Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor :007/SekPanwascam/PRW/I/2013, tertanggal 18 Januari 2013 danyang berjanji Suarni Sonding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatandan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam PituRiawa ;1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Nomor : 008/SekPanwascam/PRW/I/2013, tertanggal 18 Januari 2013 dan yang berjanji SuarniSonding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sadr.

Melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaanprogram dan kinerja Pelaku PNPM mandiri perdesaan di kecamatandan Desa.p. Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upayapenanganannya kepada Fasilitator Kabupaten dengan tembusankepada camat u.p. PJUOK.q. Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan.r.

, menyatakan adanyaperubahan Model DA1KWK yang dilakukan atas inisiatif danperintah Tergugat diluar Rapat pleno KPU Kabupaten Bogorbukan karena adanya kesalahan pengetikan atau penulisanmelainkan tindakan manipulatif yang dilakukan dengan sengajauntuk keuntungan Pasangan Calon Nomor urut 2 disatu pihak danmerugikan Penggugat.Bahwa dalil yang disampaikan oleh penggugat tidak benar dantidak berdasar, karena apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat dalam hal rapat pleno Rekapitulasi yakni di tingkat Kecamatandan

ada menyertakan bukti pendukung ketika memintatanda tangan Saksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana dalam Berita Acara hasilrekapitulasi verifikasi lanjutan;Bahwa setelah Form BA.5.KWK (Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasifaktual tingkat PPS) ditanda tangani Ketua PPS dan ikut ditanda tangani olehSaksi Salmunira dan Saksi Andi Muliana selaku Anggota PPS, maka FormBA.5.KWK tersebut dapat dinyatakan sah dan bisa digunakan sertadipertanggung jawabkan selanjutynya dapat di pleno kan di tingkat Kecamatandan

yang lainsudah melaksanakan konsolidasi musda, saksi tahu karena memangkepengurusan DPD itu sudah ada ; Bbahwa alasan saksi karena sudah ada kepengurusan DPD danjuga keputusan mahkamah partai juga belum dilaksanakan karenakami menunggu petunjuk dari DPP Pusat; Bahwa untuk tahapan terkait dengan musda tersebut ada 2 (dua)kebijakan yang diambil, kalau dulu kami melaksanakan munas dulubaru musyawarah daerah, sekarang justru di balik melaksanakanmusyawarah daerah dulu dari bawah tingkat desa tingkat kecamatandan

negara sama saja , yaitu permohonan izinpertambangan langsung ditujukan kepada Bupati, kemudian Bupatidisposisi kepada Kantor Sintap;Bahwa yang membentuk Tim 9 adalah Sintap, jadi sintap yangmenentukan siapasiapa yang masuk ke dalam Tim 9 salah satu timsembilan termasuk Kepala Kecamatan dan Kepala Desa termasuk;Bahwa setahu saksi Untuk diterbitkannya izin pertambangan tidak perluadanya izin atau persetujuan dari masyarakat setempat karenamasyarakat setempat tersebut sudah terwakili oleh Kepala Kecamatandan

Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayananbidang administrasi Pemerintahan umum, perangkat kecamatandan kelurahan serta pertanahan;e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalianpelaksanaan program kerja administrasi Pemerintahan umum,perangkat kecamatan dan kelurahan dan pertanahan;f. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi danpelaporan penyelenggaraan tugas bidang Pemerintahan sebagaipertanggungjawaban pelaksanaan tugas;g.

Bupati Subang) menerima biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) sebesar Rp. 912.841.157,00 (sembilan ratus dua belas juta delapan ratusempat puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), saksi BAMBANGHERYANTO (Sekda Kabupaten Subang) menerima biaya pemungutan Pajak Bumidan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 912.841.157,00 (sembilan ratus dua belas jutadelapan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), sedangkanselebihnya dibagikan kepada aparat penunjang, aparat Dipenda, aparat Kecamatandan

tiga rupiah), saksi MAMAN YUDIA (Wakil Bupati Subang)telah menerima biaya pemungutan PBB sebesar Rp. 912.841.157,00 (sembilan ratusdua belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah),saksi BAMBANG HERYANTO (Sekda Kabupaten Subang) telah menerima biayapemungutan PBB sebesar Rp. 912.841.157,00 (sembilan ratus dua belas jutadelapan ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), sedangkanselebihnya dibagikan kepada aparat penunjang, aparat Dipenda, aparat Kecamatandan

