Bank, dalam hal dimuat dalam akta notarial para pihak;Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor: 109/G/2021/PTUN.BDG6)7)Bahwa Tergugat dalam kapasitasnya atau kewenangannya tidakmelaksanakan aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri AgrariaDan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor: 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan SitaPasal pada Bagian Keenam, Jangka Waktu Blokir Pasal 13, yaitusebagai berikut:Pasal 13:(1) Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum

dan Sita, catatan blokirberlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggalpencatatan blokir dan dapat diperpanjang apabila ada perintahpengadilan berupa penetapan atau putusan.

dan Sita pada Bagian KeduaPermohonan dan Persyaratan adalah sebagai berikut:Pasal 3(1) Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukumatau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflikpertanahan.(2) Pencatatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:Halaman 55 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor: 109/G/2021/PTUN.BDGa. dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanahyang dimohon blokir; danb. paling banyak 1 (satu) kali oleh 1 (Satu

) pemohon pada 1 (satu) objektanah yang sama.(3) Hak atas tanah yang buku tanahnya terdapat catatan blokir tidak dapatdilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.Pasal 4:(1) Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh:a.

; dan b. palingbanyak 1 (satu) kali oleh 1 (Satu) pemohon pada 1 (satu) objek tanah yangHalaman 57 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor: 109/G/2021/PTUN.BDGsama dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita,catatan blokir berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejaktanggal pencatatan blokir dan dapat diperpanjang apabila ada perintahpengadilan berupa penetapan atau putusan.

Menyatakan batal atau tidak sah atas terbitnya objek sengketa, yaitupencatatan blokir yang diterbitkan Tergugat atas Sertipikat Hak MilikNomor 8179 atas nama Chandra Wibisono Budiarso, belokasi di JalanTukad Batanghari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan DenpasarSelatan, Kodya Denpasar, Surat Ukur Nomor 02576/Panjer/2011, luas1.348 M2, tertanggal 18012011;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengangkat dan mencabutpencatatan blokir yang diterbitkan Tergugat atas Sertipikat Hak MilikNomor 8179 atas nama Chandra Wibisono Budiarso, berlokasi di JalanTukad Batanghari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan DenpasarSelatan, Kodya Denpasar, Surat Ukur Nomor 02576/Panjer/2011, luas1.348 M2, tertanggal 1801 2011;4.

Menyatakan batal atau tidak sah atas terbitnya objek sengketa, yaitupencatatan blokir yang diterbitkan Tergugat atas Sertipikat Hak MilikHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 145 K/TUN/2019Nomor 8179 atas nama Chandra Wibisono Budiarso, berlokasi di JalanTukad Batanghari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan DenpasarSelatan, Kodya Denpasar, Surat Ukur Nomor 02576/Panjer/2011, luas1.348 M2, tertanggal 18012011;6.

Memerintahkan kepada Termohon untuk mengangkat dan mencabutpencatatan blokir yang diterbitkan Tergugat atas Sertipikat Hak MilikNomor 8179 atas nama Chandra Wibisono Budiarso, berlokasi di JalanTukad Batanghari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan DenpasarSelatan, Kodya Denpasar, Surat Ukur Nomor 02576/Panjer/2011, luas1.348 M2, tertanggal 18012011;7.

KepalaKantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menghapusadanya catatan blokir atau sita.c.

Pst.waris, dalam hal permohonan blokir tentang sengketa hartabersama dalam perkawinan dan/atau pewarisan; dan Putusan Pengadilan berkenaan dengan utang piutang atauakta perjanjian perikatan jual beli, akta pinjam meminjam, aktatukar menukar yang telah dilegalisir oleh pejabat yangberwenang, dalam hal permohonan blokir tentang perbuatanhukum.7) syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Mengenai jangka waktu blokir dipertegas dalam Pasal 13 PeraturanMenteri Agraria dan Tata

IndonesiaNomor 13 Tahun 2017 disebutkan bahwa :(1) Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum hapus apabila:a. jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;b. pihak yang memohon' pencatatan telah mencabutpermintaanya sebelum jangka waktu berakhir;c.

Kepala Kantor menghapus blokir sebelum jangka waktunyaberakhir; ataud. ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan.(2) Dalam hal catatan blokir diperpanjang atas perintah pengadilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) maka catatanblokir dapat dihapus apabila ada perintah pengadilan berupaputusan atau penetapan;(3) Permohonan penghapusan catatan blokir sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada KepalaKantor Pertanahan.Hal. 49dari73 Putusan No.173

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Pencatatan blokir diajukan : Dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atastanah yang dimohon blokir; dan Paling banyak 1 (satu) kali kali oleh 1 (Satu) pemohon pada 1(satu) objek tanah yang sama.6.

