Ditemukan 882 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-04-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 07/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 3 Oktober 2018 — Nama Jabatan : BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING; Tempat Kedudukan : Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING yang diwakili oleh JOHAN SLAMAT, S.T., sebagai KETUA BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018, memberikan kuasa kepada MUSLIM ABUBAKAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Hatane & Associates
12580
  • Nama Jabatan : BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Tempat Kedudukan : Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING yang diwakili oleh JOHAN SLAMAT, S.T., sebagai KETUA BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018, memberikan kuasa kepada MUSLIM ABUBAKAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Hatane & Associates
    Nama Jabatan : BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Tempat Kedudukan : Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaBADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING yangdiwakili oleh JOHAN SLAMAT, S.T., sebagaiKETUA BADAN SANIRI NEGERI HITUMESSING;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Juli 2018, memberikan kuasa kepadaMUSLIM ABUBAKAR, S.H., kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat pada Law OfficeHatane & Associates, alamat
    Bukti P3 : Surat Badan Saniri Negeri Hitumessing Nomor: 03/BSNHM/V1I/2017, tanggal 30 Juni 2017, Perihal:Pemberitahuan ke Il, yang ditujukan kepada MatarumaParentah, (fotocopy dari fotocopy);4. Bukti P4 : Surat Abdullah Pelu kepada Badan Saniri NegeriHitumessing, Perihal: Penyampaian Usualan CalonKepala Pemerintah Negeri Hitumessing, tertanggal 2 Juli2017, (fotocopy dari fotocopy);5.
    Bukti P5 : Surat Saniri Negeri Hltumessing kepada Bupati MalukuTengah, Perihal: Laporan Penjelasan PengusulanPeraturan Negeri Mata Rumah Perentah DanPencalonan Raja Negeri Hitumessing Adalah SuatuPenyalahgunaan Wewenang oleh Saniri Negeri (KetuaSaniri), tertanggal 2 Desember 2017, (sesuai denganaslinya);6. Bukti P6 : Surat Pj. Kepala Pemerintah Negeri Hitumessingkepada Bpk.
    Abdullah Pelu, Nomor: 045/SPHKPS/HM/III/2018, Perihal: Surat Penyampaian HasilKeputusan Ketua Saniri Negeri Hitumessing, tertanggal27 Maret 2018, (Pengantar sesuai dengan sli),(Lampiran fotocopy dari fotocopy);7.
    Ali Slamat;Bahwa saksi menyatakan setelah musyawarah proses selanjutnyadiserahkan kepada Saniri Negeri Hitumessing;Bahwa saksi menyatakan mengetahui selanjutnya Saniri NegeriHitumessing mengeluarkan Penetapan yang menetapkan H.
Register : 02-08-2013 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan PT PEKANBARU Nomor 148/PID.SUS/2013/ PTR
Tanggal 17 September 2013 — MODIHAR Alias Kacong Bin SANARI
4915
  • kepada saksi Zulkarnain BinArjun Als Zul Rege dan sekira pukul 15.00 wib Saksi Marianto EffendiBin Yusrinul ST Sati datang ke depan rumah terdakwa dan terdakwalangsung menyerahkan Narkotika tersebut kepada Saksi MariantoEffendi Bin Yusrinul ST Sati. dari hasil penjualan Sabu yang dilakukansaksi Saniri melalui terdakwa kepada saksi Zulkarnain Bin Arjun Als ZulRege dan Saksi Marianto Effendi Bin Yusrinul ST Sati terdakwamendapatkan upah dari Saksi Saniri sebesar Rp.500.000 ( lima ratusribu rupiah)
    dan saatitu saksi Saniri sedang main game di laptop lalu anggota polisi tersebutmenggeledah kamar tidur tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkusplastik bening yang berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenissabu di bawah kasur tempat tidur saksi Saniri dan tidak lama kemudiandatang Pak RT lalu anggota polisi tersebut mengintrogasi saksi Saniri dankemudian terdakwa dan saksi Saniri serta barang bukti tersebut diatasdibawa oleh anggota polisi tersebut kerumahnya Saksi Zulkarnain yangberada
    No.168/Pid.Sus/2013/PTRMetamphetamin yang termasukNarkotika GolonganlDigunakan untuk perkara atas nama terdakwa SANIRI Als AJOBin SARMADIN3.
    Menyatakan Terdakwa MODIHAR Als KACONG Bin SANIRI , telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana PERMUFAKATAN JAHAT MENYERAHKAN NARKOTIKAGOLONGAN DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MODIHAR Als KACONGBin SANIRI Dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun danPidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah)apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan Pidanakurungan selama 1 (satu) tahun ;3.
    Sedangkan sisanya seberat 0,2 gr(nol koma dua gram) dikirimkan ke Balai Besar POMPekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnyaadalah positif mengandung Metamphetamin yangtermasuk Narkotika Golongan );Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa SANIRI Als AJOBin SARMADIN6.
Putus : 08-12-2014 — Upload : 12-03-2015
Putusan PT AMBON Nomor 41/PDT/2014/PT AMB
Tanggal 8 Desember 2014 — MELKIANUS RIRUMA; BENDJAMIN SIHAY; IZHAK HITJAHUBESSY; ZETH HEHANUSA; WELMINCE HITIJAHUBESSY VS Prof. Drs. JOHANIS A. PATTIKAYHATU
119117
  • oleh Tergugat sebagai Ketua SANIRI NEGERI TITAWAAI maupun 3 anggota SANIRI NEGERILainnya masingmasing : CH.
    TOISUTA (almarhum)Dengan tidak diketahui oleh Tergugat .l. sebagai Ketua Saniri NegeriTitawaai dan : CH. LOKOLO sebagai Wakil Ketua Saniri Negeri Titawaaimaupun 2 anggota Saniri Negeri lainnya yaitu: M. NAHUWAY dan N. SELANNO.3.
