Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Lokasi Tiban KolamAntara Koperasi Karyawan Otorita Batam tertanggal 24 Oktober 2001yang telah dilegalisasi oleh Hatma Wigati Kartono, SH Notaris diBatam dengan Nomor: 1320/L/X/2001 ;3.2. Akta Untuk Mengurus Nomor : 215 Tertanggal 19 November 2001 dariKoperasi Karyawan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (KOPKAR OTORITA BATAM) kepada PT Bumi MahkotaSejahtera (Penggugat) yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono,S.H. Notaris di Batam ;3.3.

Akta Kuasa Membangun Nomor : 216 Tertanggal 19 November 2001dari Koperasi Karyawan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (KOPKAR OTORITA BATAM) kepada PT Bumi MahkotaSejahtera (Penggugat) yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono,S.H. Notaris di Batam ;3.4.

Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 150 Tertangal 11 Juni 2004 dariKoperasi Karyawan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (KOPKAR OTORITA BATAM) kepada PT Bumi MahkotaSejahtera (Penggugat) yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono,S.H.

Industri Pulau Batam (KOPKAR OTORITA BATAM) selakuHal.10 dari 34 hal.

Bahwa adapun bidang tanah atas bagianbagian tanah Hak Pengelolaanyang dialokasikan oleh Koperasi Karyawan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (KOPKAR OTORITA BATAM) kepada pihakPenggugat sesuai Gambar Penetapan Lokasi Nomor213.212.212.24.20.99010095.C1.C1.001.G1.003 Tanggal 20 April 2013adalah sebagai berikut :a)7. Terletak di : Batam8. Diatas Hak Pengelolaan Nomor: 06/Tiban9. Wilayah Pengembangan : Sekupang10. Sub. Wilayah Pengembangan : Sekupang11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1970 tentangPembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Mei 1970 ;1.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1980 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun1970 tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 13 Oktober1980 ;1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1990 tentangPerum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Agustus 1990 ;1.4.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.94 Tahun 1999 tersebut, Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur (Penggugat) telahdirubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Il, danberdasarkan Pasal 8 (delapan) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 1999tersebut, Penggugat memiliki usaha di bidang :Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan No. 388/PDT/2020/PT.BDG.2.1.

Bagian Pengairan diWilayah Fisik Operasional Perum Otorita Jatilunur kepada Perum OtoritaJatiluhur.Bahwa dengan dasar berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.B.IV.796/A54/Peg/SK/70 tertanggal 16 September 1970 tersebut, maka kegiatanpenggunaan, pembinaan, dan pengelolaan serta pemanfaatan atas seluruhasset Jawatan Pekerjaan Umum secara De Jure diserahkan kepadaPerusahaan Umum Otorita Jatiluhur.Bahwa sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Gubernur tersebut, makapada tanggal 28 April 1971

dilakukan serahterima Asset dari PemerintahProvinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur, sebagaimana Berita AtjaraSerah Terima tanggal 28 April 1971, yang ditandatangani oleh Ir.

SrigatiSantosa selaku direktur Utama Perusahaan Umum Otorita Djatiluhur sehinggaterhitung sejak tanggal tersebut, maka hal ini berarti baik secara De Factomaupun De Jure, tanah Bendung Bekasi tersebut telah beralih kegiatanpenggunaan, pembinaan, dan pengelolaan serta pemanfaatannya, dariPemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur.Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan No. 388/PDT/2020/PT.BDG.19.20.21.Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/KPTS/1994tentang Penetapan

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan HAKPENGELOLAAN kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;b.

untuk jangka waktu 5 Tahun dari 30 Tahun, namun Penggugatkemudian tidak melaksanakan kewajibannya atas sisa pembayaran 25 TahunUang Wajib Tahunan Otorita.3.

Fotocopy Surat Pengajuan Alokasi Lahan pada Otorita Batam pada tanggal14 Mei 1999, diberi tanda bukti P5;6. Fotocopy Surat Pengajuan Alokasi Lahan pada Otorita Batam pada tanggal21 Januari 2004, diberi tanda bukti P6;7. Fotocopy Surat Oengajuan Alokasi Lahan pada BP Batam tanggal 10September 2013, diberi tanda bukti P7;8. Fotocopy Surat Pengajuan Alokasi Lahan pada BP Batam tanggal 20September 2013, diberi tanda bukti P8;9.

