Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.92/MenIhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setien/Kum.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;Bahwa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati menurutpasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnyaadalah unsurunsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alamnabati (tumbuhan) dan sumber alam hewani

hayatimenurut pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati DanEkosistemnya adalah sistem hubungan timbal balik antara unsuralam baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung danpengaruh mempengaruhi;Bahwa yang dimaksud dengan satwa menurut pasal 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya adalah semua jenisHalaman 8 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Sptsumber daya alam hewani

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) bergerak dibidang Industri Minyak Kasar (MinyakMakan) dari Nabati dan Hewani dengan KLU 15141. Kegiatanusaha dilaksanakan di Desa Riam Durian, Kota waringin lama;b.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) bergerak dibidang Industri Minyak Kasar (MinyakMakan) dari Nabati dan Hewani dengan KLU 15141.Kegiatan usaha dilaksanakan di Desa Riam Durian, Kotawaringin lama;Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 1721/B/PK/PJK/201712.3.12.4.12.5.b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) terdaftar di KPP PangkalanBun dengan Klasifikasiusaha 01262 Perkebunan Buah Kelapa Sawit;c.

strategis yang atasPenyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumendokumen yang disampaikan Terbanding danPemohon Banding, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama KetapangNo PEM437/WPJ.13/KP.0303/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) adalahIndustri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani

kegiatannya meliputi menyiapkan,melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasikegiatan pengendalian ekosistem hutan, selain itu ahli jugamenangani peredaran tumbuhan dan satwa liar pada BadanKonservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku.Bahwa berdasarkan UdangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yangdimaksud dengan :Sumber daya lama hayati adalah unsurunsur hayati di alam yangterdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber dayaalam hewani

(Satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yanghidup di darat maupun di air.Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, dan/atau di air, dan/atau di udara.Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/ataudipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN TulSatwa liar adalah semua binatang yang hidup

RITONGA, menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Balai Konservasi Sumber DayaAlam Sumbar dengan jabatan sebagai fungsional pengendaliekosistem hutan di propinsi Sumbar dan bertanggung jawab dalampenglolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya (flora danfauna) ;Bahwa yang dimaksud dengan satwa adalah semua jenis sumberdaya alam hewani yang hidup di darat dan atau di air dan atau udarasebagai mana diatur dalam pasal 1 angka 5 UU No.5 tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya

Perkawinan sesama jenis sematamata untuk menyalurkan kepuasannafsu hewani.

Tergugat menikahi Penggugat hanya untuk tujuan yang satu saja yaitu hanyauntuk kebutuhan bahin semata, yang selainnya Tergugat tidak pemah mau mengambilalih tanggung jawab, dan kalau hanya itu yang dimaunya Tergugat, berarti Tergugattelah salah memilih pasangan, sebab Penggugat adalah makhluk Tuhan yang disebuthal 3 dari 10 put.no.852/Pdt.G/2015/PA.JBdengan kata "manusia yang telah diciptakan dengan sempuma, punya akal dan pikiranada rasa malu dan perasaan serta diberikan sedikit nafsu, bukan makhluk hewani

pasaltersebut dianggab telah terpenuhi pula.Pengertian dilarang yaitu setiap orang tidak diperbolehkan melakukan suatuperbuatan/ tindakan yang antara lain melakukan penangkapan dan memperniagakanhasil tangkapan berupa suatu satwa/ binatang dalam keadaan hidup.Pengertian menangkap adalah tindakan seseorang yang dengan cara tertentusehingga satwa yang sebelumnya berada dialam liar menjadi berada dalampenguasaan pelaku yakni dengan cara ditangkap.Pengertian satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani

masingmasing 4 (empat) meter;e 1 (satu) buah parang;e 11 (sebelas) kilogram daging banteng (Bos Javanicus);Ditentukan statusnya sebagaimana amar Putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu. dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;e Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalammelestarikan Sumber Daya Alam Hewani

BKSDA.KALBAR/PEG/01/219, tanggal 10 Januari 2019; Bahwa Ahli memiliki Kualifikasi keahlian dibidang konservasi Sumber dayaalam dalam hal perkara setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan mati; Bahwa Ahli bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam KalimantanBarat sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pertama (PEH); Bahwa yang dimaksud dengan Satwa yang dilindungi Undangundangadalah semua jenis sumber daya alam hewani

