Ditemukan 1991 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-08-2010 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1864 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 30 Agustus 2010 — Eddy Baud ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo
2311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adhan Alim selaku Kepala Dinas PendidikanNasional Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Tugas Nomor :835/207 tanggal 29 Juni 2004 menunjuk saksi Melkianus Laranga KepalaSekolah SMPN 3 Kao sekaligus selaku Ketua Komite Pembangunan UnitSekolah Baru (KPUSB) dan menunjuk juga Terdakwa sebagai kepalapelaksana dalam Tim Teknis Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru;Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 KAO Nomor : 26.C.18/SPPB/PPSLTPMALUT
    ) Nomor : 26.C.18/SPPB/PPSLTPMALUT/VIIV2004 tanggal 28 Agustus 2004, disepakati jikapelaksanaan harus mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan PembangunanUSB dengan mekanisme partisipasi masyarakat Proyek Perluasan SLTPJakarta dan gambar penanganan USB, RKS dan RAB namun kenyataannyapekerjaan pembangunan tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa selakuKepala Pelaksana bekerja sama dengan saksi Melkianus Laranga selakuKetua Komite Pembangunan dan saksi H.
    Adhan Alim selaku Kepala DinasPendidikan Halmahera Utara dan setelah dana dicairkan 100% masihTerdakwa beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai denganSurat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) baik untuk pembangunanfisiknya maupun meubeliernya sehingga terdapat kekurangan volumesebesar Rp.83.815.884,44, sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yangHal. 5 dari 22 hal. Put.
    No. 1864 K/Pid.Sus/2009pelaksana dalam Tim Teknis Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (TTKPUSB);Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 KAO Nomor : 26.C.18/SPPB/PPSLTPMALUT/VIIV2004 tanggal 28 Agustus 2004 antaraPemimpin Proyek Perluasan SLTP Jakarta yaitu saksi Drs. H. MumungBastaman.
    Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). Rekapitulasi RencanaAnggaran Biaya (RRAB);4). Rencana Anggaran Biaya (RAB);5). Analisa harga satuan(AHS).
Putus : 30-12-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — Suwardi, S.Pd., S.D.
3816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Kepala Sekolah Dasar Negeri 32 Matobe), berupa :Satu buah buku rekening atas nama Sekolah Dasar Negeri 32 Matobedengan Nomor Rekening 2110.0210.058817 ;Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor10/DPKAD/IX/2009 ;Satu buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sekolah Dasar Negeri 32Matobe (foto copy) ;Hal. 40 dari 20 hal. Put.
    (KepalaSekolah Dasar Negeri 15 Betumonga), berupa : Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SekolahDasar Negeri 15 Betumonga dengan Nomor Rekening2110.0210.046251 ; Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor52/DPKAD/IX/2009 ;Hal. 65 dari 20 hal. Put.
    (Kepala Sekolah Dasar Negeri 32 Matobe), berupa :Satu buah buku rekening atas nama Sekolah Dasar Negeri 32 Matobedengan Nomor Rekening 2110.0210.058817 ;Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor10/DPKAD/IX/2009 ;Hal. 80 dari 20 hal. Put.
    Penyitaan Tanggal 22 Juni 2011, dari ASSENT DONALD FM (KepalaSekolah Dasar Negeri 21 Tua Pejat), berupa :Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SekolahDasar Negeri 21 Tua Pejat dengan Nomor Rekening2110.0210.05893 ;Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor56/DPKAD/IX/2009 ;Satu buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sekolah Dasar Negeri21 Tua Pejat (foto copy) ;Hal. 108 dari 20 hal. Put.
    (Kepalasekolah SDN. 15 Betumonga), berupa : Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN. 15Betumonga dengan Nomor Rrekening : 2110.0210.046251 ; Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor52/DPKAD/IX/2009 ;Hal. 147 dari 20 hal. Put.
Register : 20-12-2011 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42791/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 22 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11925
  • 7.514.000,00,Surat Nomor: 069/MSSM/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihaltanggapan permintaan Surat Bantahan nomor B.659/SP.21/2012,Surat Nomor: 190/MSSM/IX/2011 tanggal 19 September 2011 perihalpermohonan penjelasan mengenai penetapan SPTNP No.024757/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 16 September 2011,Buku Bank BCA (Rupiah) Agustus 2011,Buku Bank BCA (SGD) Agustus 2011,Buku Besar Pembelian Agustus 2011,Buku Persediaan Barang periode 08 Agustus s.d. 29 September 2011,Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB
    ) Nomor:348220/KPU.01/2011 tanggal 19 September 2011,Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:393353/KPU.01/2011 tanggal 19 Oktober 2011,PIB Nomor Aju: 00000000607520111010109077 tanggal 13 Oktober2011,Invoice Nomor: 0011073 YZ tanggal 20 September 2011,Packing List untuk Invoice Nomor: 0011073YZ tanggal 20 September2011,Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) = Nomor:169585/KPU.01/2011 tanggal 11 Mei 2011,PIB Nomor Aju: 00000000607520110428109010 tanggal 28 April2011,Invoice Nomor:
    00110257YZ tanggal 13 April 2011,Packing List untuk Invoice Nomor: 00110257YZ tanggal 13 April 2011;Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:462913/KPU.01/2011 tanggal 07 Desember 2011,PIB Nomor Aju: 00000000607520111128109089 tanggal 30November 2011,Invoice Nomor: 0011081 YZ tanggal 04 November 2011,Packing List untuk Invoice Nomor: 0011081YZ tanggal 04 November2011,Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:474770/KPU.01/2011 tanggal 15 Desember 2011,PIB Nomor Aju: 00000000607520111205109091
    tanggal 07Desember 2011,Invoice Nomor: 0011082 YZ tanggal 17 November 2011,Packing List untuk Invoice Nomor: 0011082YZ tanggal 17 November2011,Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:061626/KPU.01/2011 tanggal 21 Februari 2011,PIB Nomor Aju: 00000000607520110207108975 tanggal 07 Februari2011,Invoice Nomor: 0011007YZ tanggal 15 Januari 2011,Packing List untuk Invoice Nomor: 0011007YZ tanggal 15 Januari 2011;Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:081448/KPU.01/2011 tanggal 08
Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN.Bks
Tanggal 30 Maret 2017 — pidana - RAMACHANDRAN RAMESH
8837
  • SPPB :021992 tanggal 03 Agustus 2016 dengan container 1x40 TGHU6200533 berisi 7.045 Roll (352.020 Yard) Polyester Fabrics" BC 2.3 nomor aju : 000140, nomor daftar : 023049 dan nomor SPPB :021991 tanggal 03 Agustus 2016 dengan container 1x40 HJCU1358727 berisi 7.206 Roll (860.096 Yard) Polyester Fabrics" BC 2.3 nomor aju : 000142, nomor daftar : 023153 dan nomor SPPB :022089 tanggal 04 Agustus 2016 dengan container 1x40 CKLU4102413 berisi 815 Roll (89.432 Yard) 100% CottonHalaman 19 dari 56 halaman
    Kemudian mendapatkan respon SuratPersetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari inhouse BC pada tanggal13 Juli 2016 pukul 14:48:41 WIB. Selanjutnya secara system atasrespond SPPB dari inhouse BC tadi oleh PT. EDI Indonesia diteruskanke mail box modul TPB (BC 2.3)KB PT.
    Kemudian mendapatkan respon SuratPersetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari inhouse BC pada tanggal14 Juli 2016 pukul 09:11:13 WIB. Selanjutnya secara system atasrespond SPPB dari inhouse BC tadi oleh PT. EDI Indonesia diteruskanke mail box modul TPB (BC 2.3)KB PT.
    Kemudian mendapatkan responSurat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari inhouse BC padatanggal 01 Agustus 2016 pukul 13:00:14 WIB. Selanjutnya secarasystem atas respond SPPB dari inhouse BC tadi oleh PT. EDIIndonesia diteruskan ke mail box modul TPB (BC 2.3)KB PT.
Register : 23-09-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 142/Pid.B/2015/PN Dmk
Tanggal 8 Desember 2015 — Amin Eko Cahyanto als Cahyo Bin H. Harsono
437
  • . ---------------------------------------1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari SPPB dari CV Sumber Waras, Surat perintah Muat yang dikeluarkan GPP Demak dan Surat Pengantar yang dikeluarkan GPP Demak untuk CV Sumber Waras, Dikembalikan kepada pihak Penyidik Polres Demak untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Saifudin als Udin bin Santoso. -----------------------------------6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).
    Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kom Truk Mitsubhisi warna kuning No.Pol K1310YF,Noka MHMFE74P5EK123293 dan Nosin 4D34TK46035 tahun 2014beserta kunci/ kontak buku Kir dan STNKnya, Dikembalikan kepadasaksi Purwanto bin Gimin. 10 (sepuluh) Ton yang terdiri dari 200 (dua ratus) sak pupuk ureabersubsidi yang telah dilelang dengan hasil lelang sebesarRp. 17.900.000,, Dirampas untuk Negara. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari SPPB dari CV SumberWaras, Surat perintah Muaty yang dikeluarkan
    Demak, saksi Saifudin Als.Udin (dalam berkas terpisah) membuat Surat Permintaan PengambilanBarang (SPPB) atas 10 ton pupuk urea bersubsidi tanpa sepengetahuansaksi H. Suwarno. Tujuan saksi Saifudin Als. Udin membuat SPPBtersebut adalah untuk dijual kepada pengecer diluar pengecer resmidengan harga diatas HET karena pada saat itu saksi Saifudin Als. Udinsedang membutuhkan uang untuk kepentingan pribadinya.
    Udin menjual SPPB tersebut kepada terdakwa Amin EkoCahyanto seharga Rp.98.000, per sak sehingga jumlah uang yangditerima oleh saksi Saifudin Als. Udin sebesar Rp.19.600.000,. Padahalharga pupuk urea bersubsidi dari CV Sumber Waras adalahRp.17.250.000,. sehingga saksi Saifudin Als Udin memperolehkeuntungan sebesar Rp.2.350.000,.
    Selanjutnya terdakwa Amin Eko Cahyanto menyuruh anakbuahnya yaitu saksi Eko Sulistiyono untuk membawa SPPB tersebutsekaligus menemui saksi Purwanto Bin Gimin di Gudang PenyanggaPupuk (GPP) Demak Desa Brumbung. Sesampainya di GudangPenyangga Pupuk Demak Desa Brumbung saksi Eko Sulistiyono menemuisaksi Purwanto Bin Gimin yang saat itu membawa 1 (satu) unit truckMitsubhisi warna kuning Nopol.K1310YF.
Putus : 01-07-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PT GORONTALO Nomor 02 /PID.SUS/2013/PT. GTLO
Tanggal 1 Juli 2013 — ANDI KADIR MA’RUF
4727
  • Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMPN 7 Dulupi Satu Atap No. 196.14/PPM-SMP/2009, tanggal 23 Maret 2009 ;----------------7. Kuitansi sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMPN 7 Dulupi Satu Atap SDN 12 Dulupi Kec. Dulupi Kab. Boalemo, sesuai dengan SPPB tanggal 23 Maret 2009 No. 196.14/PPM-SMP / 2009;-----------------------------------------------8.
    Biaya Operasional P2SATAP Rp. 8.192.000Total Rp. 400.000.000 Terbilang : Empat Ratus Juta Rupiah Bahwa atas pengesahan Proposal yang diajukan oleh SDN 12Dulupi SMPN 7 Dulupi Satu Atap maka pada tanggal 23 Maret 2009di tandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)Pengembangan SD SMP Satu Atap untuk SMPN 7 Dulupi Nomor :196.14/PPMSMP/2009 yang ditandatangani oleh Dra. ZaenabMooduto selaku Pihak Pertama Aan. Kuasa PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak Kedua Andi K.
    dengan Nilai SPPB sebesar Rp. 400.000.000, (EmpatRatus Juta Rupiah) untuk Pekerjaan Pengembangan SDSMP SatuAtap Pada SMPN 7 Dulupi Satu Atap;Bahwa Pembayaran Dana Bantuan Subsidi untuk PendidikanDasar Terpadu SDSMP Satu Atap tersebut dilakukan melalui NomorRekening Sekolah penerima sebagaiman KUITANSI tertanggal 23Maret 2009 untuk pembayaran Pengembangan SDSMP Satu AtapSMPN 7 Dulupi Satu Atap SDN 12 Dulupi Desa Tangga Barito Kec.Dulupi Kabupaten Boalemo sebesar Rp. 400.000.000, (Empat RatusJuta
    Biaya Operasional P2SATAP Rp. 8.192.000Total Rp. 400.000.000Terbilang : Empat Ratus Juta Rupiah Bahwa atas pengesahan Proposal yang diajukan oleh SDN 12Dulupi SMPN 7 Dulupi Satu Atap maka pada tanggal 23 Maret 2009ditandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)Pengembangan SDSMP Satu Atap untuk SMPN 7 Dulupi Nomor :196.14 / PPM SMP/ 2009 yang ditandatangani oleh Dra. ZaenabMooduto selaku Pihak Pertama Aan. Kuasa PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak Kedua Andi K.
    Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pengembangan SDSMP Satu Atap/SMPN 7 Dulupi Satu Atap,Nomor 196.14/PPMSMP/2009 tanggal 23 Maret 2009 antara Dra.
    Boalemo dengandibayarkannya total dana sebesar 100% yaitu sejumlah Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan yangtercantum pada surat perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor196.14/PPMSMP/2009 tanggal 23 Maret 2009 .3.
Putus : 25-02-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 2358/PID.B/2014/PN.TNG
Tanggal 25 Februari 2015 — NURUL HAYATUN NUPUS Binti SYAPRUDIN
3210
  • REKATAMAALAM MANDIRI sebesar 2.361.391, (dua juta tigaratus enam puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) ; 1 (satu) lembar SPPB (surat pemberitahuan pengeluaran barang) dari BeaCukai nomor: 053684/WBC.06/KPP.01/ SPPB/2013, tanggal pengeluaran 01April 2013 ; 1 (satu) lembar SPPB (surat pemberitahuan pengeluaran barang) dari BeaCukai nomor: 066391/WBC.06/KPP.01/ SPPB/2013, tanggal pengeluaran 20April 2013 ; (Terlampir dalam berkas perkara)4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara
    Putusan No. 2358/Pid.B/2014/PN.TNG16REKATAMAALAM MANDIRI sebesar 2.361.391, (dua juta tiga ratus enampuluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) ; e (satu) lembar SPPB (surat pemberitahuan pengeluaran barang) dari Bea Cukainomor: 053684/WBC.06/KPP.01/SPPB/2013, tanggal pengeluaran 01 Aprile (satu) lembar SPPB (surat pemberitahuan pengeluaran barang) dari Bea Cukainomor: 066391/WBC.06/KPP.01/SPPB/2013, tanggal pengeluaran 20 AprilMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
    Charge Calculation Nomor PIC ; 7030031, nomor MasterAir Waybill (MAWB) 12601977824 tanggal 1 April 2013 atas nama PT.TETHA ALPINDO sebesar 1.803.353, (satu juta delapan ratus tiga ribu tigaratus lima puluh tiga rupiah) ; 1 (satu) lembar Storage Charge Calculation Nomor PIC : 7031997, nomor MasterAir Waybill (MAWB) 12601997252 tanggal 20 April 2013 atas nama PT.REKATAMA ALAM MANDIRI sebesar 2.361.391, (dua juta tiga ratus enampuluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) ; 1 (satu) lembar SPPB
    (surat pemberitahuan pengeluaran barang) dari Bea Cukainomor: 053684/WBC.06/KPP.01/SPPB/2013, tanggal pengeluaran 01 April1 (satu) lembar SPPB (surat pemberitahuan pengeluaran barang) dari Bea Cukainomor: 066391/WBC.06/KPP.01/SPPB/2013, tanggal pengeluaran 20 AprilAdalah merupakan bendabenda yang disita secara sah, dan sebahagian merupakan alatalat yang pemilikan atau penguasaannya tidak dilengkapi dengan suratsurat, dan dapatdipergunakan untuk halhal yang sangat membahayakan, kesemuanya akan ditentukandidalam
    REKATAMAALAM MANDIRI sebesar 2.361.391, (dua juta tigaratus enam puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) ; (satu) lembar SPPB (surat pemberitahuan pengeluaran barang) dari Bea Cukainomor: 053684/WBC.06/KPP.01/SPPB/2013, tanggal pengeluaran 01 April 1 (satu) lembar SPPB (surat pemberitahuan pengeluaran barang) dari Bea Cukainomor: 066391/WBC.06/KPP.01/SPPB/2013, tanggal pengeluaran 20 April5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.
Putus : 10-07-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PT MATARAM Nomor 14/PID.SUS/2015/PT.MTR
Tanggal 10 Juli 2015 — 14/PID.SUS/2015/PT.MTR
5119
  • ).c.Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat suratpermintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolahcalon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas namasekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusakberat.d.SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkansurat perintah membayar (SPM).e.SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkapdengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima
    Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).e. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas.f.
    Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatanganiSurat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).c. Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat suratpermintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolahcalon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas namasekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusakberat.d. SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkansurat perintah membayar (SPM).e.
    ).c.Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau) membuat suratpermintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calonpenerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolahcalon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.d.SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan suratperintah membayar (SPM).e.SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkapdengan nomor rekening atas nama sekolah calon
Register : 29-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IVAN LUHUT PANGONDIAN LUMBAN TOBING,S.Pt Diwakili Oleh : IVAN LUHUT PANGONDIAN LUMBAN TOBING,S.Pt
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AUGUS VERNANDO SINAGA,SH
12232
  • .= Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai DirekturUtama dan juga sebagai Marketing Penjualan adalah melakukan penjualandi daerahn Pematang Siantar dan Simalungun, menyerahkan SPPB yangtelah ditanda tangani konsumen, TS dan anakan kepada SalesAdministrasi.= Bermula ketika saksi Tanawut Sairat yang merupakan General ManagerPT. Satwa Karya Prima melakukan pemeriksaan cek stok ternak babijumlah ternak babi pada tanggal 45 Juli 2017 dikandang PT. Satwa KaryaPrima yang terletak di:1.
    Satwa Karya Prima tentangPenjualan ataupun pengeluaran ternak babi dari kandang dimana yangseharusnya adalah pembeli menelpon/menghubungi marketing penjualanuntuk pembelian ternak babi, setelah konsumen dan marketing penjualansudah setuju selanjutnya marketing penjualan melaporkan ke salesadministrasi untuk menerbitkan SPPB (Surat perintah pengambilan babi) atasnama Konsumen / pembeli, setelah SPPB diterbitkan selanjutnya pihakmarketing atau konsumen membawa SPPB tersebut ke kandang ternak babiyang
    dituju, setelah tiba di kandang ternak babi kemudian SPPB tersebutdiserahkan kepada petugas marketing atau tehnikal service di kandangtersebut lalu dibantu pekerja kandang ditimbanglah ternak babi, hasilpenimbangan, kelamin, berat badan dan nomor kuping di catatkan di SPPBtadi, setelah itu SPPB wajib ditandatangani oleh Marketing/Teknikal servicedikandang dan konsumen lalu SPPB itu diserahkan ke sales administrasi dikantor di Pematangsiantar, kemudian bukti bukti tadi termasuk invoice / fakturpenjualan
    dituju, setelah tiba di kandang ternak babi kemudian SPPB tersebutdiserahkan kepada petugas marketing atau tehnikal service di kandangtersebut lalu. dibantu pekerja kandang ditimbanglah ternak babi, hasilpenimbangan, kelamin, berat badan dan nomor kuping di catatkan di SPPBtadi, setelah itu SPPB wajib ditandatangani olen Marketing/Teknikal servicedikandang dan konsumen lalu SPPB itu diserahkan ke sales administrasi dikantor di Pematangsiantar, kemudian bukti bukti tadi termasuk invoice / fakturpenjualan
Putus : 30-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28/B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — PT. BUANA LAUTAN NAGA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hasil surat LHA a quo tidaknampak adanya kesalahan, baik dari awal proses penyampaian PIB sampaidengan diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (yangselanjutnya disebut SPPB) dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidakpernah salah dalam membayar nilai pabean yang menjadi kewajibannya;Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI selalu menyelesaikanpembayaran yang menjadi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam hasilLHA a quo.
    Di satu sisi TERMOHON PENIJAUANKEMBALI menerbitkan SPPB No : 224476/KPU.01/2011 tanggal 18Juni 2011, dimana SPPB a quo menunjukan TERMOHONPENINJAUAN KEMBALI telah menyetujui penggunaan PIB 225220dengan Pos Tarif HS : 5209.19.00.00 disertai fasilitas KITEnya.
    Dengan kata lain, Keberadaan SPTNP018516/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 adalah tidak sah menurut hukum;Dengan adanya Penerbitan SPPB No : 224476/KPU.01/2011 tanggal18 Juni 2011 menunjukan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALItelah melalui selurun prosedur dan tatanan yang benar menurutperaturan perundangundangan yang berlaku.
    Bahwa penerbitan SPPB No : 224476/KPU.01/2011 tertanggal18 Juni 2011 dan SPTNP018516/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011menimbulkan kerancuan secara prosedural dengan diterbitkannyaSPTNP a quo. Penerbitan SPPB No : 224476/KPU.01/2011 tertanggal18 Juni 2011 menunjukkan kesetujuan TERMOHON PENINJUANKEMBALI atas penggunaan Pos Tarif 5209.19.00.00.
    Atas dasar telah terpenuhinya yang menjadikewajiban PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI secara prosedural,maka TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerbitkan SPPB No :224476/KPU.01/2011 tertanggal 18 Juni 2011 untuk pendaftaran PIBHalaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 28/B/PK/PJK/2014225220. (Lampiran6 (Surat pemberitahuan PIB tertanggal 14 Juni 2011)dan Lampiran7 (SPPB No : 224476/KPU.01/2011 tertanggal18 Juni 2011);.
Putus : 13-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 868/B/PK/PJK/2012
Tanggal 13 Mei 2013 — CV. RESTU BUMI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
4121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setelah data terkirim dan diterima oleh Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai setempat, maka importir mendapat respondengan keluarnya penjaluran, untuk " jalur hijau " (medium risk) denganrespon SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) atau SPJM (SuratPemberitahuan Jalur Merah) bilamana Random atau NHI;d.
    Bilamana hasil penjaluran adalah SPPB, maka barang akan langsungkeluar dari kawasan Pabean dan tidak dilakukan pemeriksaan samasekalibaik fisik, jumlah, jenis, ukuran barang yang diberitahukan dalam PIB baikoleh petugas pemeriksa barang, maupun oleh pejabat Seksi Pabean atauPFPD ;f.
    Bilamana hasil penjaluran adalah SPPB, kemudian Pejabat Seksi Pabeanatau PFPD dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari didalam memeriksadokumen PIB timbul keraguan serta tidak meyakini atas nilai pabean yangdiberitahukan dalam PIB, maka Pejabat Seksi Pabean atau PFPD akanmenulis surat kepada importir untuk meminta INP / DNP beserta buktitransfer atau LC dan dokumen lainnya untuk pembuktian kebenaran nilaitransaksi atau nilai pabean atas PIB dimaksud ;g.
    menyebabkanPejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) tidak mungkin melakukancek fisik terhadap barang, sehingga penetapan tarif oleh TermohonPeninjauan Kembali tersebut telah nyatanyata bertentangan denganPeraturan Nomor P01/BC/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PenetapanNilai Pabean untuk Menghitung Bea Masuk dan Surat Edaran Nomor SE22/BC/2006 yaitu : Bilamana hasil penjaluran SPPB dan Pejabat Seksi Pabean atau PFPDdalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari didalam memeriksa dokumenPIB timbul
    keraguan serta tidak meyakini atas nilai pabean yangdiberitahukan dalam PIB, maka Pejabat Seksi Pabean atau PFPD akanmenulis surat kepada importer untuk meminta INP / DNP dan buktitransfer atau LC dan dokumen lainnya untuk pembuktian kebenaran nilaitransaksi atas PIB dimaksud ;* Bilamana hasil penjaluran SPPB dan Pejabat Seksi Pabean atau PFPDdalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari didalam memeriksa dokumenPIB timbul keraguan serta tidak meyakini atas pos tarif yang diberitahukandalam PIB, maka
Register : 16-11-2011 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42790/PP/M.IX/19/2013
Tanggal 22 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10926
  • perihaltanggapan permintaan Surat Bantahan nomor B.676/SP.21/2012,Surat Nomor: 153/MSSM/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 perihalpermohonan penjelasan mengenai penetapan SPTNP No.021671/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 02 Agustus 2011,Buku Bank BCA (Rupiah) Juli 2011,Buku Bank BCA (SGD) Agustus 2011,Buku Bank Mandiri (Rupiah) Agustus 2011,Buku Besar Pembelian Juli 2011,Buku Besar Hutang Pembelian Juli 2011,Buku Persediaan Barang periode 20 Juli s.d. 15 Agustus 2011,Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB
    ) Nomor:294770/KPU.01/2011 tanggal 05 Agustus 2011,Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:169585/KPU.01/2011 tanggal 11 Mei 2011,PIB Nomor Aju: 00000000607520110428109010 tanggal 28 April2011,Invoice Nomor: 00110257YZ tanggal 13 April 2011,Packing List untuk Invoice Nomor: 00110257YZ tanggal 13 April 2011;Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:081448/KPU.01/2011 tanggal 08 Maret 2011,PIB Nomor Aju: 00000000607520110228108983 tanggal 02 Maret2011;Invoice Nomor: 0011012 YZ tanggal
    03 Februari 2011,Packing List untuk Invoice Nomor: 0011012YZ tanggal 03 Februari2011,Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:061626/KPU.01/2011 tanggal 21 Februari 2011,PIB Nomor Aju: 00000000607520110207108975 tanggal 07 Februari2011,Invoice Nomor: 0011007YZ tanggal 15 Januari 2011,Packing List untuk Invoice Nomor: 0011007YZ tanggal 15 Januari 2011;Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:393353/KPU.01/2011 tanggal 19 Oktober 2011,PIB Nomor Aju: 00000000607520111010109077 tanggal
    13 Oktober2011,Invoice Nomor: 0011073 YZ tanggal 20 September 2011,Packing List untuk Invoice Nomor: 0011073YZ tanggal 20 September2011,Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:474770/KPU.01/2011 tanggal 15 Desember 2011,PIB Nomor Aju: 00000000607520111205109091 tanggal 07Desember 2011,Invoice Nomor: 0011082 YZ tanggal 17 November 2011,Packing List untuk Invoice Nomor: 0011082YZ tanggal 17 November2011,Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor:462913/KPU.01/2011 tanggal 07 Desember
Putus : 07-10-2013 — Upload : 26-11-2013
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 11/Pid/TPK/2013/PT.TK
Tanggal 7 Oktober 2013 — RAINI PESAWIK,Spd binti YAHYA
6322
  • ., MM) dan kepala sekolah SDN01 kotabumi Udik terdakwa Raini Pesawik S.Pdi menandatangani SuratPerjanjian Pemberian bantuan (SPPB).
    ,MM) dan kepala sekolah SDN 01 Kotabumi Udikterdakwa Raini Pesawik, S.Pdi menandatangani Surat Perjanjian PemberianBantuan (SPPB).
    Cholil, S.Pd) dan kepala sekolah SDN 01 KotabumiUdik (terdakwa Raini Pesawik, S.Pdi) menandatangani Surat pernyataanPemberian Bantuan (SPPB).
Putus : 13-01-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1944 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — Drs. TARMINTA, MM
3919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Negeri menerima Surat KeputusanPenerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), masingmasing kepala sekolahmenerbitkan Surat Keputusan tentang Panitia Pelaksana PembangunanRehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, kemudian Panitia PelaksanaPembangunan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat perencanaandengan dibantu Tim Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten KepulauanMentawai, setelah itu) masingmasing kepala Sekolah Dasar Negerimenandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB
    Pd.SD (Kepala SDN.11Filial Tua Pejat), berupa:e Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN.11 TuaPejat dengan no rekening 2110.0210.059548;e Satu lembar SK Kepala Sekolah SDN.11 Nomor: 019/PANDAK/SDN.11.TPJ/TX/2009 Tentang Pelaksana Pembangunan/ Rehabilitasi(DAK) SD Negeri 11 Tua Pejat Tahun 2009;e Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 49/DPKAD/IX/2009;e Satu buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) SDN.16 Tua Pejat (fotocopy);e Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (
    Pd.SD(Kepala SDN.16 Tua Pejat), berupa:Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN.16 TuaPejat dengan no rekening 2110.0210.058805;Satu lembar SK Kepala Sekolah SDN.16 Nomor: 801/01/SKKS/SDN16 Tpj/IX/2009 Tentang Pelaksana Pembangunan/ Rehabilitasi (DAK)SD Negeri 16 Tua Pejat Tahun 2009;Satu buah Surat Pesanan Meubiler SDN.16 Tua Pejat;Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 53/DPKAD/IX/2009;Satu buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) SDN.16 Tua Pejat (fotocopy);Satu
    A.Ma (Kepala SDN.19Saumanganyak), berupa:Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 07/DPKAD/IX/2009;Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala Rusak Berat Ruang Kelas Sumber Dana DAK Tahun2009 SDN.19 Saumanganya;Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala Rusak Berat Ruang Kelas Sumber Dana DAKPendamping Tahun 2009 SDN.19 Saumanganyak;Foto Dokumentasi 100 % Rehabilitasi SDN.19 Saumanganyak;41 Penyitaan tanggal
    10 Agustus 2011, dari PIR PAULUS SALAMANANG,A.Ma.Pd (Kepala SDN.32 Matobe), berupa:Satu buah buku rekening atas nama SDN.32 Matobe dengan nomorrekening 2110.0210.058817;Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 10/DPKAD/IX/2009;Satu buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) SDN.32 Matobe (fotocopy);Hal. 43 dari 128 hal.
Putus : 01-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 645 K/PID.SUS/2016
Tanggal 1 Juni 2016 — ISNAINI binti RASAT
3419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wasil melakukan pekerjaanTerdakwa Isnaini selaku Kepala Desa Toket dalam hal pemerintahan DesaToket, selain itu pembagian Raskin kepada warga desa Toket melalui Kepaladusun;Bahwa pendistribusian Raskin Desa Toket Kecamatan Proppo KabupatenPamekasan berdasarkan Alokasi, BAST dan SPPB/DO dari tahun 2011sampai dengan bulan Desember tahun 2013, sebagaimana bukti dokumenBAST dan TTHP Sub Divre Bulog Pamekasan sebagai berikut:Raskin Tahun 2011:Hal. 3 dari 22 hal.
