Sembilan Mathbaah Utama CV, Mei 2021, halaman 210211 yangselanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang pada pokoknyamengatakan bahwa jika dicermati tidak semua ketentuanketentuan yang adadalam peraturan perundangundangan yang menjadi sumber hukum keluarga,termasuk Kompilasi Hukum Islam, yang masih relevan dengan isu Hak AsasiManusia, kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Hukum Keluarga yang ideal adalah hukum keluargayang memperhatikan aspekaspek penegakan HAM, kesetaraan gender danperlindungan anak;Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 6 PeraturanMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili PerkaraPerempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim dalam mengadili perkaraperempuan berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kesetaraangender dalam peraturan perundangundangan, melakukan penafsiran peraturanperundangundangan yang

dapat menjamin kesetaraan gender dan menggallinilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjaminkesetaraan gender, perlindungan yang setara dan nondiskriminasi;Menimbang, bahwa dalam cerai talak atau perceraian yang diajukan suami,Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bilamana perkawinanputus karena talak, maka bekas suami wajidb memberikan mutah dan nafkahiddah.

Oleh karena itu, terhadap Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam harusditafsirkan juga berlaku bagi cerai gugat guna menjamin kesetaraan gender,perlindungan yang setara dan nondiskriminasi;Menimbang, bahwa demikian juga ketentuan Pasal 41 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang NomorHal. 21 dari 28 Hal.

perempuan yang sama dengankaum lakilaki sebagai subjek hukum (natuurlijik persoon) dan membentukhukum Islam yang lebih emansipatoris terhadap kepentingan kaum perempuan.Pendekatan feminis ini sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung(Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan dengan Hukum yang berbunyi Hakim mengadili perkaraperempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas penghargaan atasharkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender

Konteks sosialmasyarakat Belitung yang patriarki tentu memberikan efek domino terhadapperkembangan hukum yang bias gender sehingga relasi gender antara kaumlakilaki dengan kaum perempuan masih jauh dari harapan.

Pada hakikatnya,hukum yang bias gender dapat merugikan kaum perempuan yang akanberujung terjadinya diskriminasi sosial, eksploitasi sexual, dan maskulinisasimoral;Menimbang, bahwa di dalam struktur masyarakat Belitung yang patriarki,pasangan yang dirugikan pasca terjadinya perceraian adalah pihak penggugat.Menurut majelis hakim beberapa kerugian yang dialami Penggugat pascaperceraian yaitu pertama, stigma negatif masyarakat terhadap status jandayang disandang Penggugat.

Hal ini menunjukan pihak Tergugat tidak memiliki itikad baik terhadapPenggugat oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bagian untuk Penggugat60 persen untuk memberikan kepastian hukum bahwa relasi gender antarasuami dan isteri adalah sama di dalam keluarga sebagaimana diatur dalamPasal 26 Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik yangberbunyi Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhakatas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

But this would bea strange choice in most general contexts.http ://www.wikihow.com/Tell the DifferenceBetweenBulls,Cows,Steersand HeifersCow : a mature female bovine that has given birth to at least one or two calves.Colloquially, the term "cow' is also in reference to the Bos primigenius species ofdomestic cattle, regardless of age, gender, breed or type.

In the Biblical times, an oxwas a general term used, just like wth the term "cows," to a domesticated bovineregardless of age, gender, breed, type, or draft purposes.Calf (plural: Calves): an immature bovine (male and female) that is reliant on milkfrom its dam or from a bottle in order to survive and grow.

As a result, these type of freemartins tend to develop secondary malesexual characteristics (muscular crest over neck, wide forehead, etc.) upon reachingpuberty.Cattle: general plural term for more than one bovineCattlebeast/bovine/animal: a singular term for a bovine whose gender cannot bedetermined, particularly when viewed at a distance.

Most people like to call a bovineof unknown (or "unknown") gender as a "cow," simply because it is a much morewellknown and popular term to use than "bovine" or "cattlebeast." This, however, isoften not the case around experienced cattlemen and cattlewomen or "ranchers" (assome like to call them) who never use the term "cow' when referring to a bovine thatis anything but a cow. "Animal," "critter," "creature," or any other term, coarse or not,are most often used over the colloquial word "cow."

So gender can be said as the primarydifference between an ox and a cow.A cowis raised as a livestock for its meat. It is also a dairy animal which is a sourceof milk and other dairy products like butter and cheese. Meanwhile, the ox is a draftanimal. It is used to pull carts, plows, and sleds. It can also be used as a beast ofburden for powering traditional agricultural machines like grain grinders or irrigationpumps.Most often than not, an ox is more intelligent than a cow.

Salinan PUTUSANNomor: 416/Pdt.G/2014/PABks.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihakpihakantara:PARAMITHA AYUNINGTYAS binti MARSUM, umur 23 Tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di SinarPondok Benda Komplek Angakatan Laut Kemang IFI Graha Jalan Gender INomor 240 Rt 005 Rw

tanggal 10April 2010, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih KotaBekasi sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor421/63/1V/2010 tanggal 12 April 2010 ;2Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman diAsrama Brimob Cipinang Atas RT 04 Rw 05 Kelurahan Cipinang, KecamatanPulogadung, Jakarta Timur dan selanjutnya sebelum berpisah Penggugatmemutuskan tinggal dirumah orang tua di Sinar Pondok Benda Komplek AngkatanLaut Kemang IFI Graha Jalan Gender

Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernamaXxXxXXyang beralamat di Gender, Walitelon Utara, KecamatanTemanggung, Kabupaten Temanggung;6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknyapada bulan April tahun 2007 Tergugat pergi dari rumah dan pulang kerumahHal. 2 dari 10 Hal. Put.

No. 1492/Pdt.G/2018/PA.TmgOrangtuanya sendiri serta sejak itu Penggugat dan Tergugat telah hidupberpisah selama 10 tahun 8 bulan, dan setelah pergi Tergugat menikah siridengan XXXXdan tinggal bersama di Gender, Walitelon Utara, KecamatanTemanggung, Kabupaten Temanggung sampai saat ini;7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah tersebut,Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan membiarkan sertatidak memperdulikan kepada Penggugat;8.

Pdt.G/2020/PA.SdwHalaman 16 dari 20 halamanMenimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengaturmengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izincerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuantersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya.Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akanmenyiratkan makna adanya bias gender

Bias gender inimaksudnya, Pemohon merupakan lakilaki yang selalu dipersepsikan sebagaimakhluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknyauntuk melaksanakan sidang ikrar talak.

Oleh karena itu,ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak yang telah berkekuatan hukumtetap harus ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan subjek perkara, agartidak terjadi bias gender dengan memberikan kemudahan bagi Termohon tentunyatetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah AgungNomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hakhakperempuan

Colloquially 0102.29.10SapiJantan 0102.29 Lainlain(bukanbibit) 0Lailai(s the term "cow" is also in reference to the Bos primigenius species of domestic cattle, regardlessof age, gender, breed or type.

In the Biblical times, an ox was a general term used, just like with theterm "cows," to a domesticated bovine regardless of age, gender, breed, type, or draft purposes.Cattle: general plural term for more than one bovineb) http://www.differencebetween.net/science/nature/differencebetweenoxandcow/Ox vs CowA cow and an ox are members of the Bovinae subfamily. In terms of physiology, cows andoxen do not have significant differences.

So gender can be said as the primary difference between anox and a cow.A cow is raised as a livestock for its meat. It is also a dairy animal which is a source of milkand other dairy products like butter and cheese. Meanwhile, the ox is a draft animal. It isused to pull carts, plows, and sleds. It can also be used as a beast of burden for poweringtraditional agricultural machines like grain grinders or irrigation pumps.Most often than not, an ox is more intelligent than a cow.

