kembali Para Pemohontersebut, maka persidangan dilanjutkan dengan memutus permohonan ParaPemohon tersebut;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini,maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakanbagian dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan ParaPemohon di dalam Positanya terjadi pertentangan

Kelahirannya, secara tidak langsung telahbertentangan pula dengan positanya;Menimbang, bahwa disamping itu pula dalam persidangan selajutnyasetelah bukti surat, dengan acara kesempatan bagi Para Pemohon untukmenghadirkan saksi, Para Pemohon sudah tidak pernah hadir kembali dalampersidangan, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa ParaPemohon telah tidak sungguhsungguh untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dimanadalam dalil permohonannya terjadi pertentangan

Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;SUBSIDIAIRApabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya:1.Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili secaraabsolut perkara a quo karena Penggugat bukan pekerja dan Tergugatbukan Pengusaha;Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);Terdapat pertentangan (kontradiksi) antara Title (judul) gugatan denganposita atau fundamentum

petendi;Terdapat pertentangan (kontradiksi) antara posita atau fundamentumpetendi dengan petitum;Halaman 2 dari 6 hal.

peninjauan kembali ke2 a quobeserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengansaksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukandalam undangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali ke2tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali ke2 yangditerima tanggal 7 Mei 2015 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusanini, Pemohon Peninjauan Kembali ke2 pada pokoknya mendalilkan bahwadalam putusan ini terdapat pertentangan

tanggal 30 Juni 2015 yang pada pokoknya menolak permohonanpeninjauan kembali ke2 dari Pemohon Peninjauan Kembali ke2;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmemeriksa secara seksama memori peninjauan kembali ke2 tanggal 7 Mei2015 dan kontra memori peninjauan kembali ke2 pada tanggal 3 Juni 2015dan tanggal 30 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Junsdalam hal ini Mahkamah Agung tidak terdapat pertentangan

putusan denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke2 haruslah memenuhipersyaratan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009Juncto SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yaitu adanya pertentangan putusan; Bahwa untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke2 Pemohon PeninjauanKembali ke2 telah mengajukan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2013/PN Smgjuncto Nomor 215/Padt/2014/PT SMG yang amamya menyatakan gugatanPenggugat terhadap pelaksanaan eksekusi atas Putusan Nomor270/Pdt.G/2010

BengSiswojo dan amar putusan tersebut adalan Para Terdakwa tidak terbuktiHalaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 341 PK/Pdt/2018melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumdan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan, maka putusan pidanatersebut tidaklan bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor487 PK/Pdt/2013; Bahwa oleh karena tidak terdapat pertentangan putusan maka permohonanpeninjauan kembali ke2 tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di

Bahwa, telah terjadi pertentangan antara Posita Penggugat denganPetitum Penggugat, pada Posita Gugatan Penggugat nomor (5) dannomor (6), Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugatmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Bertentangan denganhukum ketenagakerjaan;4.

dengan alasan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa dalam perihal pokok gugatannya bertentangan dengan isigugatan, dimana dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2020 padabagian perihal menyatakan yang menjadi pokok gugatan adalahmengenai perubahan gugatan sehubungan dengan perpindahan alamatTergugat, sedangkan disisi lain dalam alenia 2 halaman 1 surat gugatanPenggugat, mengutarakan dalam gugatannya adalah gugatanperselisinan pemutusan hubungan kerja (PHk);Bahwa selain itu telah terjadi pertentangan

Nomor 34/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sbyundangundang, hal ini jelas merupakan gugatan perselisihan PHK danbukan sehubungan dengan perpindahan alamat Tergugat;Bahwa Penggugat juga menolak eksepsi Tergugat yang menyatakanbahwa telah terjadi pertentangan antara posita dengan petitumnya, hal initidak benar karena dalam positanya, Penggugat telah menceritakansecara rinci sejak masuk kerja, besaran upahnya, kemudian sakit tidakdisuruh istirahat di rumah dan diupah sesuai dengan Pasal 93 ayat (3)Undangundang Nomor