Demi hukum Otorita Batamwajid melakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kota Batam supayaHak Pengelolaannya berlaku dan memenuhi syarat hukum.Bahwa Hak Pengelolaan yang belum didaftarkan sampai Otorita Batambubar nantinya, secara yuridis belum berlaku dan karena itu belum dapatdikatakan sebagai Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Maka untuk memenuhiketentuan PP 46/2007 mengenai pengalihan Hak Pengelolaan OtoritaBatam, supaya dapat dialinkan, hendaknya Otorita Batam terlebih dahulumelakukan pendaftarannya.Bahwa sesuai dengan Keputusan Mendagri 43/1977, butir 3, sebelummelakukan pendaftaran Otorita Batam diwajibkan terlebih dahulumenyelesaikan pembayaran ganti rugi serta melakukan pemindahanpenduduk ketempat pemukiman baru, apabila diatas areal tanah yangdiberikan dengan hak pengelolaan masih terdapat tanah, bangunan dantanaman

Kepala Kampung Pulau Buluh Nomor: 037/G1/1953,tanggal 30 Desember 1953 yang merujuk pada luas lahan yang terterapada Akta Erfpacht Nomor: 171, tanggal 18 Desember 1951 sebagaiPengganti Minut Nomor: 2, tanggal 11 Januari 1933 ,dengan Luas lahan/Tanah + 8.800 Hektar;Bahwa Jep Ban Soon Co Alias Raden Suwedi pada Tahun 1974membayarkan IPEDA dengan Bukti surat Tanda Pembayaran IPEDA TahunPajak 1974, tgl 17 Mei 1974 sebesar Rp.675, (enam ratus tujuh puluh limarupiah);Bahwa Direktur Pengelolaan Lahan Otorita

Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (OPDIPB) atas bidang tanahnya yang telah diterbitkan Sertipikat HakPengelolaan atas nama BP Batam dahulu Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam (OPDIPB);Bahwa sesuai dengan Surat Laporan Analisa Telaahan Staff DanPengolahan Data Atas Kepemilikan BidangBidang Tanah KantorPertanahan Nasional Kota Batam pada Tanggal 5 Mei 2014 Atas Nama JepBan Soon Co Alias Raden Suwedi atas surat permohonan RekomendasiEigendom Perponding Nomor: 171, tanggal 18 Desember

Batam / BP.Batam ( Tergugat ), diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikanpembayaran ganti rugi serta melakukan pemindahan penduduk ketempatpemukiman baru, apabila diatas areal tanah yang diberikan dengan hakpengelolaan masih terdapat tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat.Bahwa kewajiban seperti tercantum di dalam Keputusan Mendagri No 43tahun 1977, butir 3 belum dilakukan Otorita Batam/BP.

Penuin) yang dikeluarkanoleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan telahdilegalisir sesuai dengan aslinya oleh USMAN KOLOAY, S.H. Notarisyang berkedudukan di Kota Batam tertanggal 21 Juni 2002 yang manalegalisir tersebut adalah asili ;Fotocopy satu lembar surat perihal : Gambar PL untuk Perumahan/Sekolah & Fasilitas Umum dari Otorita Pengembangan Industri PulauBatam kepada PT.

Penuin denganketerangan untuk Pembayaran UWTO untuk masa 30 tahun sesuai fakturtagihan UWTO No.300/F/BU/KEU/XII/1992 tertanggal 24 Desember 1992u/k Otorita Batam 07401400855 dan telah dilegalisir sesuai aslinya olehUSMAN KOLOAY, S.H. Notaris berkedudukan di Kota Batam tertanggal21 Juni 2002 yang mana legalisir tersebut adalah asili ;. Faktur tagihan Uang Wajid Tahunan Otorita (UWTO) dari OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan PT.

Fotocopy Formulir Setoran Bank Mandiri tertanggal 17 Juli 2002 kepadaSatlak Otorita Batam untuk Pembayaran Faktur Tagihan BiayaAdministrasi Peralihan No.1319/FBAP/PL/VII/2002 ;Hal. 5 dari 17 hal. Put.

Penuin) yang dikeluarkanoleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan telahdilegalisir sesuai dengan aslinya oleh USMAN KOLOAY, S.H. Notarisyang berkedudukan di Kota Batam tertanggal 21 Juni 2002 yangmana legalisir tersebut adalah asli ;Fotocopy satu lembar surat perihal : Gambar PL untuk Perumahan/Sekolah & Fasilitas Umum dari Otorita Pengembangan Industri PulauBatam kepada PT.

No. 690 K/Pid/2013e Fotocopy Formulir Setoran Bank Mandiri tertanggal 17 Juli 2002kepada Satlak Otorita Batam untuk Pembayaran Faktur TagihanBiaya Administrasi Peralihan No.1319/FBAP/PL/VII/2002 ;e Fotocopy Faktur tagihan biaya administrasi peralihan No.1319/FBAP/PL/ VII/2002 tertanggal 17 Juli 2002 beserta 2 (dua) lembarlampirannya ;e Fotocopy Surat Permohonan Izin Peralihan Hak Atas Tanah kepadaDirektur Pengelolaan Lahan Otorita Batam tertanggal 12 Juli 2002beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampirannya

(seratus lima puluh enam ribu limaratussembilan puluh sembilan meter persegi) dengankoordinatsebagaimana diuraikan dalam Gambar Penetapan Lokasitertanggal 29 Juni 2006 Nomor26020314;Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai penerimahak, yaitu: Membayar Uang Wajib Tahunan Otorita dengan cara lunas untukjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2006sampai dengan tanggal 14 Juni 2036 sesuai bukti pembayaran fakturtagihan Uang Wajid Tahunan~ Otorita (UWTO) Nomor2205

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan,dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam;b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk:1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;3.

