Ditemukan 1350 data
BAGUS KURNIANTO, SH.
Terdakwa:
TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO Alm
113 — 48
Demak kepada UNS Surakarta;
22. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Uniersitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 2314/UN27/KS/2018 tanggal 20 Februari 2018, perihal Jawaban Permohonan Kerjasama (MoU) Tes Akademis dan Wawancara seleksi calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak;
23. 1 (satu) bendel soal ujian komputer Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab.
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Sucipto
77 — 29
Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa yaitu pada bulan Maret2017 Saksi mendaftar Polwan di Semarang dan pada bulan Mei 2017Saksi gagal di seleksi akademis, kemudian Saksi dihubungi olehSaksi5 (Sdri. Septiana) yang merupakan teman SMP Saksi,selanjutnya Saksi5 (Sdri. Septiana) menawarkan kepada Saksiapakah masih mau melanjutkan menjadi Polwan karena PakdeSaksi5 (Sdri.
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
YANSAR,M.Pd Bin NANDU
88 — 24
Kemudian tugas saksi sebagaiSekertaris adalah melaksanakan tugastugas yang bersifat membantuketua dalam melaksanakan program, misalnya dalam hal surat menyurat,menyusun rencana program akademis dan mengatur pelaksanaannyaatau membuat jadwal pelaksanaan perkuliahan bersama anggota lainnya,menyiapkan bahanbahan, dan terlibat dalam pengajuan anggaranHalaman 62 dari 198 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN Smrbersamasama team lainnya semua dilakukan sesuai dengan intruksiDekan yaitu Sdr. Drs. H.
SusTPK/2018/PN SmrDekan FKIP memerintahkan ke TIM PSKGJ untuk menyusun rencanaprogram akademis dan mengatur pelaksanaannya, kemudian setelahpelaksanaannya di ajukan ke Dekan jika disetujui dilaksanakan dan jika tidakdiperbaiki lagi sesuai dengan intruksi Dekan dan pelaksanaan program.Bahwa mekanismenya adalah panitia/oendahara PSKGJ membuat RAB(Rencana Anggaran Biaya) dan TOR, yang biasanya dibuat Oleh saudaraRIDWAN selaku sekertaris, kemudian diajukan ke Dekan untuk di setujui,setelah disetujui
74 — 12
Bahkan anakanak adayang berprestrasi dibidang akademis dan ekstrakulikulernya;Bahwa dengan ketidak benaran dalildalil Tergugat/PenggugatRekonvensi diatas, maka tidaklah tepat untuk menyatakanPenggugat/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai istri yang nusyuz,Sebagai tambahan, Penggugat/Tergugat Rekonvensi selama ini tidakpernah meninggalkan rumah kediaman bersama, baik selamaTergugat/Penggugat Rekonvensi di Solok ataupun di luar kota solok.Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap berada di rumah kediamanbersama
Pembanding/Tergugat II : 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNBP BLU Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat III : 3. Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat IV : 4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Biro Umum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat V : Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat VI : 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Ind
196 — 172
oleh Tergugat yakni dengan menggunakan ketentuanklariikasi kepada peserta dalam hal ini kepada Penggugat sebagaimanayang telah diatur didalam ketentuan evaluasi dan merupakan norma yangsudah Penggugat uraikan tersebut diatas;Bahwa invoice adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti suatupembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli,invoice disini termasuk yakni bukti kwitansi;Bahwa tergugat I, II dan III selaku pemilik pekerjaan tersebut dimana adalahmerupakan lembaga akademis
149 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
AnmadKamil SH, M.Hum Cs juga berpendapat sebagai berikut:" pengertian yurisprudensi tetap dapatdirumuskan sebagai berikut, "PutusanputusanHakim tingkat pertama, dan putusan Hakim tingkatbanding yang telah berkekuatan tetap, atauputusan Mahkamah Agung sendiri yang telahberkekuatan tetap, atas perkara atau kasus yangbelum jelas aturan hukumnya yang memilikimuatan keadilan dan kebenaran, telah diikutiberulang kali oleh hakim berikutnya dalammemutus perkara yang sama, putusan tersebuttelah diuji secara akademis
IKA SYAFITRY SALIM , S.H.,M.H.