Subang seperti Bupati, WakilBupati, Sekwan , Kadipenda, para kepala dinas, pegawai dipenda, aparat kecamatandan kelurahan/Bahwa benar Pemda bisa memberikan tambahan penghasilan kepada PNS danharus ada persetujuan DPRD Walaupun sejak RKA (Rencana Kerja Anggaran)sudah muncul ; bahwa tentang proses RAPBD menjadi APBD Biasanya di Kabupaten SubangRAPBD diajukan oleh Dispenda lalu dibahas.

Bukti TXVIIT : Foto copy Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatandan Kelurahan serta Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor24 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsiserta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Foto copy sesuaidengan foto COPY);nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nee ene nee nee19.

9 yang didalilkan Penggugat tidakbenar, yang benar adalah : menurut keterangan Sekretaris Panitiayang bernama MUJIANTO Tim Pengangkatan Perangkat Desa,Desa Kedungwaru Kidul menyatakan bahwa atas dasar kesepakatanbersama Tim Pengangkatan Perangkat Desa se KecamatanKaranganyar dengan beberapa pertimbangan antara lain : sewa bis,jatah makan, waktu selesainya evaluasi dari UNDIP belum pasti,maka diputuskan untuk seluruh peserta agar pulang secarabersamasama menggunakan bis yang difasilitasi kantor Kecamatandan

Menyatakan barang bukti berupa :1. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Aceh Tamiang Nomor 06 /Tahun 2010 tanggal 15 Oktober712010 tentang Penunjukan / Penetapan Kampung Penerima PemberdayaanMasyarakat Melalui Program Mandiri Tahun 2010 dan Nama Kecamatandan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui ProgramMandiri Terpadu Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang Serta SusunanPengurus Pengelola Kelompok Maju Bersama Pemberdayaan MasyarakatMelalui Program Mandiri

Pembinaan administrasi dan Aparatur pemerintahan Kecamatandan Desa serta tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;Bahwa saksi mengetahui informasi mengenai dugaan penyalahgunaanDana Desa Tahun Anggaran 2016 terkait pembangunan Saluran Air diDesa Amasing Kota Utara berdasarkan pengaduan Kepala BadanPermusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat serta ketika diundangInspektorat di Kantor Desa Amasing Kota Utara terkait audit terhadapmasalah tersebut;Bahwa saksi selaku camat ketika mendapatkan pengaduan

Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut danapabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uangpengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama2(dua)tahun dan 3 (tiga) bulanMenyatakan barang bukti berupa :1. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Aceh Tamiang Nomor 06 /Tahun 2010 tanggal 15 Oktober2010 tentang Penunjukan / Penetapan Kampung Penerima PemberdayaanMasyarakat Melalui Program Mandiri Tahun 2010 dan Nama Kecamatandan

yang sedang diperiksa;Bahwa Saksi bekerja di kantor notaris Martianis sejak tahun 2003;Bahwa Saksi mengeahui pada tahun 2008 ada pembuatan AJB antara SaipulBachri, selaku ahli waris Amdja dengan Amri;Bahwa sebelum pembuatan AJB, Saksi ada mendatangi aparat setempat;Bahwa Saksi tidak ada mendatangi lokasi tanah sengketa;Bahwa Saksi tidak menjadi saksi dalam pembuatan AJB;Bahwa yang hadir saat pembuatan AJB adalah Saiful Bachri dan Amdja;Bahwa sebelum AJB dibuat telah dilakukan pengecekan di kantor kecamatandan

Saksi OYOK SUNARYA BIN SARKAM : dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tahu menjadi saksi dalam perkara dugaan Tindak pidanakorupsi dalam penyaluran dana hibah Bansos Provinsi Banten padatahun 2010;Bahwa saksi mengajukan Proposal minta bantuan Bansos ke ProvinsiBanten atas nama Majelis Taalim AL MUNAWAROH.yang beralamatdi Kampung Hayam Sindang Adipati Kelurahan Kadomas Kecamatandan Kabupaten Pandeglang;Bahwa saksi mengajukan Proposal ke Bagian Kesra Provinsi Bantendengan