Ketenagakerjaan,dimana hal tersebut dapat diartikan bahwa PHK tersebut tidak tidak sahdan batal demi hukum, akan tetapi disisi lain dalam positanya pada angka6 (enam) Penggugat juga meminta pembayaran pesangon, dimanapembayaran pesangon hanya dapat dilakukan bila terjadi pemutusanhubungan kerja dengan disertai alasan yang dapat dijadikan dasar daripemutusan hubungan kerja tersebut, sehingga menurut Majelis Hakimdalil gugatan Penggugat dalam positanya pada angka 5 (lima) dan angka6 (enam) tersebut terdapat pertentangan

Dalilyang demikian sangat membingungkan / debus bagi Para Tergugat, karenamengandung pertentangan dan masingmasing dalil memiliki landasanhukum yang berlainan, apakah tentang hak milik atas tanah selokan, apakahtentang hak guna air, ataukah tentang wanprestasi.

Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yanglain, dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasarhukum yang jelas (vide Putusan MA No.3097.K/Sip/1983, 2631987, VariaPeradilan Tahun III, No.26, November 1987, hal.74).2 Bahwa demikian pula apabila dicermati posita dan petitum suratgugatan Penggugat, gugatan Penggugat sangat tidak jelas (obscuurlibel) : Apakah tentang wanprestasi sehubungan dengan perundinganpada tanggal 10 Januari 1988

;Bahwa pada hal 2 paragraf 3 dalam posita gugatan Penggugat diuraikan :Bahwa adapun batasbatas dan ....... , yang selanjutnya disebut tanahselokan hak guna air sengketa dalam perkara perdata ini ..;3 Bahwa demikianpun dalam rumusan dalil paragraf 3 halaman 2 (posita4) dalam posita gugatan Pengugat yang menyebutkan : Bahwa adapunbatasbatas ..... yang selanjutnya disebut tanah selokan hak guna airsengketa, terdapat pertentangan makna dalil yang sangat mendasaryang disebabkan, karena contradictio in

2 Bahwa demikianpun dalam rumusan petitum 3 gugatan Penggugatyang menyebutkan Bahwa..... adalah sah tanah selokan hak gunaair milik Penggugat, terdapat pertentangan makna dengan alasancontradictio in terminis, yaitu apakah tentang tuntutan hak atastanah selokan atau hak guna air untuk Penggugat ;Bahwa petitum angka 6 dalam gugatan Penggugat yang padapokoknya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkantanah sengketa ; Sementara dalil

Demikian pula Eksepsi Para Tergugat huruf d point 1, point 2 dan point 3 yang padapokok menyatakan terdapat pertentangan antara dalildalil yang dituangkan satusama lainnya.

Di dalam gugatan terjadi pertentangan antara posita dan petitum; bahwadi dalam posita gugatan penggugat sebagaimana hal gugatan penggugat halaman 1 gugatandi dalam kata hal, mengajukan perselisinan hak. namun di dalam petitum gugatan penggugat,penggugat mengajukan perselisihan pemutusan hubungan kerja. sehingga antara posita danpetitum saling bertentangan satu dengan yang lain dan tidak sejalan, dimana secaraprinsipildansubtansialkeseluruhanpetitumtidaksejalandengan posita.

Sehingaberdasarkan hal tersebut maka antara posita di satu sisi dengan petitum di lain sisi di dalamgugatan penggugat telah terjadi pertentangan dan tidak sejalan serta duidelijk sehingga gugatanpenggugat yang demikian adalah gugatan obscuur libel dan gugatan yang demikian sudahseharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan sebagai niet onvankelijke verklaard;Hal tersebut juga didukung oleh Pendapat MA di dalam Yurisprudensi MA No.1075 K/Sip/1980,yang menyatakan oleh karena adanya pertentangan

Bahwa di dalam gugatan penggugat telah terjadi pertentangan antara posita dan petitum,dimana posita Penggugat mengajukan perselisihan hak, namun petitum Penggugat mengajukanPerselsihan Pemutusan Hubungan kerja, maka gugatan penggugat yang mengandung duidelijkeen bepaalde conclusie yang tidak jelas maka dikatagorikan sebagai gugatan yang tidak cermat;wonnne Sehingga adalah tepat dan benar tangkisan Tergugat yang menyatakan gugatanPenggugat keliru dan tidak cermat mengingat posita gugatan mengajukan