    No. 41/PDT/2014/PT.AMB5)menghindar diri dari setiap kKegiatan pertemuan yang diadakan oleh Pjs.Kepala Pemerintah Negeri Titawaai, angka 8) Wakil Ketua Saniri NegeriTitawaai juga menghindarkan diri dari tugas dan tanggung jawab tersebut;Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri Titawaai Nomor 01 Tahun2010, tanggal 03 Agustus 2010, tentang PENETAPAN Tergugat VIsebagai KEPALA PEMERINTAH NEGERI TITAWAAI KECAMATANNUSALAUT, KABUPATEN MALUKU TENGAH yang ditanda tangani5(lima) anggota Saniri Negeri Titawaai
    Kepala Pemerintah Negeri Titawaai, angka 8)Wakil Ketua Saniri Negeri Titawaai juga menghindarkan diri dari tugasdan tanggung jawab tersebut;. Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri Titawaai Nomor 01Tahun 2010, tanggal 03 Agustus 2010, tentang PENETAPAN TergugatVI sebagai KEPALA PEMERINTAH NEGERI TITAWAAI KECAMATANNUSALAUT, KABUPATEN MALUKU TENGAH yang ditanda tangani 5(lima) anggota Saniri Negeri Titawaai masingmasing : 1).JOSEPHMAKOY, 2). ETY TOMASOAITAN, 3). PIETER HIARIEJ, 4).
    Negeri Titawaai in casu MELKIANUSRIRUMA/Tergugat dan Anggota Saniri telah terlibat dalam manipulasidana ADD Tahun Anggaran 2007/2008, mengakibatkan keduanyamenghindar diri dari setiap kegiatan pertemuan yang diadakan oleh Pjs.Kepala Pemerintah Negeri Titawaai, angka 8) Wakil Ketua Saniri NegeriTitawaai juga menghindarkan diri dari tugas dan tanggung jawab tersebut;Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri Titawaai Nomor 01 Tahun2010, tanggal 03 Agustus 2010, tentang PENETAPAN Tergugat VIsebagai
Register : 09-07-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 485/Pid.B/2015/PN.Jmr
Tanggal 12 Agustus 2015 — I AGUS SUSANTO Bin KUSNAN dan Terdakwa I GIMAN WICAKSONO Alias Pak GIFANDA
428
  • , dan jika ada tiga mata dadu yang cocok/sama dengan tebakan penombok maka mendapatkan hadiah tiga kalilipat dari uang tombokannya;e Bahwa Polisi yang sebelumya telah mendapat informasi ada perjudianjenis dadu langsung melakukan penggerebekan di tempat kejadian, padaHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 485/Pid.B/2015/PN.Jmrsaat itu Polisi berhasil menangkap terdakwa 1) AGUS SUSANTO BinKUSNAN, bersama dengan terdakwa 2) GIMAN WICAKSONO Alias PakGIFANDA yang berperan sebagai bandar, serta MUHLIS Bin SANIRI
    beserta temantemannya karena bermain judi ;Bahwa perjudian tersebut bertempat di halaman samping rumah terdakwa 1)AGUS SUSANTO Bin KUSNAN di Dusun Sumberejo Desa GlundenganKecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ;Bahwa saksitelah mendapat informasi ada perjudian jenis dadu langsungmelakukan penggerebekan di tempat kejadian, pada saat itu Polisi berhasilmenangkap terdakwa 1) AGUS SUSANTO Bin KUSNAN, bersama denganterdakwa 2) GIMAN WICAKSONO Alias Pak GIFANDA yang berperan sebagaibandar, serta MUHLIS Bin SANIRI
    MUHLIS BIN SANIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 15.30 WIBbertempat di halaman samping rumah terdakwa 1) AGUS SUSANTO BinKUSNAN di Dusun Sumberejo Desa Glundengan Kecamatan WuluhanKabupaten Jember, para terdakwa bersama saksi telah ditangkap polisi karenatelah melakukan permainan judi ;e Bahwa terdakwa 1) AGUS SUSANTO Bin KUSNAN, bersama denganterdakwa 2) GIMAN WICAKSONO Alias Pak GIFANDA yang berperan sebagaibandar
    , serta MUHLIS Bin SANIRI, dan SIHAB PRANOTO Bin UNTUNGsebagai para penombok ;e Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkanalat dan perlengkapan yang dibutuhkan, setelah itu para penombok menebakdan menaruh uang pada beberan bergambar mata dadu dari angka 1 (satu)sampai dengan angka 6 (enam), setelah itu bandar memasukkan 3 (tiga) buahdadu ke dalam subluk (kaleng besar yang ada tutupnya), kKemudian 3 (tiga)buah dadu tersebut dikocok di dalam subluk dengan cara diguncangkan
    , danSIHAB PRANOTO Bin UNTUNG, sedangkan salah satu bandar lainnyabernama ARYO (DPO) serta para penombok lain berhasi melarikan diri ;Bahwa terdakwa 1) AGUS SUSANTO Bin KUSNAN, bersama denganterdakwa 2) GIMAN WICAKSONO Alias Pak GIFANDA dan ARYO (DPO)yang berperan sebagai bandar, sedangkan MUHLIS Bin SANIRI, danSIHAB PRANOTO Bin UNTUNG sebagai para penombok ;Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulumenyiapkan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan, setelah itu parapenombok menebak
Register : 14-03-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 26-04-2022
Putusan PN BANJARBARU Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bjb
Tanggal 14 April 2022 —
Terdakwa:
SYAMSUL ARIFIN Alias SYAMSUL Bin SANIRI
7421
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Arifin Alias Syamsul Bin Saniri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap

    Terdakwa:
    SYAMSUL ARIFIN Alias SYAMSUL Bin SANIRI
Register : 04-02-2011 — Putus : 19-07-2011 — Upload : 03-11-2011
Putusan PTUN AMBON Nomor NOMOR: 02/G/2011/PTUN.ABN
Tanggal 19 Juli 2011 — 1. Dr. Haji Tahir Tuanaya, Sp.Rad, 2. Haji ABDURRAHMAN TUANAYA, MELAWAN BUPATI MALUKU TENGAH
16396
  • Negeri khususnya dengan Pasal 25 ayat(1) yang menetapkan bahwa Pergantian antar waktuanggota/pimpinan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri, karena alasan ;(a) Meninggal dunia;(b) Permintaan sendiri;Me She s Sane wo (Cc) Tidak lagi = memenuhi' syarat = yangtelah ditetapkan. 9 ayat (2)menetapkan bahwa /7Jata cara pergantian antar waktuanggota/pimpinan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri dimaksud dalam ayat (1) diaturlebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib SaniriNegeri atau Badan
    (bukan anggota resmi Saniri Negeri Kailolo)untuk menyelenggarakan rapat Saniri Negeri Kailoloillegal dan fiktf tanggal 3 Desember 2009 dengantujuan mengganti/merobah komposisi seluruh Anggota188.8.Saniri Negeri Kailolo yang telah ada. ; Oleh sebab itu, hasil rapat Saniri Negeri illegaltertanggal 3 Desember 2009 tersebut di atas,' tidakdapat dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk melakukanpergantian antar waktu bagi SELURUH ANGGOTA DAN KETUASaniri Negeri Kailolo dengan menerbitkan SuratKeputusan Bupati