Bahwa setelah lewat setahun pada saat pengecekan tanggal 28 Januari2016, Penggugat diberitahukan oleh salah satu staf yang menanganiberkas, ternyata terhadap Sertifikat HGB Induk Nomor 1 / Kotabumi (yangtelan berakhir Haknya sejak 01 Mei 2007) itu Ada Blokir dari PT.Perusahaan Pengelola Aset, tertanggal 24 Januari 2008..

Bahwa karena tidak mendapat penjelasan yang jelas atas dasar apaalasan dari pada Blokir tersebut, apakah ada perkara yang masih belumin kracht atau ada Penyidikan yang belum dituntaskan, walaupun telahberlangsung 8 (delapan) tahun.

Sesuai ketentuan2 yang diatur dalamPeraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 3 tahun 1997 pasal 126 danPasal 127, pada tanggal 03 Februari 2016, Penggugat mengajukan suratkepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat), perihalMohon Pencabutan Blokir dimaksud.. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 Kantor Pertanahan KabupatenTangerang (Tergugat) telah menjawab surat Penggugat dimaksud butir 6Halaman 4 dari 15 halaman.

Perusahaan Pengelola Aset (persero) sehingga atas tanah eksHGB No.1 Kutabumi (sebagian) diletakkan blokir dan pihak KantorPertanahan Kabupaten Tangerang tidak pernah menginformasikankepada mereka (PT. Bumi Sarana Rejeki) tentang permintaan blokirtersebut yang menurut mereka tidak ada dasar hukumnya.

PERUSAHAANPENGELOLA ASET (Persero) keliru dan salah dalam menetapkan objektanah yang dimohonkan blokir tersebut.

., tanggal 18 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Memerintahkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta untuk melakukanpembukaan blokir dan mencairkan rekening deposito atas nama PTKALTIM PRIMA COAL dengan nomor deposito DC 4299408, senilai Rp4.921.567.533,18 untuk selanjutnya dibayarkan kepada PT ISS.5.

KPC; Bahwa Saksi mengetahui dana yang di blokir pada Bank BRI dengannilai sejumlah kurang lebih 4 Miliar lebih;Bahwa Saksi sebagai salah satu karyawan ikut bertanda tangan Bahwa setahu Saksi, Sampai dengan sekarang dana tersebut belumdibayarkan oleh PT. KPC karena masih adanya masalah perselisihanantara PT. ISS dengan Para Karyawan; Bahwa Saksi mengetahui jika masalah antara PT.

ISS telah mengajukan permohonanpembukaan blokir terhadap Sertifikat Deposito BRI Nomor : DC4299408senilai Rp. 4.921.567.534 atas nama PT. Kaltim Prima Coal padaPengadilan Negeri Sangatta untuk dicairkan dan dibayarkan kepada PT.ISS namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Sangatta; Bahwa benar dari keterangan Saksi Mashur dan Saksi Syamsu Alam jikaPT.

KPC kepadaBank Rakyat Indonesia ( BRI ) cabang Sangatta dan blokir terhadap depositotersebut akan dibuka dan dicairkan kembali oleh PT. KPC kepada PT. ISSapabila permasalahan antara PT.

KPC yakni berupa pembayaran sejumlah Rp4.921.567.534,00 ( empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratusenam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah ) atau sekitar jumlahtersebut, sehingga oleh karena itu pihak Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) cabangSangatta haruslan membuka blokir Sertifikat Deposito BRI Nomor : DC4299408atas permintaan PT.

(Cok tak sebar fotomusama vidiomu kalau tidak nurut, jawab cepat daripada tak sebar ).Pukul 14.20 WIB berbunyi : Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer ikitimbang tak sebar pilin endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepetsak iki butuhku.

(Cok tak sebar fotomusama vidiomu kalau tidak nurut, jawab cepat daripada tak sebar ).Pukul 14.20 WIB berbunyi : "Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer ikitimbang tak sebar pilin endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepetsak iki butuhku.

Trk41pulsa 50 sekarang di nomor ini daripada ahli sebar pilin mana, kalaukamu blokir ahli sebar langsung, cepat sekarang butuh ahi.

Trk1)2)1)2)45*Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer iki timbang tak sebar pilih endi,nek kok blokir tak sebar langsung, cepet sak iki butuhku.