(a) Perjanjian Settlement Dari Penerjemah Tersumpah :(a) Apablla suatu penyelesaian damai tersebut tidak dapat dicapai dalam jangkawaktu enam puluh (60) Hari Kerja sejak sengketa, kontroversi ataupertentangan tersebut timbul, maka setiap dan seluruh sengketa, kontroversiatau pertentangan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian iniatau pelaksanaannya (termasuk keberadaan, keberlakuan atau pengakhiranperjanjian ini) harus diselesaikan melalui arbitrase dalam bahasa Inggrisberdasarkan Prosedur

bahasa Inggrisberdasarkan Peraturan Konsiliasi dan Arbitrase dari Dewan PerdaganganInternasional yang berlaku saat ini (selanjutnya disebut dengan "Peraturan").Sedangkan dalam butir 6.2 (e) Perjanjian Settlement disebutkan :(e)The arbitrators may not omend this agreement.Terjemahan pasal 6.2 (e) perjanjian Settlement dari Penerjemah Tersumpah :(e)arbitrator tidak dapat mengubah perjanjian ini.Hal ini berarti bahwa pilihan arbitrase yang dimaksudkan oleh Tergugat adalahbila ada sengketa, konflik, pertentangan

(a) Perjanjian Settlement Dari Penerjemah Tersumpah :(a) Apablla suatu penyelesaian damai tersebut tidak dapat dicapai dalam jangkawaktu enam puluh (60) Hari Kerja sejak sengketa, kontroversi ataupertentangan tersebut timbul, maka setiap dan seluruh sengketa, kontroversiatau pertentangan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian iniatau pelaksanaannya (termasuk keberadaan, keberlakuan atau pengakhiranperjanjian ini) harus diselesaikan melalui arbitrase dalam bahasa Inggris3)berdasarkan Prosedur

diselesaikan oleh arbitrase dalam bahasa Inggrisberdasarkan Peraturan Konsiliasi dan Arbitrase dari Dewan PerdaganganInternasional yang berlaku saat ini (selanjutnya disebut dengan "Peraturan").e Bahwa sedangkan dalam butir 6.2 (e) Perjanjian Settlement disebutkan :(e) The Arbitrator May Not Ament This Agreement, yang terjemahannya :(e) Arbitrator tidak dapat mengubah perjanjian ini.Hal ini menurut pihak Penggugat bahwa pilihan arbitrase yang dimaksudkan olehTergugat adalah bukti ada sengketa, konflik, pertentangan

Putusan No. 657/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.24Dewan Perdagangan International yang berlaku saat ini (selanjutnya disebutdengan Peraturan );Terjemahan diambil dari Tergugat ;aApabila penyelesaian damai tersebut tidak dapat dicapai dalam jangka waktuenam puluh (60) hari kerja sejak sengketa, kontroversi atau pertentangan tersebuttimbul, maka setiap dan seluruh sengketa, kontroversi atau pertentangan yangtimbul dari atau pelaksanaannya (termasuk keberadaan, keberlakuan ataupengakhiran perjanjian ini) harus

Saksi Hendra dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknyabahwa Pemohon ingin megajukan permohonan ganti nama dikarenakanPemohon sering sakitsakitan dan permohonan ganti nama tersebut diketahuioleh keluarga besar dan tidak ada pertentangan, nama J Gita Putri diberikanoleh paman pemohon setelah orang tua pemohon bercerai;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, PPemohonmenyatakan benar dan tidak keberatan;2.