Halmahera Timur, namun pada kenyataannya raker/pelatihandan raker dengan PPK dan raker dengan PPS yang dilaksanakan hanya 3 (tiga)kali untuk 10 (Sepulu) Kecamatandan berdasarkan laporan realisasi penggunaananggarandengan rincian :1. Raker/pelatihan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 608.000.000,(enamratus delapan juta rupiah) yang dipergunakan untuk :1.1. Raker/pelatihan sebesar Rp. 384.000.000,(tiga ratus delapan puluhempat juta rupiah);1.2.

Halmahera Timur, namun padakenyataannya raker/pelatinan dan raker dengan PPK dan raker denganPPS yang dilaksanakan hanya 3 (tiga) kali untuk 10 (sepuluh)kecamatandan berdasarkan laporan realisasi penggunaananggarandengan rincian :1. Raker/pelatihan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 608.000.000,(enam ratus delapan juta rupiah) yang dipergunakan untuk :1.1. Raker/pelatinan sebesar Rp. 384.000.000,(tiga ratus delapanpuluh empat juta rupiah);1.2.

terdapat tulisan FICIA Satu Buah Buku Kuitansi berwarna Hijau merek sinar dunia.Asli kwitansi Biaya Operasional KPPS untuk pelaksanan kegiatan pemungutansuara, sebanyak 2 (dua) bundel;Asli Kwitansi biaya oparasional PPS (alat tulis kantor dan rapat sidang biasa),sebanyak 12 (dua belas) bundel;Asli kwitansi biaya honorarium dan daftar penerimaan honor anggota dan stafsekretariat panitia pemungutan suara (PPS), sebanyak 4 (empat) bundel;Asli kwitansi biaya honorarium Ketua dan anggota panitia pemilihan kecamatandan

Bukti TXVIIT : Foto copy Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatandan Kelurahan serta Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor24 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsiserta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Foto copy sesuaidengan foto COPY);nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nee ene nee nee19.

informasi kepada para saksitentang harga bayar ganti rugi tanah yang wajar yang diterima oleh parasaksi (vide keterangan saksi No. 1 Bukhari, saksi no. 2 Abdullah Musa, saksiNo. 3 Azizah Abdul Hamid, saksi No.4 Muhammad, saksi No. 5 MuhammadFazilon, saksi No.6 Kamariah dan saksi No.7 Ramazan Hasan, ahli Suproni,SE,Ak,MM).Bahwa, perbuatan pembanding/terdakwa memberikan informasi kepadapemilik tanah mengadakan pertemuan Kadis DISPARBUDRORA dan ikutrapat dan musyawarah dengan pemilik tanah,perangkat desa, kecamatandan

Kemudian saksi merubah APBDesyang belum saksi ajukan dengan memasukkan programSIMPEMDES, setelah itu langsung disahkan oleh Bupati;e Bahwa saksi memberitahukan adanya penekanan dari Kecamatandan Kabupaten untuk memasukkan program SIMPEMDES kedalamAPBDes kepada BPD dan para ketua RT, dan hasil rapat menyetujuimemasukan program pembelian komputer dan jaringannya dalamrangka program egov sebesar Rp.48 juta;e Bahwa dengan memasukkan program SIMPEMDES kedalamAPBDes tahun 2008, akibatnya alokasi dana untuk

ROMINMUSLIM ke Pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo tentang indikasiPenghinaanyang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalahPartai Golkar dan Gubernur Gorontalo;Bahwa terdakwa sebagai sesama Kader Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan dan juga ia sebagai Bupati Kabupaten Boalemo;Bahwa kegiatan kampanye dialogis PDIP pada tanggal 3 Februari di DesaButi Kecamatan Mananggu tmemiliki ijin dari instansi yang berwenang sertamendapat Pengawasan dari Pihak Panwas Desa dan Panwas Kecamatandan sebagai