Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islamdan sesuai pula dengan yang tercantum dalam kitab Bidayatul Mujtahid II :cua bE UL sce y ob sly gUelullArtinya : Hakim dapat menjatuhkan putusan cerai dengan alasan keresahanmenurut Imam Malik, apabila Terbukti ;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam keadaan suci ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis secara Ex Oficio

dalam persidangan (seperti adanyaWIL.PIL.KDRT. main judi dan lainlain).oleh karenanya dengan adanya beberapa indikator dalam perkara a quomaka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji kepadaTermohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menghendakiperceraian adalah Pemohon/Terbanding oleh karenanya dengandikabulkannya permohonan Pemohon yaitu dengan diijinkan Pemohonuntuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon maka Majelis Hakimtingkat banding secara exs oficio

securiti dengan penghasilan Rp 1.100.000,00 (satu juta seratusribu rupiah) setiap bulan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi HukumIslam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dandengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagaisecuriti, maka secara ex oficio

Majelis patut menghukum Pemohon untukmemberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi HukumIslam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dandengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagaisecuriti, maka secara ex oficio

Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 29/TuadaAg/X/2002secara ex oficio Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untukmencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama untuk mengirimkan Salinan Penetapan sebagaimanadimaksud dalam pasal tersebutMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, MajelisHakim Tingkat Banding menambah amar putusan ini denganmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan agar menyampaikanSalinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat

bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.10 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekat sekaliyaitu sebagai kakek (ayah dari almarhum XXXX), oleh karenanya semestinya menurutketentuan pasal 47 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 335 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio

Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara inidengan demikian keutuhan rumah tangga para pihak telah tidak mungkin dapatdipertahankan lagi maka adalah beralasan menurut hukum untuk mengabulkanpermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex oficio mempertimbangkanakibat langsung dari cerai talak, maka berdasarkan pengakuan dan kesediaanPemohon yang disetujui oleh Termohon maka besarnya biaya nafkah iddahadalah sebagaimana tercantum di dalam diktum putusan ini

perceraian menjadi alternatif terbaik bagi kedua belahpihak.Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraianyang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa walaupun Termohon' tidak menggugatmasalah mutah dan nafkah iddah, akan tetapi PengadilanAgama dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkaraini diberi kewenangan (hak oficio

;Artinya : Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya)mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orangorang yangbertakwa ;Menimbang , bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, maka MajelisHakim secara ex oficio memutuskan Pemohon berkewajiban membayar kepadaTermohon nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) danmut ah sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan setiap

Nomor.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islamgugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu bain Sughra;Menimbang, bahwa secara ex oficio sesuai ketentuan pasal 84 (2) UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor. 03 tahun2006 Jo UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,, makaMajelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untukmengirimkan salinan putusan kepada

900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);Mutah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorangsuami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, Karena mut'ah itu disampingmerupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untukmenghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dankegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, oleh karena Tergugattidak keberatan atas pemberian Penggugat, namun dengankewenangan Majelis Hakim secara ex oficio

seratus juta rupiah) di bayar angsurannya selama 9 (Sembilan)tahun dan sekarang baru berjalan 3 (tiga) tahun lebih, maka Tergugat hanyasanggup memberikan uang sebagai nafkah lampau terhadap Penggugatsebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap bulannya x 36 bulan = Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah);Menimbang, bahwa Tergugat telah menguatkan jawabannya denganmengajukan bukti (P.6) tentang pengambilan kredit uang di Bank RakyatIndonesia, namun dengan kewenangan Majelis Hakim secara ex oficio

Putusan Nomor 313/Pdt.G/2020/PA Mrsnamun dengan kewenangan Majelis Hakim secara ex oficio menetapkanpemberian mutah berdasarkan kepatutan dan batas kewajaran, dan MajelisHakim berpendapat adalah wajar dan patut apabila Tergugat dibebani untukmemberikan mutah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu jutalima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gunamelindungi hakhak isteri yang diceraikan suami, membantu isteri dari kesulitanmendapatkan haknya dalam cerai talak

bahwa oleh karenanya maka talak Tergugat harus dinyatakan jatuh danPenggugat dalam keadaan suci ;Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksudpasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam,oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang6undang nonmor 50 Tahun 2009 maka Majelis secara Ex Oficio

Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio orang tua mewakili anak tersebut mengenai segalaperbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, namun pada prakteknya yang terjadidalam masyarakat hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga untukmenjamin kepentingan anak tersebut diperlukan adanya kepastian hukum melalui penetapanPengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masingmasingbernama XXXX dan XXXX, maka telah terbukti bahwa

bahwa oleh karenanya maka talak Tergugat harus dinyatakan jatuh danPenggugat dalam keadaan suci ;Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksudpasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam,oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis secara Ex Oficio

oleh karenanya sesuai pasal 155 HIR maka majelishakim secara ex officio memerintahkan penggugat untuk mengucapkansumpah yang isinya menerangkan bahwa apa yang didalilkan oleh penggugatdalam surat gugatanya adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;Menimbang, bahwa penggugat telah mengucapkan sumpah suplitoiryang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;Menimbang, dalam pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwasumpah suplitoor ini diperintahkan hakim karena jabatanya (ex oficio

anatut thalibin juz V halaman 3 yang berbunyisebagai berikut :Artinya : Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidakmampuan suamimemenuhi hak isterinya, walaupun dengan latar belakang ia tidakmencintainya atau isteri tidak menjaga kehormatannya atau burukakhlaknya ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009,majelis secara ex oficio

Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,secara ex oficio orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumdidalam dan diluar Pengadilan, namun pada prakteknya yang terjadi dalam masyarakanhal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menjaminkepentingan anak tersebut diperlukan adanya kepastian hukum melalui penetapanPengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing bernama XXXX dan XXXX, maka telah terbukti bahwa

peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio

dilarang diantaranya adalah Permohonan menetapkan statusHalaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No.6/Pdt.P/2018/PN.Tjtkepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak statuskepemilikan suatu benda di ajukan dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Petitum Pemohon tersebut,maka secara implisit petitum Permohonan Pemohon tersebut merupakan bentuk daripernyataan suatu kepemilikan seseorang;Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim dalam persidangan ini, secaraex oficio

berupaya merukunkan keduanya tetapi tidakberhasil, dan terhadap keterangan saksisaksi tersebut Majelis Hakim menilalbahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan sertamenguatkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapatbahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksidalam perkara ini;Menimbang, bahwa halhal selain pokok perkara disampaikan dalammediasi bukan dalam jawaban, sehingga Majelis Hakim tidakmempertimbangkannya kecuali secara ex oficio

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihakbenar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagiMajelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberiizin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depansidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan berkekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa secara ex oficio Majelis Hakim berwenangmempertimbangkan tentang nafkah iddah dan mutah;Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan

Kompilasi Hukum Islam, karenanyaberdasarkan pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 310Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 joPasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonanPemohon tersebut harusdikabulkan ; Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidakmenuntut nafkah iddah, mutah dan nafkah anak , namunberdasarkan pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Jo. pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex oficio