Cok tak sebarfotomu sama vidiomu kalo tidak menurut, jawab cepat daripada taksebar> jam 14.20 WIB berbunyi : Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer ikitimbang tak sebar pilin endi, nek kok blokir tak sebar langsung,cepet sak iki butuhku. belikan pulsa 50 sekarang di nomor inidaripada terdakwa sebar pilin mana, kalau kamu blokir terdakwasebar langsung, cepat sekarang butuh terdakwa> jam 14.52 WIB berbunyi : tak sebar sak iki nek ra kok kirimi pulsa30 terdakwa sebar sekarang kalau tidak kamu kirim pulsa

Bahwa wujud dari Kesepakatan Damai tersebut Pihak Pertama akanmenyerahkan sejumlah uang kepada Pihak Kedua sebesar Rp.175.000.000, (Sseratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang akan diterimasetelah Blokir dibuka;. Bahwa Pihak Kedua telah bersedia menerima uang sejumlah Rp.175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), sebagaimanaSURAT PERNYATAAN Pihak Kedua tertanggal 12 Mei 2017, yang telahdisetujui oleh Pinhak Pertama;.

Bahwa dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Damai ini, makakedua belah Pihak telah sepakat untuk mencabut blokir dimasingmasingBank yaitu Bank BNI Mataram, Bank BNI Syariah Mataram, Bank NTBMataram, Bank NTB Syariah, Bank Mandiri Syariah Mataram, BankBTN Mataram;. Bahwa setelah pembukaan blokir, maka pencairan dana akan diajukanoleh Pihak Pertama dan uang sebesar Rp. 175.000.000, (seratus tujuhpuluh lima juta rupiah) akan diserahkan kepada Pihak Kedua oleh PihakPertama;.

, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4445/2016. (diberi tanda P88.10);98.Fotocopy dari Asli SHGB 00022, Desa Sendangsari, Luas :7,650 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4446/2016. (diberi tanda P88.11);99.Fotocopy dari Asli SHGB 00024, Desa Sendangsari, Luas :6,898 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4447/2016. . (diberi tanda P88.12);100.

Blokir: 1Feb16, No. Blokir: 4448/2016. (diberi tanda P88.13);101. Fotocopy dari Asli SHGB 00027, Desa Sendangsari, Luas: 1,500 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg! Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4449/2016. (diberi tanda P88.14);102. Fotocopy dari Asli SHGB 00028, Desa Sendangsari, Luas: 4,825 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4450/2016. (diberi tanda P88.15);103. Fotocopy dari Asli SHGB 00029, Desa Sendangsari, Luas: 2,013 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg!

Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4451/2016. (diberi tanda P88.16);104. Fotocopy dari Asli SHGB 00030, Desa Sendangsari, Luas: 5,886 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg! Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4452/2016. (diberi tanda P88.17);Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2015/PN Btl105. Fotocopy dari Asli SHGB 00032, Desa Sendangsari, Luas: 21,669 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4453/2016. (diberi tanda P88.18);106.

, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4457/2016. (diberi tanda P88.22);110. Fotocopy dari Asli SHGB 00216, Desa Guwosari, Luas :595 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No. Blokir :4458/2016. (diberi tanda P88.23);111. Fotocopy dari Asli SHGB 00222, Desa Guwosari, Luas :1,636 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4459/2016. (diberi tanda P88.24);112.

, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4482/2016. (diberi tanda P88.34);122. Fotocopy dari Asli SHGB 00244, Desa Guwosari, Luas :744 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No. Blokir :4484/2016. (diberi tanda P88.35);123. Fotocopy dari Asli SHGB 00262, Desa Guwosari, Luas :10,250 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg! Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4486/2016. (diberi tanda P88.36);124.

Bahwa Pemohon Banding mempunyai simpanan di Deutsche Bank Swissyang sedang dalam status "blokir yang diajukan oleh Pemerintah (melaluiKejaksaan Agung) hingga dua tahun ke depan) ;3. Bahwa status blokir yang diajukan oleh Pemerintah telah mengeliminir hakPemohon Banding untuk menyampaikan bukti yang diminta oleh Terbandingyang juga merupakan bagian dari organisasi Pemerintah ;4.

Bahwa pelaporan Pemohon Banding untuk tidak melaporkan rekeningsimpanan di Swiss tersebut yang berstatus blokir dalam SPT 1770 tahun2005 adalah benar mengingat bahwa pada saat ini rekening tersebut tidakmerupakan milik Pemohon Banding maupun Pemerintah Indonesia, dengankata lain dalam status "quo sampai dua tahun ke depan ;Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 52/B/PK/PJK/20105.

Bahwa kesimpulan Terbanding atas sesuatu rekening yang tidak tentu(isinya), dalam status blokir tidak dapat dibuktikan oleh Terbandingmengenai isi rekening tersebut, karena tindakannya (oleh Pemerintah yangmerupakan atasan baik Kejaksaan Agung maupun Departemen Keuanganyang membawahi Direktorat Jenderal Pajak) Pemohon Banding tidak dapatmembuktikan apapun dari rekening tersebut, sebagai penghasilan adalahtindakan yang sewenangwenang dan oleh karenanya tidak dapatdibenarkan ;6.

Bahwa apabila rekening terbut sudah dibuka kembali (tidak lagi dalamstatus "blokir atau dengan kata lain dalam status quo) barulah Pemeriksadapat melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap rekening tersebutuntuk mendapatkan suatu sumber pembuktian sesuai dengan peraturanyang ada ;7.

Neloe yang merupakan Private Bankyang telah dibekukan senilai US$ 5,3 juta atau kirakira senilaiRp. 52.173.200.000,00 (sesuai kurs KMK per 30 Desember 2005,US$ 1.00 = Rp. 9.844,00) ;Pernyataan ini tidak ada dasarnya, bukti rekening pada Deutsche Bankdi Swiss tidak pernah ditunjukkan atau ditemukan, berkaitan denganstatus blokir. Dengan demikian Pemeriksa tidak mempunyai bukti yanglengkap sebagai dasar kesimpulan atas pospos yang dikoreksi ;d.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut yangsecara sepihak telah melakukan blokir atas tanah milik orang lain tanpaalas hak yang benar dan bukti bukti yang kuat, maka hal tersebut jelas jelastelah melanggar hak subyektif dari Penggugat sehinga apa yang telahdilakukan oleh Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan yangmelawan hukum.13.

Bahwa Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat IIuntuk dapat mencabut blokir tersebut (Bukti P. 7) namun Tergugat Il tidakdapat mengabulkan permintaan dari Penggugat dikarenakan adanya suratdari Tergugat tertanggal 1 Agustus 2012. Bahwa surat permintaan blokirdari Tergugat kepada Tergugat II seharusnya hanya berlaku selama 30 hariHalaman 4 putusan Nomor : 263/Pdt/2019/PT.DKIsejak surat itu diterima oleh Tergugat II.

Dan blokir tersebut akan hapusdengan sendirinya jika tanpa adanya permintaan dari Pengadilan untukmenyatakan status quo atau adanya sita jaminan dari Pengadilan. Hal inisebagaiamana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional No.3 tahun 1997 Pasal 126. Namun kenyataannyaTergugat II tetap memblokirnya dan tidak menghapuskan blokir tersebut.Sehingga jelas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II adalah perbuatanyang melawan hukum.14.

Menghukum kepada Tergugat II untuk mencabut blokir atas tanah HakMilik No. 619/ Kramat atas nama Soewita.6.

Memerintahkan Tergugat II untuk membuka blokir atas sertifikatHM No 619/Kramat atas nama Soewita.5.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat No.56/PHI.G/2007/PN.JKT.PST. tanggal 19 April 2007 ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi/BlokirNo.086/2007/Eks tanggal 26 Februari 2008 dan Penetapan No.086/2007Eks tertanggal 15 Februari 2008 sehubungan putusan PengadilanHubungan industrial +=pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo.56/PHI.G/2007/PN.JKT.PST tanggal 19 April 2007 rekening Pembantahtersebut telah tereksekusi/terblokir berdasarkan (bukti P5) ;Bahwa eksekusi/blokir

Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi / blokir berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi/Blokir No.086/2007.Eks tanggal 26Februari 2008 jo Penetapan No.086/2007 Eks tertanggal 15 Februari2008 yang tercantum dalam petitum 2 diatas ;4. Menghukum Terbantah / Pemohon Eksekusi dan Terbantah Il /Termohon Eksekusi secara tanggung renteng untuk membayar biayaperkara ini ;5.

Gugatan Error in Persona.Bahwa dalam bantahan a quo, Pembantah telah mengajukanbantahan kepada para Terbantah yaitu Terbantah selaku korban dariTerbantah Il dan Terbantah Il selaku badan hukum yang kepemilikansaham dan modalnya dimiliki oleh orang yang sama yang ada diperusahaan Pembantah dan Terbantah Il ;Bahwa bantahan tersebut dimaksudkan untuk mengangkat kembalisita eksekusi dan Blokir berdasarkan berita acara sita eksekusi / blokirNo.086/2007/Eks tanggal 26 Februari 2008 dan Penetapan No.086

Eternal Unversal Trading/EUT Marketing (S) PTE selakuTerbantah Il tidak pernah mengajukan Permohonan Blokir maupunEksekusi sebagaimana dimaksud Pembantah, sehingga bantahanHal. 4 dari 14 hal.

Berita Acara SitaEksekusi No.086/2007/Eks tanggal 26 Februari 2008 batal demi hukumkarena bertentangan dengan hukum dan peraturan yang terkait lainnya ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapatdibenarkan, karena rekening yang di blokir adalah atas nama PemohonKasasi/Pembantah, yaitu PT.

Bahwa agar Sertipikat Hak Milik Nomor 1246/Cijawura, GambarSituasi Tanggal 22 11 1994 Nomor 11422/1994 Luas 300 m2 atasnama NYONYA LINA ANGELINA (Penggugat) tidak dibalik nama /dialinkan / dijual oleh orang yang tidak berhak maka Penggugatmendaftarkan pencatatan Blokir ke Kantor Pertanahan KotaBandung (Turut Tergugat) hingga Kantor Pertanahan Kota Bandungdapat melakukan pencatatan Blokir tertanggal 24 Maret 2015;18.

olehstaf saya, dan sore harinya bagian blokir Kantor Pertanahanmenelpon staf Tergugat Il dan mengatakan atas SHM tersebutdiatas sdh di lakukan Blokir, Belakangan Tergugat II baru tahusetelah membaca surat gugatan No. 163/PDT/D/2015/PN.BDGbahwa sebenarnya blokir resmi baru di lakukan Penggugat padatanggal 24 Maret 2015.

resmi pada tanggal 24 April2015 setelah membaca surat gugatan karena staf Tergugat II yangdisuruh untuk mengetahui jelasnya blokir terjadi kapan tidakpernah diberikan penjelasan yang transparan oleh pihak KantorPertanahan setempat (Turut Tergugat) ;Bahwa Tergugat Ilsama sekali tidak tahu soal itu, sebagaimanagugatan Penggugat pada butir 18;Bahwa Tergugat II berpendapat terhadap dailildalil penggugat butir19 dan butir 20, menyerakan penyelesaiannya kepada Penggugatdan Tergugat untuk bermusyawarah

),pada hari yg sama juga semua pajakpajak juga sudah dibayarlunas dan Akta jual beli juga sudah selesai dibuat, hari berikutnyasaksi di suruh Tergugat II untuk mendaftarkan proses Balik Namaatas Akta Jual Beli dimaksud namun ternyata di tolak oleh staff diKantor Pertanahan Kota Bandung dengan alasan ada Blokir ;e Bahwa setelah mengetahui ada blokir, Tergugat sudah terlebihdahulu melakukan pengecekan dan memang tidak tercatat adablokir di buku tanah tentu saja heran dan menyuruh saksi untukminta penjelasan

detil dan melihat langsung di buku tanah kapan/tepatnya tanggal berapa Blokir di lakukan, namun petugas kantorpertanahan hanya memperlihatkan bahwa ada blokir melalui layardi monitor bukan di buku tanah, begitu seterusnya ketika dimintaipenjelasannya staff BPN selalu berkelit dengan mengatakanberkasnya belum ketemulah ;e Bahwa setahu saksi blokir dicatatkan tanggal 24 Maret 2015;e Bahwa bayaran atas jasa pembuatan Akta Pengikatan Jual Belidan akta Kuasa Menjual yang diberikan Andi Haruman (Tergugat

BankCentury, Tok untuk tidak membuka atau tidak mencabut blokir rekeningPenggugat, namun kenyataannya PT.

Bank Century, Tok Pusat ketika itu tidakmembuka/ mencabut blokir rekening Penggugat;Bahwa sikap serta tindakan PT.Bank Century, Tok yang tidak maumembuka/mencabut Blokir Rekening Penggugat sesuai Surat Badan ReserseKriminal Polri, Direktorat Il Ekonomi Dan Khusus tanggal 9 April 2009 dan jugamelalui surat tanggal 03 Juli 2009, maka berarti setelah tanggal 03 Juli 2009atau pada mulai tanggal 4 Juli 2009, rekening Penggugat dipandang diblokirsendiri oleh PT.

Bahwa tuntutan yang diajukan PENGGUGAT Dalam Provisiadalah sama dengan tuntutan yang diajukannya Dalam PokokPerkarasebagaimana ternyata dalam poin 4 petitum Dalam PokokPerkara, dengan permohonan sebagai berikut:"memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segeramembuka/mencabut blokir rekening milik PENGGUGAT sesuaiSurat Pencabutan Blokir Rekening No. 41000000292788101tanggal 9 April 2009 dan Surat Perintah Pembukaan PemblokiranHal. 26 dari 50 Hal. Put.

Antaboga Delta Sekuritas Indonesia,sebagaimana bukti PEMOHON KASASI T16, yang membuktikanbahwa perintah pembukaan blokir tidak terkait dengan penyidikan atasdugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ROBERT TANTULARsebagaimana disebutkan dalam perintah pemblokiran dalam bukti T22;.

No. 52 K/Pdt/2012dikeluarkan Surat Pencabutan Blokir Rekening No. 41000000292788.101tanggal 9 April 2009, bahwa alasan Tergugat tidak mencairkan Rekening milikPenggugat oleh karena uang sebesar Rp. 66.000.000.000, berasal dari uangTergugat yang dialirkan pada PT.

Sengketa) di Kantor Pertanahan (BPN) Surakarta (ic.TERGUGAT ), namun ditunggu sampai dua minggu belum juga adabalasan hingga pada kurang lebih pada tanggal 25 Februari 2019PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya memohon Surat Tanggapan(balasan) Permohonan Blokir, kemudian oleh TERGUGAT diterbitkanSurat Tanggapan Perihal Permohonan Blokir No.

H.P.03.02/62033.72300/1I/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang menerangkanpermohonan blokir belum dapat dikabulkan karena Pemohon Blokirtidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek hak atas tanahyang dimohonkan pemblokiran, karena pemegang dan pemilikSertipikat Nomor 00346 (vide: Obyek Sengketa) adalah PENGGUGATbersama isterinya bernama Niniek Kusumaningrum, maka denganHalaman 4 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMGkalimat Pemohon Blokir tidak mempunyai hubungan hukumdengan obyek hak atas

25 Februari 2019 PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnyamemohon Surat Tanggapan (balasan) Permohonan Blokir, kemudian olehTERGUGAT diterbitkan Surat Tanggapan Perihal Permohonan Blokir No.H.P.03.02/62033.72300/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 yangmenerangkan : permohonan blokir belum dapat dikabulkan karenaPemohon Blokir tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyekhak atas tanah yang dimohonkanpemblokiran.7.

Dasar Penolakan Permohonan Blokir Tergugat adalahPasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13Tahun 2017 tentang Blokir dan Sita. Pasal 5(1) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib mempunyaihubungan hukum dengan tanah yang dimohonkanpemblokiran. 272222 n nnn nnn nnn enna nnn(2) Pemohon yang mempunyai hubungan hukumsebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiriatas !

Tidak adacatatan Blokir yang dimohonkan Penggugat, Tidak adapermintaan Status quo, status quo, atau Sita dari Pengadilanatas SHM Nomor 346/Kelurahan Sriwedaritersebut.C.

ARDHANA, menjelaskan : Pemblokiran telah dilakukan Tergugat Iberdasarkan :Bahwa Pemblokiran telah dilakukan Tergugat I berdasarkan :a Surat permohonan pemblokiran dari Tergugat II (isteriPenggugat) kepada Tergugat I, tertanggal 4 Juni 2014 yangpada pokoknya menyatakan permohonan blokir atas rekeningbersama dan/atau joint account atas nama Penggugat danTergugat II, dengan alasan sedang menjalankan prosesperceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II diPengadilan Negeri Pontianak, serta

adanya surat dari AdvokatMIKE MARIANA SIREGAR, SH selaku Kuasa HukumTergugat II menyampaikan permohonan blokir rekening bankbersama dan/atau joint acoount atas nama ;b Surat Kuasa tanggal 15 Januari 1999 yang mana Penggugatmemberikan kuasa kepada Tergugat II, untuk mengambil,menyetor dan menutup rekening tabungan Exim Save padaBank Ekspor Impor Indonesia Cabang Pontianak (Penggugatdiberikan copy surat kuasa tersebut oleh pihak Tergugat Imelalui SDR.

TAMSIL SJOEKOER DanRekan, telah mengirim Surat kepada Tergugat I tertanggal 10 September 2014Tentang Pencabutan Blokir, namun sampai Gugatan ini didaftarkan belum adarespon atau jawaban surat Penggugat tersebut dari Tergugat I.Bahwa tindakan Tergugat I bersamasama Tergugat II yang telah merubahrekening atasnama pribadi Penggugat menjadi rekening bersama antara Halaman 7 dari 26 Halaman Perkara Nomor 07 / PDT /2016/ PT PTK 232425Penggugat dan Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Januari

Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Pontianak, saat ini bernama PT.Bank Mandiri (Persero) Cabang Ngurah Rai Pontianak MERUPAKANBAGIAN DARI HARTA BERSAMA yang qua yuridis merupakan milikPenggugat dan Tergugat II (selanjutnya disebut dengan rekening bersama) ;710Bahwa benar jika pada tanggal 4 Juni 2014, Tergugat II telah mengajukanpermohonan blokir sementara atas rekening bersama milik Penggugat danTergugat II melalui Kuasa Hukum Tergugat II dengan tujuan untukmengamankan asetaset harta bersama milik

Hal lainnyayang melatarbelakangi permohonanblokir sementara Rekening Bersamatersebut adalah berbagai tindakan dan /atau perbuatan Penggugat yangmencoba untuk mengaburkan dan /atau menguasai secara melawan hakasetaset harta bersama Penggugat danTergugat II ;c Permohonan blokir sementaraRekening Bersama tersebut tidakbertentangan dengan kesusilaan dankeharusan dalam pergaulan masyarakatyang baik ;Bahwa Penggugat dalam Petitumnya point 7 menuntut adanya uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.5.000.000, (lima

Seharusnya di dalampemeriksaan sertipikat HGB Nomor 1321 yang digunakan sebagaiobjek dapat dipastikan bahwa tanah dan bangunan tersebut tidaksedang berada di bawah hak tanggungan atau sedang dalam sitajaminan, atau sedang di blokir karena terlibat sengketa hukum.

Secara Teori, dalam pemeriksaan Sertipikat,dipastikan bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak sedang beradadibawah Hak Tanggungan atau sedang di blokir karena terlibatsengketa hukum.

, dapatdisampaikan bahwa pencatatan blokir adalah atas permohonan Sdr.

RickyEffendi ( Tergugat Il)pada tanggal 05 Desember 2019 hal ini dapatdipertanyakan kenapa Tergugat II melakukan blokir ? padalah menurut dalilPenggugat obyek perkara sudah dijual kepada Penggugat akan tetapibelum didaftarkan pada Turut Tergugat, bahwa berdasarkan PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor13 Tahun 2017 tentang Tata Cara blokir dan Sita pasal 4 berbunyi(1) Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh :a. Perorangan;b. Badan hukum; atauc.

Penegak hukum(2) Dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasanyang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonandimaksuadbahwa pencatatan blokir dapat dihapus atas permintaan pihak yangmemohon blokir, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 13 Tahun 2017 tentangTata Cara blokir dan Sita pasal 15 ayat 1 (a) dan (b) yang berbunyiCatatan blokir oleh perorangan atau badan hukum, hapus apabilaa.

yang dalam status diblokir dapat dibaliknama keatas namaorang lain tanpa ada surat pencabutan blokir dari Penggugat selakupemilik sertipikatsertipikat tersebut.

Dan yang lebih anehnya lagi setelahSertipikatsertipikat Milik Penggugat tersebut dibaliknama, Penggugatmasih mengajukan permohonan blokir sampai dengan bulan April 2010,permohonan blokir tersebut tetap diterima oleh Tergugat III tanpamemberitahukan bahwa sertipikatsertipikat milik Penggugat tersebutsudah dibaliknama keatas nama Tergugat IT ;.

Menyatakan sah atas blokir kelima belas sertipikat tersebut di atas ;9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini ;11.

Sertifikat No. 017/HPblokkus/VII/2000tertanggal 7 Juli 2009 dari Penggugat kepada Tergugat III, diberi tanda buktiP17;Foto Copy Surat Permohonan Blokir Sertifikat tanggal 8 September 2009 dariPenggugat kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P18;Foto Copy Surat Permohonan Blokir Sertifikat tanggal 8 Oktober 2009 dariPenggugat kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P19;Foto Copy Surat Permohonan Blokir Sertifikat tanggal 6 Nopember 2009 dariPenggugat kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P20;Foto

Copy Surat Permohonan Blokir Sertifikat tanggal 3 Desember 2009 dariPenggugat kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P21;Foto Copy Surat Permohonan Blokir Sertifikat tanggal 8 Januari 2010 dariPenggugat kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P22;Foto Copy Surat Permohonan Blokir Sertifikat tanggal 4 Pebruari 2010 dariPenggugat kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P23;Foto Copy Surat Permohonan Blokir Sertifikat tanggal 12 April 2009 dariPenggugat kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P24;

.48, Jakarta Pusat tersebut dan terakhirPenggugat telah melakukan blokir dilakukan dengan Surat Nomor029/Elma & P/VIII/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 ditujukan kepadaHalaman 6 dari 36 halaman.

Putusan Nomor 487 K/TUN/2016Bapak Kepala BPN Jakarta Pusat (Tergugat), surat mana telah diterimasecara resmi oleh Tergugat pada tanggal 1482015, yang padapokoknya Penggugat mengajukan blokir terhadap tanah milikPenggugat yang telah terbit exSHGB No.1125/ Kebon Kelapa yangtelah hapus secara hukum, agar jangan ada proses apapun jugatermasuk tetapi tidak terbatas pada proses perpanjangan dan/ataupunpembaharuan dan/ataupun pengalihan Hak atas Tanah Jalan BatuCeper No.48, Jakarta Pusat, tersebut yang

Josefa FransiscaMaria Ismael / Penyewa dengan Pemilik asal Tanah yaitu Lim BengGiok Cs dan/atau sekarang sebelum SHGB No.2690/KelurahanKebon Kelapa diterbitkan oleh Tergugat juga telan ada sengketayang melekat atas tanah Jalan Batu Ceper No.48, Jakarta Pusat; Bahwa indikasi kebohongan lainya adalah dikatakan tidak ada blokir,itupun hal yang patut dipertarunkan secara nyata, karena secara defacto blokir dan suratsurat di atas tanah Jalan Batu Ceper No. 48,Halaman 9 dari 36 halaman.