Terdakwa:
NUR FAZILLAH Binti HASBALLAH
257 — 140
Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasi yangberkaitan Rancangan UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
HARYANTO CHANDRA
211 — 89
Terdakwa HARYANTO CHANDRA.selembar cek, maka orang itu mempunyai hak atas sejumlah uang yangtertulis pada cek itu.Contoh lain : selembar ijazah akan melahirkan hak bagi orangmememiliki nama yang tertulis dalam ijazah itu untuk menggunakangelar akademis atau hak sebagai lulusan dari suatu tingkat pendidikantertentu.
167 — 35
., MH( Keterangan Ahli)Bahwa saksi lulus Sl tahun 2002 dari Fakultas Hukum Univ.Gajah Mada mengambil jurusan Pasar Modal, kemudian kerjadi Swasta di Jakarta , kemudian masuk dan diterima sebagaiDosen dengan jabatan akademis Asisten Ahli tahun 2005 diUniv Sebelas Maret dengan mengampu mata kuliah MHukumInternet, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, HukumPerlindungan Konsumen, kemudian selama menjadi Dosen diUniv. Sebelas Maret saksi melanjutkan kuliah tahun 2006di S2 pada Fakultas Hukum Univ.
376 — 184
sebagai penerbit dariNYT dan surat kabar serta media lamnya dengan peredaranyang sangat luas di seluruh dunia, sudah pasti mengetahuibahwa Pemberitaan NYT, baik melalui NYT sendirimaupun melalui media masa lainnya, baik cetak, elektronikmaupun internet, pasti dibaca oleh jutaan orang diseluruhpenjuru dunia dari segala macam kalangan, dan sudah pastijuga akan berakibat atau memberikan pengaruh di dalampemberian keputusan ataupun persepsi para pengambilkeputusan, baik pemerintah, dunia usaha, dunia akademis
Bahwa dengan jumlah harta kekayaan, ketersediaan dana, jaringankerja, ketersediaan database dan sumber daya manusia, danPutusan No.408/Pdt.G/2007/PN .Jkt.Pst. 48kemampuannya untuk menembus semua akses data, informasi dankeahlian dari sumbersumber pemerintah, swasta, dunia akademis,pusat riset, studi dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan paraimuwan kelas dunia, serta semua kemampuan luar biasa lainnyadari Tergugat II dan/atau NYT sebagai suatu media masa kelasdunia, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat
71 — 16
Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 85/BKP/2011 untuk Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Akademisi Kegiatan Fasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil dan Menengah dengan lampiran tanda terima Honorarium Narasumber Akademis Kegiatan Fasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil dan Menengah.d.
Menengahb Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 84/BKP/2011 untukPembayaran Belanja Honorarium Narasumber KegiatanFasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil dan Menengahdengan lampiran tanda terima Honorarium Narasumber KegiatanFasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil dan Menengah.c Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 85/BKP/2011 untukPembayaran Belanja Honorarium Narasumber AkademisiKegiatan Fasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil danMenengah dengan lampiran tanda terima HonorariumNarasumber Akademis
MenengahBukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 84/BKP/2011 untuk PembayaranBelanja Honorarium Narasumber Kegiatan Fasilitasi Pelatihan dan BantuanUsaha Kecil dan Menengah dengan lampiran tanda terima HonorariumNarasumber Kegiatan Fasilitasi Pelatihan dan Bantuan Usaha Kecil danMenengah.Bukti Kas Pengeluaran Nomor BKP : 85/BKP/2011 untuk PembayaranBelanja Honorarium Narasumber Akademisi Kegiatan Fasilitasi Pelatihan danBantuan Usaha Kecil dan Menengah dengan lampiran tandaterimaHonorarium Narasumber Akademis
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
IGUN GUNAWAN Als DUDUY Als IGUN Als GUNAWAN Als BAHRUL SALEH Als BADUD Bin SUHERLI
154 — 80
tindak pidana, adanyapermulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menurut naskah akademis
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Dalampendekatan moderat objektif, percobaan melakukan perbuatan pidana, niat untukmelakukan perbuatan pidana saja dianggap tidak cukup karena harus adakemungkinan penyelesaian.Pada perdebatan akademis masih ada doktrin subjektif diletakkan pada niatatau niat jahat dari pelaku. Dari sisi pelaku, percobaan itu sudah ada apabila adaniat jahat dari pelaku.
