Ditemukan 14308 data
Nikius Bugiangge
Tergugat:
1.Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
172 — 42
ERWIN REIDEN LUMBAN GAOL, A.md
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
2.Mahkamah Partai Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
29 — 12
H. NAJAMUDDIN MOESTAFA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasiona Nusa Tenggara Barat
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
Turut Tergugat:
1.Ketua DPRD. Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat
84 — 30
IMANUDIN, S. Pd
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP-PKB)
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPW-PKB) PROVINSI SULAWESI TENGGARA
3.DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC-PKB) KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Turut Tergugat:
1.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
206 — 21
Yurizal, S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Riau
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu
140 — 100
Muhammad Ilham Sarjana HS
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
Turut Tergugat:
1.pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara (DPW PPP)
2.Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC PPP) Kabupaten Asahan
3.AIDI, S.H.
52 — 22
Hasanuddin
Tergugat:
1.Mayor JendraL TNI (Purn) MUCHDI PURWOPRANJONO DKK
2.DR. H. Badaruddin Andi Picunang, S.T.,M.M., M.T., M.AP
3.AGUS KAMARWAN,SH
4.KHAIRUDDIN
5.MUHAMMAD TAYEB
240 — 145
Nomor 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan :(1).
Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa lebih jelas dan tegas lagi, diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat(1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasHalaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54Pdt.SusParpol/2021/PN Sbw.UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan:Yang dimaksud dengan perselisinan Partai Politik meliputi antara
/2021/PN Sbw.10.11.MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMANPELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN bertanggal 9Desember 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016), yang padaintinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum KamarPerdata Khusus Partai Politik, antara lain:PARPOL Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakankewenangan Mahkamah Partai Politik
:1)2)3)4)5)Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internalPartai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehsuatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikanoleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana
pada Pasal 32 ayat (1) menyebutkan Perselisihan PartaiPolitik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam ADdan ART, dan pada ayat (2) menyebutkan : Penyelesaian perselisihan internalPartai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan SEMA (SuratEdaran Mahkamah Agung) Nomor 4 tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan HasilRapat Pleno Kamar
YURIZAL, S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Riau
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Indragiri Hulu
125 — 49
George Usman Latuwael
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Maluku
4.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan
Turut Tergugat:
4.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Buru Selatan
5.Bupati Buru Selatan
25 — 9
153 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dicky Saputra
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh
3.Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Lhokseumawe
4.DPRK Lhokseumawe
5.Walikota Lhokseumawe
194 — 12
Fauzi, S.Mn
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kab Aceh Utara
Turut Tergugat:
1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
2.Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara
3.Bupati Aceh Utara
4.Gubernur Aceh
180 — 34
I KETUT JATA, SH
Tergugat:
1.Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
2.I MADE MUDARTA selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Bali
3.Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Gianyar
95 — 32
SUHARTO HS, S.H
Tergugat:
1.Ir. H. Endang PU, Ishak, S.H.,M.Si
2.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan
Turut Tergugat:
Mahkamah Partai Golkar
79 — 45
Pembanding/ Intervensi I : Irwandi Yusuf, dkk Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat : DPP Partai Nanggroe Aceh
161 — 42
H. NAJAMUDDIN MOESTAFA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasiona Nusa Tenggara Barat
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
Turut Tergugat:
1.Ketua DPRD. Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat
73 — 20
Dara Juanti
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Melawi
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Prov. Kalimantan Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
49 — 17
ENY KUSRINI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
367 — 139
Mengacupada ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentangPerubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan:Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 tidak tercapai, Penyelesaian perselisihan dilakukan melaluiPengadilan Negeri.Sehingga, mengacu pada ketentuan tersebut, sengketa perselisihanharus diselesaikan terlebin dahulu oleh internal Partai Politik sesuaidengan ketentuan AD/ART yaitu melalui Mahkamah Partai/Majelis TahkimPartai Kebangkitan Bangsa
Ketentuan dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2011Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik, Pasal 16 ditegaskan :(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dariPartai Politik apabila:Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Parpol/2021/PN Krsi. meninggal dunia;i. mengunaurkan diri secara tertulis;iil. menjadi anggota Partai Politik lain; ataulv. melanggar AD dan ART.(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur di dalam ADdan ART.(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikanadalah anggota lIlembaga perwakilan rakyat,pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikutidengan pemberhentian dari keanggotaan di lembagaperwakilan rakyat sesuai dengan peraturanperundangundangan.Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 Tentang PedomanPenyusunan Tata Tertio Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi, Kabupaten Dan Kota.
sesuaidengan ketentuan peraturan perundang undangan;ataui.. menjadi anggota partai politik lain.g.
Eksepsi Gugatan Nebis in Idem;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Nomor4/Pdt.G/2021/PN Krs yang pada pokoknya dalam putusan sela tersebut MajelisHakim menyatakan Pengadilan Negeri baru berwenang untuk memeriksa danmengadili erkara perselisihan internal Partai Politik (diluar perselisihankepengurusan partai politik) apabila perkara tersebut telah diputus olehMahkamah Partai Poliktik, sehingga dalam aarnya meyatakan PengadilanNegeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;Menimbang
Achmad Monoarfa
Tergugat:
1.DPP Partai Persatuan Pembangunan
2.DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Gorontalo
151 — 21
ISKANDAR IDRUS, S.T.
Tergugat:
1.Ketua Mahkamah Partai PAN Cq. H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si.
2.Ketua Umum DPP PAN Cq. Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal DPP PAN Cq. Eddy Soeparno
3.Ketua DPW PAN Maluku Utara Cq. Tutur Sutikno dan Sekretaris DPW PAN Maluku Utara Jamrud Hi. Wahab
233 — 108