    di atas ternyata adalahhasil rapat fiktif TERGUGAT sepatutnya mempertanyakan keabsahan BeritaAcara Hasil MRapat Saniri Negeri Kailolo Tanggal 3Desember 2009 tersebut yang mengusulkan perubahankomposisi keanggotaan Saniri Negeri Kailolo sebelumTERGUGAT menandatangani Surat Keputusan Bupati MalukuTengah tentang pergantian antar waktu anggota SaniriNegeri Kailolo. ; Bahwa PeraturanNegeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Nomor :01 Tahun2010 Tanggal 01 Juni 2010 Tentang Penetapan Matarumah/ Keturunan Yang
    Negeri dan Keputusan Saniri NegeriNomor: 02/10/KPTS/SNK/2010 tanggal 16 Oktober 2010,tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri KailoloKecamatan Pulau Haruku atas nama Azhar Ohorella tidak sahdan dipergunakan sebagai syarat oleh Tergugat untukmengeluarkan objek sengketa adalah dalil yang tidak patutdan tidak berdasar mengingat Tergugat dalam mengesahkanLembaga Saniri Negeri karena diusulkan~ oleh Negeri,Tergugat tidak dapat mengesahkan keanggotaan Saniri kalautidak diusulkan oleh Negeri, atau Tergugat
    Kemudianterhadap sah atau tidaknya Keputusan Saniri Negeri ituadalah wewenang Saniri Negeri, bukan wewenang Tergugat,karena keputusan saniri itu) dikeluarkan oleh Saniri, soalmekanisme operasional keluarnya Keputusan Saniri Negeriadalah wewenang = Saniri Negeri, Tergugat tidak bisamengintervensi wewenang saniri, sehingga kalau ada hasilKeputusan Saniri, dimana Saniri tersebut diangkat denganKeputusan Tergugat maka itu dianggap sah ;Tergugat sangat sesalkan dalil dalil Penggugat pada posita8.7 kenapa
Register : 25-06-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 05-11-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2013/PTUN.ABN
Tanggal 16 Oktober 2013 — SEMUEL LOPPIES Sebagai Penggugat Melawan WALIKOTA AMBON Sebagai Tergugat
9839
  • Bahwa Pemerintahan Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahanoleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Lengkap dalam mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai Ketentuan Perundangundangan yang berlaku, yang diakui dan dihormati dalam SistemPemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia ; .
    Bahwa proses pembentukan Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale danPanitia Pencalonan Dan Pemilihan Raja Negeri Seilale dilakukan tidaksesuai prosedur atau cacat hukum. Dikatakan demikian karena :a.
    Bahwa pemilihan badan Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilale tidakdilakukan sebagaimana mestinya menurut hukum adat yang berlaku diNegeri Seilale dimana badan Saniri Negeri Lengkap merupakan utusanwakilwakil dari soasoa yang ada dalam Negeri Adat Seilale,melaluimusyawarah Soa adalah bertentangan dengan hukum adat NegeriSeilale jika perekrutan anggota Saniri Negeri Lengkap dilakukanberdasarkan penunjukan/persetujuan dari rumah ke rumah dalam hal inidilakukan penjabat Negeri Seilale Bok. Gustaf A.
    Kailola tanpamengkomodir hakhak adat anakanak soa oleh Penjabat Raja NegeriSeilale sesuai Surat Tugas dari Camat Nusaniwe Kota Ambon.Sehingga Badan Saniri Negeri Lengkap yang dibentuk tersebut tidaksah karena bertentangan dengan hukum adat yang berlaku =;b. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 Perda Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan DanPelantikan Serta Pemberhentian Raja dijelaskan Bahwa PanitiaPemilihan Raja Dibentuk Oleh Badan Saniri Lengkap.
    SeilaleBersama Calon Raja Usulan MatarumahParenta Loppies SeilanaPattinai, tanggal 22 Pebruari 2013 ;: Foto copy sesuai asli Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris GarisKeturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale KecamatanNusaniwe Kota Ambon, Nomor : 14/MRPLSP/2013, Perihal : MohonTindaklanjuti Hasil Pertemuan Resmi Jajaran Staf PemerintahanBersama Saniri Neg.
Putus : 19-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/TUN/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — ABDUL KADIR WELEMULY vs BUPATI MALUKU TENGAH
3214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 5Agustus 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut:Dengan Objek Sengketa adalah Pelantikan Kepala Pemerintah NegeriLaimu atas nama: ABDULLAH KUMKELO, S.Pd oleh Tergugat tertanggal23 Maret 2015, berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141430 Tahun 2015, tertanggal 19 Maret 2015 tentang Pengesahan KepalaPemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku TengahProvinsi Maluku dan keputusan Saniri Negeri Laimu Nomor : 14102 Tahun2014,
    Negeri atau BPN membentuk PanitiaPemilihan.Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dariAnggota Saniri Negeri atau BPN, Kepala Kampung dan TokohMasyarakat.Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menjadi Bakal Calon KepalaPemerintah Negeri/Negeri Administratif.Panitia Pemilihan ditetapbkan dengan Keputusan Saniri Negeri atauBPN dan disahkan oleh Bupati.Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4), terdiri dariKetua, Sekretaris, dan Anggota.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri
    Negeri atau BPN berdasarkanLaporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.Penetapan Keputusan Saniri Negeri atau BPN sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari setelahpemilihan.Pasal 37Keputusan Saniri Negeri atau BPN tentang Penetapan KepalaPemerintah Negeri/Negeri Administratif dilaporkan kepada Bupatimelalui Camat selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.1)2)BAB XIVPENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAHNEGERI/NEGERI ADMINISTRATIFPasal 38Calon
    Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Saniri Negeri LaimuNomor 14102 Tahun 2014, tanggal 15 Desember 2014 tentang PenetapanKepala Pemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutin Kabupaten MalukuTengah tersebut;6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat IItelah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Eksepsi dari Terqugat I: 1.
    /In casuKeputusan Saniri Negeri Laimu, Kecamatan Telutih. Nomor 14102 Tahun2014 Tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan KepalaHalaman 16 dari 21 halaman.
Register : 30-08-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 26 /Pdt.G/2019/PN.Msh
Tanggal 5 Februari 2020 — Kepala Pemerintah Negeri Telutih Baru Tergugat I - Lembaga/Badan Saniri Negeri Telutih Baru Tergugat II - Bupati Maluku Tengah Turut Tergugat
281181
  • Kepala Pemerintah Negeri Telutih Baru Tergugat I- Lembaga/Badan Saniri Negeri Telutih Baru Tergugat II- Bupati Maluku Tengah Turut Tergugat
    Karena Atas dasar pengetahuanPara Anggota Saniri Tersebut sesuai Pernyataan bahwa NegeriTelutin Baru hanya terdapat satu mata rumah perintah yaitu matarumah Perintah Tehuayo. Dan bukan dua matarumah perintah. Danpara Saniri tersebut tidak pernah menandatangani Baik DaftarHadir maupun berita Acara Rapat dimaksud.b.
    Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat Il sebagaimana dalil diatas adapula indikasi terjadikonspirasi/kolusi dalam Tahapan proses sehingga terbit Peraturan NegeriTelutin Baru Nomor : 1 Tahun 2017 yang sangat merugikan Penggugatdilakukan dengan cara inisiatif oleh Ketua Saniri Negeri ISMAIL ILIHELUdan HASAN KELIHU dengan membujuk anggota Saniri Negeri Walalayoyaitu saudara M.
    Dengan demikian maka KetuaSaniri Negeri ISMAIL ILIHELU dan HASAN KELIHU sebagai anggotasaniri telah melanggar pasal 23 ayat (c), (d) dan (e) Perda No. 4 Tahun2006 tentang Pedoman penataan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri (anggota Saniri Negeri di larang meresahkanHalaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pat.G/2019/PN.
    Bahwa Tergugat menolak semua dalildalil yang dijadikan alasangugatan penggugat tesebut, karena Keputusan Saniri yang telah kamiterima telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sesuaiketentuan Perundangundangan..
    MALUKU No. 14 Th 2005, dan PERDA KAB.MALUKU TENGAH No. 01 Th. 2006), selanjutnya tentang ,MateriGugatan yaitu Mata Rumah Keturunan Parentah adalah menjadikewenangan Negeri dalam hal ini Saniri Negeri yang menentukan..
Register : 23-07-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATAMIMI, S.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
7.ENDANG ANAKODA.SH
8.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir.JACOB NICOLAS TUHULERUW
183100
  • jalannya Pemerintahan Adat ; Bahwa dasar Pengangkatan saksi sebagai Saniri Negeri Lengkapberdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon nomor : 271 /Tahun 2013tanggal 28 Maret 2013 dan berdasarkan Hasil Rapat Para Saniri saksidiangkat menjadi Sekretaris Saniri Negeri Tawiri tahun 2017 saksi menjadiAnggota Pengganti Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Saniri berdasarkanSurat Keputusan Walikota Ambon Nomor 361 Tahun 2017 tanggal 4September 2017 ; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Saniri Lengkap
    Bersama pemerintah negeri membahas anggaran pendapatandan belanja Negeri;Dan sebagai Sekretaris Saniri Negerii Tawiri tugas dan tanggung jawabsaksi adalah sebagai berikut :1. Membantu ketua saniri untuk membuat suratmenyurat dankelengkapan dokumen untuk pelaksanaan rapat ;2. Mendampingi ketua saniri dalam rapatrapat saniri ; Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Tawiri adalah sebagai berikut : Kepala Pemerintahan Negeri : Yacop N. Tuhuleruw.
    lengkap terkait pemberian tanah tersebut dan dilengkapidengan surat keterangan mengetahui Saniri, sedangkan untuk penjulantanah Negeri ke pihak lain dalam rangka pembebasan lahan untukpembangunan maupun penjulan untuk kepentingan yang bersifat umumprosedurnya juga sama melalui rapat bersama saniri lengkap gunamelakukan pembahasan terkait dengan tanahtanah yang akan di bebaskantersebut, namun kenyataannya saat itu Saniri Negeri tidak pernah dilibatkandalam rapat atau musyawarah terkait pembebasan
    Bahwa jabatan saksi di Negeri Tawiri saat itu adalah sebagai Saniri yangdiangkat sejak tahun 2015 berdasarkan SK Walikota Ambon; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Saniri Negeri Tawiriadalah mengawasi semua proses pelaksanaan kegiatan Pemerintahan diNegeri Tawiri termasuk pelaksanaan anggaran yang ada di Negeri Tawiri danmembuat Peraturan Negeri bersamasama dengan Pemerintah Negeri ; Bahwa selain sebagai Saniri saksi juga sebagai ketua pembangunanGereja di Negeri Tawiri; Bahwa saksi tidak
    Bahwa hubungan saksi dengan Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiriuntuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana PendukungOperasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015 tersebut adalahkarena saksi adalah sebagai Anggota Saniri Negeri Tawiri ; Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Saksidiangkat sebagai Anggota Saniri Oleh musyawarah Saniri Negeri Tawiri,pada Tahun 2013 Oleh dan pembentukan Saniri Negeri Lengkap NegeriTawiri pada Tanggal 21 Februari 2013 ,kemudian pada
Putus : 31-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387 K/TUN/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — WALIKOTA AMBON vs. MATHEUS DIAS
7348 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Periode2012 2018 Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, tanggal 12 Maret 2012 ;DASAR DAN ALASAN GUGATAN :1 Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batasbatas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat yangdiakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia ;2 Bahwa Pemerintah Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahan olehPemerintah Negeri dan Saniri
    Dikatakan demikian karena :a Bahwa pemilihan Badan Saniri Lengkap Negeri Ema tidak dilakukansebagaimana mestinya karena hanya berdasarkan penunjukan olehPenjabat Raja Negeri Ema.
