prasarana Pemerintah dankepentingan umum dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;1 (satu) buah Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 552 atas

Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/798/HK/XV2009 Tanggal 24 Nopember 2009Tentang Penetapan Calon Petani Peserta ProgramRevitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. AnugerahEnergitama Bermitra Dengan Koperasi PerkebunanPrima Utama, Di Desa Tepian Baru (SP2, SP7,SP8), Desa Tepian Indah (SP3, SP4), KecamatanBengalon Kabupaten Kutai Timur;d.

TIMUR LURI SAKSONO,MSi.dengan pidana penjara selama (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan ;Menyatakan barang bukti berupa :Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/38/HK/1/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang penunjukan dan penetapan PenggunaAnggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yangmenandatangani Surat Permintaan

TIMUR LURI SAKSONO, M.Siterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi ;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus10juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;3 Menetapkan barang bukti berupa:1 Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :188.4.45/38/HK/I/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentangpenunjukan dan

Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/394/HK/VII/2009, tanggal 31 Juli 2009 tentang perubahanlampiran keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/77/HK/HI/2009, tentang Penunjukkan dan penempatan penggunaanggaran, Kuasa pengguna anggaran, Bendahara penerimapengeluaran, Bendahara penerimaan pembantu, Bendaharapengeluaran pembantu, Pejabat yang menandatangani suratpermintaan pembayaran, Pejabat yang manandatangani suratperintah membayar yang mengesahkan surat pertanggungjawaban satuan kerja

Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/77/HK/Ill/2009, tanggal 04 Maret 2009 tentang perubahanlampiran keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/8/HK/H/2009, tentang Penunjukkan dan penempatan penggunaanggaran, Kuasa pengguna anggaran, Bendahara penerimapengeluaran, Bendahara penerimaan pembantu, Bendaharapengeluaran pembantu, Pejabat yang menandatangani suratpermintaan pembayaran, Pejabat yang manandatangani suratperintah membayar dan pejabat yang mengesahkan suratpertanggung jawaban

Kutai timurtahun anggaran 2009Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/394/HK/VII/2009, tanggal 31 Juli 2009 tentang perubahanlampiran keputusan Bupati Kutai Timur nomor188.4.45/77/HK/III/2009, tentang Penunjukkan danpenempatan pengguna anggaran, Kuasa penggunaanggaran, Bendahara penerima pengeluaran,Bendahara penerimaan pembantu, Bendaharapengeluaran pembantu, Pejabat yang menandatanganisurat permintaan pembayaran, Pejabat yangmanandatangani surat perintah membayar yangmengesahkan surat pertanggung

Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/394/HK/VII/2009, tanggal 31 Juli 2009 tentang perubahanlampiran keputusan Bupati Kutai Timur nomor : 188.4.45/77/HK/MI/2009, tentang Penunjukkan dan penempatan pengguna125anggaran, Kuasa pengguna anggaran, Bendahara penerimapengeluaran, Bendahara penerimaan pembantu, Bendaharapengeluaran pembantu, Pejabat yang menandatangani suratpermintaan pembayaran, Pejabat yang manandatangani suratperintah membayar yang mengesahkan surat pertanggungjawaban satuan

Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/ 798/HK/XI/2009Tanggal 24 Nopember 2009 Tentang Penetapan Calon PetaniPeserta Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.Anugerah Energitama Bermitra Dengan KoperasiPerkebunan Prima Utama, Di Desa Tepian Baru (SP2, SP7,SP8), Desa Tepian Indah (SP3, SP4), Kecamatan BengalonKabupaten Kutai Timur;d.

Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/798/HK/X1I/2009 Tanggal 24Nopember 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta ProgramRevitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/798/HK/X1/2009 Tanggal 24 Nopember 2009, maka:Para Penggugat adalah warga transmigran yang ikut mendaftarkan diridan lulus seleksi program ketransmigrasian pemerintah bermitra denganTergugat;Dengan demikian Para Penggugat telan secara sukarela menundukkandirinya untuk patuh dan tunduk pada aturanaturan yang berlaku;4.

Kesamben Kabupaten Jombang berdasarkanKeputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45 / 152 / 415.10.10 / 2011 tanggal 21Juli 2011 tentang Pengukuhan Pengurus Kelompok Tani (poktan) dan GabunganKelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Jombang, pada hari dan tanggal yangsudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar awal bulan Maret 2012, awal bulanMei 2012, awal bulan Juli 2012, tanggal 2 September 2012, tanggal 16 September2012, tanggal 3 Nopember 2012, tanggal 19 Oktober 2012, tanggal 4 Desember2012, tanggal