Saksi Ageng dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknyabahwa Pemohon ingin megajukan permohonan ganti nama dikarenakanPemohon sering sakitsakitan dan permohonan ganti nama tersebut diketahuioleh keluarga besar dan tidak ada pertentangan, nama J Gita Putri diberikanoleh paman pemohon setelah orang tua pemohon bercerai;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, PPemohonmenyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalilpermohonannya serta

PUTUSAN JUDEX FACTIE KURANG CUKUP PERTIMBANGAN(ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)Bahwa Para Pemohon Kasasi dalam jawaban telah menyampaikan eksepsitentang gugatan kabur (obscuur libel) dengan alasan bahwa di dalam suratgugatan terdapat pertentangan antar dalil posita gugatan, pertentangan antarsatu petitum dengan petitum yang lain.Sebagai contoh dalam Posita gugatan nomor 16, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa status hukum PT. TamanSambirejo menjadi gugur.

Tapi lebih dari itu, untuk menilai pakah gugatan kabur atautidak, Hakim seyogyanya memeriksa apakah terdapat pertentangan dalildalam posita gugatan, atau apakah terdapat pertentangan antar satu petitumdengan petitum yang lain.

Apabila ternyata ada pertentangan dalil dalamposita maupun pertentangan antar petitum, maka sudah barang tentugugatan demikian termasuk dalam kategori gugatan kabur.In casu, sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata di dalam gugatanTermohon Kasasi terdapat pertentangan antar dalil posita gugatan danpertentangan antar satu petitum dengan petitum yang lain. Namun judexHal. 34 dari 46 hal. Put.

PUTUSAN JUDEX FACTI MENGANDUNG SALING PERTENTANGANATAU KONTRADIKSIBahwa berdasarkan YurisprudensiYurisprudensi Mahkmah Agung, putusanyang mengandung saling pertentangan antara pertimbangan yang satudengan yang lain dianggap sebagai putusan yang mengandung kesalahandalam penerapan hukum. Periksa Yurisprudensi MA No. 2462K/Pdt/1984tanggal 30 Desember 1985.

Oleh karena itu keberatan terhadap putusanjudex factie karena adanya pertentangan antar pertimbangan dapat dijadikansebagai alasan untuk mengajukan kasasi.Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 551 K/Pdt/2012.In casu, putusan judex factie mengandung pertentangan/kontardiksi antarapertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain, yaitu :1. Dalam pertimbangan pada halaman 60 alineaterakhir judex factie menyatakan PT.

Penggugat menyarankanapabila ada diantara para ahli waris almarhum Sabin yang merasa keberatanatas gugatan Pengggugat ini, dipersilahnkan untuk mengaajukan gugatanintervensi dalam perkara ini ke Pengadilan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secaraseksama dan teliti secara integral dan komprehensif surat gugatan Penggugatbaik mengenai Posita dan Petitum maupun Replik Penggugat maka terlihatsecara jelas dan terang bahwa ternyata dalil gugatan Penggugat tidakkonsisten sehingga terjadi pertentangan

Bahwa secara faktual pertentangan dalil gugatan Penggugat tersebutakan dirinci dan diulas satu persatu tersebut dibawah ini;1. Terdapat pertentangan antara Posita Gugatan dengan Replik Pengugat ;Menimbang, bahwa disatu sisi dalam Posita Gugatan Penggugatmendalilkan jika Penggugat pada tanggal 8 Februari 2008 telah menitipkanuang kepada Tergugat sebesar Rp. 7.800.000, (tujuh juta delapan ratus riburupiah), dimana uang tersebut akan diambil pada tanggal 8 Juni 2008.

Yang dimaksud pinjaman adalah suatu perjanjian antarapihak yang satu dengan pihak lain baik berupa uang maupun barang dimanauang atau barang tersebut akan dipergunakan oleh pihak peminjam dengansyarat uang atau barang yang dipinjam tersebut akan dikembalikan darikuantitas dan kualitas yang sama dengan batas waktu yang telah ditentukan.Sehingga dalil Penggugat perihal titijpan dan pinjaman sebagaimanatersebut diatas terjadi pertentangan satu sama lain sehingga menimbulkanambivalensi dalil gugatan

Karena pada hakikatnya apayang dikemukakan dalam Replik bertujuan untuk memperkuat dalil Penggugatdalam Posita gugatannya sehingga sejatinya antara Posita dengan Replikharus senada dan seirama bukan justru sebaliknya terjadi pertentangan satusama lain sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur karena apabilakeliru menempatkan formulasi posisi Para Tergugat dalam perkara aqou makaakan mempengaruhi kejadian materiil dalam perkara aqou karena formulasiposisi Para Tergugat disusun secara tidak cermat

permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 29 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat pertentangan