    Seharusnya Badan Saniri Lengkap terdiri dariwakil soa yang ditentukan melalui pertemuan anak anak soa untukmenentukan perwakilannya, sehingga Badan Saniri Lengkap tersebuttidak sah ;b Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ambon No. 13Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan danPelantikan Serta Pemberhentian Raja dijelaskan bahwa Panitia PemilihanRaja dibentuk oleh Badan Saniri Lengkap.
    Ema telah disepakatibersama dalam rapat / bakampong Negeri antara Penjabat Raja NegeriEma sdr Thomas Hendrik Leimena dengan masyarakat Negeri Ema padatanggal 2 Oktober 2011 dan dilanjutkan lagi dengan rapat / bakampongNegeri antara Penjabat Raja Negeri Ema dengan masyarakat Negeri Emayang melibatkan seluruh anakanak Soa pada tanggal 1 November 2011untuk membicarakan rencana Pelantikan Badan Saniri Lengkap olehWalikota Ambon pada tanggal 24 November 2011 dimana sejakpelantikan Badan Saniri Lengkap
    Lengkap Nomor : 1/Pem.Neg/2011tanggal 24 November 2011 (bukti T.I Int 4), sedangkan untuk PelantikanPanitia Pencalonan dan Pemilihan tidak ada aturan yang mengatur selain hanyaditetapkan dengan surat Keputusan Saniri Lengkap dan olehnya itu PembentukanPanitia Pencalonan dan Pemilihan Raja Negeri Ema adalah sah karena telahsesuai dengan aturan yang mengatur dalam Pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2PERDA Nomor 13 Tahun 2008 ;8 Bahwa dalil gugatan Penggugat sdre MATHEUS DIAS dan kuasanya dalammateri
Register : 22-08-2016 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN AMBON Nomor 173/Pdt.G/2016/PN Amb
Tanggal 24 Agustus 2017 — Abner Ihalauw yang beralamat di Jln Dr. Siwabessy Batu Gantung Dalam Rt 003/Rw 005 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Roos Jeane Alfaris, SH, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara Roos Jeane Alfaris, SH di Ruko Lat.2 Jalan Ahmad Yani (Depan Gereja Bethania) Batu Meja Kota Ambon selanjutnya disebut Penggugat ; L a w a n Fredrek Ihalauw, pekerjaan Tani, Alamat : Desa Nolloth Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dessy K .Halauw, SH dan Felix Ohoiwirin, SH, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Advokat dan Legal Consultant Desy Halauw dan Parnert di Jalan Cendana Wangi Rt 003/Rw 011 Kudamati Farmasi Atas Kota Ambon, selanjutnya disebut Tergugat
21447
  • Menyatakan Surat Kepuusan Saniri Negeri No.3/1963 tanggal 15 Desember 1963 adalah sah menurut hukum dan mempunyai daya berlaku.4. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas objek sengketa.5. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris/ keturunan dari Izaak Ihalauw dan berhak atas objek sengketa.6. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.7.
    NegeriNolloth terhadap objek sengketa dan oleh Saniri Negeri Nolloth mengadakansidang adat pada tanggal 15 Desember 1963 atas laporan dari Izaak lhalauw.13.Bahwa setelah itu oleh Saniri Lengkap Negeri Nolloth mengeluarkan KeputusanNo.3/1963 yang isinya menetapkan Izaak lhalauw sebagai pemilik objeksengketa dan memerintahkan Jesayas lhalauw menyerahkan objek sengketakepada Izaak lhalauw dan pendaftaran dari tanaman dari Dominggus lhalauwdan Jesayas lhalauw dalam dusun tersebut oleh kedua belah pihak
    MenyatakanTergugat adalah ahli waris yang sah dari David Paitti Ihalauw.3.Menyatakan Surat Keputusan Saniri Negeri Noloth No 3 /1963 tanggal 15 Desembertahun 1963 tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukumserta dayaberlaku.4.
    Menyatakan Surat Keputusan Saniri Negeri Noloth No 3/1963 tanggal 15Desember tahun 1963 tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyaikekuatan hukum serta daya berlaku.4.
    Ferdinand 3, Fredrek lhalauw (berbentuk walang);Bahwa saksi pernah sebagai polisi hutan (Kewang Darat);Bahwa saksi tahu dalam rapat untuk mengambil suatu keputusan ataupenetapan desa biasanya dihadiri oleh saniri lengkap dengan pemerintah desauntuk menanda tangani surat keputusan tersebut;Bahwa surat keputusan tersebut harus ditanda tangani oleh saniri lengkap danpemerintah desa;Bahwa selain nama Sasahusano untuk obyek sengketa, ada nama lainnya yaitudusun asal;Bahwa sebelah selatan berbatas dengan
    Dominggus lhalauw yang ketika meninggal Dusun tersebut dijaga lagi olehanaknya Yesayas lhalauw dan menananm di atas dusun Dati tersebut setelah tanamanyang ditanaminya mati, dikeluarkanlah Keputusan dari Saniri Lengkap Negeri Nollothpada tanggal 19 Juli 1953 No 1/53 yang ditandatangani oleh Pemerintah Negeri NolothP.
