Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pengawai Negeri Sipil atas nama Nuraida, S.E., tanggal 2 Mei 2018;

II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

III.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraida, S.E., tanggal 2Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraida, S.E.,Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 23/G/2018/PTUN.PLtanggal 2 Mei 2018;4.

Bahwa tidak benar halhal yang telah didalilkan Penggugat pada angka 13,angka 14, dan angka 15, berhubung sebab Tergugat baru menerima usulanpemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buol selaku Pejabatyang Berwenang tertanggal 23 Maret 2018 sesuai Surat Nomor800/167.20/BKPSDM/2018, sementara objek sengketa diterbitkan padatanggal 2 Mei 2018.

Bukti P1 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaNuraida, S.E., tanggal 2 Mei 2018 (tanpa asli);2.

KepalaBKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal18 September 2018 (tanpa asli);14.

Dalam Penundaan: Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan BupatiBuol Nomor: 888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraida, S.E.,tanggal 2 Mei 2018;Il. Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;Il. Dalam Pokok Perkara:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palopo Nomor:800/405/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada WHubungannya Dengan Jabatan atas namaSAFRULLAH DJALAMANI, SP., NIP 196912111989031004;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Palopo Nomor:800/405/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaHalaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.MksKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaSAFRULLAH DJALAMANI, SP., NIP 196912111989031004;4.

Menyatakan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 800/405/BKPSDM/V/ 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak PidanaKejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan atas Nama sdr. Safrullah Djalamani,S.P. adalah Sah Menurut Hukum;Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor: 99/G/2019/PTUN.Mks3.

BuktiP 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/405/BKPSDM/V/2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31 Mei 2019;2. BuktiP 2: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PenyerahanKeputusan Walikota Palopo No.890/305/BKPSDM/VII/2019,tanggal 26 Juli 2019;3.

BuktiP 4: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penerimaan SuratPernyataan Sikap Keberatan PTDH (Upaya Administratif),Nomor: 890/322/BKPSDM/VIII/2019, tanggal 5 Agustus2019;5.

mencabut Surat Keputusan Walikota MataramNomor 820/471/BKPSDM/IIV/2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Sutama, S.

Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama isigugatan Penggugat tersebut, ternyata esensi gugatan Penggugat adalahkeberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/471/BKPSDM/IV/2017 Tanggal 12 April 2017 tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Penggugat.3.

Menyatakan sah surat keputusan walikota nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017tertanggal 12 April 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Dewa Gede Sutama, S.Pd.;3.

P4: Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/471/BKPSDM/N/2017Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Dewa Gede Sutama, S.Pd tanggal 12 April2017. (sesuai dengan asili) ;: Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor:406/BAPEK/S.1/2017, tanggal 14 Juni 2017, Perihal: PenjelasanBanding Administratif atas nama Dewa Gede Sutama, S.Pd. NIP.19640711 198303 1 001 Guru SDN 2 Cakranegara pada DinasPendidikan Kota Mataram.

T 15 : Keputusan Walikota mataram Nomor : 820/471/BKPSDM/IV/2017Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Dewa Gede Sutama, S.Pd tanggal 12 April2017.

Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).Penggugat sudah dapat izin dari Kepala Kantor BKPSDM (BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) KabupatenCirebon No. 849/Kpts326/BKPSDM/2018 tertanggal 27 Desember 2018;Berdasarkan alasan/dalil dalil diatas, Penggugat mohon denganhormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.Segera memeriksa perkara dan mengadili perkara tersebut, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Asli Surat Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon nomor:849/Kpts.326/BKPSDM/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkanoleh an. Bupati Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, lalu oleh Ketua Majelisdiparaf dan diberi tanda P4;Bahwa, di Samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksiyaitu :1.

Laut Nomor : 821.2/57SI/SPP/BKPSDM/V1I/2020tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan MelaksanakanTugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57SI/SPMT/BKPSDM/VI/2020 tanggal O05 Juni 2020 Atas NamaPARIDAH, S.Sos;1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati TanahLaut Nomor : 821.2/165SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos.sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada KecamatanPelaihari

Kabupaten Tanah Laut;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan PelantikanBupati Tanah Laut Nomor : 821.2/257SI/SPP/BKPSDM/2019tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan MelaksanakanTugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/393SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal O5 April 2019 Atas NamaPARIDAH, S.Sos.

) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan PelantikanBupati Tanah Laut Nomor : 821.2/325SI/SPP/BKPSDM/2019tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan MelaksanakanTugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/696SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal O01 Oktober 2019 Atas NamaASDAH SETIANI, S.E;1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati TanahLaut Nomor : 821.2/165SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019tentang pengangkatan jabatan Atas Nama

Laut Nomor : 821.2/57SI/SPP/BKPSDM/V1I/2020tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan MelaksanakanTugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57SI/SPMT/BKPSDM/VI/2020 tanggal O05 Juni 2020 Atas NamaPARIDAH, S.Sos;Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2021/PT BJM96)97)98)99)1.00)101)102)103)104)105)1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati TanahLaut Nomor : 821.2/165SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019tentang pengangkatan

TanahLaut Nomor : 821.2/165SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Angsau KabupatenTanah Laut;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan PelantikanBupati Tanah Laut Nomor : 821.2/259SI/SPP/BKPSDM/2019tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan MelaksanakanTugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/395SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019

Bahwa dengan adaya Surat Keputusan Bupati Morowali UtaraNomor : 888/328/BKPSDM/V/2018 Tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten MorowaliUtara atas nama TERHAR LAWANDI, S.Sos, M.Si tanggal 28 Mei 2018,telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :a.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati MorowaliUtara Nomor : 888/328/BKPSDM/V/2018 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintan Daerah KabupatenMorowali Utara atas nama TERHAR LAWANDI, S.Sos, M.Si tanggal 28Mei 2018 ;3.

P1 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali UtaraNomor 888/328/BKPSDM/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang:Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Morowali Utara Atas Nama TERHARLAWANDI, S.Sos, M.Si (Sesuai dengan aslinya ) ;2.

P2 : Fotokopi Tanda Terima Keputusan BupatiMorowali Utara, Nomor: 888/328/BKPSDM/V/20018, Tentang :Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Morowali Utara Atas Nama TERHARHalaman 43 dari 59 Halaman Perkara No.41/G/2018/PTUN.PLLAWANDI, S.Sos, M.Si pada hari selasa tanggal 18 September2018 (Sesuai dengan aslinya) ;3.

T1 : Fotokopi Keputusan Bupati Morowali UtaraNomor: 888/328/BKPSDM/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang:Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Morowali Utara Atas Nama TERHARLAWANDI, S.Sos, M.Si (Sesuai dengan aslinya );2.

OBYEK GUGATAN;Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah: Keputusan Bupati Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 888/9/BKPSDM/2019,Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019 AtasNama HARIYANTO MUHAMMADIAH, SP, M.Si, NIP. 580025701/196708122002121004.ll.

;Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Luwu Provinsi SulawesiSelatan Nomor: 888/9/BKPSDM/2019, Tentang PemberhentianHalaman 6 dari 47 Halaman.

Bukti P4 : Fotokopi sesuai asli, Surat Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Pemerintah Kabupaten Luwu Nomor:800/158/BKPSDM/V/2019, tanggal 02 Mei 2019, Perihal:Panggilan Menerima SK PTDH, yang ditujukan kepada Yth.Sdr. Hariyanto M, SP., M.Si;5. Bukti P5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor:888/9/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakHalaman 21 dari 47 Halaman.

Bukti P6 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penyerahan KeputusanBupati Luwu Nomor: 800/615.1/BKPSDM/V/2019, tanggal15 Mei 2019, atas nama HARIYANTO MUHAMMADIAH,SP., M.Si, NIP. 196708122002121004, Unit Kerja:Inspektorat Kab. Luwu;7. Bukti P7 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Termohon, HariyantoMuhammadiah, SP.M, NIP.196708122002121004, tanggal29 Mei 2019, Perihal: Sikap Keberatan atas Terbitnya SuratKeputusan Bupati Luwu Nomor: 88/7/BKPSDM/2019,tentang PTDH An.

Bukti P9 : Fotokopi sesuai asli, Surat Perihal: Banding Administrasiatas terbitnya Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor:888/9/BKPSDM/2019 tentang PTDH An. HARIYANTOMUHAMMADIAH, SP, NIP. 196708122002121004, tanggal05 Agustus 2019, ditujukan kepada Yth. GubernurSulawesi Selatan;10.

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/241.27/V/BKPSDM/2018

Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Udin K. Domut, S.IP.

;OBJEK SENGKETA:Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah SuratKeputusan Bupati Buol Nomor: 888/241.27/V/BKPSDM/2018 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama UDIN K.

Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda atau menangguhkanpelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/241.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama UDIN K. DOMUT,S.IP tanggal 17 Mei 2018, sampai perkara aquo memperoleh kekuatanhukum tetap.DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/241.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama UDIN K. DOMUT,S.IP tanggal 17 Mei 2018;3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/241.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama UDIN K.DOMUT, S.IP tanggal 17 Mei 2018;4.

Sipil Negara;Bahwa tidak benar halhal yang telah didalilkan Penggugat pada angka16, angka 17, angka 18, dan angka 19, berhubung sebab Tergugat barumenerima usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten BuolHalaman 22 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2018/PTUN.PLselaku Pejabat yang Berwenang tertangga123 Maret 2018 sesuai SuratNomor 800/167.20/BKPSDM/2018,sementara Objek Sengketa diterbitkanpada tanggal 17 Mei 2018.

DALAM PENUNDAAN Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan BupatiBuol Nomor: 888/241.27/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Udin K. Domut,S.IP, tanggal 17 Mei 2018;Il. DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;Ill. DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPP/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos., sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018

Bahwa akan tetapi, Penggugat telah diberhentikan sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/230.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHalaman 9 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PLHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP tanggal 2Mei 2018, setelah lebih dari 2 (dua) tahun aktif kembali sebagai seorangAparatur Sipil Negara.

sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/230.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP tanggal 2Mei 2018;ewayjibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/230.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaludin, S.IP tanggal 2Mei 2018;ewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau Mmemulihkan hak Penggugatdalam kemampuan dan kedudukan atau jabatan Penggugat

;Bahwa tidak benar halhal yang telah didalilkan Penggugat pada angka22, angka 23, danangka 24, berhubung sebab Tergugat baru menerimausulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buol selakuPejabat yang Berwenang tertanggal 23 Maret 2018 sesuai Surat Nomor800/167.20/BKPSDM/2018,sementara Objek Sengketa diterbitkan padatanggal 2 Mei 2018.

Bukti P1 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/230.26/V/BKPSDM/2018, tentang PemberhentianHalaman 34 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PL2. Bukti P23. Bukti P34.

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 Tergugat telah menerbitkan SuratKeputusan Bupati Buol Nomor: 888/230.26/V/BKPSDM/2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Jamaludin, S.IP, tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana objeksengketa a quo (vide bukti P1=T1);10.

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM. 888/1492/XII/2018, tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1492/XII/2018, tanggal 13 Desember 2018 tentang

ene naeTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang pada tanggal 28 Desember 2018 di bawah Register PerkaraNomor: 46/G/2018/PTUN.KPG, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal21 Januari 2018 yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut: OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA: =""""=="Bahwa yang menjadi Objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM

Majelis Hakimmemeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyisebagai berikut : 1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan BupatiManggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1492/XII/2018, tanggal 13Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiManggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1492/XII

Penjabat Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenangtelah mengirimkan Surat dengan Nomor: BKPSDM.800/1312/X1/2018 Perihal Usulan Pemberhentian PNS kepada BupatiManggarai Timur, Sesuai dengan ketentuan dalam PP 11 Tahun2017 tentang Manajemen PNS; .

Terhadap permasalahan hukum tersebut, MajelisHakim mempertimbangkannya sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan bukti suratpara pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:1.Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1492/XII/2018, tanggal 13 Dsember 2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan olehPit.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiManggarai Timur Nomor: BKPSDM.888/1492/XII/2018, tanggal 13Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan; 4.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan olehBupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT. Bupati,selaku Tergugat perihal Penjatuhan Hukuman Berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil. kepadasaudara Ir.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati CirebonNomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019 yangdikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya suratadalah PLT. Bupati, selaku TERGUGAT perihal Penjatuhan HukumanBerupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai PegawaiNegeri Sipil. kepada saudara Ir.

Menyatakan tidak syah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkanoleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalahPLT. Bupati, selaku Tergugat perihal "Penjatuhan Hukuman BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai NegeriSipil. kepada saudara Ir.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiCirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggaldikeluarkannya surat adalah PLT. Bupati, selaku Tergugat perihal"Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil. kepada saudara Ir.

hukum tersebut di atas,maka Majelis Hakim Banding terlebin dahulu akan mempertimbangkanpenggunaan instrumen upaya administarif yang telah dilakukan oleh Penggugat/Pembanding sebelum mengajukan penyelesaian sengketa administratifsecara yudisial ke Peradilan Tata Usaha Negara;Hlm.7 dari 13.Put.No.160/B/2020/PT.TUN.JKT.Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan olehPenggugat/Pembanding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungadalah:Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 888/Kep/260/BKPSDM

Bahwa Tergugat telan menerbitkan Keputusan WalikotaPalopo Nomor: 800/394/BKPSDM/V/2019 tanggal 1 Juni2019 tentang Pemberhentian Pembayaran Gaji (PTDH) danTunjangan bagi PNS yang Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau yang ada hubungannya denganJabatan terhitung mulai tanggal (TMT) tanggal 1 Juni 2019;4.

Bahwa Penggugat kemudian diberhentikan oleh Tergugatsebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat, berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor: 800/400/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanHalaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor: 97/G/2019/PTUN.

:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaPalopo Nomor: 800/400/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas namaKARIM, SP.

,tanggal 5 Agustus 2019, Perihal: Pernyataan SikapKeberatan, yang ditujukan kepada Walikota Palopo;Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PenerimaanSurat Pernyataan Sikap Keberatan PTDH (UpayaAdministratif) Nomor: 890/324/BKPSDM/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019;Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor: 97/G/2019/PTUN.

Bukti T.9Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan WalikotaPalopo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/400/BKPSDM/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Karim, SP;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Karim, SP.

/VII/BKPSDM/2019, tanggal 30 Juli 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Winarti, NIP 1968030519891 12004;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor888/IIL1400/A.SK.

/VII/BKPSDM/2019, tanggal 30 Juli 2019, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Winarti, NIP 1968030519891 12004;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hakhak dankedudukan Penggugat seperti keadaan semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamsengketa ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 561 K/TUN/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor 8888/IIl.1400/A.SK/VII/BKPSDM/2019,tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian karena

Bahwa, ol an dalam asuhandan pemeliha ntuk di tetapkansebagai wali but di dalam dandiluar Pengad e Taspen, BadanKepegawaian nusia (BKPSDM),dan kepentingan ana ebut dewasa;6. Berdasarkan halhal Pemohon mohon kepadaPengadilan Agama Lubuklinggau kiranya permohonan ini dapat diterimadan dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan peraturan danperundangundangan yang berlaku;Selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua PengadilanAgama Lubuklinggau Cq.

Penetapan No.132/Pdt.P/2019/PA.LLGRelayani binti Surip), namun ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia,sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan olehkarena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukanperbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukanpermohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untukmengurus Pensiun Ke Taspen, Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya manusia (BKPSDM), Badan Keuangan Negara (BKN)KORPRI, Bank BIN

Penetapan No.132/Pdt.P/2019/PA.LLGmenjadi peninggalan untuk ahli warisnya berkenaan dengan Pensiun keTaspen, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM), Badan Keuangan Negara (BKD), KOPRI, Bank BNI 46Lubuklinggau dan BPD Sumsel Babel Lubuklinggau dan bertanggung jawabterhadap harta dan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebutdewasa;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksisebanyak dua orang, keduanya emberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Penetapan No.132/Pdt.P/2019/PA.LLG Bahwa semasa hidupnya Relayani adalah seorang Pegawai NegeriSipil di Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang meninggal dan mempunyalhakhak yang harus diurus oleh ahli warisnya terkait dengan Pensiun keTaspen, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM), Badan Keuangan Negara (BKD), KOPRI, Bank BNI 46Lubuklinggau dan BPD Sumsel Babel Lubuklinggau dan bertanggungjawab terhadap harta dan kepentingan anak tersebut hingga anaktersebut dewasa Menimbang,

OBJEK SENGKETA;Halaman 2 Putusan Perkara No. 95/G/2019/PTUN.Mks.Keputusan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:800/404/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannyadengan Jabatan atas nama KADAR NIP. 19650601 198903 1023;TENGGANG WAKTU;Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan,yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara,ditegaskan sebagai berikut:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa in casu Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat padatanggal 31 Mei 2019, dan telah diterima oleh Penggugat padahari Jumat tanggal 26 Juli 2019 melalui Badan Kepegawaian &Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KotaPalopo, kemudian Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada

Menyatakan Keputusan Walikota Palopo Nomor:800/404/BKPSDM/V/2019 Tentang Pemberhentiankarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama sdr. Kadar, adalahsah menurut hukum;3.

PTDH (Upaya Administratif) Nomor: 890/317/BKPSDM/VIII/2019, tanggal 5Agustus 2019;Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Nomor: 800/394/BKPSDM/VI/2019, PerihalPemberhentian Pembayaran Gaji 100% (Pemberhentian Tidak dengan Hormat), tanggal 10 Juni2019;Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Nomor:647/ Pid.Sus/2010/PN.Plp, tanggal 04 April 2011;Fotokopi sesuai asli, Daftar Lampiran KeputusanMenteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.048/A/W.20/89.K, tanggal

Bukti T1 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/404/BKPSDM/V/2019 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan yang Ada Hubungannya denganJabatan;2. Bukti T2 : Fokopi sesuai asli, Pernyataan Sikap Keberatanyang ditujukan kepada Walikota Palopo, tanggal 5Agustus 2019;3. Bukti T3 : Fotokopi sesuai asli salinan, Putusan Nomor:647/Pid.Sus/ 2010/PN.Plp., tanggal 04 April 2011;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Sorong No. 888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Maklon Manibury,S.Sos.3.

Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara in casu Surat KeputusanWalikota Sorong Nomor : 888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AtasNama MAKLON MANIBURY, adalah sah dan tidak bertentangan denganKetentuan Peraturan Perundangundangan; Menyatakan bahwa keputusanWalikota Sorong Nomor : 888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019tidak dapat dicabut;3.

BuktiP8: Surat keberatan dari Penggugat atas terbitnya KeputusanWalikota Sorong Nomor: 888/05/BKPSDM/2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, an.

Maklon Manibury, tertanggal 23September 1992 dan P4 berupa Surat penunjukan Walikota Sorong Nomor:875.3/466/BKPSDM a.n.

;Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat(vide bukti Surat P6) berupa Keputusan Walikota Sorong Nomor: 888/05/BKPSDM/2019 Putusan Perkara No. 48/G/2019/PTUNJPR Halaman 34tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, a.n.

Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita AcaraPersidangan dalam perkara Ini ; TENTANG DUDUK SENGKETANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang pada tanggal 16 April 2018 dibawah register perkara Nomor :4/G/2018/PTUNKPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 16 Mei 2018yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : Objek Gugatan ; 22222020222 222 enn nennnn enna eeeKeputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM

Hum memanggil danPenggugat pun menghadap ke ruang kerjanya, kemudian iamenyerahkan surat titipan dari Kepala BKPSDM Kabupaten Alorkepada Penggugat, yaitu Objek Sengketa perkara ini, dengan SuratPengantar Nomor: BKPSDM. 887/ 117/ I/ 2018 Tanggal 15 JanuariBahwa terhitung mulai dari waktu terima Objek Sengketa pada SelasaTanggal 16 Januari 2018 sampai waktu pengajuan gugatan ini padaSenin Tanggal 16 April 2018 adalah selama 90 hari kalender atauterhitung mulai Tanggal 15 Januari 2018 sesuai Surat PengantarNomor

: BKPSDM. 887/ 117/ I/ 2018 Tanggal 15 Januari 2018 makahari ke90 jatuh pada Minggu 15 April 2018, yaitu sehari sebelumpengajuan gugatan ini, akan tetapi hari terakhir tersebut merupakanhari libur, maka hari ke90 dihitung jatuh pada hari kerja pertamaHalaman 5 dari 57 Halaman Putusan No. 4/G/2018/PTUNKPGsesudahnya, yaitu hari Senin Tanggal 16 April 2018, oleh karena itupengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuanPasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha

Massa,S.Sos NIP 19721210 199903 1 010 Tanggal 04 Januari 2018 yangditerbitkan oleh Tergugat ; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM. 888/ 17/ I/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPengawai Negeri Sipil a.n. Ade Dharma H. Massa, S.Sos NIP19721210 199903 1 010 Tanggal 04 Januari 2018 yang diterbitkanoleh Tergugat tersebut ; Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan/ atau merehabilitas!