Nomor 45 PK/Pdt/2020kembali tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan;Bahwa tidak ada pertentangan putusan antara perkara a quodengan perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PN.

disebabkan Tergugat tidak mencukupikebutuhan rumah tangga karena sudah tidak mampu bekerjadan lanjut usia dan telah terjadi perpisahan tempattinggal hingga saat ini selama 6 bulan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimanaterurai di atas, Majelis mempertimbangkan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidakterwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mananampak adanya perbedaan sikap hidup dan pandangan,sehingga menimbulkan kehidupan rumah tangganya dipenuhidengan pertentangan

pertentangan lahiriyah danbatiniyah, oleh karenanya Majelis menilai rumah tanggatersebut telah pecah sedemikian rupa dan bukanlah suaturumah tangga yang diidam idamkan harmonis lahir danbatin sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa jika kondisi rumah tanggatersebut dibiarkan berlarut larut akan menambahpenderitaan kedua belah pihak, untuk itu harus segeraPasal ???

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) dikarenakan telahterjadi pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan,pertentangan mana yaitu :Pada posita gugatan halaman 2 (dua) butir 15, Penggugat mendalilkanBahwa oleh karena tindakan PHK Tergugat ternyata tidak berdasarkanadanya penetapan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,maka berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UndangUndang ketenagakerjaanharus dinyatakan batal demi hukum dan sebagai konsekuensinya pula,Hal. 10

Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam mempertimbangkan eksepsigugatan Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat adalah kabur(Obscuur Liber) dikarenakan telah terjadi pertentangan antara positagugatan dengan petitum gugatan, pertentangan mana yaitu :Bahwa pada pertimbangan hukumnya pada halaman 27, Majelis Hakim PHIMedan menyebutkan : ..., pada dasarnya hal tersebut tidak dapat dipandangsebagai pertentangan atau kontradiksi, tetapi merupakan hubungankonsekuensi yang bersifat alternatif dalam hal

Sehingga menimbulkan kehidupan rumahtangganya dipenuhi dengan pertentangan pertentangan lahiriyahdan batiniyah, oleh karenanya Majelis menilai rumah tanggatersebut telah pecah sedemikian rupa dan bukanlah suatu rumahtangga yang diidam idamkan harmonis lahir dan batinsebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974; Menimbang, bahwa jika kondisi rumah tangga tersebutdibiarkan berlarut larut akan menambah' penderitaan keduabelah pihak, untuk itu harus segera mendapatkan jalankeluarnya

nyata yang kedua dariputusan Mahkamah Agung tersebut mengatakan putusan JudexFacti (Pengadilan Tinggi) sudah benar dan tepat serta tidakmelanggar hukum, padahal putusan Judex Facti (PengadilanTinggi) tersebut salah dan melanggar hukum acarapembuktian;Untuk mengeksaminasi sekaligus membuktikan kekeliruannyata dan kekhilafan Hakim tersebut, maka Para Pemohonmenguraikan dan membuktikan adanya kesalahan danpelanggaran Hukum Acara Pembuktian Judex Facti (PengadilanTinggi) sebagai berikut:Bahwa inti pertentangan

menguasai tanpa hak tanah sawah milik Penggugat seluas40 are dan telah diterbitkan sertifikat hak milik atas namaTergugat Ill, sehingga penerbitan sertifikat hak milik tersebutmelanggar hak Penggugat dan dinyatakan sertifikat hakmilik tersebut adalah cacat hukum, dst;Sedangkan Tergugat Ill (Anmad Saleh) menyangkal tidakpernah menguasai tanah milik Penggugat, selain tanahsawah kepunyaan Tergugat Ill yang semula sungaikemudian dikelola menjadi sawah dan tidak pernahdisertifikatkan sampai sekarang;Pertentangan