Register : 26-02-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat:
ABDULLAH PELU
Tergugat:
1.Hi. ALI SLAMAT
2.MUHAMAD SALEH SLAMAT
6053
  • Negeridari hasil musyawarah adalah bentuk rekayasa yang sengaja dibuat.Sehingga tidak ditindaklanjuti oleh Badan Saniri Negeri, NegeriHitumessing.
    anggota saniri negeri dan untuk selanjutnya disahkan ;Bahwa, benar pada tahun 2015 Saniri negeri Hitumessing mengadakanrapat saniri negeri untuk menentukan siapa yang akan menjadi matarumah parintah ;Bahwa, rapat itu diadakan karena masa jabatan raja sudah selesai,sehingga perlu di usulkan kembali ;Bahwa, masa jabatan raja adalah selama enam tahun, dan dapat dipilihkemball ;Bahwa, tugas dari mata rumah parentah adalah memilih siapa yang akandiusulkan menjadi raja ;Bahwa, benar dalam rapat Saniri
    GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium LitisConsortium);Bahwa, seharusnya Badan Saniri Negeri Hitumessing yang secarahukum baik hukum adat maupun hukum positif, telah mengeluarkankeputusan Badan Saniri Negeri Hitumessing dengan nomor03/KBSNHM/VI/2017.
    Negeri sebagai pihak yangsecara hukum baik hukum adat maupun hukum positif, Badan Saniri Negeritelah mengeluarkan keputusan Badan Saniri Negeri Hitumessing dengan nomor: 03/KBSNHM/V1/2017.
    Hitumessingtersebut yang bermusyawarah dalam Rapat Badan Saniri Negeri setelahmendapat rekomendasi dari hasil musyawarah Mata Rumah ParentahSlamat/Pelu, dan kemudian Badan Saniri Negeri mengajukan surat kepadaBupati Kepala Daerah untuk dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tentangpengangkatan Sdr.
Register : 26-04-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Bek
Tanggal 6 Juni 2018 —
Terdakwa:
1.NINGWAR bin MATRIJIN
2.SUHERMAN bin MISDRAN
3.SANIRI bin SOLEHUDDIN
4.ALIMAN bin JATIM ALM
35831
  • SANIRI Bin SOLEHUDDIN dan Terdakwa IV.

    Terdakwa:
    1.NINGWAR bin MATRIJIN
    2.SUHERMAN bin MISDRAN
    3.SANIRI bin SOLEHUDDIN
    4.ALIMAN bin JATIM ALM
    Nama lengkap : Saniri Bin Solehuddin2. Tempat lahir : Mempawah3. Umur/Tanggal lahir : 29/5 Juli 19884. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Jalan Rawasari RT 001 RW 001, Kelurahan Roban,Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang7. Agama : Islam8. Pekerjaan : SwastaTerdakwa Saniri Bin Solehuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret20182.
    Menyatakan terdakwa NINGWAR Bin MATJIRIN, terdakwa IlSUHERMAN Bin MISDRAN, terdakwa Ill SANIRI Bin SOLEHUDDIN danterdakwa IV ALIMAN Bin JATIM (Alm) bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta Melakukan Penambangan Emas Tanpa Ijin sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP.2.
    Selanjutnya para saksitersebut menemukan adanya kegiatan penambangan tanpa jjin di lokasi lahanmilk PT DARMEX AGRO Divisi 6 Blok K46, Dusun Pombay, Desa LembahBawang, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang yang dilakukanoleh NINGWAR Bin MATJIRIN bersamasama dengan terdakwa SUHERMANBin MISDRAN, terdakwa SANIRI Bin SOLEHUDDIN dan terdakwa ALIMAN BinJATIM (Alm).
    Bahwa dalam satu hari penambangan emas di lokasitersebut adalah sekitar 3 (tiga) gram.Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin di lokasi tersebut sudahdilakukan oleh terdakwa NINGWAR Bin MATJIRIN bersamasama denganterdakwa SUHERMAN Bin MISDRAN, terdakwa SANIRI Bin SOLEHUDDIN danterdakwa ALIMAN Bin JATIM (Alm) selama 2 (dua) minggu dan oleh saudaraSUDI (DPO) dijanjikan pembagian 70 untuk Bos dan 30 untuk anakbuah/karyawan.
    SANIRI Bin SOLEHUDDIN danTerdakwa IV. ALIMAN Bin JATIM (Alm), telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta melakukan usahapenambangan emas tanpa jjin pertambangan rakyat (IPR) sebagaimanadakwaan tunggal Penuntut Umum;2.
Register : 24-07-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PA JEMBER Nomor 424/Pdt.P/2014/PA.Jr
Tanggal 14 Juli 2014 — PEMOHON
110
  • Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama SOFIYATI bin TINAMAR, umur 14 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya bernama TOMAR bin SANIRI; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
    Pengadilan Agama Jember Nomor0424/Pdt.P/2014/PA.Jr mengajukan permohonan dispensasi kawin denganalasan alasan sebagai berikut:e Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama SOFIYATIbin TINAMAR, tanggal lahir 06 Maret 2000 (umur 14 tahun, 3 bulan), agamaIslam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Andongsari RT.001 RW.008 Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;e Bahwa dalam wakiu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohontersebut dengan calon suaminya bernama TOMAR bin SANIRI
    Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (SOFIYATI bin TINAMAR)untuk menikah dengan calon suaminya TOMAR bin SANIRI;3.
    Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Subsidair :Atau mohon putusan yang seadiladilnya;o Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohontelah hadir sendiri, kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah PermohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;ao Menimbang calon istri bernama SOFIYATI bin TINAMAR, telah hadirmenghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar iadalam waktu dekat ini akan menikah dengan calon suaminya bernama TOMARbin SANIRI
    karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa sertamampu membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinanyang sah; Menimbang bahwa calon suami bernama TOMAR bin SANIRI telah hadirmenghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar iadengan calon istrinya nama SOFIYATI bin TINAMAR tidak ada hubungankeluarga dan akan segera menikah karena telah lama saling mengenal sertatelah saling mencintai, walaupun calon istri belum genap usia 16 tahundianggap telah cukup
    Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama SOFIYATI binTINAMAR, umur 14 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan calon suaminyabernama TOMAR bin SANIRI;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);aoe Demikian dijatunkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 14Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 H, oleh kami MajelisHakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H.