Hak Pengelolaan yang telah dikeluarkan sertipikat tandabukti haknya sebagaimana dimaksud dalam angka 6 diatas, memberikan wewenang kepada pemegang haknya(Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam)untuk:a.

tertentu dari padaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam (SPJ);e Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam tentang Pengalokasian dan Penggunaan TanahAtas BagianBagian Tertentu Dari Tanah Hak PengelolaanOtorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam (SKEP);Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan terhadapdokumen pengalokasian lahan yang diterbitkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepadaTermohon Kasasi, nam un sama

Selurun areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan,dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam;b. Hak Pengelolaan iersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerahindustri Pulau Batamuntuk:1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2.

(enam belasjuta delapan ratus sembilan puluh ribu) dibayar setelah surat ijin ijinperinsip dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam ;. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp. 16.890.000. (enam belas jutadelapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayar setelah fakturpelunasanuang wajib tahunan Otorita (UWTO) dikeluarkan dari OtoritaBatam ;.

Pembayaran angsuran pertama sebesar Rp.16.890.000, (enambelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu) dibayar setelah suratijin ijin perinsip dikeluarkan oleh pihak Otorita Batam ;4. Pembayaran angsuran kedua sebesar Rp.16.890.000, (enambelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarsetelah faktur pelunasan uang wajib tahunan Otorita (UWTO)dikeluarkan dari Otorita Batam ;5.

Tergugat juga telah membayar ganti rugi dan jasa kepada Sdr.Karjono karyawan Otorita Batam (sebagai petugus dari OB yangmelakukan ganti rugi) sebesar Rp. 15.000.000,4.

Sebagai bahan Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Batambahwa lokasi yang diberikan dari pihak Otorita Batam kepada PT.Damai Mandiri Perkasa menjamin lokasi tersebut benarbenarsyah secara hukum maupun tidak adanya tuntutan yang tertuliskepada Otorita Batam bahwa lokasi telah dikuasai oleh pihakpihakyang lain.. Tergugat tambahkan bahwa lokasi yang diberikan sejak mulaiOtorita Batam mengalokasikan tanah kepada PT.

Foto Copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Nomor:2067/F/PL/VIV2007 tertanggal 09 Agustus 2007, sesuai dengantanda bukti P 5 ; 6. Foto Copy Formulir Setoran Bank Mandiri ke Rekening OtoritaBatam dengan Nomor Rekening : 109.0091001362 tertanggal 1012Agustus 2007, sebagai pembayaran uang wajib tahunan Otorita(UWTO) sesuai dengan tanda bukti P 6 ; 7.

Photo copy Perjanjian Jual Beli No.001VIII/NJ2008, tanggal19 Agustus 2008, tertanda10.11.Photo copy Gambar Penetapan Lokasi No. 27030407, tanggal20 Agustus 2007, yang dikeluarkan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam, tertandaPhoto copy Surat Perjanjian Nomor : 499/SPJ/KPLAT/L/TII/2008, tertandaP6;Photo copy Aplikasi setoran / transfer / klining / inkaso BankMandiri, tanggal 22 Oktober 2009, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan,Nomor 4002/FBAP/PL/X/2009, tanggal

16 Oktober 2009,tertanda P8;Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam,tanggal 18 Juli 2007, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita, No :1764/F/PL/VII/2007, tanggal 04 Juli 2007, tertandaPhoto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam,tanggal 22 Februari 2008, tertanda12.3.14.15.16.17.1819.Photo copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No :354/F/PL/I/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No :354/F

/PL/H/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertandaPhoto copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang LubukBaja, tanggal 25 Mei 2009, tertandaPhoto copy Faktur Tagihan Uang Muka, No : 182/FUMPL/L/V/2005, tanggal 12 Mei 2005, tertandaPhoto copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 562/KPTS/KDAT/L/III/2008,tertanggal 24 Maret 2008, tertandaPhoto copy lizin Prinsip Nomor : 177/IP/KA/L/TX/2006,tanggal 26 September 2006, tertanda Photo copy Aplikasi setoran / transfer / klining

transfer / klining / inkaso Bank Mandiri,tanggal 22 Oktober 2009, tertanda P7;Photo copy Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan, Nomor 4002/FBAP/PL/X/2009, tanggal 16 Oktober 2009, tertanda P8;Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam, tanggal 18Juli 2007, tertanda P9;1211.2.12.14.15.16.7.18.12.Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Batam, tanggal 22Februari 2008, tertanda P11;II/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertanda P12;Photo copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita

No : 354/F/PL/II/2008, tanggal 08 Februari 2008, tertanda P13;Photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Lubuk Baja, tanggal25 Mei 2009, tertanda P14;Photo copy Faktur Tagihan Uang Muka, No : 182/FUMPL/L/V/2005,tanggal 12 Mei 2005, tertanda P15;Photo copy Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 562/KPTS/KDAT/L/II/2008, tertanggal 24 Maret2008, tertanda 22222222 P16;Photo copy Iizin Prinsip Nomor : 177/IP/KA/L/TX/2006, tanggal 26September 2006, tertanda P17;Photo

Batamas Indah Permai kepada pihakKantor Otorita Batam Nomor : 20/BP/VII/03 tanggal 12 Agustus 2003 ;Hal. 3 dari 24 hal. Put.