perbuatanmelawan hukum oleh Para Tergugat tanpa hak menguasaitanah sawah milik Penggugat seluas 1.10 Ha. sehinggaPenggugat mengalami kerugian yakni tanah Sertifikat HakMilik No.419/Tahun 1979 seluas 99.634 m2 yang olehPenggugat Kasasi hanya seluas 6.86 Ha. dan sisanyaseluas 1.10 Ha. tanpa dikuasai oleh Para Tergugat;Kemudian Para Tergugat menyangkal tidak pernahmenguasai tanah milik Penggugat karena tanah sawahyang dikuasai oleh Para Tergugat adalah semula sungaikemudian dikelola menjadi sawah;Pertentangan

Dengan demikian terdapat pertentangan antaraposita dan petitum gugatan Penggugat;Bahwa disamping itu, Penggugat dalam posita gugatannya, tidakmenerangkan alasan yang menjadi dasar untuk mengajukanputusan yang mengandung unsur Uitvoerbaar Bij Voorraad. Namundemikian, pada Petitum poin 7 diajukan permohonan untukMenyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya banding,kasasi, Maupun verzet dari Tergugat.

Oleh karenanya, gugatanpenggugat yang mengandung pertentangan antara posita denganpetitum mengakibatkan ketidakjelasan (Obscuur Libel);Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam Putusan No. 28.K/Sip/1973 tertanggal 5 November1975 dan No. 1075.K/Sip/1980 menyatakan gugatan yangdidalamnya terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum,maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat tidakmemenuhi

Dengandemikian terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatanPenggugat;2.2. Bahwa disamping itu, Penggugat dalam posita gugatannya, tidakmenerangkan alasan yang menjadi dasar untuk mengajukan putusanyang mengandung unsur Uitvoerbaar Bij Voorraad. Namun demikian,pada Petitum poin 7 diajukan permohonan untuk Menyatakan putusandalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar BijVoorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet dariTergugat.

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam Putusan No. 28.K/Sip/1973 tertanggal 5 November1975 dan No. 1075.K/Sip/1980 menyatakan gugatan yang didalamnyaterdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum, maka gugatanyang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;2.4.

MATERIILADALAH KARENA TERDAPAT PERTENTANGAN SECARA MATERIILANTARA PERATURAN MENTERI NOMOR 22 DENGAN UNDANGUNDANG PENYIARAN;Sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli hukum Yahya Harahap, S.H., dalambukunya yang berjudul: Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasidan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, halaman 101 sampai denganhalaman 102, bahwa alasanalasan untuk mengajukan permohonan UjiMateriil yaitu pertentangan secara materiil dan prosedur pembentukannya,sebagaimana yang kami kutip di bawah ini:"

Agar alasan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi memenuhi syarat: Secara materiil atau substansial pertentangan yang terkandung padaperaturan perundangundangan yang lebih rendah itu memiliki kualitasmelanggar isi, jiwa, semangat dan kebijaksaan yang digariskan padaperaturan perundangundangan yang lebih tinggi; Sedemikian rupa kualitas pelanggaran itu, apabila benarbenar secaranyata dan objektif pelanggaran yang terjadi tidak mungkin ditoleransi,karena mentolerirnya akan

Pertentangan LPPPM pada Peraturan Menteri Nomor 22 denganUndangUndang Penyiaran;Oleh karenanya, maka jelas terdapat pertentangan yang mendasardalam UndangUndang Penyiaran dengan Peraturan Menteri Nomor22 sehubungan dengan hak Lembaga Penyiaran Swasta dalammemiliki/menggunakan spektrum frekuensi radio untuk melakukankegiatan penyiaran yang telah diberikan melalui ISR.

juga wajib memiliki Izin Penyewaankepada LPPPM sebagai bentuk kerja sama; ISR dikuasai oleh Negara; Pengusaan ISR selain oleh negara, namundimiliki juga oleh LPPPM yang notabeneadalah pihak swasta; ISR dilarang dijual belikan, dialihnkan termasuk ISR disewakan;juga disewakan; Berdasarkan seluruh penjelasan Pemohon di atas, maka pengaturan hak untukmenggunakan spektrum frekuensi radio di dalam Peraturan Menteri Nomor 22telah bertentangan dengan yang diatur di dalam UndangUndang Penyiaran.Dengan pertentangan