Register : 13-04-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN AMBON Nomor 03/Pid.Prap/2015/PN AMb
Tanggal 30 April 2015 — Dr. Ir. IBRAHIM OHORELLA, MP
9851
  • Bahwa almarhum ayah Penggugat Demianus Tuhumena semasahidupnya ada memiliki Dusun Dati dengan nama Dati Sona, pemberianHalaman 2 dari 47 Hal (Putusan Nomor : 218/Pdt.G/2014/PN.Amb),secara lisan dari Pemerintah Negeri Lilibooi / Saniri Negeri Lilibooisesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 085 / PN / X / 2011 tanggal19 Oktober 2011 dari Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, yang kemudiandiwariskan kepada Penggugat.; 2.
    ;Bahwa setahu Saksi tanah / objek sengketa tersebut adalah milik JacobRUMAIUSON. j no= noe enw noe oe non nnn nnn ne nnn non nnn nee en cen nnn een ene noeBahwa Saksi mengetahuinya karena sebagai Saniri Negeri Lilibooi,Saksi pernah turun bersama Saniri Negeri yang lainnya ke lokasidan sebagai Badan Pemerintah Desa, Saksi pernah mengatakan agarbangunan tersebut jangan dibangun dulu karena masalahnya sudahdiajukan ke Desa, namun sampai dengan sekarang ini Kepala Desatidak menindak lanjutinya.
    ;Bahwa Saksi sebagai Badan Saniri Negeri Lilibooy, Bapak Raja danSaniri Negeri lainnya pernah turun ke lokasi yang disengketakanHalaman 22 dari 47 Hal (Putusan Nomor : 218/Padt.G/2014/PN.Amb),oleh Penggugat dan Tergugat.;Bahwa Saksi lupa / tidak ingat lagi apakah Dominggus Nussy jugahadir pada saat itu, yang hadir pada saat itu yaitu : Bapak Raja danBadan Saniri lainnya turun ke lokasi objek sengketa tersebut.
    ;Bahwa Dusun Dati Sona sesuai Register Dati Negeri Lilibooi Tahun1814 tersebut merupakan Dusun Dati lenyap milik Jacob Rumarusonyang telah berpuluh puluh tahun lamanya telah ditinggalkan olehketurunannya dan dibiarkan terlantar / tidak diurus sehingga DusunDati Sona tersebut kemudian diambil alih oleh Pemerintah NegeriLililbooi yang melalui Rapat Saniri Negeri Lilibooi telah diserahkankepada Almarhum Ayah Penggugat Demianus Tuhumena.
    ;Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas Dusun Dati Sona yang diberikanoleh Pemerintah Negeri Lilibooi kepada Almarhum Demianus TuhumenaBEAL NU j~~~ nnn nnn ann nnn ninemsn nmin nnnBahwa Dusun Dati yang pemiliknya telah meninggal dunia dan tidakmempunyai keturunan diambil alih oleh Negeri yang kemudianmelalui Rapat Saniri Negeri dapat diberikan kepada orang yangdinilai berjasa pada Negeri tersebut.;Bahwa Saksi tahu kalau perkara ini pernah disidangkan.
Register : 06-12-2018 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 248/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
AHMAD RIADY ELY
Tergugat:
1.ASNAWI KIBAS
2.PEJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI ASILULU
3.ABDUL HADI ELY
13333
  • Ely Lumaupal/Lumahatu;Rapat saniri negeri asilulu tanggal 26 november 2017 dengan tokohtokoh masyarakat (Hi.
    ;Menimbang, bahwa mencermati suratsurat bukti yang diajukan olehTergugat dan Tergugat II tersebut dapat diketahui bahwa Saniri Negeri Asilulusejak tanggal 29 Oktober 2017 telah melakukan jaring aspirasi terkait dengansejarah pemerintahan adat Negeri Asilulu untuk =menetapkanmatarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negerisehingga kemudian pada tanggal 11 Maret 2018, Saniri Negeri Asilulu telahmembuat keputusan berupa Keputusan Saniri Negeri Assilulu.
    Data itu masuk pada saniri yang lama, waktu itusaksi Sudah menjadi badan saniri negeri ;Bahwa Saniri yang lama menetapkan bahwa yang berhak sebagai tulangpunggung negeri Assilulu adalah Ely, turunan Pesihatu tadi.Bahwa badan Saniri Negeri menetapkan berdasarkan hasil musyawarahketentuan dari mata rumah ;Bahwa badan Saniri Negeri harus menetapkan mata rumah walaupunmata rumah itu sudah diketahui sejak dahulu adalah keturunan Parentahkarena berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 bahwa harus ditetapkanmata
    rumah.Bahwa badan Saniri menetapkan mata rumah kembali, penetapan ituterjadi pada tahun 2013.