,Advokat anggota Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan TerhadapPerempuan dan anak Anak berbasis Gender HARAPAN (Hapus KekerasanTerhadap Perempuan dan Anak) Kabupaten Purbalingga sekretariatan BKBPPKabupaten Purbalingga alamat Purbalingga Jawa Tengah berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 10 Juni 2010, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;ose eee BERLAWANAN DENGANTERGUGAT, umur 40 tahun (lahir di Purbalingga, 10 Maret 1970), beragamaIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal

Tergugat bahkan hingga mengeluakan pisau dan mengancam akan membunuhPenggugat, kemudian ketika terjadi pertengkaran pada tanggal 23 Maret 2010 Tergugatmemukul, mencekik dan menendang Penggugat, setelah itu lalu Tergugat pergi danpulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang ;5 Bahwa dikarenakan kondisi Penggugat yang secara sosial dan ekonimi tidak mampu makaatas kejadian tersebut, Penggugat mengadukannya kepada Tim Pelayanan TerpaduPenanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender

Mempertimbangkankesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundangHal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjwundangan dan hukum tidak tertulis, b. Melakukan penafsiran peraturanperundangundangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjaminkesetaraan gender, c.

Menggali nilainilai hukum, kearifan lokal dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender,perlindungan yang setara dan non diskriminasi.Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakimmemandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalamalQuran Surat alBagarah ayat 241 yang mempunyai nilainilai normatifmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku, yang berbunyi:vlillasils Gis. ztall Ls ole oasisArtinya: Dan bagi perempuanperempuan yang

NihayatulMukharomah, SH, keduanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Legal Resources CenterUntuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRCKJHAM)beralamat di Jalan Kauman Raya No. 16, Kelurahan Palebon,Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dengan domisili elektronik(email) : evarisan@yahoo.com;Selanjutnya disebut sebagai ;PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI; MELAWAN:Paul Jan J. Sevens.

, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untukmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan tersebut diataspenjatuhan pidana terhadap perempuan berhadapan dengan hukum Majelis Hakimberpendapat sebagai berikut : bahwa berdasarkan Pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017, yang menyatakanbahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum:a. mempertimbangkan kesetaraan gender

dan stereotip gender dalam peraturanperundangundangan dan hukum tidak tertulis;b. melakukan penafsiran peraturan perundangundangan dan/atau hukum tidaktertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;c. menggali nilainilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dannon diskriminasi;d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjianperjanjianinternasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi; bahwa

oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yangdidakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentangkemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpamemisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkunganpekerjaannya dan dari keluarganya; bahwa oleh karena menurut Majelis hakim perbuatan terdakwa telah terbukti danTerdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya,maka dengan mempertimbangkan berdasarkan kesetaraan gender

meskipun harus tetap di bawah bimbingan dan bantuanorang tua kedua anak tersebut, sehubungan dengan itu Hakim berpendapat,dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI(Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin bahwa hakim dalam mengadili perkara ini harus mendasarkankepada kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak,penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabatmanusia, non diskriminasi, kesetaraan gender

Sembilan Mathbaah Utama CV, Mei 2021, halaman 210211 yangselanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang pada pokoknyamenyerukan pembaruan hukum keluarga, misalnya mengenai hakhak istri dananak ketika terjadinya perceraian, dengan memperhatikan aspekaspekpenegakan Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender dan perlindungan anak;Menimbang, bahwa selaras dengan itu, menurut ketentuan Pasal 6Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman MengadiliPerkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

, Majelis Hakim dalam mengadiliperkara perempuan berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkankesetaraan gender dalam peraturan perundangundangan, melakukan penafsiranperaturan perundangundangan yang dapat menjamin kesetaraan gender danmenggali nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat gunamenjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan nondiskriminasi;Menimbang, bahwa dalam cerai talak atau perceraian yang diajukan suami,Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa

Oleh karena itu, terhadap Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam harusditafsirkan juga berlaku bagi cerai gugat guna menjamin kesetaraan gender,perlindungan yang setara dan nondiskriminasi;Menimbang, bahwa demikian juga ketentuan Pasal 41 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 yang berbunyi, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekassuami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatukewajiban bagi bekas istri. harus ditafsirkan bahwa

Mahkamah Agung juga telahmenerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan DenganHukum yang intinya mewujudkan keadilan berperspektif gender danmelarang diskriminasi gender.

Mohon dipertimbangkan Analisa Gender denganmengeliminasi/menghapuskan sterotype gender yang seolaholahmemandangsetiap perempuan = memiliki kemampuan dankesanggupan untuk memelihara anak, sebaliknya seolaholah lakilakitidak memiliki kemampuan tersebut, hal tersebut seharusnyadipertimbangkan dengan analisa gender untuk mendudukan posisi dankepentingan anak, sensifitas Gender pegangan utama majelis hakimadalah bagiamana memberi perlindungan dan kebijakan bagi anak.6.

Termohon Banding menilai PemohonBanding lupa bahwa yang harus dilindungi bukan hanya perempuan tapiseluruh warga Negara, karena hukum berlaku tidak bias gender.

DKIDengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama dibawah hukumtanpa membedakan ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama,difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi atau bias.Perihal penilaian Pemohon Banding, bahwa terdakwa tidak mengakuikesalahannya dan tidak menyesali. Bahwa Pemohon Banding/JaksaPenuntut Umum dalam hal ini telah menutupi fakta persidangan dan hanyabernapsu menjerat Termohon Banding / Terdakwa dengan pidana seberatberatnya.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas kurang lebih 72 m², Serifikat Hak Milik Nomor 5562, atas nama Penggugat dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Perum Pondok Benda, Jalan Gender Raya No. 216, Blok A13, RT. 005, RW. 007, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Muhsin/Richard Agus Pratama (nomor 217);
2. Sebelah

Timur berbatasan dengan rumah Sunoto (nomor 231);

professional dengan mendatangi Psikiater.Hasil Konsultasi tersebut termuat dalam SURAT KETERANGAN DOKTER P.3dengan diagnosis Harry Benyamin Sindrom Female to Male saat ini dalam fasesintonik dan sudah melakukan konsultasi dengan dokter psikiatri sejak Oktober2015;Bahwa berdasarkan surat keterangan dan hasil konsultasi tersebut, Pemohontelah menjalani serangkaian operasi Sesuai prosedur untuk penyesuaian fisiksebagai bagian dari penyelarasan, karena secara medis dapat disimpulkanbahwa sesungguhnya Identias Gender

Pemohon adalah seorang laki laki, hal iniHalaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 549/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim12.13.14.15.bukanlah hal baru dalam literature modern kedokteran jiwa dengan dikenalnyasebuah istilan Harry Benyamin Sindrom atau Gender dysphoria yaitu suatukondisi intersex, di mana jenis kelamin yang diindikasikan oleh fenotip dangenotip ternyata berlawanan dengan morfologi seks otak;Dalam tahapan penyesuaian bentuk tubuh tersebut, berdasarkan rujukan daripsikiatri pemohon telah melakukan HRT (

meskipun harus tetap di bawah bimbingan dan bantuanorang tua kedua anak tersebut, sehubungan dengan itu Hakim berpendapat,dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI(Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin bahwa hakim dalam mengadili perkara ini harus mendasarkankepada kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak,penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabatmanusia, non diskriminasi, kesetaraan gender

menjatuhkanputusansebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:TRISMIYATI binti MUHLASIN, lahir di Magelang pada tanggal 11 Apriltahun 1970, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Buruh, tempat tinggal di DusunKebonsari Rt.02/Rw.3 Desa CitrosonoKecamatan Grabag Kabupaten Magelang,selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";melawanSATIYONO bin REJO PAWIRO, lahir di Kabupaten Semarang padatanggal 7 April tahun 1970, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaanWiraswasta(Bengkel), tempat tinggal dilDusun Gender

Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama diRumah di Kab.Semarang, di Dusun Gender Desa Kradenan KecamatanKaliwungu selama 5 Bulan, Kemudian pada Januari 2016 Penggugatpulang kerumahnya, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisahtempat tinggal sampai dengan sekarang;4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukanhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dukhul) namun belumdikaruniai anak;5.