perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat(1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di

dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanpenggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,10maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat(1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut Kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 Rbg maka gugatanperceraian Penggugat dapat dikabulkaftdengan verstek;Menimbang, bahwa berdasatkaimpertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan dengan mengingat keteNuan Basal 119 ayat ( 2 ) huruf c KompilasiHukum Islam maka gugatan percefaian Penggugat dapat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;Menimbang,

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; begituhalnya terhadap biaya melahirkan Termohon agar Pemohon bersedia memberikanbiaya sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebutPemohon tidak bersedia memberikan, maka Termohon tidak menuntutnya lagi;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, terhadapkewajiban suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketenuan

Termohon, makaberdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, sedangkan Termohon telah pergtanpa izin meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturutturut, makaberdasarkan ketenuan

Menetapkan biaya perkara menurut ketenuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditentukanPemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohontidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukanmeskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapdi pesidangan sebagaimana Berita Acara panggilan panggilan nomor5093/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 19 Januari 2018 dan tanggal 05 Maret 2018yang dibacakan dalam persidangan dan ketidak

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhioleh suami yang menceraikan isterinya dengantalak raji dan lagi pula oleh karenatidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnyaapabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sesuaidengan ketenuan

Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu sesuai yang telah diperjanjikan;

Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan dengan alasan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 point (c) dan (d) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak para Penggugat yaitu uang pesangon, 2 (dua) kali ketenuan

mampu menurut kKemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat(1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanpenggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

tahun 2006, dan perubahankedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makaperkara aquo merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Penggugatmaupun Tergugat sebagai pihak telah memiliki legal standing (kedudukan hukum), baiksebagai pihak Penggugat maupun sebagai pihak Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidakmenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggilsecara resmi dan patut sesuai ketenuan

dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

Panitera diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusanyang telah berkekuatan humum tetap kepada Pegawai Pencaatat Nikah KUAKecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan ditempat masingmasingPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdalam penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 angka 9 masuk katagorigugatan cerai, maka berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuuntuk itu, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:;Mengingat segala ketenuan

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat(1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanpenggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan