Ditemukan 169 data
81 — 15
permohonan terdakwa dalampembelaannya secara lisan bahwa terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap saksikorban untuk melakukan hubungan badan yang disertai dengan kekerasan, agar putusanMajelis Hakim dirasa bersifat adil dan seimbang dan dapat dipertanggungjawabkansecara moral justice, legal justice serta social justice ;Menimbang, apabila diperhatikan secara seksama dan mendalamsubstansiketerangan terdakwa dan permohonan terdakwa dalam pembelaan lisannya, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa sebagian pratik
54 — 12
padapembelaannya.Menimbang, sebelum mempertimbangkan terbukti tidaknya terdakwa melakukantindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untukmenanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan pembelaan Tim PenasihatHukum Terdakwa Sofa Sugiarti agar putusan Majelis Hakim dipandang bersifat obyektif,lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek.Menimbang, apabila diperhatikan secara seksama dan mendalamsubstansipembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa serta sebagian pratik
206 — 70
Perlu diketahuibahwa tidak ada hubungan korelatif antara diagnosa Usus Buntu(Appendixpreforasi) dengan Bocornya kandung kemih (Ruptur Bulli).30.Bahwa, tindakan dari TERGUGAT tersebut, adalah melawan hukumdikarenakan melakukan suatu tindakan medis yang beresiko tinggi yaitupembedahan yang mengakibatkan cacat permanen pada Pasien, terlebihtanpa ada persetujuan tertulis dari PENGGUGAT sebagaimanadicantumkan dalam Pasal 45 ayat (1), (2), (3) dan (5) Undang undang No.29 tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran
SUKANDA,SH.MH
Terdakwa:
Andi Gunawan
135 — 52
memproduksi kosmetika dalam bentuk creamdengan cara dikemas ulang dari plastik yang dimasukkan kedalam pot untuktoner dan sabun serta serum, sedangkan kosmetika dalam bentuk cair dikemasulang dari botol besar kedalam botol kecil Kemudian diberi label, dimana dalammelakukan praktik kefarmasian tersebut terdakwa dibantu oleh saksi MiraKarmila dan saksi Partiningsih, setelan kosmetika diproduksi lalu diedarkandengan cara dijual baik langsung kepada konsumen maupung secara online,padahal dalam melakukan pratik
289 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan aturan yang menjadi pedoman bagi BPSK tersebut di atastidak terdapat pendelegasian kewenangan kepada Majelis HakimArbitrase BPSK untuk dapat memutuskan perkara yang berhubungandengan Hukum Kesehatan dan/atau Hukum Pratik Profesi Kedokteran.Hal ini dapat dilihat dalam gugatan Penggugat halaman 3 alinea keduamenyebutkan bahwa merupakan ... dst sebagaimana dimaksud Pasal 2(1), Pasal (1) ... dst UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang HukumKesehatan dan Pasal 2 serta asal 4 Kode Etik Rumah Sakit Indonesia
50 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap :"Dalam pratik peradilan, putusan yang tidak seksama (onvoldoendegemotiveerd) mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkarayang bersangkutan, dikategori putusan yang mengandung kesalahanpenerapan hukum atau bertentangan dengan hukum ;(M.
215 — 106
/PN.Kwg..tanpa ada persetujuan tertulis dari PENGGUGAT sebagaimanadicantumkan dalam Pasal 45 ayat (1), (2), (3) dan (5) Undang undangNo. 29 tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran Jo.
48 — 9
AES Nasution No. 3 Marabahan KecamatanMarabahan, Kabupaten Barito Kuala, atau setidaktidaknya di suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan pratik kefarmasian, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ADERIAN NOORdan saksi M.
127 — 81
Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksidengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (2) UUPT).Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT DPS.Atas dasar hal tersebut, para pihak yang ditarik olehPembanding/Penggugat dalam perkara a quo sudah tepat;Selain itu apabila dikaji dari perspektif optik dan pratik peradilan Indonesiadengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3009 K/ Pdt.G/1994 padapokoknya
351 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nama lengkap berikut gelar akademik dan sebutan profesi, tempat / tanggal lahiratau umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor STR dan tanggal, nomor SIPdan tanggal penerbitannya, tempat tinggal dan tempat pratik dokter gigi ;Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan danalamat pengadu ;.