Surat Blokir tanggal 11 Agustus 2015 No 029/Elma & P/ VIII/2015,dengan lampiran Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Negeri JakartaPusat, register No.59/Pdt.PLW/2015 /PN Jkt Pst ;7. Surat No.43/Elma & P/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 ;8. Surat No.44/Elma & P/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 ;9.

W10.U1I/1331/110.2007 Eks, tanggal 4 Februari 2016(bukti P22), ada Surat Blokir No. 029/Elma&P/VIII/2015 tanggal 11Halaman 28 dari 36 halaman.

ARAFAT ENANIEsehubungan dengan telah dibukanya blokir rekening kilik GAYUS HALOMOAN P.TAMBUNAN, kemudian M.

diBCA dan Bank Panin ;Bahwa setelah blokir tersebut dibuka ternyata Haposan Hutagalung belummemberikan uang kepada saksi, Terdakwa dan AKBP Mardiyani, karena itulalu saksi menemui dan menanya Haposan Hutagalung tentang jatah penyidikpadahal sudah bulan Februari 2010, sedangkan blokir sudah dibuka sekitarbulan Nopember 2009 dan dijawab Haposan Hutagalung sabar bos saksi lagimengurus atasanatasan, Jaksa dan Hakim, katanya pusing karena angkanyaberubahubah tidak sesuai dengan hitungan awal.

Edmond Elyas ;Bahwa mengenai pembuatan surat pembukaan blokir atas rekening milikGayus saksi mendapat perintah dari Kombes Eko Budi Sampurno.

Dalam diskusi tersebut dikatakan bahwa uang sisa yang tidak disitaatau dibuka blokir dalam sidangpun pasti tidak dapat dibuktikan sebagai uangyang terkait dengan tindak pidana, karena itu dalam berkas perkara yangdijadikan barang bukti hanya sejumlah uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh limajuta Rupiah) dan Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) ;Bahwa ketika blokir tersebut dibuka seingat seingat saksi perkaranya sudahP.21;Bahwa setahu saksi surat pembukaan blokir atas rekening Gayus

Tambunan yang ada di PaninBank dan BCA yang tadinya oleh Penyidik telah di blokir kurang lebih Rp.28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar Rupiah) dibuka dan hanya disisakansebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), sesuai petunjuk Jaksa Syrus Sinagadan Jaksa Fadil ;Bahwa setelah pembukaan blokir tersebut Gayus HP.

sesuai kontrak ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakansaksi ikut menandatangani surat pembukaan blokir 50%.2.

Bahwa pada tanggal 24 januari 2011, Terdakwa membuat suratrekomendasi buka blokir sebesar 20% atau sebesar Rp.462.800.0000 (Empat ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) gunapembayaran uang muka kepada PT MBK berdasarkan Suratpermohonan Pencairan Dana Uang Muka 20% dari Obeth DDasmasela Direktur PT MBK Nomor: 01/PT.MBK/1/2011 tanggal 21januari 2011. Surat Rekomendasi Buka Blokir 20% tersebutditandatangani pula oleh Kepala Dinas Pertanian Maluku Saksi Ir.Rudolf E.

Latuheru selaku Kepala Dinas juga mengakutidak tahu) menahu dengan adanya pembukaan blokir danpencairan dana 50% tersebut, meskipun di dalam suratrekomendasi buka blokir dari PPK Ir Lambert Hehuat yang ditujukankepada Bank Maluku Cabang Tual nomor 900/334/III/03/2011tanggal 22 Maret 2011 tersebut tertera tandatangannya.

Surat Rekomendasi Buka Blokir 20% tersebutditandatangani pula oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Saksi Ir.Rudolf E.

Bahwa pada tanggal 24 januari 2011, Terdakwa membuat suratrekomendasi buka blokir sebesar 20% atau sebesar Rp.462.800.000 (Empat ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) gunapembayaran uang muka kepada PT MBK berdasarkan Suratpermohonan Pencairan Dana Uang Muka 20% dari Obeth DDasmasela Direktur PT MBK Nomor: 01/PT.MBK/1/2011 tanggal 21januari 2011. Surat Rekomendasi Buka Blokir 20% tersebutditandatangani pula oleh Kepala Dinas Pertanian Maluku Saksi Ir.Rudolf E.