Ditemukan 4022963 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 12-03-2009 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 485/PDT.G/2008/PN.SBY
Tanggal 12 Maret 2009 — DRS. AGUS SUJOKO DAN GOENADI, SH.MH,MBA, Msi., VS EKO SURYO SANTJOJO, SH.,BBA.,
47 — 10
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 485/ Pdt. G / 2008 / PN. Sby ; DALAM REKONPENSI : 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima ; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan rekonpensi dalam perkara Nomor : 485/Pdt.G/2008/PN. Sby. ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : 3.
    PUTUSAN No.485/Pdt.G/2008/PN.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdatagugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :DRS. AGUS SUJOKO DAN GOENADI, SH.MH,MBA, Msi.
    Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memanggilpara pihak lalu memeriksa kemudian memutuskan sebagai berikut :1.
    Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus(pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasuskasus tersebut berawal ataumenyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yangbersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidakberwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (NietOntvankelijkverklaard) ; Menimbang, bahwa SEMA No. 11 Tahun 2008tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik menyebutkan :4.
    SEMA No. 11 Tahun 2008 Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan belumberwenang memeriksa dan mengadilli perkara ini, dan oleh karena itueksepsi Tergugat harus dinyatakan di terima ;DALAM POKOK PERKARA : DALAM KONPENSI :Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, makapokok perkara dalam gugatan Penggugat tentang perbuatan melanggarhukum yang dilakukan Tergugat yang membawa kerugian Para Penggugatterkait dengan proses pergantian pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD)Partai Pelopor
    Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya belum berwenang untuk memeriksa danmengadili gugatan rekonpensi dalam perkara Nomor : 485/Pdt.G/2008/PN.Sby. ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIT :3.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 02-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 703/Pdt.P/2019/PN Mdn
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon:
Tiorina
52 — 4
  • Menyatakan pengadilan negeri medan tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon
    membebakan biaya dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 271.000, (dua ratus tujuh pulh satu ribu rupiah)
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Putus : 08-05-2012 — Upload : 31-05-2012
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 35-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012
Tanggal 8 Mei 2012 — MUHAMMAD TEGUH Yonif 200/Raider Ta Bak SMR Ru II Ton IV Kipan B Praka/31020498000980
46 — 13
  • Memerintahkan Pengadilan Militer I-04 Palembang, untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara Terdakwa tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Membebaskan Terdakwa dari tahanan
    Majelis Hakim Militer Tinggiyang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk mempertimbangkansebagai bandingan dalam perkara Sertu Efriansyah, Nrp. 21040063210783, BaKesdam II/Swj, yang telah terbukti melakukan perbuatan pasal 106 ayat (1) KUHPMdan pasal 103 ayat (1) KUHPM, yang hanya dihukum pidana pokok selama 11(sebelas) bulan, tanpa pidana tambahan pemecatan (periksa : PUT/02K/PM 04/AD /I/2010 tanggal 14 Januari 2009).Berdasarkan halhal tersebut diatas, pembanding / Terdakwa mohon
    Memerintahkan Pengadilan Militer 104 Palembang, untuk memeriksa danmengadili kembali perkara Terdakwa tersebut diatas, sesuai dengan ketentuanHukum Acara yang berlaku.2. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.4.
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 03-10-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN MADIUN Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Mad
Tanggal 16 Oktober 2023 — Pemohon:
R. Rudy Haryanto
22 — 19
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa Permohonan ini.;
    2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 23-09-2013 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 78/PDT.G/2013/PN.Dpk
Tanggal 23 September 2013 — IVONE FELICIA INTAN D.S. also NYI RATU EPON IRMA FELICIA IVONE NATA SASTRANAGARA GELAR INTAN DUANAPAKEN. vs TEDDY SOEMANTRY, SH, dkk,
128 — 91
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;
    PUTUSAN SELA Nomor :78/PDT.G/2013/PN.DpkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama sebelum mengambil putusan akhir, telah menjatuhkan putusan selasebagai berikut, dalam perkara antara :IVONE FELICIA1.INTAN D.S. also NYI RATU EPON IRMA FELICIA IVONE NATASASTRANAGARA GELAR INTAN DUANAPAKEN.Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamt di PerumahanPalem Indah Blok B No. 21 dan 22 RT. 001/RW.014Kelurahan Pondok Kelapa
    KOMPETENSI ABSOLUTPENGADILAN NEGERI DEPOK TIDAK BERWENANGDALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil gugatan Penggugat, kecuali yangdiakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;2. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan Sertifikat Hak dariTergugat tidak sah dan dalam petitum gugatannya memnta kepada Majelis Hakimuntuk menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.733 dan No.734 atas namaTergugat adalah cacat hukum;3.
    Bahwa Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.733/Harjamuktiatas nama Tergugat Sentosa pernah juga diajukan di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung, yang mana Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungmenyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketatersebut dan sekaligus menolak gugatan Pemohon (Tumbur ManaorTampubolon,SH Cs) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimanaPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.83/B/2006/PT.TUN.JKTtanggal 6 Juli 2006