Unsur Karena kelalaiannya melakukan pelanggaran menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan Satwa yangdilindungi dalam keadaan matiMenimbang, bahwa yang dimaksud satwa yang dilindungi Undangundang adalah semua jJenis Sumber daya alam hewani yang hidup di daratdan/atau di air dan/atau di udara yang keberadaan populasinya jarang dandalam bahaya kepunahan yang = mengakibatkan terganggunyakeseimbangan ekosistem dan menimbulkan efek ekologis yang bersifatberantai sehingga pemerintan

Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang penjatuhanberat ringannya pidana Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikipertimbangan Majelis Tingkat pertama yang menyatakan bahwa keterwujudan delikoleh perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, yaitu dengan caracara sebagaimanadipertimbangkan dalam pertimbanganpertimbangan unsur di muka, secarasubstansial jelas menunjukkan sebuah bentuk perbuatan atau perilaku hewani yangsangat bertentangan dengan nilainilai kemanusiaan, perbuatan

pola hubungan yang sehat, tidak terkecuali dalam hal hubungan seksualsebagai suamiisteri antara Terdakwa dengan isterinya, yang secara inherenseharusnya menjadi benteng perilaku Terdakwa di lingkungan sekitarnya, makadengan justru telah diwujudkannya delik pencabulan oleh Terdakwa, yang notabenedilakukan terhadap anak yang masih kecil, yang berumur 4 (empat) tahun tersebut,tidak ada kata lain yang lebih tepat untuk menggambarkan laku perbuatan Terdakwatersebut selain katakata perilaku/perbuatan hewani

ditunjuksebagai AHLI berkaitan dengan Peredaran Illegal Satwa yang dilindungji; Bahwa Ahli bekerja di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya AlamKalimantan Barat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan(PEH) sejak tahun2000 dan tahun 2015 menduduki jabatan Penganalisis Data Perlindungandan Pengawetan Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan pada tahun 2017kembali menduduki jabatan sebagai pengendali Ekosistem Hutan (PEH); Bahwa yang dimaksud dengan Satwa yang dilindungi Undangundangadalah semua jenis sumber daya alam hewani

Unsur Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan,menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yangdillindungi;Menimbang, bahwa yang dimaksud satwa yang dilindungiUndangundang adalah semua jenis sumber daya alam hewani yanghidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang keberadaanpopulasinya jarang dan dalam bahaya kepunahan = yangmengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem danHalaman 21 dari 27 Putusan Nomor 201/Pid.BLH/2018/PN Sbsmenimbulkan efek ekologis yang bersifat berantai

/2013/Polres , tanggal 11 November2013 perihal Permintaan Ahli, serta Surat Perintah Tugas dari Kepala BalaiKSDA Sumatera Barat Nomor : 885/BKSDA Sumbar1/2013, tanggal 14November 2013, tentang Penunjukan saksi ahli Pengendali Ekosistem Hutan,serta karena Jabatan dan disiplin ilmu yang ahli miliki sesuai dengan SuratKeputusan Nomor : SK.595/MenhutII/Peg2 /2012 tanggal 15 Maret 2012tentang Pengangkatan pertama pada jabatan Pengendali Ekosistem Hutan;bahwa satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani

Putusan Nomor :141/Pid.B/2013/PN.KBRMenimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kata memperniagakanmenurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu diartikan sebagai memperdagangkan;memperjualbelikan;Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan satwa dalam Pasal 1angka 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan/atau di air,Menimbang, bahwa yang merupakan jenisjenis satwa yang dilindung

Yusmasih hidup dan berada ditanah, maka oleh Terdakwa II Afrizal Pgl Jal unggas/burungenggang tersebut di sembelih pada bagian leher, sehingga dengan demikian majelis hakimberkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I Yusri Pgl Yus dan Terdakwa II Afrizal PglJal tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja membunuh unggas/burung enggangtersebut;Menimbang, bahwa unggas/burung enggang yang ditembak dan disembelih olehTerdakwa I Yusri Pg Yus dan Terdakwa II Afrizal Pgl Jal sampai mati merupakansumber daya alam hewani

berupa pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya danperbuatan yang dimaksud disini adalah berupa menangkap, melukai,membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut danmemperniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;Menimbang, bahwa adapun perbuatan yang dimaksud dalam unsurini sifatnya adalah alternatif yang apabila salah satu perbuatan terpenuhimaka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa adalah semuajenis Sumber daya alam hewani

