Ditemukan 142 data
14 — 0
Bukti Tertuilis :1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: tanggal yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DurenanKabupaten Trenggalek; . Bukti surat tersebut telah dinatzegelen dandiligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;2. Fotokopi kartu Keluarga Nomor: tanggal yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegelen danHim. 4 dari17 hlm.
18 — 4
No. 1321/Pdt.G/2014/PA.JSMenimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Oktober 2014 Penggugat telahmenyampaikan kesimpulannya secara tertuilis sebagai berikut:IFAKTA PERSIDANGAN1 Bahwa untuk memperkuat dalildalil Penggugat dalam dalam Gugatan maupunReplik, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi.2Bahwa dalam persidangan, Penggugat menyampaikan alat bukti berupa suratyang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, yakni :P.1: Kartu. keluarga Nomor: 4106.058998 atas nama AhmadPENGGUGAT Berkah Bin
Penggugat danTergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT setiap bulansekurangkurangnya Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratus tibu rupiah) di luar biayapendidikan, biaya kesehatan dan biaya kebutuhan lainnya sampai anak tersebutdewasa dan mandiri;10 Menetapkan biaya perkara menurut hukumAtau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Oktober 2014 Tergugat telahmenyampaikan kesimpulannya secara tertuilis
45 — 26
usaha penmgolahan ,pengangkutan, penyimpanan dan naiaga BBM adalah :Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Koperasi Usaha Kecil.Badan Usaha Swasta.29009Dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan pasalm 15 PPNo. 36 tahun 2004 tentang usaha hilir Migas sebagai berikut :Akte Pendirianperusahaan/perubahannya yang adamendapat pengesahan dariinstansi berwenang.Profil perusahaan.NPWP.TDP.Surat Keterangan Domisili Perusahaan.Surat Informasi Sumber pendanaan.Surat Keterangan tertuilis
kKesanggupan memenuhi aspekkeselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahanlingkungan.Surat Keterangan tertuilis kesanggupan memenuhikewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenailokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dansarana.18Sampai dengan saat ini kKewenangan untuk mengeluarkan izinusaha adalah Menteri, sesuai dengan Pasal 23 UURI No. 22tahun 2001 dan Pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnyamenteri dapat melimpahkan kewenangan yang
45 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banjarmasin dengan Putusan Nomor 37/Pdt/2012/PT.BJM. tanggal20 Juni 2012;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi I yang juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/ Pembanding/Terbanding, yang masingmasing pada tanggal 9 Juli 2012 dan 5 Juli 2012,terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I yang juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding, dengan perantaraan surat kuasa khusus yang pada tanggaltanggal 29 Juli 2012, diajukan permohonan kasasi secara tertuilis
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 57 PK/Pdt.SusPHI/2015Rekonvensi karena tidak bersalah dan tidak menikmati uang tersebutsepeserpun, tidak dikenakan sanksi pidana dan atasan PenggugatRekonvensi (Ka.Unit, Wahyu Eko S.) juga tidak diproses hukum baikpidana maupun disiplin kecuali hanya teguran tertulis, karena itu menjadipertanyaan besar mengapa Penggugat Rekonvensi diproses untuk diPHK sedangkan atasan Penggugat Rekonvensi yang mengotorisasikeluarnya uang hanya dijatuhi hukuman disiplin teguran tertuilis ?
20 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);e Menghukum Terbanding/Terlawan Sita untuk membayar biayaperkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat bandingsebesar Rp.50.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadapermohonan Terlawan Sita/Terbanding pada tanggal 23 November 2011kemudian terhadapnya oleh Tergugat Sita/Terbanding, berdasarkan suratKuasa Khusus tanggal 23 November 2011, diajukan permohonan kasasisecara tertuilis
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
421.000,(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat /Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 43/PDT/2011/PT.MDN, tanggal4 Mei 2011;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2011 kemudian terhadapnya olehTergugat /Pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2011,diajukan permohonan kasasi secara tertuilis
52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ludfiani yang diproses hukum pidana, sedangkan PenggugatRekonvensi karena tidak bersalah dan tidak menikmati uang tersebutsepeserpun, tidak dikenakan sanksi pidana dan atasan PenggugatRekonvensi (Ka.Unit, Wahyu Eko S.) juga tidak diproses hukum baikpidana maupun disiplin kecuali hanya teguran tertulis, karena itu menjadipertanyaan besar mengapa Penggugat Rekonvensi diproses untuk diPHK sedangkan atasan Penggugat Rekonvensi yang mengotorisasikeluarnya uang hanya dijatuhi hukuman disiplin teguran tertuilis
18 — 1
, dan Termohon biasa diberiuang belanja Rp. 2.000.000, setiap bulannya Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati tetapi tidak berhasil dankedua belah tidak ada harapan hidup rukun lagi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, kuasa Pemohon dankuasa Termohon menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon atau kuasanya telah menyampaikankesimpulannya secara tertulis tertanggal 11 Pebruari 2014 dan Termohon atau kuasanyatelah menyampaikan kesimpulannya secara tertuilis
319 — 144
Bahwa dalil angka 6 sampai 10 dalam gugatan Penggugat yang padaintinya menytakan kalau Penggugat sudah mengajukan keberatanatas pembangunanpos polisidan reklame dan Tergugat tidak pernahmenanggapinya adalah dalil yang tidak benar, karena pada faktanyaTergugat melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu KotaSemarang pun telah menanggapi keberatankeberatan yangdiajukan oleh,Penggugat tersebut secara tertuilis dan sudahmenjelaskan secara langsung kepada Penggugat bahwapembangunan pos polisi dan juga pembangunan
24 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
November 2013, diajukan permohonan kasasi secara tertuilis di KepaniteraanPengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 14 November 2013, sebagaimana ternyata dariakta permohonan kasasi Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.Kis, yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut disertai dengan memorikasasi yang memuat alasanalasan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebutpada tanggal 21 November 2013;Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 26November
16 — 2
Menolak Gugatan Penggugat ;Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladiinya;Hal.15 dari 28 Putusan No.0998/Pdt.G/2016/PA.Bks.Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melaluikuasanya memberikan tanggapannya, dalam dupl;iknmya tertuilis sebagaiberikut :1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pads dalildalil gugatan semula;2.Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalildalil jawaban Tergugat,kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas kebenarannya; 3.