    Sarfan Ely;: Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen Pembuktian tanggal 3Desember 2017.;: Fotocopy Soft Copy Rapat saniri Bidang A denganPerwakilan MataRumah Ely Lumahika pada tanggal 12 November 2017;: Fotocopy Soft Copy Rapat saniri Bidang A dengan Perwakilan MataRumah Ely Kibas pada tanggal 16 November 2017;: Fotocopy Soft Copy Rapat saniri Bidang A dengan Perwakilan MataRumah Ely Lumaupal pada tanggal 19 November 2017.;: Fotocopy Soft Copy Rapat Saniri Bidang A dengan TokohTokoh danmasyarakat
Register : 21-02-2024 — Putus : 28-02-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PN SAMPANG Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Spg
Tanggal 28 Februari 2024 — Pemohon:
FACHRUR ROSI
1913
  • Sampang Pada Tahun 1980, telah meninggal Dunia seorang laki-laki bernama SANIRI;
  • Memerintahkan kepada Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Dispendukcapil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Nama SANIRI. tersebut;
  • Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp260.000.00 (dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
Register : 20-01-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 01/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 6 Juni 2017 — Nama : Drs. PITER P.Z. HULISELAN; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiun PNS; Tempat tinggal : di Negeri Nolloth, RT.001/RW.001 Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. WILLEM. R.E.SUDJIMAN.S.H. 2. JHONY HITIJAHUBESSY,S.H. semuanya kewarganegaraan Indonesia, advokat pada kantor LAW OFFICE WILLEM R.E.SUDJIMAN,SH dan JOHNY HITIJAHUBEESY ,SH & Rekan, beralamat Jl.Dr.Siwabessy , Lt 2 No.20 Pasar Tagalaya Batugantung Ambon Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2016; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-------------------- M E L A W A N 1. Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGAH, Tempat kedudukan di Tempat Kedudukan : Jl. Geser Masohi nomor : 4 Maluku Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Nama : MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H. Warga Negara : Indonesia Jabatan : Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Maluku Tengah. Alamat : Jln Geser No.4 Masohi 2. Nama : HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H. Warga Negara : Indonesia Jabatan : Staf bag. Hukum Kantor Bupati Maluku Tengah. Alamat : Jln Geser No.4 Masohi 3. Nama : SAIFUL WATTIMENA,SH Warga Negara : Indonesia Jabatan : Staf bag. Hukum Kantor Bupati Maluku Tengah. Alamat : Jln Geser No.4 Masohi 4. Nama : ABD Karim Latuconsina, S.H. Warga Negara : Indonesia Jabatan : Staf bag. Hukum Kantor Bupati Maluku Tengah. Alamat : Jln Geser No.4 Masohi Berdasarkan surat kuasa, Nomor : 180/ 02/SK/2017, tanggal 30 Januari 2017;-------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; --------------------- 2. Nama : MEZAK HULISELAN; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Kepala Pemrintahan/Raja Negeri Nolloth; Tempat tinggal : di Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah ; ---------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. DANIEL W. NIRAHUA, SH MH. 2. HELMY J. SULILATU, SH MH 3. JAKOBIS SIAHAYA, SH semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat dan konsultan Hukum pada kantor Nirahua – Latar dan rekan, tempat tinggal Jln.PHB.RT.020/RW.007 Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Pebruari 2017.;------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI --
27171
  • seharusnya menarik Saniri Negeri masuk sebagai pihakdalam sengketa ini, mengingat jika Keputusan Tergugat dibatalkan tetapiKeputusan Saniri Negeri tidak dibatalkan maka nilai kepentingan Penggugatyang harus dilindungi menurut Undang Undang Peradilan Tata UsahaNegara tidaklah berarti.
    Kekuatan hukum putusan incraht untuk membatalkanObjek Sengketatidaklah mengikat karena keputusan Saniri Negeri tidakdibatalkan, melalui proses uji peradilan tata usaha negara. Tergugat tidakdapat mencabut atau membatalkan Keputusan Saniri Negeri, kecualidibatalkan oleh putusan pengadilan atau oleh Saniri Negeri itu sendiri.Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan No. 01/G/2017/PTUN.ABNlil.
    Saniri negeri Noltoh yakni :Hal. 23 dari 44 Hal.
    calon dari mata rumahparentah saniri negeri nolloth membuat permohonan ke kecamatan.
    Bahwa saksi menyatakan sebagai hak tunggal mata rumah parentah iniadalah dari keturunan Pieter Huliselan; Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pembentukan saniri yang baruterhadap saniri yang lama Saksi tidak pernah mendapat SKLUO ao)
Register : 17-01-2018 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN MASOHI Nomor 10/Pid.B/2018/PN Msh
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ELIMANUEL LOLONGAN , SH. MH
Terdakwa:
KAHAR SALAPUTA SPd.I alias KAHAR
2717
  • hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 10.00saksi (korban) ABU WAMA Alias ABU sedang duduk di dalam Aula KantorKecamatan Seram Utara Barat tibatiba datang Terdakwa KAHARSALAPUTA SPd.I Alias KAHAR bersamasama dengan saudara AUJARSALAPUTA, saudara HASANUDIN SANGAJI, saudara JOHAN SALAPUTAdan saudara ABDULLAH SALAPUTA membawa surat usulan mata rumahadat, kemudian Terdakwa KAHAR SALAPUTA SPd.I Alias KAHARmengatakan kepada saksi (korban) ABU WAMA Alias ABU bahwa Pejabatkenapa pergantian saniri
    adalahsepupu dari istri saksi korban); Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal23 September 2017 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Negeri PasaneaKecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di AulaKantor Kecamatan Seram Utara Barat; Bahwa pada mulanya saksi (korban) sedang duduk di dalam AulaKantor Kecamatan Seram Utara Barat tibatiba datang Terdakwa KAHARSALAPUTA SPd.I Alias KAHAR sambil mengatakan kepada saksi (korban)bahwa "Pejabat kenapa pergantian saniri
    oleh saksi(korban) selaku Kepala Pemerintahan Negeri Pasanea; Bahwa Terdakwa memukul saksi (korban) dikarenakan Terdakwamerasa emosi dengan saksi korban yang mengganti saniri Negeri tanpamelalui musyawarah dengan masyarakat terlebih dahulu; Bahwa Terdakwa memukul saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kalldengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan kea rah wajah saksi(korban) dan mengena pada bagian bawah mata sebelah kiri; Bahwa setelan Terdakwa memukul saksi (korban) kemudian saksi(korban) lari keluar
    oleh saksi(korban) selaku Kepala Pemerintahan Negeri Pasanea; Bahwa Terdakwa memukul saksi (korban) dikarenakan Terdakwamerasa emosi dengan saksi korban yang mengganti saniri Negeri tanpamelalui musyawarah dengan masyarakat terlebih dahulu; Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalamibengkak dan memar pada bagian bawah mata sebelah kiri;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah
    oleh saksi(korban) selaku Kepala Pemerintahan Negeri Pasanea; Bahwa Terdakwa memukul saksi (korban) dikarenakan Terdakwamerasa emosi dengan saksi korban yang mengganti saniri Negeri tanpamelalui musyawarah dengan masyarakat terlebih dahulu; Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalamibengkak dan memar pada bagian bawah mata sebelah kiri;Menimbang, bahwa dari uraian faktafakta terungkap di persidanganyang sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwaTerdakwa telah