Menimbang, bahwa ahli BAMBANG DAHAT W, telah dipanggil secara patut untuk memberikan keterangan berdasarkan keahliannya di persidangan tidak dapat hadir, maka atas persetujuan terdakwa maka keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :-Bahwa ahli adalah pegawai negeri sipil tyang bertugas sebagai staf wilayah konservasi II Sintang ;-Bahwa Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur unsur hayatidialam yang terdiri dari sumber daya alam nabati dan hewani

diatas, terdakwamembenarkan dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa ahli BAMBANG DAHAT W, telah dipanggil secara patutuntuk memberikan keterangan berdasarkan keahliannya di persidangan tidak dapathadir, maka atas persetujuan terdakwa maka keterangannya dibacakan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa ahli adalah pegawai negeri sipil tyang bertugas sebagai staf wilayahkonservasi II Sintang ;Bahwa Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur unsur hayati dialam yang terdiri darisumber daya alam nabati dan hewani

Bin DIMIN ANDRIYANTOBahwa Ahli adalah PNS pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam JawaTengah Wilayah, Seksi Wilayah II Pemalang Resor Konservasi WilayahCilacap dengan jabatan Pengendali ekosistem Hutan.Bahwa Ahli telah mengikuti Diklat Knusus yaitu Diklat Dasardasar KonservasiSumber Daya Alam, Diklat Pengendali Ekosistem WHutan Tingkat Ahli,Pelatinan Konservasi Kehidupan Liar di China, Diklat PemberdayaanMasyarakat.Bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan / atau

. 7 tahun 1996 tentang Pangan, berbunyi sebagai berikut : Setiap orang dilarang mengedarkan :a.pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapatmerugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia ;b.pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batasmaksimal yang ditetapkan ;c.pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalamkegiatan atau proses produksi pangan ;d.pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, ataumengandung bahan nabati atau hewani

Kapuk, dengan Peruntukannya untuk Peternakan babi.Kejanggalan/Cacat hukumnya : Bahwa sangat aneh dan tidak benar terbit kaveling di atas tanah milikPenggugat, karena sejak Tahun 1961 atau sejak dibeli sampai sekarangdikuasai, dihuni, belum pernah dibebaskan oleh siapapun kecuali over alihkepada orangtua Penggugat, bagaimana mungkin Kepala Dinas Peternakandan Hewani DKI, menerbitkan kaveling untuk Peternakan Babi, diatas tanahtersebut tanpa lebih dahulu dibebaskan padahal menurut Tata Kota jakartaBarat

kaveling untuk Peternakan Babi, diatas tanah tersebuttanpa lebih dahulu dibebaskan padahal menurut Tata Kota Jakarta Barat lokasitanah milik Penggugat peruntukannya untuk Karya Umum Taman (KUT), jadilokasi kaveling atas nama Soekesi bukan ditanah milik Penggugat atau tidak diJalan Kapuk sawah No.51, Rt.003/10, Kelurahan kapuk, Kecamatan CengkarengJakarta Barat.. karena PENGGUGAT telah menyatakan demikian, dan untukmembuktikan kebenaran dalil PENGGUGAT tersebut, seharusnya Kepala DinasPeternakan dan Hewani

Bahwa Kepala Dinas Peternakan dan Hewani DKI juga tidak ditarik sebagai pihakdalam perkara ini;3.

Bahwa Sumber Daya Alam Hayati adalah unsurunsur hayati dialam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumberdaya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem; Bahwa Berdasarkan isi dari lampiran Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa diIndonesia terdapat 236 Jenis Satwa dan 58 Jenis tumbuhan yangdilindungi UndangUndang; Bahwa Yang dimaksud dengan bagianbagian lain satwa yangdilindungi

DOMINGGUS ARA alias DOMI selaku SekretarisDinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur selaku ketua tim penyusun juknis,selaku koordinator pelaksana CP/CL dan distribusi serta selaku ketua timselector bersamasama dengan saksi FRANSIS ISRAEL ISLIKO, S.Pt selakukasi pakan ternak bidang produksi dinas peternakan Kabupaten Sumba timurselaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada program pencapaianswasembada daging sapi dan penyediaan pakan hewani yang aman sehat, utuhdan halal kegiatan pembibitan ternak sapi

No. 2724 K/PID.SUS/2016selaku pejabat pembuat komitmen ( PPK ) pada program pencapaianswasembada daging sapi dan penyediaan pakan hewani yang aman sehat, utuhdan halal kegiatan pembibitan ternak sapi potong pada dinas peternakanKabupaten sumba Timur T.A 2012 berdasarkan SK kementrian pertanian nomor: 654 / Ktps / OT.160 / 2 / 2012, tanggal 24 Februari 2012, tentang penetapanPPK dana tugas pembantuan pada SKPD Dinas / badan / kantor yangmembidangi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan Kabupaten