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.47/G.TUN/2005/PTUNBDG tanggal 31 Oktober 2005, yang tidak dilakukan upayahukum lagi;Berdasarkan alasanalasan dan faktafakta hukum tersebut diatas, makaPengadilan Negeri Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara aquo dan karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima;2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)Hal 9 dari 23 Putusan Sela. Nomor: 78/ Pdt.G /2013/PN Dpk1.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo ;3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Depok, pada hari: SENIN, Tanggal 23 SEPTEMBER 2013, terdiri dari: PRIMHARYADI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ET KOERNIATI,SH, MH, dan Dr.
Pengadilan PT GORONTALO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT GORONTALO Nomor 12/PDT/2018/PT.GTO
Tanggal 30 Agustus 2018 — RABIAH PASIH, DKK
97 — 28
  • MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 4 Juni 2018 mengenai Kompetensi Absolut;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dengan Para Terbanding/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memeriksa dan
    TURUNAN RESMIPUTUSANNomor 12/PDT/2018/PT GTODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan megadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara:1. HANGO MUHARAM, perempuan, pekerjaan mengurus RumahTangga, Alamat Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur,Kota Gorontalo;2. JUSNI S.
    Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT GTOMasingmasing Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepadapihak Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 12 Juli 2018.Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)untuk Para Pembanding/Para Penggugat, Terbanding I, Terbanding Il/Tergugat, Tergugat Il dan untuk Terbanding Ill/Tergugat Ill, masingmasing Nomor15/Pdt G/2018/PN Gto tanggal 28 Juni 2018, yang isinya bahwa masingmasingpihak tersebut telah diberi kKesempatan untuk memeriksa
    Dengan demikian permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri GorontaloNomor 15/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 4 Juni 2018 dibatalkan dan Majelis HakimTingkat Banding mengadili perkara sendiri dengan menyatakan PengadilanNegeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini dan diperintahkan kepadaPengadilan Negeri Gorontalo untuk memeriksa, mengadili, memutus materiperkara tersebut, maka Para Terbanding/Tergugat ,
    Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara gugatan Para Pembanding/Para Penggugat denganPara Terbanding/TergugatI, Tergugat Il dan Tergugat Ill;2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut;3.
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Perceraian
Register : 16-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 25-06-2016
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bwi
Tanggal 26 Mei 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
14 — 2
  • Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp 276.000,- (duaratus tujuhpuluh enam ribu rupiah) ;
    PENETAPANNomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bwiqv2RU" sp2RU tUU qT+DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :PENGGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanSwastaTKW, bertempat tinggal di KabupatenBanyuwangi yang dalam hal ini menguasakan kepadaAbd.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 28-01-2010 — Putus : 20-12-2010 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 163/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL.-
Tanggal 20 Desember 2010 —
186 — 119
  • MENGADILI- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut tersebut ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verkllaard) ;- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;MENGADILI- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut
    tersebut ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verkllaard) ;- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;
    Dengan demikian, jelas bahwaPengadilan Negeri di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidakmempunyai kewenangan sama sekali (secara absolut) untuk memeriksa danmengadili perkara a quo9.
    Hal ini semakin jelas membuktikan ketidakberwenangan PengadilanNegeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusandalam perkara a quo ;12 Bahwa karena telah terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenangsecara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan dalamperkara a quo, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolakGugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidakdapat diterima.
    Permohonan Tergugatini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang pada intinya menyatakan bahwaHakim juga berkewajiban untuk terlebih dahulu memeriksa, mempertimbangkandan memutuskan mengenai masalah kewenangan pengadilan sebelum memeriksamasalah lainnya (pokok perkara).
    Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.18memeriksa dan mengadili kewenangan absolut sebelum memeriksa masalahlainnya (pokok perkara) serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :a. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai tidakberwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secaraabsolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;c.
    Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.54Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan PengadilanNegeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara aquo, maka pada bagian Dalam Pokok Perkara, gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkarayang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar putusan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-05-2022 — Putus : 15-06-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 330/PDT/2022/PT DKI
Tanggal 15 Juni 2022 — Pembanding/Penggugat : PT SUDON JASA INVESTAMA Diwakili Oleh : LUKAS RUSHDIAN, S.H.
Terbanding/Tergugat : RINTO NAZLY PUTRA
310 — 93

  • M E N G A D I L I:

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula Penggugat;
    • Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 703/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Januari 2022;

    M E N G A D I L IS E N D I R I :

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
    2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melanjutkan memeriksa dan memutuskan perkara
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama
Register : 03-05-2012 — Putus : 27-06-2012 — Upload : 05-02-2013
Putusan PA KENDARI Nomor 176/Pdt.G/2012/PA.Kdi
Tanggal 27 Juni 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
10 — 9
  • - Menerima eksepsi Termohon ;- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Putus : 02-07-2012 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 10/ Pdt.G / 2012 / PN. JMB
Tanggal 2 Juli 2012 — BALA VENKATESWARA RAO JAMMULA melawan SUGENG PURWANTO
58 — 11
  • - Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; ----------------------------------------------------- Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; ------------------------------------------------------------- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikutdalam perkara antara : BALA VENKATESWARA RAO JAMMULA : lakilaki, Umur 55 tahun,SUGENG PURWANTOPengadilan Negeri tersebut ;agama Hindu, Pekerjaan Station Manager,bertempat tinggal di desa Binor, KecamatanPaiton, Kabupaten Probolinggo, atas nama PTYTL Jawa Timur dalam perkara inimemberikan kuasa kepada 1.
    Bougenville 16a Ngerjo, Pojokrejo, Kesamben,Jombang9 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000, per hari atas keterlambatanmemenuhi isi putusan ini ;10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uit voorbar bij vooradj) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;Menghukum 11 Menghukum Tergugat membayar biaya perkaraApabila Pengadilan Negeri Jombang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini berpendapat lain
    inl ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada intinya mempermasalah halhalsebagai berikut : 1 Tentang Kewenangan mengadili ( Kompetensi Absolut ), bahwagugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa hak yangditimbulkan oleh hubungan kerja sehingga timbul perselisihan hak,sehingga yang berhak untuk memeriksa
    : Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU NOMOR 2Tahun 2004, tentang Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yangdibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadilidan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
    kerja adalahperselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenaipengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, menurut MajelisHakim merupakan wewenang absolut dari Peradilan Hubungan Industrial ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan wewenang absolutdari Peradilan Hubungan Industrial, maka menurut Majelis hakim alasan Eksepsidari Tergugat dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah sepatutnya Pengadilan NegeriJombang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 20-03-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 656/Pdt.P/2024/PN Sby
Tanggal 28 Maret 2024 — Pemohon:
HERMANTO
14 — 7

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-01-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 28 Mei 2015 — -H. Alfian Husin, SH -Lawan Indavia, DKK
77 — 25
  • M E N G A D I L IDalam KonpensiDalam Eksepsi:- Menerima eksepsi Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mumutus perkara ini; - Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I.A Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;Dalam Pokok Perkara:- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;Dalam Rekompensi:- Menyatakan gugatan Pengugat Rekonpensi dari Turut Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima; Dalam
    PUTUSANNomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tjk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerima, memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara antara:H. Alfian Husin, S.H., Umur 79 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di JalanSultan Agung Blok D No.12, Way Halim, Bandar Lampung, dalam halini diwakili oleh Kuasanya H. Zainuddin K. S.H., H.
    Jadi dalam hal ini Pengadilan NegeriKlas I.A Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutusperkara a quo;Halaman 9 dari 52 halaman, Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Tjk.Bahwa oleh karena eksepsi perkara ini menyangkut kewenangan absolutpengadilan, maka seyogyanya diputus terlebih dahulu sebagaimanaketentuan dalam Pasal 136 HIR;Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka patut kiranya ParaTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo untuk menyatakan putusan sela sebagai
    berikut:Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat;Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak.a Penggugat Tidak Lengkap.Bahwa dalam posita 1 (satu) dan 2 (dua) gugatannya Penggugatmenyatakan Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami istriBapak Raden Saleh Husin (Alm) dengan Ibu Hj.
    , mengadili dan memutuskan perkara a quo.Sehingga berakibat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);Turut Tergugat IV berpendapat, bahwa Majelis Hakim yang mulia, karenajabatannya (ex officio) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, sebagaimana diatur dalamPasal 160 R.Bg. dan Pasal 132 Rv.
    dan mengadili perkara a quo; Penggugatmenyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukan beragama Islam,sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo;e Menyangkut eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan TataUsaha Negara yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Penggugat menyatakan bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo adalahsebidang tanah peninggalan Ibu Hj.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 15-03-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Blb
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
PT. Alkanz Putra Mahkota
Tergugat:
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk
78 — 49