No. 1560 K/PID/2013b Jjin Prinsip (IP) No. 263/IP/KA/L/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yangdikeluarkan oleh Kantor Otorita Batam ;c Faktur uang muka No. 348/PHUMPL/L/VIII/2003 tanggal 19 Agustus2003 ;d Penetapan Lokasi (PL) 25030012.BI, tanggal 18 Maret 2005 ;e Surat Keputusan Otorita Batam Nomor : 927/KPPT/KAAT/L/IV/2006tanggal 03 April 2006 ;f 3 (tiga) Faktur Pembayaran UWTO sebanyak 3 (tiga) kali :1 Pembayaran uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) pada tanggal21 Agustus 2003 senilai Rp 45.000.000,00

PIETRUS PIATUATAWOLLO ;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Izin Prinsip Nomor : 263/IP/KA/L/VII/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Otorita Batam kepada PT.

PETRUS PIATUATAWOLLO ;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Izin Prinsip Nomor : 263/IP/KA/L/VII/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Otorita Batam kepada PT.

Batamas Indah Permai yangdiperoleh dari Otorita Batam ;Bahwa dari fakta hukum di atas baik Para Terdakwa maupun PT.

Menyatakan secara hukum tanah yang didapat oleh Penggugat seluas lebih kurang 40.820 M2 (empat puluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dari Otorita Batam, dan sekarang telah berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP.

kepada mayarakat dan masyarakat saatitu mau membayar UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita ) yang di tetapkanoleh Otorita, namun Pemerintah Kota Batam menjawab A.N.

;Bahwa pada tanggal 10 Desember 2002, perihal Pengajuan alokasi Tanahuntuk kelayakan Status Hak Guna Tanah masyarakat untuk lokasi wargamasyarakat Tergugat s/d Tergugat IX dan Tergugat XIV yang di ajukankepada Ketua Otorita Batamdan jawaban Otorita Batam dalam hal ini dijawab pada tanggal Batam 17 Februari 2003, bahwa Lokasi tanah wargaKampung Harapan Swadaya telah dialokasikan pada pihak ketiga. ( VideBukti T.3.)

;Bahwa pada tanggal 01 Maret 2007 warga masyarakat Terugat s/dTergugat IX dan tergugat XIV mengajukan permohonan alokai tanah untukpenatan Lokasi masyarakat dan di ajukan pada Otorita Batam, dan di jawabPihak Otorita Batam, lahan yang dimohon tidak tersedia; (Vide Bukti T.4.)

;Bahwa dengan adanya pengajuan alokasi tanah Warga masyarakatTergugat s/d Tergugat IX dan Tergugat XIV yang telah lebih dahulumenguasai dan mengusahakan dan membangun dan juga Telah TerlebihHalaman 12 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2015/PT.PBR15.16.17.18.dahulu mengajukan kepada Pihak Otorita Batam untuk dijadikannya Tanahdomisili Warga masyarakat dengan membayar kewajiban UWTO yangdibayar kepada Pihak Otorita Batam dan sekarang disebut BadanPengusahaan Batam (BPBatam) maka dengan itu Telah Berkepatutansecara

GloryPoint, dan dalam hal ini sangat kabur akan Pemilikian lahan dan pemiliktanah ;Bahwa adanya Kesepakatan Bersama antara Otorita Batam, PemerintahKota Batam, dan DPRD Kota Batam dengan Perwakilan Warga MasyarakatKelurahan Sadai Kec.

Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTARBUTAR
2.BEVIN BUTARBUTAR
3.MANGADAR BUTARBUTAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Intervensi:
1.BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA

Putusan Sela Nomor : 244/G/2019/PTUNMDN Tanggal 31 Oktober 2019Tentang Putusan Sela menyatakan BADAN PELAKSANA OTORITA DANAUTOBA, sebagai Tergugat II Intervensi:;7.

(satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilanribu sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Pemilik Hak:Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, yang diterbitkan oleh Tergugatselaku Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir (selanjutnya disebutObjek Sengketa).ll. TENGGANG WAKTU1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2019 melalui pemberitahuan Tim Terpadu PenyelesaianDampak Sosial Kemasyarakat Pada Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata.

hak ulayat Para Penggugat dengan tanahmilik Badan Otorita Danau Toba (BPODT) seluas 120 Ha;c.