Sedangkan Keputusan Bupati Alor Nomor :BKPSDM. 888/17/I/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormatSebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ade Dharma H.

yang telah ditentukan Pemohon dan Termohonhadir di persidangan;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di PemerintahDaerah Kabupaten Serang yang untuk melakukan perceraian diatur olehPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah mendapatIzin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM

) Kabupaten Serang Nomor 472.23/17/Bangrir/2019 TentangPemberian Izin Perceraian terhadap Pemohon yang dikeluarkan olehKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kabupaten Serang tanggal 19 Juni 2019.

Olehkarenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil diPemerintah Daerah Kabupaten Serang telah mendapat izin dariatasannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KabupatenSerang Nomor 472.23/17/Bangrir/2019 Tentang Pemberian IzinPerceraian terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Kabupaten Serang

Afrizon Nazar, tertanggal 15Juni 2017 (foto copy dari fotocopy) ;Surat Inspektorat kepada Kepala BKPSDM KabupatenPesisir selatan, Nomor: 700/179/InspPS/II/2018 perihalkelengkapan bahan usulan pensiun atas nama Ir.Afrizon Nazar tanggal 13 Pebruari 2018 (foto copysesuai dengan aslinya) ;Surat Keterangan Catatan Kepolisian NomorSKCK/YANMAS/ 0598/II/2018/Res.Pessel, tertanggal15 Februari 2018 (foto copy dari foto copy) ;Surat kepada Inspektorat dari Pemohon, perihal mohondi terbitkan surat keterangan

SH.,, Tempat Tanggal Lahir Pungasan 07081967, Lakilaki,Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Painan Kecamatn IV JuraiKabupaten Peisisr Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya danakan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yangsebenarnya, telan memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyatermuatberikut:dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagaiBahwa jabatan saksi di BKPSDM

sebagai Sekretaris;Bahwa surat dari Inspektorat kepada Kepala BKPSDM berkaitansebagai bahan usulan untuk kelengkapan berkas pensiunRISING Ne ljsssese anaes eeBahwa Pemohon pernah diusulkan oleh Bupati yaitu KeputusanNomor: 2/P/FP/2018/PTUN .PDGHalaman 18Bupati Pesisir Selatan Nomor:824.6/061/BKPSDM2017tentangmutasi pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah KabupatenPesisir Selatan tertanggal 19 Mei 2017; Bahwa segala urusan menyurat dinas yang ditujukan ke BKDSMdisposisikan melalui SekretariS

;j22nnnnnc nnn nnnnnnnennn nen nnnns Bahwa Surat kepada Inspektorat dari Pemohon, perihal mohon diterbitkan surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dantidak dalam Menjalankan Hukuman tertanggal 12 Maret 2018diterima juga tanggal 12 Maret 2018; Bahwa permohonan yang di ajukan kepada Inspektorat olehPemohon memakai SOP;222ne nn ncnc enone Bahwa isi surat yang dikirimkan dari BKPSDM kepada Inspektoratberkaitan dengan usulan Permohonan pensiun atas namaP@MONON)2 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn

BKPSDM sertapermohonan dari pemohon tersebut, seharusnya termohon sudah dapatmengeluarkan surat rekomendasi atau keterangan' tidak dalam prosespemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman, apabila dalampemeriksaan tahapan ditemukan kekurangan seharusnya Termohon untukmemberitahukan kepada pemohon maupun BKPSDM kelengkapan apa yangkurang sehingga pemohon dapat menindaklanjuti, namun yang dilakukanoleh termohon hanya mendiamkan sehingga Standar Operasional Prosedur(SOP) Inspektorat Kabupaten Pesisir