    Wasil melakukan pekerjaanTerdakwa Isnaini selaku Kepala Desa Toket dalam hal pemerintahan DesaToket, selain itu pembagian raskin kepada warga desa Toket melalui Kepaladusun;Pendistribusian Raskin Desa Toket Kecamatan Proppo KabupatenPamekasan berdasarkan Alokasi, BAST dan SPPB/DO dari tahun 2011sampai dengan bulan Desember tahun 2013, sebagaimana bukti dokumenBAST dan TTHP Sub Divre Bulog Pamekasan sebagai berikut:Raskin Tahun 2011: No Nama Satker Bulan Alokasi No.
    Putusan No. 645 K/PID.SUS/2016Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin tahun 2012 KabupatenPamekasan;Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tahun 2012;Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2012;Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin tahun 2013 KabupatenPamekasan;Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tahun 2013;Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2013;Dikembalikan kepada saksi Ir. H.
    tahun 2012 KabupatenPamekasan;Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tahun 2012;Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2012;Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin tahun 2013 KabupatenPamekasan;Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tahun 2013;Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2013;Dikembalikan kepada saksi Ir.
    ) tahun 2011;Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2011;Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin tahun 2012 KabupatenPamekasan;Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tahun 2012;Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2012;Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pagu Raskin tahun 2013 KabupatenPamekasan;Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) tahun 2013;Berita Acara Serah terima Penjualan Beras Raskin tahun 2013;Dikembalikan kepada saksi Ir.
Putus : 15-06-2011 — Upload : 27-12-2011
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 33/PID.SUS/2011/PN.PDG
Tanggal 15 Juni 2011 — JAINAL ABIDIN DAMIRI bin SAFRI
293113
  • (SPPB) Dana Blok Grant Laboratorium TIK untuk SMPNomor : 421.3/017 SPPB/TIK/Dispend/2008 KegiatanPenerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi JenjangPendidikan Dasar Program Penuntasan Wajib Belajar 9Tahun Dinas Pendidikan Propinsi Banten Tahun Anggaran2008 kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Sumur Pandeglangtanggal 14 November 2008 (fotocopy yang dilegalisir);1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran/PenarikanDana (BAPPD) Nomor : 421.3/017 BAPPB/TIK/Dispend/2008Kegiatan Penerapan Teknologi Informasi dan
    Pendidikan Dasar Program Penuntasan WajibBelajar 9 Tahun Dinas Pendidikan Propinsi BantenTahun Anggaran 2008 kepada Kepala Sekolah SMPN 1Sumur Pandeglang tanggal 14 November 2008 (fotocopyyang di legalisir);78.1 (satu) lembar Fakta Integritas SMPN 1 SumurPandeglang tanggal 14 November 2008 (fotocopy yang dilegalisir);79.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan(SPPB) Dana Blok Grant Laboratorium TIK untuk SMPNomor : 421.3/020 SPPB/TIK/Dispend/2008 KegiatanPenerapan Teknologi Informasi
    November 2008(fotocopy yang di legalisir);87.1 (satu) lembar Fakta Integritas SMPN 1 KaduhejoPandeglang tanggal 14 November 2008 (fotocopy yang dilegalisir);88.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan(SPPB) Dana Blok Grant Laboratorium TIK untuk SMPNomor : 421.3/023 SPPB/TIK/Dispend/2008 KegiatanPenerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi JenjangPendidikan Dasar Program Penuntasan Wajib Belajar 9Tahun Dinas Pendidikan Propinsi Banten Tahun Anggaran2008 kepada Kepala Sekolah SMPN 1.
    KomunikasiJenjang Pendidikan Dasar Program Penuntasan WajibBelajar 9 Tahun Dinas Pendidikan Propinsi BantenTahun Anggaran 2008 kepada Kepala Sekolah SMPN 1Mekarjaya tanggal 14 November 2008 (fotocopy yang dilegalisir);61.1 (satu) lembar Fakta Integritas SMPN 1 Mekarjayatanggal 14 November 2008;62.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan(SPPB) Dana Blok Grant Laboratorium TIK untuk SMPNomor : 421.3/014 SPPB/TIK/Dispend/2008 KegiatanPenerapan Teknologi Informasi dan63.
    (SPPB) Dana Blok Grant Laboratorium TIK untuk SMPNomor : 421.3/023 SPPB/TIK/Dispend/2008 KegiatanPenerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi JenjangPendidikan Dasar Program Penuntasan Wajib Belajar 9Tahun Dinas Pendidikan Propinsi Banten Tahun Anggaran2008 kepada Kepala Sekolah SMPN 1.
Register : 23-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Juli 2015 — ERWAN BAGJA RESPATI, S.IP Bin H. IYA YAHYA
4110
  • (yang menyerahkan);64.65.66.67.68.69.70.1 (lembar) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / DeliveryOrder (DO) Nomor : 00121 / 04 / 2012 / 042 / 01/ RAS, tanggal 03April 2012 tentang penyerahan Raskin alokasi bulan Mei 2012 untukKecamatan Tarogong Kidul yang ditandatangani oleh Sdr.
    Garut dengan jumlah setoran sebesar Rp.4.608.000, (empat juta enam ratus delapan ribu rupiah);1 (lembar) foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /Delivery Order (DO) Nomor : 00597 / 11 / 2012 / 042 / 01 / RAS,tanggal 21 November 2012 tentang penyerahan Raskin alokasi bulanJanuari 2013 untuk Kecamatan Tarogong Kidul yang ditandatanganioleh Sdr. ALI ARDI selaku Kepala Sub Divre Ciamis dan Sdr.
    (empat juta enam ratus delapan ribu rupiah);1 (lembar) foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /Delivery Order (DO) Nomor : 00597 / 11 / 2012 / 042 / 01 / RAS, tanggal21 November 2012 tentang penyerahan Raskin alokasi bulan Januari2013 untuk Kecamatan Tarogong Kidul yang ditandatangani oleh Sdr. ALIARDI selaku Kepala Sub Divre Ciamis dan Sdr.
Putus : 17-09-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1025 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 17 September 2012 — DRS. ASMAR ALI RAHIM BIN ABDUL JAYA ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo
4120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • )pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 4 Tobelo Nomor : 27.C.18/SPPB/PPSLTPMALUT/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004 antara PemimpinProyek Perluasan SLTP Jakarta yaitu saksi Drs.
    ) Nomor :22.C.18/SPPB/ PPSLTPMALUT/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004, disepakatijika pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada Petunjuk PelaksanaanPembangunan USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat ProyekPerluasan SLTP Jakarta dan gambar penanganan USB, RKS, dan RAB namunkenyataannya pekerjaan pembangunan tersebut setelah dana dicairkan 100%masih terdapat beberapa item yang tidak dilaksanakan sesuai dengan SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) baik untuk pembangunan fisiknyamaupun meubelairnya
    Mencatat seluruh penerimaan dan penggunaan dana secara rinci, teraturdisertai dengan buktibukti yang diatur dalam Juklak ;Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMP Negeri 4 Tobelo Nomor : 27.C.18/SPPB/PPSLTPMALUT/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004 antara PemimpinProyek Perluasan SLTP Jakarta yaitu saksi Drs. H.
    No. 1025 K/Pid.Sus/2012Tjiabrata selaku Mitra Kerja USB SMP Negeri 4 Tobelo, dan Stefanus Tjiabrataselaku pelaksana pembangunan kerja USB SMP Negeri 4 Tobelo ;Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor :22.C.18/SPPB/ PPSLTPMALUT/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004, disepakatijika pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada Petunjuk PelaksanaanPembangunan USB dengan mekanisme partisipasi masyarakat ProyekPerluasan SLTP Jakarta dan gambar penanganan USB, RKS, dan RAB namunkenyataannya pekerjaan
    Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ;4. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RRAB) ;5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1025 K/Pid.Sus/20126. Analisa Harga Satuan (AHS) ;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkaralain;4.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — ABU BAKAR ARSYAD, S.Pd.
9512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB);c. Berdasarkan SK Direktur Pembinaan SD dan SPPB Bendahara Pengeluaran Pembantu BPP menyusun atau) membuat surat permintaanpembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehablengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerimabantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;Hal. 5 dari 49 hal. Put. Nomor 141 PK/Pid.Sus/2017d.
    Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatanganioleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;Surat persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum;Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah;Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB):Kuitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas;~ 9 20 5Rekening Bank atas nama sekolah dasar; Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Laju dengan Terdakwa selakuKepala
    Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB);Hal. 13 dari 49 hal. Put. Nomor 141 PK/Pid.Sus/2017c. Berdasarkan SK Direktur Pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaanpembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehablengkap dengan Nomor rekening atas nama sekolah calon penerimabantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;d.
    Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB);c. Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaanpembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehablengkap dengan Nomor rekening atas nama sekolah calon penerimabantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;d. SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan suratperintah membayar (SPM);e.
    Selaku Kepala SDN UPT Laju;20)1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antaraDirektorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDNInpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SDHal. 28 dari 49 hal. Put.
Putus : 19-01-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2673 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 19 Januari 2016 — PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI RABA BIMA ; JAMALUDDIN,S.Pd,M.Pd
7731 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB);c. Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaanpembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerimarehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calonpenerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;d. SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan suratperintah membayar (SPM);e.
    Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatanganioleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;Surat persetujuan dari dinas pekerjaan umum;Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah.Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB);Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas;~o a9 5Rekening Bank atas nama sekolah dasar;Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) UPT Laju denganTerdakwa selaku Kepala
    No. 2673 K/Pid.Sus/2015bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementrian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia hingga sampai ke Sekolah adalahsebagai berikut :a.Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direkturpembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerimabantuan;Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani suratperjanjian pemberian bantuan (SPPB);Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau) membuat suratpermintaan
    Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB);. Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas;Rekening Bank atas nama sekolah dasar;Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) UPT Laju denganTerdakwa selaku Kepala Sekolah di mana jumlah dana yang diperolehsebesar Rp220.786.000,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapanHal. 12 dari 36 hal. Put.
    Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatanganisurat perjanjian pemberian bantuan (SPPB);c. Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendaharapengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat suratpermintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolahcalon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas namasekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusakberat;d.