Foto copy Berita Acara Hasil Rapat Komunikasi Antara Kantor UnitKesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 14 Aek Natolu,Halaman 54 Putusan No. 244/G/2019/PTUNMDN20.21.22.23.24.Direktorat Destinasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, DanPerwakilan Masyarakat Dari Suku/Marga Keturunan Ompu OndolButarbutar Di Sigapiton, Tanggal 6 April 2018 (Bukti T19);Foto copy Proposal Rencana Pengembangan Lahan Zona Otorita Sibisa(Bukti T20);Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba SamosirNomor : 602

Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata DanauToba (Bukti T.1I Int.5);6.

Nehru), berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Juni 2014;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;DanBADAN OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRIPULAU BATAM, berkedudukan dan berkantor Pusat di Batam, diGedung BIDA, Batam Center P.O.

Maret 2008, sesuai dengan SuratPerjanjian Nomor 1262/SPJ/KPLAT/I/IX/2008 tertanggal 1 September 2008yang diperbuat antara Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam(Pihak Pertama/Turut Tergugat) dengan Drs.

870/SPJ/KPLAT/L/VI/2008tertanggal 662008, Surat Keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor 1060/KPTS/KDAT/L/VI/2008tertanggal 12062008, sekarang telah dimohonkan Hak menjadiSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2504/Kel.Sungai Panas yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tertanggal 7 Mei 2009;14.

Batam sebagaimana dalam Faktur Tagihan Uang WajibTahunan Otorita Nomor 467/F/PL/III/2008 tertanggal 532008, SuratPerjanjian Nomor 870/SPJ/KPLAT/L/V1/2008 tertanggal 662008, SuratKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor 1060/KPTS/KDAT/L/V1/2008 tertanggal 2562008 dan GambarPenetapan Lokasi Nomor 28.26030488 tertanggal 1262008, sekarangtelah dimohonkan hak menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor2504/Kel.Sungai Panas yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaBatam

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir belag) terhadap:1 (satu) bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di WilayahPengembangan Batu Ampar, setempat dikenal dengan Jalan LaksamanaBintan (Bukit Jodoh) Blok IV Nomor 17 A Kelurahan Sungai Panas,Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau, dahulu dimiliki olehTergugat berdasarkan Hak Sewa dari Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam sebagaimana dalam Faktur Tagihan Uang WajibTahunan Otorita Nomor 467/F/PL/III/2008 tertanggal

koma tiga Meter persegi), Luas tanah 413,30 M2 (Empatratus tiga belas koma tiga puluh Meter perseg)) ;Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 116.000.000, (Seratusenam belas juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit rumahdi Perumahan Rosedale Type E Nomor 3 dengan luasBangunan lebih kurang 183,3, M2 (Seratus delapan puluhtiga koma tiga Meter persegi), Luas tanah 413,30 M2 (Empatratus tiga belas koma tiga puluh Meter perseg)) ;Gambar Penetapan Lokasi Perumahan PT. lIgata JayaPerdania yang dikeluarkan oleh Otorita

Igata Jaya Perdania kepada PENGGUGAT,yang terletak di Perumahan Rosedale Type E Nomor 3dengan luas Bangunan lebih kurang 183,3, M2 (Seratusdelapan puluh tiga koma tiga Meter persegi), Luas tanah413,30 M2 (Empat ratus tiga belas koma tiga puluh MeterPES G geese reece eeeGambar Penetapan Lokasi lahan atas nama PENGGUGATyang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dengan nomor 99.90090075.020 tertanggal 14JUNI 1999 ;n2ne nena cece nec enc ene encenenenesHalaman 9 dari 59 halaman

Putusan No. 10/G/2015/PTUNTPI7.6.VT.7.8.7.9.Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan nomor644/FBAP/PL/VII/1999 tertanggal 27 Juli 1999 atas namaPENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Direktur Pengelolaanlahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan DanPengurusan Tanah Atas Bagianbagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, Nomor : 694/SPJ/KDAT/XI/1999,tertanggal 29 April 2006, atas nama PENGGUGAT denganperuntukan

Perumahan:Surat Keputusan dari Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam nomor : 594/SPJ/KPTS/KAAT/XII/1999, tertanggal 8 Desember 1999, yang isinya :Mengalokasikan Tanah Atas Bagianbagian Tertentu DariTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam kepada Penggugat, dengan luas 413,3M2 (Empat ratus tiga belas koma tiga Meter persegi),sebagaimana dimaksud dalam Gambar Penetapan LokasiNo. : 99.90090075.020 tertanggal 14 Juni 1999;Surat Nomor : B/28/KPL/ST/L/I/2005

Pertanahan Kota Batam, perihalRekomendasi Hak Milik untuk Rumah Tinggal diatas Bagianbagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam;Halaman 10 dari 59 halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUNTPI7.10.Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah DanBangunan (SSB BPHTB) tertanggal 7 Nopember 2005,dengan cap Bank Mandiri Batam Centre;7.11.Print Out pembayaran PBB sejak tahun 2001 sampai dengan2014 dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batamdengan status LUNAS;8.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo.: 2441/KPTS/KDAT/L/X1/2003, tertanggal 19 November 2003, atasnama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat), diterbitkanoleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (SKEP), dan;(v). Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No.: 2049/F/PL/V/2003,tertanggal 12 Mei 2003, atas nama PT.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo.: 2441/KPTS/KDAT/L/X1/2003, tertanggal 19 Nopember 2003, atasnama PT. Tanjung Buton Internasional (in casu Tergugat), diterbitkanoleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (SKEP);(iv).

Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita, Nomor :2049/F/PL/V/2003 tanggal 12 Mei 2003, atas nama PT. Tanjung ButonInternasional, diberi tanda bukti P12 ;13. Fotokopi Formulir Setoran Bank Mandiri validasi Nomor : 1090091001362 Satlak Otorita Batam 0099 19/06/03 THLM 0338600 002049/F/PL/V/03 71.500.000,00K, tanggal 19 Juni 2003, dengan namapenyetor PT. Bukit Kamsiri Indah, diberi tanda bukti P13 ;14.

Fotokopi Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor : 2441/KPTS/KDAT/L/XI/2003, tanggal 19Nopember 2003, atas nama PT. Tanjung Buton Internasional, diberi tandabukti P15 ;16.

Tanjung Buton Internasional, P13 tentang Formulir SetoranBank Mandiri validasi Nomor : 1090091001362 Satlak Otorita Batam 009919/06/03 THLM 0338600 00 2049/F/PL/V/03 71.500.000,00K, tanggal 19 Juni2003, dengan nama penyetor PT. Bukit Kamsiri Indah, P14 tentang SuratPerjanjian Perubahan nomor : 3541/SPJ/KDAT/L/XI/ 2003 tanggal 19 Nopember2003,P15 tentang Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 2441/KPTS/KDAT/L/XI/2003, tanggal 19 Nopember 2003,atas nama PT.

Sinar BatamasKarya Bersama dan lokasi tanah tergugat dijadikan Rusun yang dibangun Oleh Otorita Batam ; ( Vide Bukti T.1.)

;Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003, Warga masyarakat Tergugat Is/d Tergugat IX dan Tergugat XIV juga telah mengajukan alokasiLahan tanah kepada Pemerintah Kota Batam, dengan maksud suratwarga masyarakat Tergugat I s/d Tergugat IX dan Tergugat XIVlokasi tanah warga masyarakat sudah Ratusan Keluargabertempattinggal dan berdomisili tetap agar lokasi tanah tersebut untukdiserahkan kepada mayarakat dan masyarakat saat itu maumembayar UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita ) yang di tetapkanoleh Otorita, namun

Glory Point, dan dalam hal ini sangat kaburakan Pemilikian lahan dan pemilik tanah ;Bahwa adanya Kesepakatan Bersama antara Otorita Batam,Pemerintah Kota Batam, dan DPRD Kota Batam dengan PerwakilanWarga Masyarakat Kelurahan Sadai Kec.

Hal ini terbukti pula dari adanya Berita Acara RapatBersama Forum Komunikasi RT/RW Kelurahan sadai denganMasyarakat dan tokoh Masyarakat yang belum ditandatanganioleh Ketua BP Batam/Otorita Batam tertanggal 21 Desember2012.

;Bahwa setahu saksi pada tahun 2007 dan tahun 2012 ada suratkesepakatan bersama antaraDPRD, Otorita Batam, Walikota Batamdan masyarakat dengan maksud untuk menanyakan status lahanyang ditempati ;Bahwa setahu saksi PT.

PengembanganDaerah Industri Pulau Batam (selanjutnya Otorita Batam) selaku pihak yang berwenangdan pemegang Hak Pengelolaan daerah industri di pulau Batam, yang dibutuhkan untukdapat dimulainya serta terlaksananya pekerjaan dimaksud.

Otorita Batam adalah instansiyang berwenang memberi hak atas tanah atas lahan proyek dan segala perizinan lainnyadi distrik Kabil tersebut kepada Tergugat sehingga legalitas lahan yang diperlukanHal. 3 dari 25 hal. Put.

Karena sikap Tergugat tersebutmaka pekerjaan yang harus dimulai oleh Penggugat juga tertunda;11 Bahwa Otorita Batam barulah pada tanggal 9 September 2009 mengeluarkan izinakses jalan masuk ke lokasi proyek dimana ditentukan bahwa akses jalan masukbukanlah akses yang ditentukan oleh Tergugat sebagaimana direncanakannya semula,melainkan melalui akses jalan yang lain. (Bukti P10). Dalam izin yang diurus olehPenggugat ini, Otorita Batam juga menentukan lokasi quarry tanah.