Kesamben Kabupaten Jombang berdasarkanKeputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/152/ 415.10.10/2011 tanggal 21 Juli2011 tentang Pengukuhan Pengurus Kelompok Tani (poktan) dan GabunganKelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Jombang, pada hari dan tanggal yangsudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar awal bulan Maret 2012, awal bulanMei 2012, awal bulan Juli 2012, tanggal 2 September 2012, tanggal 16 September2012, tanggal 3 Nopember 2012, tanggal 19 Oktober 2012, tanggal 4 Desember2012, tanggal

nilainilaiyang hidup dalam masyarakat dengan demikian Hakim dalam memutus perkaratidak didasarkan pada hukum tertulis belaka yang mengutamakan kepastianhukum, tetapi juga harus mengutamakan keadilan, keadilan bagi pelaku tindakpidana maupun keadilan bagi masyarakat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktafakta hukum yangterungkap di persidangan, Terdakwa Abdul Ghofur diangkat sebagai KetuaKelompok Tani Jatiduwur, Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, KabupatenJombang berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45

MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, diangkat sebagai SekretarisDaerah Kabupaten Luwu Utara yang memiliki kedudukan dan jabatansebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada SekretariatDaerah Kabupaten Luwu Utara yang sekaligus juga menjabat selakuPengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor188.4.45/71/IIl/2011 tentang perubahan atas lampiran Keputusan BupatiNomor 188.4.45/23/l1/2011 tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen

dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan; Melaporkan pelaksanaan penyelesaian atau perkembanganpelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA atau KPA; Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA atau KPAdengan berita acara penyerahan; Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program / kegiatan pengadaan tanahuntuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilingkup Sekretariat DaerahKabupaten Luwu Utara tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) BupatiLuwu Utara Nomor 188.4.45

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) aslinya telahdiserahkan sebelumnya oleh para pemiliknya kepada saksi MUSLIMINSIMAR yang dimaksudkan untuk pengurusan / mengurus penjualan.Kemudian sebagai tindak lanjut dari rapat sosialisasi tersebut maka dibentuk Tim Penilai Harga Tanah melalui SK Bupati Nomor 188.4.45/75/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang terdiri dari:1. DRS ANNAS (Ketua / Kantor BPN Kabupaten LuwuUtara);2. MUHAMMAD PAJAR, SP (Sekretaris / Dinas Pertanian);3.

MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, diangkat sebagai SekretarisDaerah Kabupaten Luwu Utara yang memiliki kedudukan dan jabatansebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada SekretariatDaerah Kabupaten Luwu Utara yang sekaligus juga menjabat selakuPengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor188.4.45/71/IIl/2011 tentang perubahan atas lampiran Keputusan BupatiNomor 188.4.45/23/I/2011 tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) aslinya telahdiserahkan sebelumnya oleh para pemiliknya kepada saksi MUSLIMINSIMAR yang dimaksudkan untuk pengurusan / mengurus penjualan.Kemudian sebagai tindak lanjut dari rapat sosialisasi tersebut maka dibentuk Tim Penilai Harga Tanah melalui SK Bupati Nomor 188.4.45/75/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang terdiri dari:1. DRS. ANNAS (Ketua / Kantor BPN Kabupaten LuwuUtara);2. MUHAMMAD PAJAR, SP (Sekretaris / Dinas Pertanian);3.

sidangtertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapatdidengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.492/Pdt.G/2015/PA Msb.Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil,maka dalam rangka untuk memenuhi syarat administrasi untuk melakukanperceraian, Penggugat telah mengajukan Surat Izin untuk bercerai dari Pejabatberwenang (Bupati ........... eee ), dengan Nomor 188.4.45

No. 1634 K/Pid/20155) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Kelompok Tani Bukit Tinggi Bersatutanggal 30 April 2010;6) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pengurus Kelompok Tani Bukit TinggiBersatu yang dihadiri oleh anggota sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;7) Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 141.1/K480/2010 tentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaSinga Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timurtanggal 21 Mei 2010;8) Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45

Bahwa pemohon telah memiliki surat izin perceraian dari Bupati Luwu UtaraNomor 188.4.45/07/BKDD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012;3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kediamanbersama di Desa Salulemo dan dikaruniai 1 orang anak bernama MuhammadAlFirizi, umue 10 tahun, anak tersebut diasuh oleh pemohon;4.

dalam lingkup Pemerintah Kab.Luwu Utara yang terlibat tindak pidana korupsi periode tahun 2014 s/d2018, termasuk di dalamnya Penggugat (vide Bukti T2);Bahwa telah dilakukan Rapat untuk Penegakan Hukum terhadap ASN yangmelakukan tindak pidana korupsi tanggal, 17 September 2018, di manadalam bagian kesimpulan notulen rapat disebutkan diantaranyamembentuk Tim Kecil Penegakan Hukum terhadap ASN yang yangmelakukan tindak pidana (vide Bukti T6);Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor:188.4.45

putusan tersebutsesuai ketentuan perundangundangan telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde) setelah tanggal 19 Mei 2016 (vide Bukti P9);Bahwa telah dilakukan Rapat untuk Penegakan Hukum terhadap ASN yangmelakukan tindak pidana korupsi tanggal, 17 September 2018, di manadalam bagian kesimpulan notulen rapat disebutkan diantaranyamembentuk Tim Kecil Penegakan Hukum terhadap ASN yang yangmelakukan tindak pidana (vide Bukti T6);Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor:188.4.45

bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil ;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena hanya satu pihak selaluhadir di persidangan yaitu Penggugat ;Bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil maka pemeriksaan perkaradilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugatdalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin Perceraian dari atasan Nomor 188.4.45

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utarasebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16//2010 tanggal20 Januari 2010, dan telah memiliki surat ijin cerai yang dikeluarkan olehBupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/04/BKDD/VV/2015, tanggal 1 Juni 2015;2.