133 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penguasaan tersebut menimbulkan persaingan antara pelaku usaha yangtidak jujur, atau melawan hukum atau menghambat persaingan usahaDalam hal ini, Mahkamah Agung RI dalam Naskah Akademis tentang PersainganUsaha dan Anti Monopoli (Mahkamah Agung RI, 2005: 74), dalam kegiatan yangdilarang dalam UndangUndang Persaingan, pada bagain kegiatankegiatanmonopoli menjabarkan, Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran yang dapatmengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam konteks ini,dikenal
109 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penguasaan tersebut menimbulkan persaingan antara pelaku usaha yangtidak jujur, atau melawan hukum atau menghambat persaingan usahaDalam hal ini, Mahkamah Agung RI dalam Naskah Akademis tentang PersainganUsaha dan Anti Monopoli (Mahkamah Agung RI, 2005: 74), dalam kegiatan yangdilarang dalam UndangUndang Persaingan, pada bagain kegiatankegiatanmonopoli menjabarkan, Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran yang dapatmengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam konteks ini,dikenal
144 — 76
bahwa Penyidikan adalah serangkaian penyidik untukmencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu menjadi terang tindakpidananya dan siapa pelakunya dan tindakan Penyidikan itu harus sesuaidengan ketentuan yang berlaku jadi dari batasan pasal 1 butir 1 jelasbahwa kita memang menganut prinsip aquisator Adversarial walaupunsecara teks undangundang maupun penjelasan dan pedoman yangdikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 1981 tidak menunjukkan bahwakita itu adalah menganut prinsip itu tetapi secara akademis
1533 — 994
Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut diatas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP,Halaman 108 dari 138 hal Putusan Nomor.108/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim.khususnya Pasal 88 permufakatan jahat dan Pasal 53 ayat (1) mengenaipercobaan melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa menurut Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatanjahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan.Sedangkan, menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitanRancangan
259 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang berdiri sendiri dan mempunyaiperbedaan pada umumnya dengan merek lain;Bahwa pendaftaran Merek "CAMPUS dan KAMPUS" adalah katakata yangmerupakan milik umum dan tanpa ada daya pembeda, adalah termasukbertentangan dengan ketertiban umum, karena telah melanggar hakhakorang banyak, sebab kata CAMPUS dan KAMPUS adalah kata yang telahmenjadi milik umum atau milik bersama, milik seluruh masyarakat;Bahwa penyebutan kata "KAMPUS dan "CAMPUS" dalam BahasaIndonesia berarti tempat atau lingkungan kegiatan akademis
137 — 61
Jadigugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara menurut pasal 55Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara tidak lagimemenuhi syarat dengan alasan telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari.24 Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan kepentingannya sebagai akibat daripenerbitan Objek Gugatan aquo, yaitu rusaknya reputasi Penggugat (Akademis) di FakultasHukum Universitas Sam Ratulangi Manado, yang telah susah payah Penggugat rintis danbangun
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
265 — 59
Bina Mitra Krida Utama(BMKU) sendiri selaku suplayer/ distributor untuk Mobile learningSystem dan Attandance Manajemement Sistem adalah sebesar Rp.8.331.106.000, (delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu ribu seratusenam ribu rupiah).Bahwa untuk kegiatan pengadaan program intekrasi system akademikdananya sudah dicairkan seluruhnya sebesar 100%.Bahwa dana yang diterima oleh saksi Henri Gultom atas fee dari PT.Buana Mitra Krida utama ( BMKU) atas peminjaman Perusahaandalam pengadaan Sistem Akademis
Buana Mitra KridaUtama (BMKU) melalui Terdakwa Ulzana Zie Zie Rachma Ardikusumaadalah sebesar Rp. 1000.000.000 (satu miliyar rupiah).Bahwa Terdakwa Zie Zie Rachma Ardikusuma tidak pernahmenikmati dana sebagian atau. seluruhnya yang diperdapatdidalam pengadaan sistem Sistem Akademis dan Administrasi diUMRAH Tanjungpinang Tahun Anggaran 2015.Bahwa yang bertanggungjawab didalam pengadaan pengadaanSistem Akademis dan Administrasi di UMRAH Tanjungpinang TahunAnggaran 2015 adalah Terdakwa dan Kuasa Pengguna