Bahwa pada rapat tanggal 29 September 2009 di kantor Tergugat, Penggugatmenjelaskan telah terjadi hambatan dan kendala untuk melakukan pekerjaan fisik karenaOtorita Batam mensyaratkan agar Tergugat melengkapi dokumen dokumen yangdibutuhkan antara lain:a Surat Keputusan (SKEP) Pengalokasian dan Penggunaan Lahandari Otorita Batam;b Bukti pelunasan Uang Wayjib Tahunan Otorita (UWTO) kepadaOtorita Batam;c Advice Planning dari Otorita Batam;d Fatwa Planologi Otorita Batam beserta detail gambar rencana

(UPL/UKL) dari Otorita Batam serta Analisis mengenaiDampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup(untuk luas lahan di atas 5 Hektar).

Batara Bangun Perkasa dari Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam, sebagaimana diuraikan dalam : Surat Izin Prinsip Perselisihan Hak Atas Tanah dari perseroan terbatasPT. Hertasha Citra kepada perseroan terbatas PT. Irthanny Jesaya Utama,Nomor : 1837/Aska I/UM.09/VIII/92, tanggal 31 Juli 1992. Surat Perubahan Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroanterbatas PT. Hertasha Citra Nomor : 144/UMPERJ/XII/92, tanggal 31Desember 1992.

Kwitansi/Receipt Nomor : 010/KU/OB/T/X1I/1992, tanggal 26 Nopember1992 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam untuk pembayaran Uang WajibTahunan Otorita selama 30 tahun. Gambar Penetapan Lokasi (PL) untuk Pertokoan Nomor96.92.900030140, 01.C1, tanggal 15 Juli 1996, adalah Revisi Luas padaGambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 92.90030140.01, tanggal 11September 1992.

Surat Perjanjian antara Otorita Batam dengan perseroan terbatas PT.IrthannyJesaya Utama Nomor : 145/UMPERJ/XII/1992, tanggal 31 Desember 1992tentang Pengalokasian Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam.

Fotocopy jawaban surat dari Otorita Batam kepada PT. IRTHANNYJESAYA UTAMA, diberi tanda bukti P 23 ;24. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam tentang Izin MendirikanBangunan, diberi tanda bukti P 24 ;25. Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Penggugat tertanggal 12September 2002, diberi tanda bukti P 25 ;26. Fotocopy formulir setoran di PT. Bank Mandiri tertanggal 20 Agustus2002, diberi tanda bukti P 26 ;Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 288/Pdt. G /2019/PN. Btm.27.

Fotocopy Surat dari Otorita Batam kepada Perusahaan Penggugattertanggal 09 Agustus 2002, diberi tanda bukti P 27 ;28. Fotocopy Surat Faktur Tagihan Uang Muka tertanggal 09 Agustus 2002dari Otorita Batam, di tanda bukti P 28 ;29. Fotocopy Surat Persetujuan Pemakaian Pondasi Billboard sekitarKomplek Nagoya Gateway/komplek Irthanny Jesaya Batam Nomor : 25/ADMST1I/11/2017 tanggal 25 November 2017, diberi tanda bukti P 29 ;30.

Maka Otorita Batam hanya bisa mengeluarkan pencadangan Lokasi: Tan A Seng melalui juru' bicaranya, sepakat menerimapencadangan Lokasi tersebut sambil menunggu surat persetujuandari Menteri Kehutanan mengenai peralihan fungsinya; Otorita Batam akan secepatnya mengeluarkan pencadanganlokasi tersebut, sesuai dengan Permohonan Tan A Seng;5.

/PS/L/VII/2004 tertanggal 14 Juli 2004 dariTergugat dahulu bernama Otorita Batam, Surat Pernyataan Tan ASeng tertanggal 17 Maret 2007; 12.

Perambah Batam Expresco kepada Tan A Seng;Bahwa lahan Tan A Seng tersebut digunakan oleh Otorita Batamuntuk terminal taxi, pencadangan diberikan oleh Otorita Batamlahan pencadangan tersebut lokasi 7 Ha di kabil;Bahwa saksi menjelaskan sudah didapatkan adalah suratpencadangan dari Otorita Batam, pada saat lokasi tersebutditunjukkan kewajiban harus menyelesaikan kembali pemilik SKTyaitu kepada bapak Harun dan Bapak Idris dan sudah bayarkankepada mereka tahun 2007, di lokasi banyak ruli, lokasi tersebut

Perambah Batam Expresco dariTahun 2005 sampai dengan 2012; e Bahwa.........Halaman 57Putusan Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUN.TPIBahwa saksi mengenal Tan A Seng Tahun 2005, waktu itu Tan ASeng punya urusan dengan Otorita Batam, karena adaperselisihan dengan Otorita Batam dan mau mengurus kePresiden, pada waktu itu kami ada kesepakatan saksi membantudana untuk mengurus lahan 7 Ha ke Otorita Batam, waktu itubeliau ada suratsuratnya; Bahwa saksi menjelaskan Surat Berita Acara dari Pak Baskorolahir melalui

beberapa proses bagian hukum Otorita Batam,karena waktu itu masih hutan lindung jadi hanya bisa menunggusampai hutan lindung itu diselesaikan oleh Otorita Batam, tetapi dilapangan sudah diantisipasi adanya ganti rugi, penimbunan sambil menjaga lahan tersebut;Bahwa di lahan PT.