Pdt.G/2014/PA.Msb. telah mengajukanpermohonan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, yang menikahpada hari Senini tanggal 21 Juni 2010, yang dicatat olen Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara,sesuail dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/23/V1IV/2010, tanggal 19 Juli2010 dan sebagai PNS, pemohon telah memiliki surat izin cerai dari BupatiKabupaten Luwu Utara dengan Nomor 188.4.45

Bahwa Pemohon tetap akan menalak Termohon dan rumah tangganya sulituntuk dirukunkan ;Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliksecara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin Perceraian dari atasan Nomor 188.4.45/08/BKDD/V1/2014, tanggal30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara;Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonan Pemohon tersebut,telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi

BintangdelapanWahana melainkan juga perubahan dan/atau revisi pada luasWilayah Usaha Pertambangan tersebut (vide bukti tertulis P27, P28);Bahwa Bupati Morowali pada tanggal 18 November 2014menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT.Bintangdelapan Wahana (vide bukti P 49, P51,P52=T19 dan T24);Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur sejakberlakunya UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah pada tanggal

2 desember 2015, menjadi dasarGubernur melakukan pencabutan Surat Keputusan Bupati MorowaliNomor 188.4.45/Kep.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan IzinUsaha Pertambangan PT.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0215/DPMDP3A/2019Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di WilayahKecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Masa Jabatan 20192025tanggal 21 Oktober 2019 Sepanjang Lampiran Surat Keputusan tersebut diLajur 4 (empat), Angka: 5 Desa One Pute Jaya, Nomor 6 pejabat Yangdiangkat Atas Nama MUHTAR;Il. UPAYAADMINISTRASI2.

Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Bupati Morowali Nomor:188.4.45/KEP.0215/DPMDP3A/2019 Tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa di Wilayah Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali MasaJabatan 20192025 tanggal 21 Oktober 2019 Sepanjang Lampiran SuratKeputusan tersebut di Lajur 4 (empat), Angka: 5 Desa One Pute Jaya, Nomor6 pejabat Yang diangkat Atas Nama MUHTAR;2: Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiMorowali Nomor: 188.4.45/KEP.0215/DPMDP3A/2019 Tentang Pengesahandan

Bahwa secara Prosedural, Surat Tergugat berupa Surat Keputusan BupatiMorowali Nomor : 188.4.45/KEP.0215/DPMDP3A/2019, tanggal 21 Oktober 2019yang merupakan obyek dalam sengketa in litis adalah telah sesuai denganKetentuan PerundangUndangan yang berlaku.

Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidanganelektronik tanggal 1 April 2020;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat, yang telah diberi meterai cukupdan telah pula dicocokkan dengan asli, fotokopi atau hasil cetak data elektroniknyaserta telah diberi tanda Bukti P 1 sampai dengan Bukti P 41, sebagai berikut: , 222 ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn BuktiP1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45

nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nen ne Bukti T 6 :Berita Acara Kesepakatan, tanggal 10 Oktober 2019 (fotokopisesuai dengan aslinya);U rrnn nnn nnn nen nnn nnn nn nn nnn nnn en nen nn nce Bukti T 7 :Klarifikasi Panitia Atas Gugatan Pemilihan Kepala Desa OneputeJaya Periode 20192025, tanggal 1 Oktober 2019 (fotokopi sesuaidengan aslinya);Q nnn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn en nee ee Bukti T 8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45

Nusa Indahkalimantan Plantations seluas + 17.259 Ha, diberi tanda Bukti P41A;Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor525.26/.97/HK/IIl/2011 tentang Perpanjangan Perpanjangan Keputusan BupatiKutai Timur Nomor 188.4.45/828/HK/XI/2009 tentang Izin Lokasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT.

NIKP seluas +17.259 Hektar, diberi tanda bukti T03;Fotokopi dari asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:188.4.45/539/HK/XI/2008 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor: 537/02.188.45/HK/X/2007 tentang Izin Lokasi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.

NusaIndah Kalimantan Plantation dengan Luas + 17.259 Hektar, diberi tanda buktiT05;Fotokopi dari asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:188.4.45/828/HK/XII/2009 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor: 188.4.45/539/HK/XI/2008 tentang Perpanjangan KeputusanBupati Kutai Timur Nomor: 537/02.188.45/HK/X/2007 tentang Izin LokasiUntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.

NIKP seluas + 16.720 Hektar, diberi tanda buktiT06;Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:525.26/K.97/HK/III/2011 tentang Perpanjangan dan Revisi Keputusan BupatiKutai Timur Nomor: 188.4.45/828/HK/XII/2009 tentang Perpanjangan IzinLokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.