Sebagaimana yang telah diuraikan di bagan, dengan demikianterlinat pertentangan antara UndangUndang Penyiaran denganPeraturan Menteri Nomor 22 dimana jelas bahwa karakteristikpenyelenggara penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Swasta yangmenyelenggarakan program siaran dan menyelenggarakaninfrastruktur siaran sebagaimana diamanahkan dalam UndangUndang Penyiaran maupun tercantum dalam IPP nya;Pemisahan Kewenangan Lembaga Penyiaran Dalam PeraturanMenteri Nomor 22;Dalam konsep Peraturan Menteri Nomor 22

SALINANPENETAPANNomor 134/Pdt.P/201 1/PA.Mlg. gabe oc$5 ylismeas gojslai L 3 Artinya: Apabila ada pertentangan dua kemafsadatan makayang patut diambil adalah yang paling kecil nilaimafsadatnya ; ee eedan.o

Pertimbangan Penetapan Dismissal Saling Bertentangan ;Pertentangan Pertama 5 22002 nn nono ne nn ences Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketayang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badanhukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tatausaha negara (vide Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009) ; 22222222 none nnn nn en een Bertentangan dengan pertimbangan, menimbang

, Objek Sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap5Dalam pertimbangan ini, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Walaupun memberikan pertimbangan sebagaimana dikutip pada butir diatas, namun pada bagian pertimbangan yang lainnya, Penetapan Dismissaljustru menyatakan hal yang sebaliknya, yakni dengan menyatakan bahwaObjek Seng keta a quo bukan merupakan wewenang pengadilan ;Pertentangan Kedula ;n nn nnn nnnn nnn nn nnnnnnenn Menimbang

Tahun 2009) ; Bertentangan dengan pertimbangan, menimbang, Objek Sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap;Dalam pertimbangan ini, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Walaupun memberikan pertimbangan sebagaimana dikutip pada butir diatas, namun pada bagian pertimbangan yang lainnya, Penetapan Dismissaljustru menyatakan hal yang sebaliknya, yakni dengan menyatakan bahwaObjek Sengketa a quo bukan merupakan wewenang pengadilan ;Pertentangan

Akan tetapi pada posita dan petitum gugatan Penggugatdisebutkan mengenai Tuntutan pesangon yang harus dibayar Tergugatkepada Para Penggugat;Dengan demikian telah terjadi pertentangan antara perihal gugatandengan posita dan petitum surat gugatan Penggugat.

Pertentangan inimembuat gugatan sangat kabur dan membingungkan;Jika pada posita dan petitum gugatan Penggugat adalah mengenaipesangon yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, maka perihalsurat gugatan haruslah menyebutkan gugatan Perselisihan PemutusanHubungan Kerja.

Tidak membahas ataumeminta mengenai Tuntutan pesangon; Disamping pertentangan tersebut di atas, dalildalil gugatan Penggugatpada posita dan petitum yang satu bertentangan posita dan petitum yanglain yakni pada posita dan petitum gugatan Penggugat menuntut agarTergugat dihukum untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat.Namun pada posita dan petitum gugatan Penggugat sama sekali tidakmenyebutkan kapan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatdinyatakan putus dan atau berakhir.

Bahwa Pasal 1 angka (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 disebutkanPerselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karenaadanya Perselisihan mengenai hak, Perselisihan kepentingan,Perselisihan pemutusan hubungan kerja dan Perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;Halaman 12 dari 20 hal.Put. Nomor 687 K/Pdt.SusPHI/2017b.

Bahwa disamping pertentangan antara perihal gugatan denganposita dan petitum surat gugatan Termohon Kasasi, dalildalilgugatan Termohon Kasasi pada posita dan petitum yang satubertentangan posita dan petitum yang lain yakni pada posita danpetitum gugatan Termohon Kasasi menuntut agar Pemohon Kasasidihukum untuk membayar uang pesangon kepada TermohonKasasi.