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.
    Blb;
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

    • 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 561.000,- ( Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 05-10-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 24-10-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 387/PDT/2023/PT SMG
Tanggal 24 Oktober 2023 — Pembanding/Penggugat : TRI RAHAYU HANDAYANI Diwakili Oleh : KURNIAWAN ADIBROTO, SH., CLA.
Terbanding/Tergugat I : TRI ENDAH WAHYUNINGSIH
Terbanding/Tergugat II : SUGENG SUSANTO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
59 — 36

  • MENGADILI :

    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
    2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 10 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

    Mengadili Sendiri :

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
    2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk membuka dan memeriksa kembali serta memutus perkara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-01-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 4 April 2016 — H. Mirzan Ikbal, S.E.>< 1. H. Gumari, 2. Mahkamah Partai, 3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
190 — 0
  • M E N G A D I L I- Menolak eksepsi para Tergugat tentang kompetensi absolute ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara a quo ;- Menangguhkan beban biaya perkara sampai putusan akhir ;
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus
Register : 19-03-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mtr
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
HARY ASPRIANTHO
Tergugat:
PT. TUNAS DWIPA MATRA KANTOR PUSAT DI BANDAR LAMPUNG CQ. PT. TUNAS DWIPA MATRA CABANG MATARAM.
110 — 41
    1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 10-10-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Po
Tanggal 22 Nopember 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
16 — 0
  • Menyatakan Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);
    PUTUSANNomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.PoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatantara :PENGGUGAT, 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TenagaKerja Wanita, alamat Kabupaten Trenggalek, sekarang berdomisili diHongkong dalam hal ini menguasakan kepada KUASA HUKUMAdvokad dan Konsultan Hukum yang beralamat Ponorogoberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
    Menyatakan Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 415.000, (empat ratus lima belas ribu rupiah);Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember2017 Masehi bertepatan tanggal 03 Rabiul Awwal 14389 Hijriyah, oleh majelishakim Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri Dra. Hj. Siti Azizah, sebagaiKetua Majelis Drs. Ngizzuddin Wangidi dan Drs.
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Agama Waris Islam
Register : 25-10-2011 — Putus : 29-12-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2035/Pdt.G/2011/PA.Pwt
Tanggal 29 Desember 2011 — Para Penggugat lawan Para Tergugat
34 — 2
  • Menyatakan Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
    ulah Tergugat I dan Tergugat IImaka Penggugat I, I, Il, IV, V, VI, VII, VIU, IX, X, XI, XI, XIII, XIV, XVmohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukumuntuk membayar semua biaya perkara ini.Berdasarkan dalildalil/alasanalasan tersebut diatas, maka Penggugat I, IJ, III, IV, V,VI, VII, VIII, 1X, X, XI, XII, XUI, XTV, XV mohon kepada Ketua Pengadilan AgamaPurwokerto berkenan menerima gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX,X, XI, XII, XUI, XIV, XV ini selanjutnya memeriksa
    waris, dan jika parapihaknya semua bukan sesama ahli waris, maka disini bukan lagi sebagai sengketakewarisan, tetapi sudah digolongkan kedalam sengketa hak milik yang menurut Pasal50 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua oleh Undangundang Nomor 50Tahun 2009, bukanlah kewenangan PengadilanAgama ; Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, maka haruslahdinyatakan bahwa Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa
    Menyatakan Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1433 H. oleh Majelis Hakim PengadilanAgama Purwokerto yang terdiri dari Drs. H. JOJO SUHARJO sebagai Ketua Majelis,dan RAHARJO, SH., M.Hum serta Drs.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Lelang
Putus : 09-08-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 9/G/2011/PTUN-BL
Tanggal 9 Agustus 2011 — PENGGUGAT - CV. Kinara Gita Pratama TERGUGAT - Pokja Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Alat Ukur Hidrologi - Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
99 — 28
  • Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan terhadap obyek sengketa II