Gugatan kurang pihak.Bahwa karena pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri di Pulau Batamatau disingkat dengan Otorita Batam sebagai pihak yang mengalokasikanlahan/tanah tidak ikut digugat oleh Penggugat dan Koperasi Bina UsahaMandiri Terpadu yang mendapatkan lahan/tanah dari Otorita Batam tetapitidak digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi tidak tepat.e Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam perkaraa quo bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya tidakmengikut sertakan Otorita Batam sebagai pihak yang mempunyai hakatas pengelolaan hak atas tanah di Pulau Batam berdasarkan KeppresNomor 41 tahun 1973 yang telah dirubah beberapa kali dan terakhirdengan Keppres Nomor 25 tahun 2005 tidak ikut digugat oleh TermohonHal5 dari 9 Hal. Put. No. 53 K/Pdt/2012Kasasi.

Sementara Otorita Batam adalah Pihak yang mengalokasikanlahan/tanah yang disengketakan oleh Termohon Kasasi;e Bahwa oleh karenanya eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugatseharusnya diterima oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadiliperkara a quo;2. Putusan Majelis Hakim Sangat Membingungkan Dan Mengecewakan.

Atau kurang lebih 1(satu) Ha berdasarkan kerjasama dengan Koperasi Bina Usaha MandiriTerpadu dengan Akta Notaris (bukti T13 sampai dengan T16);e Bahwa Koperasi Bina Usaha Mandiri Terpadu mendapat alokasi lahan/tanah tersebut berasal dari Otorita Batam (bukti T1 sampai denganT13).

Dimana Otorita Batam telah membebaskan lahan/tanah yangdiberikan kepada Koperasi Bina Usaha Mandiri Terpadu dari wargamasyarakat yang bernama Bapak Ramli pada tahun 1997, yangdikuatkan juga dengan keterangan Bapak Beny Tanano utusan dariOtorita Batam di dalam keterangan di bawah sumpah di depanpersidangan menerangkan bahwa tanah/lahan yang disengketakan olehTermohon Kasasi/Penggugat telah dibebaskan dari warga masyarakatyang bernama Bapak Ramli pada tahun 1977.

Ketua Otorita Batam Nomor 99/KPTS/KA/X1/2002mengatakan, "dan Lokasi Buffer Zone dapat diberikan kepada pemilik lokasi(PL) yang berada tepat di belakang lokasi buffer zone yang dimohon itu, ataudengan persetujuan pemilik lokasi yang tepat di belakang buffer zone tersebut.Bahwa sesuai dengan SK Ketua Otorita Batam tersebut, Penggugat dengansurat permohonan Nomor 04/MWV/2002 telah mengajukan permohonanLahan kepada Ketua Otorita Batam, tertanggal 16 Mei 2002, agar OtoritaBatam mengalokasikan lahan untuk

Berdasarkanhal tersebut dengan sangat menyesal permohonan Penggugat tidak dapatdipenuhi oleh Turut Tergugat Otorita Batam, sebagaimana ditandatanganiDirektur Pengelolaan Lahan, Ir. Agus Hartanto (P3);Bahwa ternyata surat penolakan yang ditandatangani oleh DirekturLahan Otorita Batam tersebut sungguh berstandar ganda dan melanggarhukum, dimana lahan yang dimohonkan sebelumnya oleh Penggugatdinyatakan buffer zone, ternyata malah dialokasikan kepada pihak lain yaituTergugat PT.

Nababan (P4);Bahwa selain Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat pada saatTergugat mengajukan permohonan alokasi lahan ke Otorita Batam (TurutTergugat), maka sesuai persyaratan pada saat pengajuan permohonan alokasilahan ke Otorita Batam, Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Bersediamembebaskan lahan, apabila di lahan tersebut terdapat penghuni rumah liaratau penggarap kebun.

Apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan haltersebut (wanprestasi), maka Penggugat bersedia pengalokasian lahan tersebutdibatalkan oleh Turut Tergugat cq Otorita Batam cq Badan PengusahaanBatam, dan Tergugat tidak akan melakukan tuntutan terhadap Otorita Batam;Bahwa Tergugat juga telah melakukan wanprestasi sebagaimana SuratPerjanjian Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagianbagian Tertentu Dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam, Nomor/tanggal

/PKLAT/L/VI/2008, tentangPengalokasian Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas BagianBagianTertentu dari Pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, tertanggal 2 Juni 2008 antara Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam (Turut Tergugat) dengan PT. Tunas OaseSejahtera, gugur dan batal dengan sendirinya karena Tergugat wanprestasi;3.