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
diterima;Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:e Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yangditingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh riburupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2011 kemudian terhadapnya olehPenggugat/Terbanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2011,diajukan permohonan kasasi secara tertuilis
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembanding putusan Pengadilan Negeritersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pandang dengan putusan No. 145/PDT/2011/PT.Pdg, tanggal 9 Nopember 2011;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada paraTergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 20Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat dalam Konvensi/Penggugatdalam Rekonvensi/Pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari2011, diajukan permohonan kasasi secara tertuilis
67 — 38
demikian pula buktibukti terkait yang diajukan PEMBANDINGTERGUGAT tidak bisa dijadikan alat bukti untuk memperkuat daliidalildari PEMBANDING TERGUGAT dikarenakan alat bukti yang diajukanpembanding berupa selurun saksi tidak dilakukan sumpah di depanpersidangan sehingga saksi tersebut tidak dapat di jadikan sebagai alatbukti saksi. demikian juga dengan alat bukti tertulis dari pembandingtergugat semua adalah foto copy dari foto copy dan seluruh buktitertulis tidak ada aslinya sehingga alat buti tertuilis
53 — 12
No.5280 tertuilis atas nama : Kota Praja Jakarta ;c Bahwa HGB.tsb telah berakhir haknya pada tgl.23 September 1980 danberdasarkan Kepres. No.32/1979 yo PMDN No.3/1979 menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;12. Bahwa selanjutnya dalam Surat Keputusan No. : Skep/2714/XI/1992 tanggal20 Desember 1992 tentang Penghapusan Rumah di Jl.
No.5280 tertuilis atas nama : Kota Praja Jakarta ;c. HGB.tsb telah berakhir haknya pada tgl.23 September 1980 danberdasarkan Kepres. No.32/1979 yo PMDN WNo.3/1979 menjadi tanahyang dikuasai langsung oleh Negara ; 13. Bahwa karena tanah yang terletak di J I. Dr.
TRI WANTO,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RANDA alias ANDUNG bin BUJANG KANA.
33 — 4
BujangKana masih bisa dibina untuk menjadi lebih baik dan berguna lagi;Setelan mendengar Tanggapan Penuntut Umum secaralisanterhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertuilis,Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap padasurat tuntutan yang dibacakan dipersidangan;Setelan mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwasecara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara ilisan,Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikuttetap pada nota pembelaan yang dibacakan
37 — 34
data yuridis tersebutsesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hakyang bersangkutan.2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secarasah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka21pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapatlagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatansecara tertuilis
data yuridis tersebutsesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hakyang bersangkutan.2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secarasah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, makapihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapatlagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatansecara tertuilis
21 — 5
;Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui sebagiandalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonanPemohon serta berkeberatan bercerai dari Pemohon sebagaimana telahdiuraikan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknyatetap dengan dalildalil permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalamduduk perkara;Menimbang bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan dupliksecara tertuilis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya sebagaimanatelah
Terbanding/Tergugat : BERTAHAN MANURUNG alias Op. Josephina
Terbanding/Turut Tergugat I : TUA MANURUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : JISMAN MANURUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : DAPOT SIRAIT
Terbanding/Turut Tergugat IV : TIODOR SITORUS alias Op. BERTUA
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA DESA LUMBAN HUALA
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
36 — 17
Pemegang HakDengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegangHak, sebab dibandingkan dengan alat bukti tertuilis lain, sertifikathak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat atas kepemilikanhak atas tanah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat 2huruf c UndangUndang Pokok Agraria. Seseorang atau badanhukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hakatas suatu bidang tanah apabila namanya jelas tercantum dalamsetifikat tanah tersebut.