Ditemukan 105 data
76 — 38
TPK/2016/PN.Mdn dinomori dan dibuat tanggalnya sekaligus dengan SP2D kemudiandiserahkan kepada Pengelola khusus SKPD Dinas Pendidikan ditelitiapakah dana ada atau apakah dana mencukupi atau tidak mencukupikalau dananya ada atau sudah tersedia maka berkas tersebut diteruskankepada Petugas Kegiatan maka Petugas Kegiatan tersebut mengentri dataSPM dalam sistem estibilitas yang terkonect ke Bank SUMUT kemudiansetelah dientri dan dicetak SP2Dnya lalu melihat SPM apakah sudah benarkemudian diserahkan ke
PERRY RITONGA,SH
Terdakwa:
1.Ir. SJAFRI MUCHTAR bin MUCHTAR NOER Pgl. PAK EPI
2.ARIS WIBOWO,ST Bin SOETIRMAN PAG ARIS
112 — 53
., (tiga ratusempat puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratusempat puluh empat rupiah) pada tanggal 23 Desember 2013.5) Pembayaran 5 % (pemeliharaan) sebesar Rp.80.004.450, (delapan puluhjuta empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Desember 2013;bahwa Sepanjang anggaran tersedia dalam SKPD dapat dibayarkan;bahwa Tergantung SPMnya dan anggarannya tersedia;bahwa karena itu sistim akhir tahun itu ada 100 SKPD yang mendesak, terkaitkasus ini kemungkinan dientri duluan
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
190 — 138
khusus T.A. 2019ke BAPEDA untuk ditetapkan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)T.A. 2019, kemudian dari RKPD kemudian disusun Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) untuk diajukan kepadaDPRD, setelan pembahasan dan Penetapan KUA dan PPAS oleh DPRD danKepala Daeran maka berdasarkan pagu yang ditetapbkan KUA dan PPAS DLHPkemudian menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD kemudian dimasukan PejabatPengelola Keuangan Daerah melalui Bidang Anggaran setelah dientri
pada AplikasiSimda Kota Ambon dientri dalam bentuk Rancangan APBD untuk kemudian dibahasoleh DPRD dan Team Anggaran Pemerintah Daerah Kota Ambon beserta seluruhSKPD, dari hasil pembahasan kemudian hasil Rancangan APBD yang telah dibahasharus dievaluasi oleh Gubernur Maluku baru kemudian dikeluarkan KeputusanGubunemur Maluku tentang Hasil Evaluasi Rancangan APBD Kota Ambon TahunAnggaran 2019 yang menjadi dasar penetapan APBD Kota 2019 dan DokumenPelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
190 — 493
Persampahan khusus T.A.2019 ke BAPEDA untuk ditetapkan sebagai Rencana Kerja Pemerintan Daerah(RKPD) T.A. 2019, kemudian dari RKPD kemudian disusun Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) untukdiajukan kepada DPRD, setelan pembahasan dan Penetapan KUA dan PPASolen DPRD dan Kepala Daerah maka berdasarkan pagu yang ditetapbkan KUAdan PPAS DLHP kemudian menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPDkemudian dimasukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui BidangAnggaran setelah dientri
pada Aplikasi Simda Kota Ambon dientri dalam bentukRancangan APBD untuk kemudian dibahas olen DPRD dan Team AnggaranPemerintah Daerah Kota Ambon beserta seluruh SKPD, dari hasil pembahasankemudian hasil Rancangan APBD yang telah dibahas harus dievaluasi olehGubernur Maluku baru kemudian dikeluarkan Keputusan Gubunemur Malukutentang Hasil Evaluasi Rancangan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2019yang menjadi dasar penetapan APBD Kota 2019 dan Dokumen PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar
194 — 55
Perangkat Daerah,kemudian dibahas di Badan Perencana Pembangunan bersama TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD), selanjutnya RKPD dibahas dan hasilnya berupa dokumenkebijakan umum Anggaran (KUA) dan plafon pagu Anggaran Sementara(PPAS), berikut PPAS di bahas dengan DPRD serta di buatkan DokumenKesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang PPAS, kemudianPPAS di distribusikan ke SKPD untuk dibuatkan RKA (Rencana Kerja danAnggaran), selanjutnya RKA dientri