37 — 11
pasal dalamdakwaan pertama subsidair pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 yang mana ancaman pidananyaadalah minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun sehingga jika dikaitkan ketentuan pasal 26 ayat(1) UU No.3 Tahun 2007 maka ancaman pidana maksimum bagi anak terhadap pasal 81 ayat (2)UU No.23 Tahun 2002 ini menjadi maksimal 7 tahun 6 bulan sedangkan mengenai ancaman Putusan No.140/Pid.Sus/2014/PN.SKG27An.MUHLIS ALIAS MULI BIN JAMIL minimum sesungguhnya dalam UU tersebut tidak diatur namun berdasarkan pratik
Terbanding/Terdakwa : Kendides Bin Yusman
74 — 6
Tuhirman;
Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 28/PID.B/LH/2023/PT BGL atas nama Anantik Pratikno Bin Madtrupi (Alm);
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
24 — 11
daerah Ciawi Bogor untukkemudian diserahkan kepada Ferry Fanisyah (Terdakwa dalam berkasterpisah), hal mana sangat bertentangan dengan kepribadian Terdakwa yang tidak pernah melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang telahdisampaikan saksi Mansyur yang telah mengenal baik Terdakwa semenjakkecil;Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara seksama danmendalam substansi keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa danpembelaan Penasihat Hukum Terdakwa , maka Majelis Hakim berpendapatbahwa sebagian pratik
SITI HIDAYATUN,SH
Terdakwa:
DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO
447 — 193
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang.Atau Kedua :Bahwa terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA, pada waktu dan tempatsebagaimana telah diraikan dalam dakwaan Pertama diatas, menggunakan ataumemanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukanpersetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidanaperdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan oranguntuk meneruskan Pratik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasiltindak
63 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
sejak tanggal 17 Maret 2012, Penggugat tidak lagidiperkenankan untuk memberikan layanan kepada pasien dan tindakan medik diRSUM DR M DJAMIL PADANG, sehingga merugikan Penggugat baik moril danmateriil terhadap Penggugat. kerugian morilnya adalah bahwa dengan adanyatindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek gugatan a10quo, yang hakekatnya adalah melakukan pembebasan hak dan kewajibanPenggugat sebagai dokter yang telah ditentukan dalam UndangUndang Nomor 29Tahun 2004 tentang pratik
80 — 15
., TRIS PRATIK,SH., beralamatdi YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUMHANDAYANI di Jatikuning RT 37 RW 10 Ngorooro Patuk Gunungkidul yangberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017, telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri Wonosari Nomor : 28/SKH/Pid/IV/2017/PN.Wnotanggal 26 April 2017;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 37/Pid.Sus/2016/PNWnotanggal 20 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis
126 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yakni bahwadengan adanyatindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan yang menjadiobyek gugatan a quo, yang hakekatnya adalah melakukanpembebasan hak dan kewajiban Pengugat sebagai dokter yangtelah ditentukan dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang pratik kedokteran yakni tentang hak diatur dalam Pasal 50yakni :Halaman 4 dari27 halaman.
Tri Yudha Wardhana Fammi, S.H.
Terdakwa:
Laswanto Alias Anton Bin Sakdun
57 — 6
Farm, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: bahwa, Saksi memiliki ijin yakni Surat Jin Pratik Tenaga TeknisKefarmasian (SIPTTK) Nomor : 503/17/SIPTTK/431.218/2018, tanggal 08Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo dan berlaku sampai dengan 17Desember 2019; bahwa, pemilik Toko Obat Emanuel adalah Hendri Sugianto; bahwa, Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab pemesanan obat yangdijual, mengontrol kKeadaan tempat penyimpanan
109 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013memenuhi syarat formil dalam pratik peradilan yang baik menurutketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku, tidakpernah memuat formulasi fundamentum Petendi yang berjudul ataumemuat tentang Eksepsi, sebagaimana termuat dalam posita permohonanin casu perkara a quo halaman 2 angka 4, karena formulasi yang berisikantentang Eksekusi dimaksud, hanya ada dan dapat diajukan dalam jawabanyang diajukan oleh Termohon ataupun Tergugat;Bahwa selain itu terhadap dalil
73 — 4
., TRIS PRATIK,SH., beralamat di YAYASANLEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI di Jatikuning RT 37RW 10 Ngorooro Patuk Gunungkidul yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30Mei 2017, telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Wonosari Nomor :28/SKH/Pid/V/2017/PN.Wno tanggal 30 Mei 2017;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 68/Pen.Pid/2017/PN Whotanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim